Transcript Materi Mata Kuliah Hukum Kepegawaian

Materi Mata Kuliah
Hukum
Kepegawaian
Disusun oleh : Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
E-mail : [email protected]
Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto
2011
1
Perubahan Paradigma Dalam Hukum
Kepegawaian
Pada orde baru terdapat permasalahan dalam pelaksanaan
sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya
berupa pola pikir pemerintah yang mengakibatkan rakyat
tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi
pemerintah. Kekuasaan ini disalahgunakan oleh penguasa
untuk menguasai struktur birokrasi dengan konsep
monoloyalitas. Semua pejabat termasuk pegawai dari lini dan
layer mempunyai jabatan dan kewajiban rangkap memihak
kepentingan penguasa. Keadaan seperti ini membuat sistem
sentralisasi pemerintahan menjadi kuat. Konsep monoloyalitas
ini berdampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber
daya aparatur pemerintah
2
Identifikasi permasalahnya :
a. Kelembagaan
profesional;
birokrasi
pemerintah
yang
besar
dan
tidak
b. Mekanisme kerja yang sentralistik;
c.
Kontrol terhadap birokrasi pemerintah masih dilakukan oleh
pemerintah, untuk pemerintah, dan dari pemerintah;
d. Patron-klien (KKN) dalam birokrasi pemerintah merupakan
halangan terhadap upaya mewujudkan meritokrasi dan birokrasi;
e. Tidak ada ”sense of accountability” secara kelembagaan maupun
individu;
f.
Jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan
pengisiannya sering kali tidak berdasarkan kompetensi yang
dibutuhkan;
g. Penataan sumber daya aparatur tidak disesuaikan dengan
kebutuhan dan penataan kelembagaan birokrasi.
3
Hubungan antara Hukum Administrasi
Negara dengan Hukum Kepegawaian
Sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua bagian
yaitu pegawai negeri dan masyarakat.
Pegawai negeri mempunyai otoritas dan wewenang secara
hukum, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut maka
terdapat hubungan antara Hukum Administrasi Negara
dengan Hukum Kepegawaian yang disebut sebagai openbare
dienstbetrekking (hubungan dinas publik) terhadap negara
(pemerintah). Adapun openbare dientsbetrekking yang
melekat pada hubungan hubungan hukum kepegawaian itu
lebih merupakan hubungan sub-ordinatie antara atasan
dengan bawahan.
4
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan
antara Hukum Kepegawaian dengan Hukum Administrasi Negara adalah :
1. Obyek Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan pemerintah;
2. Penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar dilakukan oleh
Pegawai Negeri;
3. Tugas dan wewenang Pegawai Negeri berupa public service
dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 yang
menyatakan bahwa Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur
aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara professional, jujur adil dan merata
dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.
4. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara adalah hubungan
dinas publik;
5. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
5
Materi Manajemen
Secara etimologis, manajemen (management)
berasal dari kata manus (berarti tangan) dan agere
(berarti melakukan) yang setelah digabung
menjadi kata manage (bahasa Inggris) yang berarti
mengurus, atau managiere (bahasa Latin) yang
berarti melatih
6
Fungsi-fungsi manajemen merupakan kerangka
dasar dari peran kegiatan manajerial secara
universal. Fungsi manajemen dikategorikan
sebagai berikut:
Perencanaan (Planning);
Pengorganisasian (Organizing);
Pemberian motivasi (Motivating) yang terbagi dalam :
Pengisian Staf (Staffing), Mengarahkan (Directing);
Pengawasan (Controlling);
Penilaian (Evaluating).
Secara sederhana organisasi dalam konteks
manajemen dapat diberi pengertian sebagai suatu
sistem yang saling berpengaruh antar orang dalam
kelompok yang bekerjasama dalam mencapai
tujuan bersama. Lengkapnya dapat dinyatakan
sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok
manusia yang saling berinteraksi menurut pola
tertentu, sehingga setiap anggotanya memiliki
fungsi dan tugas masing-masing, utamanya lagi
kesatuan tersebut mampunyai batas-batas yang
jelas sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari
lingkungannya.
•
•
•
•
Dari kaca mata manajemen ada beberapa
prinsip dasar yang perlu diperhatikan :
Pertama, Aspek Sumber Daya Manusia.
