Transcript Liberalisasi Keperawatan (Power Point)

LIBERALISASI KEPERAWATAN
Dra. Herawani, M.Kes, M.Kep.
Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
Dibawakan pada Kuliah Program Magister Ilmu Keperawatan FIK-UI
19 April 2006
1
GLOBALISASI
Terjadi peningkatan aktivitas lintas batas
(cross-border)
Dapat berdampak langsung atau tidak
langsung, peningkatan
Dimulai dengan perkembangan teknologi
Berlaku untuk semua bidang
Yang dibahas khusus berkaitan dengan
perdagangan
2
Globalisasi: peningkatan proses lintas batas
(cross border) dari ide, informasi, uang, SDM,
teknologi, barang, budaya, jasa & masalah
penyakit, dll)
Perdagangan
Diupayakan untuk membuka pasar
AFTA
WTO
APEC
3
WTO
Organisasi Perdagangan Sedunia (149 anggota)
Bersekretariat di Geneva (Swiss)
Memutuskan berbagai perjanjian multi
lateral yang mengayomi perjanjian
bilateral (perundingan putaran)
Semua keputusan berdasarkan
konsensus
Semua negara mempunyai kedudukan
sama
4
Perjanjian WTO
World Trade Organization mempunyai
tiga pilar:



GATT (goods) barang
TRIPS (intelectual property) hak cipta
GATS (jasa) tidak dapat dipegang
WTO
GATT
TRIPS
GATS
5
Prinsip WTO
Tidak membedakan perlakuan antara
satu negara dengan negara lain (MFN)
Transparansi perundangan
Tidak membedakan perlakuan antara
PMA dan PMDN (Domestic Regulation)
Memberikan akses pasar yang luas
(Market-Acces)
6
Lingkup WTO dalam
Kesehatan
Obat-obatan terkait dengan TRIPS,
dimana paten obat berlaku internasional
Dalam GATS ada peraturan untuk
barang yang berbahaya untuk
kesehatan dan sanitasi (insektisida)
GATS berkaitan dengan pelayanan
kesehatan, termasuk yang dikaitkan
dengan profesionalisme
7
Prinsip Liberalisasi GATS
Liberalisasi Progresif (dilakukan secara
bertahap)
Mengutamakan “kepentingan nasional”
kalau merugikan “pasar” boleh ditunda
Mengetahui hak dan kewajiban
Transparansi
Non Public Sector
Bukan mempermasalahkan kependudukan,
imigrasi & ketenagkerjaan secara umum
8
PERDAGANGAN BIDANG JASA
Perdagangan jasa dalam sistem perdagangan
multilateral, regional dan bilateral
Diatur secara multilateral sejak Uruguay
Round melalui GATS (General Agreement on
Trade in Services)
Indonesia sudah meratifikasi perjanjianperjanjian WTO termasuk GATS dengan UU
No.7 tahun 1994
Sistem perdagangan jasa multilateral :
liberalisasi/akses pasar dan aturan-aturan
(rules)
9
LIBERALISASI
BIDANG JASA
Menghapuskan atau mengurangi hambatanhambatan perdagangan (trade barriers) di
bidang jasa
Mengembangkan aturan-aturan perdagangan
jasa termasuk aturan-aturan domestik
(domestic regulations) yang tidak
menghambat perdagangan bidang jasa
Hambatan perdagangan menyangkut akses
pasar (market access) dan perlakuan nasional
(national treatment)
Lingkup perdagangan dan liberalisasi jasa
menurut GATS
10
PERUNDINGAN
BIDANG JASA1
Komitmen liberalisasi berdasarkan GATS :
perundingan untuk mencapai tingkat
liberalisasi lebih tinggi secara berkelanjutan
menuju liberalisasi secara penuh/substansial
melalui putaran-putaran perundingan
Putaran Kedua Perundingan Jasa dimulai
tahun 2000
Putaran Perundingan Doha : Liberalisasi
dengan dimensi pembangunan (Doha
Development Agenda)
11
PERUNDINGAN
BIDANG JASA2
Mencakup seluruh sektor jasa (kecuali
jasa pemerintah) dan semua modes of
supply (cross-border, consumption
abroad, commercial presence, dan
presence of natural persons)
Pemahaman mengenai bentukbentuk/cara-cara pemberian jasa
(modes of supply) dalam kerangka
GATS - Lihat Contoh.
12
Sektor dalam GATS
1. Business
2. Communication
3. Constructio0n &
engineering
4. Distribution
5. Education
6. Environment
7. Financial
8. Health
9. Tourism & travel
10.Recreation, cultural
and sporting
11.Transportation
12.‘others’
13
MODES OF SUPPLY
Cross-border Supply
A di Negara X menerima jasa
konsultansi dari B di Negara
Y melalui media
internet/elektronik
Consumption Abroad
A dari Negara X menerima
jasa kesehatan di Negara Y
Commercial Presence
Movement of Natural Person
A dari Negara X membuka
usaha patungan jasa
keuangan di Negara Y
A dari Negara X membuka
praktek jasa akuntansi di
Negara Y
14
Posisi Indonesia
Indonesia telah mengajukan request ke
beberapa negara (Badan PPSDM)
Sudah banyak permintaan/request dari USA,
Jepang, Eropa untuk membuka pasar
Offer hanya di bidang RS (tertiary care, 400
tt, Jakarta dan Surabaya)
Tanpa diminta kita sudah membuka pasar
untuk (autonomous liberalization):

