Transcript bab 4 pem.sektor keuangan

Perkembangan Sektor Keuangan di
Indonesia
Sejak pertengahan 1980-an, Perkembangan sektor
keuangan cukup pesat.
Beberapa paket deregulasi
1. Sejak Juni 1983
- pelepasan pagu kredit
2. Pakto 1988 (Sumarlin I)
- penghapusan hambatan pendirian bank
- ↑ kantor-kantor cabang dan lain-lain.
Next…
3. Pakdes 1988
- Manambah LK non bank
4. Pakjan 1990
- Kredit untuk Usaha Kecil (KUK)
5. Gebrakan Sumarlin II (Feb ’91)
- Pengetatan Likuiditas
Next…
Akibat reformasi Moneter ;
1. Sektor keuangan maju
- Bank-bank ↑
- Likuiditas ↑
- Pasar Modal
2. Kredit macet mulai tahun 1990-an
Sistem keuangan di Indonesia
Sistem keuangan di
indonesia
Sistem Moneter
Sistem perbankan &
LKBB
Sistem perbankan
Otoritas Moneter
Bank Indonesia
Departemen
Keuangan
Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sistem LKBB
Lemb.
Pembiayaan
Usaha
Asuransi
Dana
Pensiun
Pegadaian
Pasar
Modal
Sewa
Guna
Usaha
Kerugian
DPPK
Bursa
Efek
Anjak
Piutang
Jiwa
DPLK
Reksadana
Modal
Ventura
Sosial
Pemb.
Konsumen
Reasuransi
Broker
Asuransi
Pasar
Uang
Pembangunan Sekto Keuangan; Belajar dari Sejarah Krisis
Moneter
Bank
Nilai Tukar
Sektor korporat
Tingkat
Suku Bunga
Pasar Properti
Modal
Asing
Pasar
Modal
Sumber: Kuncoro dalam Hoon, et al. (2000: 18)
Pelarian
Modal
Domestik
Penyebab Krisis
Tabel Persentase Utang Jangka Pendek terhadap Cadangan
Devisa: 4 Negara Asia, akhir periode 1996
Negara
UTANG jangka pendek
(% terhadap cadangan devisa)
Korea
213%
Indonesia
181%
Malaysia
47%
Filipina
77%
Thailand
169%
Sumber : Bank of International Settlements dalam Hoon, et,al (2000: 14)
Tujuh Negara Asia dan Dimensi Krisis, 1997-98
Negara
Krisis
Keperca
yaan
Krisis
Mata
Uang
Krisis
Finansial
Krisis
Ekonomi
Krisis
Sosial
Krisis
Politik
Hongkong
√
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Singapura
√
√
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Taiwan
√
√
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Malaysia
√
√
√
Terhindar
Terhindar
Terhindar
Korea
Selatan
√
√
√
√
Terhindar
Terhindar
Thailand
√
√
√
√
Terhindar
Terhindar
√
√
√
√
√
√
Indonesia
Sumber: Kuncoro dalam Rao (2001: 63)
Peran Perbankan Syariah dalam
membangun Sektor keuangan
Bank Indonesia: Pengawasan bank,
Dewan Syariah Nasional
Lembaga fatwa
Kebijakan moneter & Sistem pembayaran
DPS
BUS
Pasar modal
Syariah
DPS
UUS
• Lembaga Arbitrase Syariah
• Asosiasi Akuntan
• Asosiasi Bank Syariah
• Lembaga Keuangan Syariah
Non Bank
• Lembaga Keuangan Mikro
Syariah
• Lembaga Amil Zakat
• Forum Komunikasi Ekonomi
Syariah
• Lembaga Sertifikasi Profesi
• Lembaga Pendidikan
• Lembaga Penjaminan
Simpanan
Lembaga Peradilan Muamalah
DPS
BPRS
Pasar Uang
Antar Bank
Syariah
DepKeu-RI: Kebijakan Fiscal
Bappepam LK: Pengawasan LKBB & PS
Modal
IFSB, IIFM, IDB, AAOIFI
F Pengawasan
F Koordinasi
Transaksi Perbankan
Kepatuhan syariah
Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi yg Tinggi dan Berkualitas
1. Menyediakan alternatif jasa
keuangan dan perbankan.
2. Tidak melakukan transaksi yg
bersifat spekulatif di pasar valas
dan di pasar modal, (built-in
characteristic dari bank syariah).
3. Menciptakan harmonisasi antara
sektor keuangan dengan sektor
produktif riil (re-attachment)
melalui penyediaan likuiditas yang
sesuai dengan aktivitas riil
perekonomian.
4.Mendorong fungsi sosial,
memperluas jangkauan
pertumbuhan ekonomi kepada
UMK dan ekonomi lemah, melalui
peran perbankan syariah dalam
voluntary sector (CSR, ZISWaH).
1. Meningkatkan mobilisasi dana
masyarakat u/ pembiayaan
pembangunan nasional &
mendukung kelancaran sistem
pembayaran.
2. Mendukung stabilitas harga dan
meningkatkan daya tahan sistem
keuangan terhadap economic
shocks.
3. Mengurangi excess liquidity trap.
Memperkuat sektor produktif
perekonomian dan mendukung
pencapaian inflasi yg rendah.
4. Memperkuat ketahanan sistem
perekonomian melalui
pemberdayaan UMKM yg dapat
menyerap tenaga kerja/mengurangi
pengangguran dan social safety net
 menciptakan quality of growth.
Kebijakan dalam mengembangkan sektor
keuangan
1. Peningkatan Pengawasan &
Stabilitas dan
Pengembangan
Sektor
Keuangan
Kepastian Hukum,
2. Pengembangan Pasar Infrastruktur,
3. Peningkatan Peran & Kualitas
Pelaku,
4. Perluasan Alternatif Investasi
& Pembiayaan
1.Penguatan dan
Pengaturan Jasa
Keuangan,
2. Perlindungan Dana
Masyarakat
3. Jaring Pengamanan
Sektor Keuangan
1. Pengembangan LKNB &
Infrastrukur Pendukung
2. Perlindungan Nasabah
3. Peningkatan Koord Antara
Instansi yg Bertanggung Jawab
di Sektor Keuangan