Kedua, Aspek legal formal, kebijakan dan
prosedur.
Ketiga, Kultur; tata nilai yang melatar
belakangi perilaku manajerial.
Keempat, Integrasi; Yang memungkinkan
timbulnya kebersamaan.
Di dalam menajemen dibutuhkan beberapa
persyaratan :
•
•
•
•
•
harus ada tujuan/platform
harus ada masyarakat/anggota
harus ada manager/leader
harus ada kerjasama/corporate
harus ada system/mekanisme kerja yang
kongkrit.
Manajemen Kepegawaian
Kata manajemen merupakan perkembangan dari
pengertian administrasi. Istilah administrasi dalam Ilmu
Administrasi Negara berasal dari bahasa Latin
“administrare”, asal kata ad dan ministrare yang diartikan
sebagai “pemberian jasa atau bantuan”. Kata administrasi
mengandung arti “melayani” (to serve), pimpinan
(administrator) atau memimpin (to manage) yang akhirnya
berarti manajemen.
Administrasi pada dasarnya berfungsi untuk menentukan
tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum,
sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka
pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum
yang telah dirumuskan.
11
Ruang Lingkup Manajemen Kepegawaian
Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro berpendapat bahwa
manajemen kepegawaian meliputi kegiatan pengangkatan
dan seleksi, pengembangan yang meliputi latihan jabatan (inservice training), promosi dan pemberhentian
Dalam batasan ini manajemen memiliki dua fungsi pokok,
yakni:
Fungsi manajemen, meliputi; perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan.
Fungsi
operatif
kepegawaian,
meliputi;
pengadaan,
pembinaan/
pengembangan,
kompensasi,
perawatan/pemeliharaan, dan pemberhentian.
12
Paparan di atas menunjukkan bahwa
kepegawaian meliputi kegiatan-kegiatan :
manajemen
1. Pengadaan dan seleksi tenaga kerja/pegawai, yang
diketahui dari rangkaian kegiatan tentang pengadaan,
seleksi, dan pengangkatan melalui ujian calon pelamar
menjadi pegawai
2. Penempatan dan penunjukan, diketahui melalui
rangkaian ditempatkannya calon pegawai pada jabatan
atau fungsi tertentu yang telah ditetapkan.
3. Pengembangan, yang diketahui dari segenap proses
latihan (training) baik sebelum atau sesudah menduduki
jabatan dikaitkan promosi pegawai.
4. Pemberhentian,
yang
diketahui
melalui
proses
diberhentikannya tenaga kerja/pegawai baik sebelum
masanya maupun sudah saatnya (pensiun).
13
Manajemen PNS Menurut
UU Nomor 43 Tahun 1999
Menurut UU No. 43 Tahun 1999, manajemen PNS
tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi.
Sejak era otonomi daerah dan diberlakukannya UU
No. 22 Tahun 1999 jo UU No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pelaksanaan
manajemen PNS di daerah menjadi wewenang
daerah masing-masing
14
Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 43 Tahun 1999,
Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan
efisiensi,
efektivitas,
dan
derajat
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan
kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan,
pengadaan,
pengembangan
kualitas,
penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
Pasal 13 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 mengatur bahwa
kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan
norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan,
pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan,
gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak,
kewajiban, dan kedudukan hukum.
15
Perencanaan
Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal
yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Perencanaan merupakan fungsi organik pertama, alasannya
adalah tanpa adanya rencana,
tidak ada dasar untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka
mencapai tujuan. Dalam mencari perencanaan yang baik,
diperlukan penelitian (research) sebagai proses awal dalam
menganalisis situasi yang ada berupa data dan fakta relevan
guna menunjang pelaksanaan administrasi, khususnya dalam
pelaksanaan fungsi manajemen kepegawaian.
16
“planning premises”, meliputi :
1). Bahwa dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan, sumber-sumber yang tersedia selalu
terbatas sedangkan tujuan yang hendak dicapai
tidak pernah terbatas.
2). Bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan
kondisi-kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik
yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
3). Bahwa organisasi, tidak dapat melepaskan diri dari
beberapa jenis pertanggungjawaban.
4). Bahwa manusia (yang menjadi anggota organisasi)
dihadapkan kepada keserba-terbatasan, baik dari
fisik, mental dan biologis karenanya harus
diusahakan terciptanya iklim kerjasama yang baik.