RS, check up clinic, transportasi, dan evakuasi,
serta balai komunikasi
15
PROSES NEGOSIASI
Lintas Sektor
•Lingkup kerja
•Kebijakan bersama
Regulasi
Anggota
WTO
SEKTOR (Depkes)
•Tim Nasional
•Tim BJ
•Tim Sektor
Masyarakat
Profesi & Pemodal
16
Masalah Kita1
Kriteria pelayanan kesehatan/medik : Apa
saja, bagaimana, dll
Keriteria kemitraan (manajemen, struktur, dll)
Kebijakan yang mendukung profesionalisme:


Sistem dan regulasi perijinan
Disusun Competency Based Learning dan Exam
Sistem pengawasan mutu
Besarnya peran swasta dalam pelayanan
medik
17
Masalah Kita2
Peningkatan kemampuan
Harmonisasi standar
Koordinasi dengan BKPM/BKPD???
Inpres No. 18/2000
Pengawasan (tenaga asing, RS
tradisional, dll)
18
Aturan-aturan/ Disiplin yang berkaitan
dengan Kualifikasi, Standar Teknis, dan
Perijinan (terkait dengan Profesi)1
Aturan/disiplin yang tidak menciptakan hambatan
yang tidak perlu atau berlebihan

Aturan-aturan yang “no more trade restrictive than

Pengertian “necessary” dan penerapan “necessity test”
necessary”
Pengembangan disiplin didasarkan pada kriteria yang
obyektif & transparan (seperti dalam hal kompetensi
dan kemampuan memberikan jasa), tidak
memberatkan selain yang diperlukan untuk menjamin
kualitas jasa yang diberikan, serta tidak dimaksudkan
untuk membatasi pemberian jasa itu sendiri
19
Aturan-aturan/ Disiplin yang berkaitan
dengan Kualifikasi, Standar Teknis, dan
Perijinan (terkait dengan Profesi)2
Pengembangan disiplin diarahkan/didorong untuk
mengadopsi standar-standar internasional atau diakui
secara internasional
Pengembangan disiplin yang diperlukan dilakukan
oleh WTO
Aturan/disiplin yang telah disusun untuk profesi
Akuntan oleh WTO ditawarkan menjadi
pedoman/acuan
GATS membuka kemungkinan melakukan MRA
(Mutual Recognition Arrangement/Agreement)
dengan negara lain berkaitan dengan persyaratan
pendidikan, pengalaman, perizinan, sertifikasi, dll.
20
Aturan-aturan/ Disiplin yang berkaitan
dengan Kualifikasi, Standar Teknis, dan
Perijinan (terkait dengan Profesi)3
Substansi disiplin/aturan kualifikasi, standar
teknis, dan perizinan (licensing), antara lain:



