Transcript 3-Konsep Penyaluran Dana Bank Syariah

Oleh Zainul Arifin
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
1
Perbedaan pokok antara perbankan konvensional dengan
perbankan syariah adalah adanya larangan untuk membayar
dan menerima bunga pada perbankan syariah.
Karena bunga melekat pada pinjaman, maka perbankan syariah
tidak menggunakan skema pinjaman dalam penyaluran
dananya.
Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa
meminta imbalan. Setiap pinjaman yang disertai dengan
imbalan adalah riba.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
2
PRODUK PENYALURAN
DANA PERBANKAN
BANK
KONVENSIONAL
BANK
SYARIAH
Berbasis bunga
Bebas bunga
Pinjaman
(Interest based
lending)
Prepared by : Rafa Consulting
Pinjaman
sosial
(al qardh)
Zainul Arifin
Pembiayaan
sesuai syariah
(Islamic
Financing)
3
AL QARDH
Pengertian
Al Qard pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa
mengharap imbalan.
Dalam literatur fiqh al qard dikategorikan sebagai aqd
tathawwu’i atau akad saling bantu membantu dan bukan
transaksi komersial.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
4
QARDH
Aplikasi dalam perbankan
• Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan
dana talangan segera untuk masa yang sangat pendek
• Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil
atau membantu sektor sosial. Skema khusus untuk ini dikenal
sebagai produk al qardh al hasan.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
5
KETENTUAN UMUM AL QARDH
Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000
1. Al qardh adalah pinjaman kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasasbah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang
disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah …
5. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
6
KETENTUAN UMUM AL QARDH
Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya … dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya,
LKS dapat:
a. memperpanjang jangka waktu pengembalian
b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
7
KETENTUAN SANKSI AL QARDH
Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000
1. Kepada nasabah yang tidak menunjukkan keinginannya untuk
memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi oleh LKS
2. Sanksi dapat berupa apapun tapi tidak terbatas pada penjualan
barang jaminan
3. Bila barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus
memenuhi kewajibannya secara penuh
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
8
KETENTUAN SUMBER DANA AL QARDH
Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000
Dana al qardh dapat bersumber dari:
a. Bagian modal LKS
b. Keuntungan LKS yang disisihkan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan
penyaluran infaqnya kepada LKS
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
9
Pembiayaan
sesuai syariah
(Islamic
Financing)
Berbasis
kerjasama bagi
hasil (profit & loss
sharing)
Berbasis jual-beli
tangguh (differed
contract of
exchange)
Equity
Financing
(syirkah)
Debt
Financing
(dayn)
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
10
Equity
Financing
(syirkah)
Joint Venture Profit &
Loss Sharing (joint
Financing)
Trustee Profit &
Loss Sharing
(trust financing)
Management Share
dengan Voting right
Perticipation share
tanpa voting right
musyarakah
mudharabah
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
11
SYIRKAH (KERJASAMA)
Syirkah disebut juga syarikah (musyarakah) dan
mudharabah.
Ibn.Majah meriwayatkan, Rasulullah telah bersabda :
“…kesejahteraan ada di dalam mudharabah…”
Konsep kerjasama syirkah dan mudharabah ini merupakan
pelaksanaan prinsip ta’awun (gotong-royong) yang menjadi
ciri khas muslim
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
12
SYIRKAH
Pengertian.
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu
dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan porsi kontribusi dana atau
kesepakatan bersama.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
13
SYIRKAH
LANDASAN SYARIAH:
1. Q.S. Shad (38) : 24
2. “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang
berserikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu
pihak telah berkhianat maka Aku keluar dari
mereka.” (H.R. Abu Daud yang di shahihkan oleh al Hakim dari
Abu Hurairah)
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
14
SYIRKAH
SYIRKAH AL ‘UQUD
kontrak
SYIRKAH AL MILK
bukan kontrak
IJBARIYAH
IKHTIYARIAH
terpaksa
sukarela
Mudharabah
Prepared by : Rafa Consulting
Mufawadhah
Zainul Arifin
Inan
abdan
wujuh
15
RUKUN & SYARAT SYIRKAH
 Shigat (Ijab kabul)
 Pihak yang berakad (Shahibul maal)
dan Pelaksana (Musyarik)
 Obyek Akad (Proyek/Usaha)
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
16
BEBERAPA KETENTUAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
1. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan
memperhatikan hal-hal sbb.:
a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan akad
b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
c. Akad dituangkan secara tertulis
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
17
BEBERAPA KETENTUAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum:
a. Kompeten
b. Menyediakan dana dan pekerjaan
c. Memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis
normal
d. Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset
dengan memperhatikan kepentingan mitranya
e. Tidak diijinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk
kepentingannya sendiri.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
18
BEBERAPA KETENTUAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
3. Obyek akad.
a. Modal.