Keempat premise dapat terencana dengan baik
dengan menggunakan konsep Rudyard Kipling
yang meliputi :
1. What
2. Where
3. When
4. Who
5. How
6. Why
18
Sehubungan dengan aturan hukum tentang perencanaan
administrasi kepegawaian, UU No.43 Tahun 1999 mengatur
tiga hal pokok yaitu :
1. Formasi Pegawai Negeri Sipil
Pasal 15 UU No.43 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan
ditetapkan dalam formasi.
Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan
jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Pengaturan lebih lanjut mengenai formasi diatur dalam
PP No. 54 tahun 2003. Menurut Pasal 1 angka (1),
Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang
diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk
mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu
tertentu.
19
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP No. 97 Tahun 2000, Formasi
masing-masing satuan organisasi negara disusun
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai
sesuai
dengan
jabatan
yang
tersedia,
dengan
memperhatikan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah berupa:
1. Jenis pekerjaan;
2. Sifat pekerjaan;
3. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang
PNS dalam jangka waktu tertentu;
4. Prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
5. Peralatan yang tersedia.
20
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Pasal 16 UU No. 43 Tahun 1999 menetapkan bahwa
pengadaan PNS adalah untuk mengisi formasi. Formasi yang
lowong dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan
oleh dua hal, yaitu adanya PNS yang berhenti, dan adanya
perluasan organisasi. Dengan demikian pengadaan dan
proses tersebut meliputi perencanaan, pengumuman
lamaran, penyaringan dan penerimaan menjadi PNS.
21
Penempatan Pegawai Negeri Sipil
PNS yang telah diangkat dari calon pegawai diberikan jabatan
dan pangkat tertentu dan ditempatkan pada unit kerja yang
direncanakan menerima tambahan tenaga baru.
Penempatan dapat dilakukan di lembaga pemerintahan
tingkat pusat pada kantor-kantor: kementerian, Kepaniteraan
Pengadilan, dan Badan Usaha Milik Negara. Bagi PNS pusat
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian pusat.
Sedangkan bagi lembaga pemerintahan di daerah,
penempatan dilakukan pada kantor-kantor Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, atau
lembaga lain di luar instansi induknya, bagi PNS daerah dan
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah
22
Pengembangan Kualitas
Pasal 31 UU No. 43 Tahun 1999 ”Untuk mencapai daya guna
dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan
dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS
yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu
keahlian, kemampuan, dan keterampilan”.
Dalam Pasal 1 angka (1) PP No. 101 Tahun 2000 disebutkan
bahwa ”Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS adalah proses
penyelenggaraan
belajar
mengajar
dalam
rangka
meningkatkan kemampuan PNS”. Pendidikan dan pelatihan
kepegawaian juga merupakan bagian dari sebuah sistem
pembinaan karier PNS yang bermakna pada pengembangan
kepegawaian, oleh karena itu menurut Pasal 3, sasaran
pendidikan dan pelatihan adalah untuk mewujudkan pegawai
yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan jabatan
masing-masing
23
Menurut A.W. Widjaja yang perlu diperhatikan, bahwa di
dalam usaha pendidikan dan pelatihan pegawai itu harus
mempunyai dua macam orientasi (pengaruh), yaitu:
1. Harus
diarahkan
bagi
kepentingan
organisasi
(organizational oriented), dan disamping itu juga
2. Harus diarahkan bagi kepentingan pegawai (personnel
oriented)
Jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat dibedakan dari
segi waktu penyelenggaraan, yang terdiri atas :
1. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan, yang merupakan
syarat pengangkatan Calon PNS menjadi PNS penuh;
dan
2. Pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan. Diklat dalam
Jabatan menurut jenisnya masih dibedakan lagi
menjadi: diklat kepemimpinan, diklat fungsional, serta
diklat teknis.
24
Promosi (kenaikan pangkat)
Promosi merupakan suatu penghargaan (reward) yang
diberikan kepada pegawai yang berprestasi untuk
memangku tanggung jawab yang lebih besar, berupa
kenaikan pangkat atau jabatan. Maksud kenaikan pangkat
adalah sebagai pendorong/motivasi bagi PNS untuk lebih
meningkatkan pengabdiannya didalam melaksanakan
tugasnya sehari-hari.
