Transcript KEBIJAKSANAAN DIVIDEN (DIVIDENT POLICY)

KEBIJAKSANAAN
DEVIDEN
(DEVIDEND POLICY)
BY :
NIDIA ANGGRENI DAS, SE.,MM
Kebijakan deviden
(devidend policy)
Merupakan keputusan apakah laba yang
diperoleh perusahaan pada akhir tahun
akan dibagi kepada pemegang saham
dalam bentuk deviden atau akan ditahan
untuk
menambah
modal
guna
pembiayaan investasi dimasa yang akan
datang.
Rasio pembayaran deviden (devidend payout
ratio / DPR )
menunjukan persentase laba perusahaan yang
dibayarkan kepada pemegang saham biasa
perusahaan berupa deviden kas.
Dengan kata lain :
menentukan jumlah laba dibagi dalam bentuk
deviden kas dan laba yang ditahan sebagai
sumber pendanaan.
• Ada dua pendapat mengenai relevasi kebijakan
deviden, yaitu :
1. Irrelevant Theory
pendapat yang menyatakan bahwa
deviden tidak relevan dengan kemakmuran
pemegang saham.
2. Relevant Theory
pendapat yang menyatakann bahwa
deviden relevan dengan kemakmuran
pemegang saham.
Ad 1. Irrelevant theory
• Pendapat ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miler.
• MM memberikan argumentasi bahwa :
1. pembagaian laba dalam bentuk deviden tidak
relevan.
2. devident payout ratio (DPR) hanya keputusan kecil
dari keputusan pendanaan persh & tidak
mempengaruhi kekayaan pemegang saham.
3. nilai persh ditentukan tersendiri oleh kemampuan
aktiva persh untuk menghasilkan laba atau
kebijakan investasi.
Pada Irrelevant theory ini MM berasumsi bahwa
adanya pasar modal sempurna dimana :
1. tidak ada biaya transaksi,
2. tidak ada biaya pengembangan
(floatation cost)
3. tidak ada pajak.
Ad 2. Relevant theory
Pendapat ini mencoba membantah pendapat
ketidakrelevanan pembayaran deviden yang
mengungkapkan :
deviden relevan untuk kondisi yang tidak
pasti.
Dengan kata lain :
untuk keadaaan yang penuh ketidakpastian
para investor dapat dipengaruhi oleh kebijakan
deviden.
Argumen-argumen yang mendukung pendapat ini
yaitu :
1. Prefensi diatas devident
Capital Gain >< Deviden
2. Pajak atas investor
Jika pajak capital gain < pajak penghasilan
devidev, maka perusahaan lebih mengungkan
untk menahan laba tersebut.
Jika pajak capital gain > pajak penghasilan
devidev,, maka lebih menguntungkan apabila
perusahaan membayar deviden.
3. Biaya pengembangan (flotation cost)
adalah biaya yang berhubungan dengan
penerbitan surat beharga, seperti biaya
pertanggungan emisi, biaya konsultasi hukum,
pendaftaran saham dan percetakan.
Adanya biaya pengembangan karena
pendanaan berasal dari eksternal
menyebabkan keputusan menahan laba lebih
baik daripada membayar deviden.
4. Biaya transaksi dan pembayaran sekuritas
Para pemegang saham yang berkeinginan
mendapat laba sekarang, harus membayar
biaya transakasi bila menjual sahamnya untuk
memenuhi distribusi kas yang mereka inginkan
karena pembayaran devidennya kurang
Hal ini menunjukan bahwa biaya transaksi dan
masalah pembagaian sekuritas tidak
menguntungkan para pemegang saham.
5. Pembatasan intitusional
Hukum sering membatasi jenis-jenis saham biasa
yang biasa dibeli investor institusional (lembaga)
tertentu.
Sering pemerintah melarang lembaganya untk
investasi persh yang tidak memberikan deviden.