•
Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal
berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan
disepakati oleh semua pihak.
•
Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak
lain.
•
Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
19
BEBERAPA KETENTUAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
b. Kerja.
• Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan
syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra
yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.
• Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil
dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus
dijelaskan dalam kontrak.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
20
BEBERAPA KETENTUAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
c. Keuntungan.
•
Keuntungan harus dikuantifikasikan.
• Dibagikan secara propossional atas dasar keuntungan, dan tidak ada
jumlah yang ditetapkan di awal.
• Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya.
• Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
21
BEBERAPA KETENTUAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000
d. Kerugian.
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
22
Feature Musyarakah
70%
30%
Laba
ISLAMIC
BANK
70 %
Shahibul maal 1
syirkah
30 %
PARTNER
Shahibul mal 2
Kemitraan usaha
Rugi
70%
30%
Gradual sale of its share
Prepared by : Rafa Consulting
Gradual purchase of bank share
Zainul Arifin
23
Konsep Mudharabah
Al Mudharabah adalah
Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan
pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama.
Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan
perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya.
Prinsip al mudharabah selain digunakan oleh bank untuk
menerima dana-dana juga dipakai dalam membiayai nasabah
(pembiayaan mudharabah).
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
24
Type Pembiayaan Mudharabah
Dalam rangka pemberian pembiayaan, pada umumnya
bank memilih tipe pembiayaan Mudharabah
Muqayyadah, dimana bank sebagai wakil shahib al
maal menentukan syarat dan pembatasan kepada
nasabah selaku mudharib dalam penggunaan dana
tersebut, meliputi jangka waktu, tempat, jenis usaha dan
sebagainya.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
25
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan Pembiayaan
1. Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif
2. Shahibul maal (pemilik dana/LKS) membiayai 100% kebutuhan suatu
proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan LKS dengan
pengusaha.
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta
dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk
tunai dan bukan piutang
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
26
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)
6.
LKS (shahibul maal) menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan
yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak
mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
27
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)
 Rukun dan syarat pembiayaan
1. Shahibul maal dan mudharib harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan Kabul => dg memperhatikan :
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak
(akad)
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh shahibul
maal kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat:
a. Harus diketahui junlah dan jenisnya
b. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk asset, harus
dinilai pada waktu akad
c. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara
bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
28
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)
 Rukun dan syarat pembiayaan (lanjutan)
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus
dipenuhi :
a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan
untuk satu pihak
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk
prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan
nisbah harus berdasarkan kesepakatan
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah,
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
29
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)
 Rukun dan syarat pembiayaan (lanjutan)
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia
dana, harus memperhatikan :
a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa campur
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk
melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan
mudharabah, yaitu keuntungan.
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
30
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah
(Fatwa DSN : 07/DSN-MUI/IV/2000)
 Beberapa ketentuan hukum pembiayaan
1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian
dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
31
Feature Mudharabah
70%
30%
Laba
BANK
management
100% capital
Shahibul maal
Kemitraan usaha
Mudharib
Rugi
0%
100%
Repayment of capital
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
32
JUAL-BELI: Pertukaran - Barang dengan Barang
- Barang dengan uang
tunai
tangguh
barang
uang
uang
barang
Debt
Financing
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
33
Macam-macam Jual-Beli
•M u r a b a h a h
•S a l a m
• I s t I s h n a’
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
34
MURABAHAH
Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat
amanah.
Definisi Murabahah (secara fiqh) adalah akad jual-beli atas
barang tertentu, dimana dalam transaksi jual-beli tersebut
penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang
diambil.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
35
Murabahah
fiqh.
1.Negoisasi
……………………..
………………….
Pembeli
Penjual
2.Akad Jual Beli
4. Bayar Kewajiban
3b.
Terima barang
dan dokumen
3a. Kirim Barang
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
36
Murabahah dalam teknis
PERBANKAN
Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia
barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli
barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang
disepakati bersama.