25
Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan dua sistem :
1. Kenaikan pangkat reguler, yaitu penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Syarat :
a. tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
b. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu; dan
c. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak
menduduki jabatan fungsional tertentu.Ketentuan kenaikan pangkat ini diberikan
sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya langsung.
2. Kenaikan pangkat pilihan, yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada
PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi. Syarat :
a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
b. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden;
c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
e. diangkat menjadi Pejabat Negara;
f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional;
h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat
dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.
26
Selain jenis kenaikan pangkat reguler dan pilihan, PP No. 99
Tahun 2000 juga mengatur tentang jenis kenaikan pangkat
lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kenaikan pangkat anumerta, yang diberikan kepada
PNS yang tewas dan diberikan kenaikan pangkat
anumerta setingkat lebih tinggi (Pasal 22 ayat (1)).
Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta
baru timbul setelah keputusan sementara ditetapkan
menjadi keputusan pejabat yang berwenang (Pasal
26).
2. Kenaikan pangkat pengabdian, yang diberikan
kepada PNS yang akan diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun karena mencapai batas usia
pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian
setingkat lebih tinggi (Pasal 27 ayat (1)).
27
Penggajian
Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas
prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai
imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah
mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji
yang layak baginya.
Burhannudin A. Tayibnapis mengatakan bahwa gaji
menyandang fungsi sebagai:
1. Daya tarik untuk memperoleh tenaga-tenaga yang
cakap dan produktif;
2. Sarana motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan;
dan
3. Alat untuk memelihara agar karyawan tetap betah
bekerja dalam organisasi (perusahaan).
28
Metode penetapan gaji yang diatur dalam PP ini masih mengacu pada
tiga sistem, yaitu sistem skala tunggal, sistem skala ganda, dan sistem
skala gabungan.
1. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan
gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan
tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan
dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan
pekerjaan itu.
2. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan
besarnya gaji yang tidak saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga
didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang
dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam
melaksanakan pekerjaan itu.
3. Sistem skala gabungan adalah sistem perpaduan skala tunggal dan
skala ganda, dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukan
sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu
diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul
tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau
melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan
pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.
29
Kesejahteraan
Usaha
kesejahteraan
adalah
kompensasi
yang
pemberiannya tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan
PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS. Pasal
32 UU No 43 Tahun 1999 mengatur bahwa untuk
meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha
kesejahteraan PNS. Usaha kesejahteraan tersebut meliputi
program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi
kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan
bagi putra-putri PNS.
30
Cuti
Pasal 8 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap
Pegawai Negeri berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti
adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu.
Dalam PP No. 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari:
1. Cuti tahunan, yaitu hak cuti yang diberikan bagi mereka
yang telah bekerja terus-menerus selama minimal satu
tahun. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja.
2. Cuti besar, yaitu cuti yang diberikan bagi mereka yang
telah bekerja terus-menerus selama enam tahun.
Lamanya cuti besar adalah tiga bulan.
3. Cuti sakit, yaitu cuti yang diberikan karena pegawai yang
menderita sakit
31
1. Cuti bersalin, yaitu cuti yang diberikan kepada PNS wanita yang
melahirkan. Cuti bersalin diberikan khusus untuk anak pertama,
kedua dan ketiga dengan tetap memperoleh penghasilan penuh.
2. Cuti karena alasan penting, yaitu cuti yang diberikan kepada PNS
karena alasan:
a. Ibu, bapak, suami/istri, anak, adik, kakek mertua atau menantu
sakit keras atau meninggal dunia;
b. Salah seorang anggota keluarga tersebut diatas meninggal dunia
dan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari
keluarganya;
c. Melangsungkan perkawinan yang pertama;
d. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian dengan
keputusan presiden. Cuti karena alasan penting dapat diberikan
untuk paling lama dua bulan.
3. Cuti diluar tanggung jawab negara, yaitu cuti yang diberikan karena
alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (bukan karena
alasan-alasan penting seperti tersebut diatas) dengan ketentuan
bahwa PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara ini
dibebaskan (bukan diberhentikan) dari jabatannya dan tidak
menerima penghasilan dari negara
32
Perawatan
Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan
bahwa setiap PNS yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak
memperoleh perawatan.