Untuk itu persh yang selalu membagi labanya sbg
deviden, lebih disukai daripada perusahaan yang
menahan labanya.
PERTIMBANGAN MANAJERIAL DALAM
PEMBAYARAN DEVIDEN
1. kebutuhan dana bagi perusahaan
semakin besar kebutuhan dana perusahaan
bearti semakin kecil kemampuan untuk
membayar deviden.
2. likuiditas perusahaan
semakin besar jumlah kas yang tersedia &
likuiditas perusahaan, semakin besar pula
kemampuan perusahaan untuk membayar
deviden
3. pembatasan-pembatasan dalam perjanjian
hutang
4. pengendalian perusahaan
5. kemampuan untuk meminjam
DEVIDEN SAHAM
(STOCK DIVIDEND)
• Deviden saham mrp pembayaran kepada para
pemegang saham biasa berupa tambahan
jumlah lembar saham.
• Dengan adanya deviden saham ini kepmilikan
para pemegang saham didalam perusahaan
proposinya tetap sama atau tidak berubah.
Contoh :
Pada tahun 2001 PT. “SENTOSA” mempunyai
struktur modal sendiri sebagai berikut :
Saham biasa:
Rp. 400.000.000
(nominal Rp1.000 x 400.000 lbr)
Tambahan modal
Rp. 80.000.000
Laba ditahan
Rp. 260.000.000
Total laba sendiri
Rp. 740.000.000
PT. “SENTOSA” membayar deviden saham sebesar 5%
dari saham beredar, Nilai pasar yang dianggap wajar
dari saham tersebut adalah Rp. 2.500,- setiap
lembarnya. Tentukan struktur modal perusahaan yang
baru !
PEMECAHAN SAHAM
( Stock Split )
Pemecahan saham adalah peningkatan jumlah
saham beredar dengan mengurangi nilai nominal
(nilai pari) saham tersebut.
• Tujuan yang prinsip pemecahan saham adalah
menempatkan saham tersebut di dalam
perdagangan yang lebih menarik dan banyak
pemebeli.
• Kemungkinan, pemecahan saham dapat
meningkatkan dividen efektif kepada para
pemegang saham.
Contoh : PT SENTOSA
Jika setiap lembar saham PT. SENTOSA
dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per lembar
dipecah menjadi 2 lembar saham dengan nilai
nominal sebesar Rp. 500,- per lembar
bagaimanakah perhitungan pemecahan
sahamnya!
Kasus 1 :
Perusahaan “BEKA ” mempunyai jumlah saham
biasa 400.000 lembar dg nilai nominal pari sebesar
Rp. 4.000,- dan data keuangannya sbb:
Modal saham
(Rp. 4000,- x 400.000)
Agio saham
Laba ditahan
Jumlah modal sendiri
Rp.1.600.000.000
Rp. 800.000.000
Rp.1.200.000.000
Rp.3.600.000.000
Jika perusahaan akan mengadakan stock split sari
satu menjadi dua lembar saham, maka tentukan
struktur modal perusahaan yang baru....................?
Kasus 2 :
Perusahaan “ABEKA” memilki perkiraan informasi keuanagn sebagai
berikut :
Saham biasa
(nilai nominal Rp. 6.400 per lembar )
Rp. 160.000.000
Peanambahan modal
Rp. 128.000.000
Laba ditahan
Rp. 672.000.000
Jumlah modal sediri
Rp. 960.000.000
Harga pasar saham saat ini adalah Rp. 8.800 per lembar saham
a. apa yang terjadi terhadap perkiraan dia atas dan jumlah lembar
persaham yang beredar jika :
1. Dibagikan dividen saham 10 %
2. dilakukan pemecahan 1 saham menjadi 2 saham
3. Dilakukan kebalikan pemecahan 2 saham menjadi 1 saham
b. pada harga saham biasa dijual setelah pembagian dividen 10 %
TERIMA KASIH