Rukun dan syarat murabahah dalam perbankan adalah sama
dengan syarat dalam fiqh.
Syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran
adalah sesuai dengan kebijakan bank ybs.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
37
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba
2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang .
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
38
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
6)
Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok
barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7)
Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik bank
8)
9)
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
39
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan murabahah kepada nasabah
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau asset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat;
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
40
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membayar uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
41
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
7)
Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai
alternatif dari uang muka, maka :
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi
milik bank maksimal sebesar kerugian yang
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib
melunasi kekurangannya.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
42
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
Jaminan dalam murabahah
Jaminan dalam murabahah Jaminan dalam
murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
Bank dapat meminta nasabah untuk
menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
43
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
 Hutang Dalam Murabahah
 Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam murabahah
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya
kepada bank.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
44
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
 Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya.
 Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
45
Ketentuan Murabahah
(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000)
 Penundaan pembayaran dalam murabahah
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian hutangnya
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 Bangkrut dalam murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan
hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan
kesepakatan.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
46
Ketentuan Diskon Murabahah
(Fatwa DSN No : 16/DSN-MUI/IX/2000)
1.
2.
3.
4.
5.
Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi
obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah
Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan
Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga
sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak
nasabah
Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad
Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan
dan ditandatangani
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
47
Ketentuan Sanksi (denda)
(Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sanksi dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi
menunda-nunda pembayaran dng sengaja
Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan force majeur tidak
boleh dikenakan sanksi
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan / atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi
Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan
atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sbg dana social.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
48
Ketentuan potongan pelunasan
(Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002)
1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah
melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS
boleh memberikan potongan dari kewajiban
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak
diperjanjian dalam akad
2. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas
diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
49
SKEMA MURABAHAH
TEKNIS PERBANKAN (Berdasarkan pesanan)
1.negosiasi
NASABAH
2. Akad jual beli
6. Bayar kewajiban
BANK
dokumen
3.Beli
barang tunai
4. Kirim
barang
5. Terima
barang &
dokumen
PEMASOK
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
50
SALAM
PENGERTIAN
secara etimologi salam adalah salaf (pendahuluan).
Bai’ as Salam adalah akad jual beli suatu barang dimana
harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan
diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
51
SKEMA SALAM
FIQH
Petani/penjual
(muslam ilaihi)
1. Akad Salam
2. Bayar
3. kirim
Barang pesanan
(muslam fiih)
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
Pembeli
(muslim)
4. Terima
52
SALAM DALAM TEKNIS
PERBANKAN
Salam dalam teknis perbankan syariah berarti pembelian yang
dilakukan oleh bank dengan pembayaran dimuka dari pihak I
(nasabah I) dan dijual lagi kepada pihal lain (nasabah II) dengan
jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.(Paralel salam)
Modal / harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam
bentuk utang, melainkan bentuk tunai yang dibayarkan segera
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
53
Karakteristik salam
(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan tentang pembayaran
(1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang,
barang atau manfaat.
(2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
(3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
 Ketentuan tentang barang
(1)
(2)
(3)
(4)
Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
Penyerahan dilakukan kemudian
Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan
kesepakatan.