Persyaratan bagi seseorang untuk memperoleh
kualifikasi profesi tertentu (pendidikan, ujian,
pelatihan, pengalaman, kemampuan bahasa, dll)
Prosedur yang harus ditempuh bagi calon untuk
memperoleh kualifikasi termasuk persyaratan
administratif
Standar teknis yang menyangkut karakteristik dari
jasa dimaksud, atau definisinya serta bagaimana
dilaksanakan
21
Aturan-aturan/ Disiplin yang berkaitan
dengan Kualifikasi, Standar Teknis, dan
Perijinan (terkait dengan Profesi)4
Persyaratan perizinan bagi seseorang untuk
memperoleh izin/lisensi untuk berpraktek
atau melakukan kegiatan usaha (tempat
tinggal, keanggotaan pada suatu asosiasi,
uang jaminan, karakter yang baikm posisi
keuangan, keharusan audit oleh Badan
Pemerintah, dsb; juga langkah adminstratif
dan proses penerbitan izin tersebut
22
Kondisi Indonesia khususnya
DepKes1
1. Pertemuan yang pernah dihadiri oleh
Tim Departemen Kesehatan RI:
a.
b.
c.
d.
e.
Pertemuan tingkat WTO di Jakarta
Pertemuan tingkat ASEAN
Pertemuan tingkat APEC
Pertemuan antar Negara
Pertemuan antar Departemen dan inter
Departemen/Profesi
23
Kondisi Indonesia khususnya
DepKes2
2. Kesepakatan ASEAN:
a.
b.
c.
d.
e.
Kesepakatan Mode 1 dan 2  “None”
Kesepakatan ode 3 dengan 2 alternatif:
Agar melibatkan sektor nasional dan Veterinary
services
Pada prinsipnya Indonesia tidak menyetujui
masuknya tenaga kesehatan asing
melalui/digabung dalam Mode 3 (investasi)
Membuka investasi bagi ASEAN untuk RS
Spesialistik dengan 200 TT di Medan dan
Surabaya (Direktur Utama harus WNI)
24
Kondisi Indonesia khususnya
DepKes3
3. Kesepakatan WTO
a.
b.
Membuka investasi RS Spesialistik dengan 400
TT di Medan & Surabaya (Direktur Utama harus
WNI)
Tenaga kesehatan sesuai kesepakatan
4. Kesepakatan APEC
a.
b.
c.
Penawaran investasi RS sama dengan WTO dan
ASEAN
Kerjasama dalam penanggulangan bencana
(bencana alam, penyakit, spt flu burung, dll)
Tukar menukar informasi dan keahlian
25
Kebijakan DepKes Bidang Jasa
Kesehatan
A. Membuka perdagangan Bidang Jasa Kesehatan
tentang Perumah Sakitan:
•
•
•
ASEAN: RS Spesialistik dengan 200 TT di Medan &
Surabaya
WTO: RS Spesialistik dengan 400 TT dgn lokasi Medan &
Surabaya
Dengan ketentuan Direktur Utama harus WNI
B. Tenaga kerja asing berdasarkan peraturan yang
C.
masih berlaku atau perjanjian antar Negara
Untuk perdagangan yang bersifat Cross Border
(Tele health/ Mode 1) dan pasien berobat ke LN
(Mode 2) tidak bisa diatur dan tetap terbuka
26
PERAWAT
MODE 1

Dalam Mode 1 tidak ada komitmen dalam Jasa Kesehatan
(Unbound) karena sampai saat ini belum ada instrumen
yang handal yang dapat menghambat masuknya jasa
pelayanan kesehatan melalui cross border supply
MODE 2

Dalam Mode 2 belum ada komitmen (Unbound), karena
tidak ada batasan untuk menghambat misalnya seorang
pasien untuk berobat ke luar negeri
MODE 3

Pada Mode 3 berlaku hal-hal sbb:
 Untuk Jasa Manajemen Keperawatan (Ners) dalam rangka
Penanaman Modal Asing (PMA) akan dinyatakan terbuka pada
tahun 2010
 Diperlukan kriteria pelayanan keperawatan pada tahun 2005
27
Mode 3 (lanjutan)






Diperlukan
Diperlukan
Diperlukan
Diperlukan
Diperlukan
Ners Council pada tahun 2007
Sertifikasi Nasional pada tahun 2006
Serifikasi Internasional pada tahun 2006/2007
Lisensi pada tahun 2006
System Akreditasi pada tahun 2005
Mode 4
 Pada mode 4 yang menyangkut tenaga keperawatan asing
berlaku hal-hal sbb:
• Diperlukan Konsil Keperawatan pada tahun 2007
• Diperlukan Standar Profesi pada tahun 2005
(Standar Pendidikan, Standar Pelayanan, Standar
Kompetensi, Standar Etik)
• Diperlukan Sistem Perijinan pada tahun 2005
28
Penutup
Perundingan menganai Liberalisasi Jasa sudah digelar sejak
tahun 2000 termasuk Jasa Profesi
Persiapan harus sudah dimulai terutama berkaitan dengan
Regulasi dan Institusi (Regulatory and Institutional) untuk
memperkuat dan meningkatkan kemampuan jasa profesi
masing-masing
Pengembangan aturan/disiplin profesi untuk masa akan datang
akan berdampak pada pengurangan secara signifikan
kebebasan/autonomi regulator Nasional melalui penerapan
“necessity test” dalam konteks WTO
Perlu penanganan segera dan tanggung jawab kita bersama
Start now, wisely, involve everybody and looking for opportunity
29
30