Pada Pasal 2 ayat (1) PP No. 12 Tahun 1981 tentang
Perawatan, Tunjangan Cacad dan Uang Duka bagi PNS
disebutkan bahwa PNS yang mengalami kecelakaan karena
dinas atau menderita sakit karena dinas berhak
memperolah pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi.
Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut ditetapkan
dengan surat keputusan pejabat yang berwenang,
berdasarkan pertimbangan dokter Pemerintah setempat
kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.
33
Tunjangan
Pasal 9 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa
setiap PNS yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani
dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa
pun juga, berhak memperoleh tunjangan. Yang dimaksud
dengan cacat jasmani dan/atau cacat rohani yang didapat
yaitu:
1. Dalam dan karena menjalankan kewajiban jabatan;
2. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas,
sehingga dapat disan dengan huruf a;
3. Karena
perbuatan
anasir-anasir
yang
tidak
bertanggungjawab ataupun sebagai akibat dari tindakan
terhadap anasir tersebut.
34
Uang duka
Pasal 9 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa
setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak
memperoleh uang duka. Yang dimaksud dengan tewas ialah
berdasarkan bagian penjelasan UU ini ialah:
1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya;
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada
hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu
disan dengan meninggal dunia dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya;
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka
atau cacat jasmani dan cacat rohani yang didapat dalam
dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak
bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan
35
terhadap anasir tersebut.
Pemberhentian
Pemberhentian PNS dapat dibedakan dalam (diatur dalam
Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999):
PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena:
1. Atas permintaan sendiri;
2. Mencapai batas usia pensiun;
3. Perampingan organisasi pemerintah; atau
4. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai PNS.
36
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan karena:
1. Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji
jabatan karena tidak setia kepada Pancasila,
UUD 1945, Negara, dan Pemerintah; atau
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan yang ancaman
hukumannya kurang dari empat tahun.
37
PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
karena:
1. Dihukum
penjara
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya
empat tahun atau lebih; atau
2. Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat
berat
38
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
1. Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji
jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD
1945, Negara, dan pemerintah;
2. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi
Negara,Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam
kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
atau
3. Dihukum penjara atau kurungan bedasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan.
39
Dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan
bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena
meninggal dunia. PNS yang diberhentikan dengan hormat
menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan
tabungan hari tua. Menurut UU No. 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai
penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun
bekerja dalam dinas pemerintah. Pengaturan lebih lanjut
mengenai pensiun bagi PNS diatur dalam PP No. 34 Tahun
2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan
Janda/Duda.
40
Materi 3
Evaluasi Kinerja dan
Disiplin PNS
41
Fase terakhir dari manajemen kepegawaian adalah
evaluasi. Dalam hal ini akan diberikan gambaran
berupa evaluasi kinerja dari PNS. Berdasarkan data
hasil penelitian terhadap kinerja PNS, terdapat faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja PNS meliputi :
a. Substansi UU yang menimbulkan ketidakpastian
hukum;
b. Kurang responnya aparat penegak hukum;
c. Kurangnya sarana-prasarana
d. Budaya masyarakat
42
Alasan yang mendasari pelanggaran adalah :
1). Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif. Adanya
kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran
karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang
masih dapat ditolerir.
2). Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penegakan hukum
dengan perbuatan pegawai yang melanggar peraturan, karena
terdapatnya pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan
bahwa:
a) Kurang responnya aparat terhadap sanksi, karena kurangnya
pengawasan dari pihak yang terkait dan membiarkan pelanggaran
terjadi.
a) Terdapatnya motivasi yang kurang dari PNS dikarenakan sistem
yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar
keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk
saling memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap
bulannya relatif tidak berubah. Hal ini berimbas pada kinerja yang
hanya berorientasi pada hasil bukanlah proses penyelenggaraan
pemerintahan yang menuntut adanya totalitas dalam
penyelengaaran tugasnya.