(5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
(6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai
kesepakatan.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
54
Karakteristik salam
(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan tentang salam parallel
(1)Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
(2)Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
55
Karakteristik salam
(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)
 Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya :
(1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan
kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
(2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi,
penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
(3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah,
dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut
pengurangan harga (diskon)
(4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang
disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan
kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
56
Karakteristik salam
(Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)
 Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya :
(lanjutan)
(5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu
penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela
menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
(a) Membatalkan kontrak dan meninta kembali uangnya
(b) Menunggu sampai barang tersedia
 Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak
merugikan kedua belah pihak
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
57
Perbedaan Salam dengan Ijon
 Dalam Ijon barang dibeli tidak menurut ukuran dan
timbangannya yang asli, sementara salam mengukur barang
pada ukuran dan timbangannya
 Contoh Ijon : Pembeli membeli beras yang saat itu masih
belum dipanen sebanyak satu hektar dan dihantar pada saat
panen. Terdapat spekulasi disini yang akan merugikan salah
satu pihak
 Contoh Salam : pembeli membeli padi sebanyak satu ton
padi dari petani yang dihantar pada waktu panen
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
58
Skema salam paralel
teknis perbankan
1a. negosiasi & akad
BANK
muslam ilaih
dan muslim
2a. Bayar
NASABAH II
Muslim
3b. Kirim
dokumen
3a. Kirim barang & dokumen
2b. Bayar
1b. negosiasi &
Akad Salam
Prepared by : Rafa Consulting
Nasabah I
Muslam ilaih
Zainul Arifin
BARANG
PESANAN
muslam fiih
59
Skema salam wal bai’ al mutlaqah
(teknis perbankan)
1b. negosiasi & akad
BANK
muslam ilaih
dan muslim
3c. Bayar
NASABAH II
Muslim
3b. Kirim
dokumen
3a. Kirim barang & dokumen
2. Bayar
1a. negosiasi &
Akad Salam
Prepared by : Rafa Consulting
Nasabah I
Muslam ilaih
Zainul Arifin
BARANG
PESANAN
muslam fiih
60
Skema salam wal murabahah
teknis perbankan (beli salam, jual murabahah)
1b. negosiasi & akad
BANK
muslam ilaih
dan muslim
4. Bayar
NASABAH II
Muslim
3b. Kirim
dokumen
3a. Kirim barang & dokumen
2. Bayar
1a. negosiasi &
Akad Salam
Prepared by : Rafa Consulting
Nasabah I
Muslam ilaih
Zainul Arifin
BARANG
PESANAN
muslam fiih
61
ISTISHNA’
MAKNA
Istishna’ secara etimologi berarti minta dibuatkan.
Secara muamalah, istishna’ berarti suatu perjanjian jual-beli antara
mustashni’ (pemesan/pembeli) dan shani’ (produsen/penjual) dimana
barang (mashnu’) yang akan diperjual-belikan harus dipesan terlebih
dulu dengan kreteria yang jelas.
Perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara
pembayarannya. Salam pembayarannta harus di muka, sedang pada
istishna boleh di awal, ditengah atau di akhir.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
62
SKEMA ISTISHNA’
Fiqh
PRODUSEN
Shani’
1. Pesan barang
2. Akad Istishna’
3. Bayar
4.Memproduks
i barang
PEMESAN
Mustashni’
5. Kirim
mashnu’
MASHNU’
Barang
pesanan
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
63
ISTISHNA’ DALAM TEKNIS
PERBANKAN
Secara teknis perbankan syariah istishna’ termasuk bagian
dari jual beli dan mirip dengan salam (jual-beli pesanan).
Aqad istishna’ diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada
umumnya memesan barang dengan persyarakat kreteria atau
spesifikasi tertentu.
Bank menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah
sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya.(Paralel
Istishna’)
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
64
Karakteristik Istishna
(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan tentang pembayaran
(1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya,
baik berupa uang, barang, atau manfaat
(2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
(3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk
pembebasan hutang.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
65
Karakteristik Istishna
(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)
Ketentuan tentang barang
(1)
(2)
(3)
(4)
Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
Penyerahnnya dilakukan kemudian
Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan
kesepakatan
(5) Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya.
(6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai
kesepakatan
(7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk
melanjutkan atau membatalkan akad
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
66
Karakteristik Istishna
(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)
Ketentuan lain :
(1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan
kesepakatan, hukumnya mengikat.
(2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak
disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli isthisna’
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
67
Perbedaan Salam dan Istishna
Istishna
Salam
 Barang harus diukur dan
 Barang terukur dan
ditimbang, modelnya
tertimbang. Hutang pada
dipesan
Al Muslam Ilaih
 Pembayaran bisa
 Pembayaran harus
dimuka, dicicil sampai
dilakukan dimuka
selesai, atau dibelakang
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
68
Skema ISTISHNA’ paralel
Teknis Perbankan
1a. Pesan barang
BANK Shani’/
mustashni’
2a. Akad Istiahna’ I
Nasabah
Pemesan
mustashni’
3a. Bayar
1b. Minta
dibuatkan
barang
2b. Akad
Istishna’ II
5a.
Kirim
5b. Kirim
dokumen
3b. bayar
Prepared by : Rafa Consulting
SHANI’
Pemasok
4. Membuat
barang
Zainul Arifin
MASHNU’
(barang)
69
Skema ISTISHNA’ wal Murabahah
1a. Pesan barang
2a. Akad
BANK Ba’i/
mustashni’
6. Bayar kewajiban
1b. Minta
dibuatkan
barang
2b. Akad
Istishna’
5a.
Kirim
5b. Kirim
dokumen
3. bayar
Prepared by : Rafa Consulting
Nasabah
Pemesan
Musytari
SHANI’
Pemasok
4. Membuat
barang
Zainul Arifin
MASHNU’
(barang)
70
Skema ISTISHNA’ wal Ijarah
BANK Mu’ajjir/
mustashni’
1a. Pesan barang untuk disewa
2a. Akad
6. Bayar sewa
1b. Minta
dibuatkan
barang
2b. Akad
Istishna’ II
5a.
Kirim
5b. Kirim
dokumen
3. bayar
Prepared by : Rafa Consulting
Nasabah
Pemesan
Musta’jir
SHANI’
Pemasok
4. Membuat
barang
Zainul Arifin
MASHNU’
(barang)
71
IJARAH
Ijarah
adalah
akad
pemindahan
hak
penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui
pembayaran sewa, tanpa diikuiti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu
sendiri.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
72
Karakteristik Ijarah
(Fatwa DSN : 09/DSN-MUI/IV/2000)
 Rukun dan syarat ijarah
(1)Pernyataan ijab dan qabul
(2)Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri
atas pemberi sewa (lessor, pemilik asset, LKS)
dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil
manfaat dari pengguna asset, nasabah).
(3)Obtek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat
dari penggunaan asset
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
73
Karakteristik Ijarah
(Fatwa DSN : 09/DSN-MUI/IV/2000)
Rukun dan syarat ijarah
(4) Manfaat
dari penggunaan asset dalam ijarah adalah
obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun
yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan
bukan asset itu sendiri
(5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua
belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal
atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan
cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan
penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa
(nasabah).
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
74
Karakteristik Ijarah
(Fatwa DSN : 09/DSN-MUI/IV/2000)
 Ketentuan Obyek Ijarah
(1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan/atau jasa
(2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak
(3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan
(4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan
sesuai dengan syariah
(5) Manfaat arus dikenali secara spesifik sedemikian rupa
untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang
akan mengakibatkan sengketa
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
75
Karakteristik Ijarah
(Fatwa DSN : 09/DSN-MUI/IV/2000)
Ketentuan Obyek Ijarah
(6)
(7)
(8)
(9)
Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik
Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan
sewa dalam ijarah
Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain)
dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat
diiwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
76
Karakteristik Ijarah
(Fatwa DSN : 09/DSN-MUI/IV/2000)
 Kewajiban LKS dan Nasabah dalam
Pembiayaan Ijarah
(1)Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa
(a)Menyediakan aset yang disewakan
(b)Menanggung biaya pemeliharaan aset
(c)Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang
disewakan
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
77
Karakteristik Ijarah
(Fatwa DSN : 09/DSN-MUI/IV/2000)
Kewajiban LKS dan Nasabah dalam
Pembiayaan Ijarah
(2)
Kewajiban nasabah sebagai penyewa :
(a)
(b)
(c)
Prepared by : Rafa Consulting
Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai
kontrak
Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan
(tidak materiil)
Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian
pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung
jawab atas kerusakan tersebut.
Zainul Arifin
78
IJARAH MUNTAHIA
BI TAMLIK
Ijarah muntahia bittamlik, disebut juga ijarah wa iqtina
adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau
dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan
kepemilikan ke tangan penyewa
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
79
Ketentuan IMB
(Fatwa DSN No : 27/DSN-MUI/III/2002)
 Ketentuan Umum
Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan
ketentuan sbb:
1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa
DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad alIjarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi alTamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
80
Ketentuan IMB
(Fatwa DSN No : 27/DSN-MUI/III/2002)
Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
1.
2.
Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad
pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau
pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah
selesai
Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad
Ijarah adalah wa’d yang hukumnya tidak mengikat. Apabila
janjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad
pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah
selesai.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
81
TEKNIS PERBANKAN
Ijarah (Islamic lease)
Islamic
bank
Seller
First
Lease
Purchase of
equipment
Following
Leases
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
82
Ijarah wa iqtina
TEKNIS
PERBANKAN
(Islamic Lease Purchase)
SELLER
1
LEASEE
2
Delivery of
object
Lease of
object
3
4
Ownership
of bject
ISLAMIC BANK
buyer
Leasor
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin
83
Terima Kasih
Assalamualaikum wa Rahmatullah
wa Barakatuh.
Prepared by : Rafa Consulting
Zainul Arifin