43
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 1 angka 1 PP No.53 tahun 2010
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 1 angka 3 PP No.53 tahun 2010
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Pasal 1 angka 4 PP No.53 tahun 2010
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
44
Setiap PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati
segala
ketentuan
peraturan
perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS;
7. mengutamakan
kepentingan
negara
daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus dirahasiakan;
45
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
untuk kepentingan negara;
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil;
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
memberikan
kesempatan
kepada
bawahan
untuk
mengembangkan karier; dan
menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
46
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
47
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
48
MATERI 4
PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI
DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
49
Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
1. Presiden, bagi PNS yang :
a). Berpangkat Pembina Tingkat I (Gol IV/b ke atas) sepanjang mengenai jenis
hukuman berat (Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e)
b). Yang memangku jabatan struktur Eselon I (Khusus untuk membebaskan
jabatan).
2. Menteri, untuk semua jabatan struktural Eselon I (Khusus untuk membebaskan
jabatan);
3. Pejabat yang berwenang (menteri) dapat mendelegasikan wewenang kepada
pejabat lain (kecuali untuk Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e) dengan ketentuan :
a). Untuk hukuman disiplin ringan, dapat didelegasikan kepada eselon IV
b). Untuk hukuman disiplin ringan dan sedang (penundaan kenaikan gaji
berkala), dapat didelegasikan kepada eselon III
c). Untuk hukuman disiplin ringan dan sedang kepada Eselon II
d) Untuk hukuman disiplin ringan, sedang dan berat (kecuali untuk Pasal 7
ayat (4) huruf d dan e) kepada Eselon I
4. Gubernur, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa PNS
yang disangka
5. Perwakilan RI di luar negeri
6. Bupati/walikota seperti yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan daerah.
50
Dalam penjatuhan hukuman syarat-syaratnya berupa :
1. Dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dan obyektif;
2. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
3. Penyampaiannya dapat secara lisan dan tertulis untuk
pelanggaran yang lebih tinggi;
4. Harus menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai
pelanggaran yang dilakukan;
5. Meskipun beberapa pelanggaran dilakukan PNS namun
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman;
6. Seorang PNS yang sudah pernah dijatuhi hukuman dan
melakukan pelanggaran yang sama harus dijatuhi hukuman
yang lebih berat.
51
Mekanisme Pengajuan
Keberatan
Atasan Pejabat Yang Berwenang
3 hari
30 hari
Pejabat Berwenang
14 hari
Pegawai Negeri Sipil
52
Sengketa Kepegawaian Melalui PTTUN
PTTUN
Dasar Hukumnya :
Pasal 48 ayat (1) dan (2)
Badan Pertimbangan Kepegawaian
(BAPEK)
30 hari
Pejabat yang Berwenang
14 hari
KTUN Sengketa Kepegawaian
(PNS)
53
Materi 5
Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan
Publik
Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian
54
Birokrasi memiliki asal kata dari Bureau, sedangkan
kata akhiran cracy diturunkan dari kata kratein (Yunani)
yang berarti mengatur (to rule).
Menurut kamus bahasa Jerman edisi 1813, birokrasi
didefinisikan sebagai "wewenang atau kekuasaan yang
oleh berbagai departemen pemerintah dan cabangcabangnya diperebutkan untuk diri mereka sendiri, atas
sesama warga negara”.
Menurut kamus teknik Bahasa Italia yang terbit tahun
1828 didefinisikan sebagai kekuasaan pejabat di dalam
administrasi pemerintahan
55
Birokratisasi
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh
Pegawai di dalam suatu negara
atau diartikan pula sebagai
Cara pemerintahan yang sangat dikuasai
oleh Pegawai Negeri
56
Terdapat 3 alasan pemikiran birokrasi dapat mendorong good
governance :
1. Perbaikan kinerja birokrasi dinilai penting oleh stakeholder.
Pemerintah berkepentingan dengan legitimasi, semakin
membaiknya birokrasi akan memperkecil biaya yang dapat
memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi
mekanisme pasar ;
2. Semakin membaiknya birokrasi, maka stakeholder percaya
bahwa pemerintah serius melakukan perubahan. Adanya
kepercayaan (trust) merupakan prasyarat untuk mendukung
praktik good governance;
3. Nilai-nilai yang mencirikan praktik good governance dapat
diterjemahkan secara sederhana melalui birokratisasi.
57
Alasan keterkaitan norma hukum dengan birokrasi :
Pertama, kekuasaan menjalankan fungsi birokrasi
diletakkan pada kekuasaan (eksekutif) sebagai
pelaksana peran. Kedua, kekuasaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan bersumber dari
wewenang formil (formil authority) yang diberikan
kepada seseorang/suatu pihak dalam bidang tertentu.
Ketiga, kewenangan yang diberikan tersebut
didasarkan pada hukum yang menjadi landasan dalam
melaksanakan fungsi melalui pelimpahan kekuasaan
yang diberikan oleh negara
58
Konsep administrative governance melalui penerapan good
governance merupakan isu yang digulirkan oleh UNDP
(United Nation Development Program) dan World Bank sejak
tahun 1997 sebagai syarat dalam penyaluran dana guna
menyelesaikan permasalahan krisis moneter di Indonesia.
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah jalur birokrasi
dalam pemerintahan dan secara tidak langsung sebagai
upaya mempermudah akses masuknya perdagangan bebas
melalui birokratisasi yang sederhana.
59
Melalui konsep Good Governance tersebut
kemudian dikeluarkan TAP MPR No.VIII/MPR/1998
berupa agenda aksi reformasi dalam upaya
menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Berdasarkan hal tersebut, peranan pemerintah
dikurangi dan peranan masyarakat ditingkatkan
dan semakin terbuka aksesnya. Perspektif
good governance tersebut mengimplikasikan
adanya pengurangan peran dari pemerintah, namun
hal ini tidak serta merta meninggalkan peran
pemerintah begitu saja.
60
Terdapat 6 (enam) prinsip yang menyatakan terdapatnya peran
pemerintah yang signifikan dalam proses governing
1. Dalam kolaborasi yang dibangun, negara (pemerintah)
tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak
mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi
(bukan memobilitasi)
2. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan,
dari yang semula dipahami sebagai ”kekuasaan atas”
menjadi
”kekuasaan
untuk”
menyelenggarakan
kepentingan, kebutuhan, menyelesaikan masalah publik
3. Negara, NGO, swasta dan masyarakat lokal merupakan
aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran yang saling
menyeimbangkan (untuk tidak menyebut setara)
61
4.Negara harus mendesain ulang struktur dan kultur
oraganisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator
bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan
yang kokoh, otonom dan dinamis.
5.Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam
proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi dan
evaluasi kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik;
6.Negara harus mampu meningkatkan kualitas
responsivitas, adaptasi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan,
dan penyelesaian masalah publik
62
UNDP (United nation Development Program), mengemukakan
bahwa karakteristik tata prinsip yang harus dianut dan
dikembangkan dalam praktik good governance meliputi :
1. Partisipasi (participation)
2. Aturan Hukum (Rule of Law)
3. Transparansi (Tranparency)
4. Daya Tanggap (Responsivenes)
5. Berorientasi konsensus (Concencuss Orientation)
6. Berkeadilan (Equity)
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness adn Efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Visi strategis (Strategic Vision)
63
Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, maka
global administrative governance memberikan pengaruh
terhadap perubahan paradigma dalam sistem birokratisasi.
Pengaruh di bidang kelembagaan adalah menata ulang
struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik
(sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih
efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan
pelayanan masyarakat.
Di bidang ketatalaksanaan adalah penyempurnaan kualitas
dan transparansi pelayanan masyarakat terhadap
perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat,
oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem
ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan.
64
Bidang sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama
penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh pada
pengembangan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia
aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan
perangkat kelembagaan daerah. Konsekuensinya adalah
pembentukan disiplin, etika dan moral di tingkat pelaksana yaitu
Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur
pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi. Nepotisme (KKN) dan
lebih profesional.
65
DAFTAR PUSTAKA
Badan Kepegawaian Nasional, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Badan
Kepegawaian Nasional, Jakarta
Djatmika, Sastra dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan,
Jakarta
Hartini, Sri, dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta
Musanef, 1996, Manajemen Kepegawaian Di Indonesia, PT.Toko Gunung Agung,
Jakarta
Nainggolan, H, 1984, Pembinaan PNS, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
Satoto, Sukamto, 2004, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara,
HK Offset, Yogyakarta
Siagian, Sondang P, 1996, Filsafat Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta
Tamin, Feisal, 2004, Reformasi Birokrasi (Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara),
Blantika, Jakarta
Tayibnapis, Burhanudin.A., 1986, Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik,
Pradnya Paramitha, , Jakarta
66