Transcript BPJS. [Pasal 1 Angka 2 UU SJSN]

4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
1
SILA KELIMA PANCASILA
KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
2
Pasal 28H ayat (3):
Setiap orang berhak atas JAMINAN
SOSIAL yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
Pasal 34 ayat (2):
Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.
Ketetapan MPR No. TAP-X/MPR/
2001:
Menugaskan Presiden untuk
membentuk Sistem Jaminan Sosial
Nasional dalam rangka memberikan
perlindungan kepastian sosial yang
menyeluruh dan terpadu bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Pasal 28I ayat (4):
Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan HAM adalah
tangungjawab negara, terutama
Pemerintah.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
3
PUTUSAN MK NO. 007/PUU-III/
2005 Tgl. 31 Agustus 2005:
Membatalkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) UU No. 40 Th. 2004
Pasal 5 ayat (2):
Sejak berlakunya UU ini, BPJS yang
ada dinyatakan sebagai BPJS
menurut UU ini.
Pasal 5 ayat (3):
BPJS tsb adalah:
a. PT (Persero) JAMSOSTEK
b. PT (Persero) TASPEN
c. PT (Persero) ASABRI
d. PT (Persero) ASKES
PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 40 TH.
2004:
BPJS harus dibentuk dengan UU.
(Sejak terbitnya Putusan MK, tgl. 31
Agustus 2005)
Pasal 1 Angka 6:
BPJS adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial.
Pasal 5 ayat (4):
Dalam hal diperlukan BPJS selain
dimaksud pada ayat (3), dapat
dibentuk yang baru dengan UU.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
4
Pemerintah dan DPR RI terhitung sejak terbitnya Putusan MK No. 007/PUU-III/
2005 Tgl. 31 Agustus 2005 hingga lewat dari 18 Oktober 2009 TIDAK
MEMBENTUK UU BPJS sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU
SJSN.
Pemerintah terhitung sejak UU SJSN diundangkan pada 18 Oktober 2004
hingga lewat dari 18 Oktober 2009 TIDAK MEMBUAT 11 PERATURAN
PEMERINTAH DAN 10 PERATURAN PRESIDEN. Akibatnya, PT JAMSOSTEK, PT
TASPEN, PT ASABRI dan PT ASKES tidak dapat melakukan penyesuaian
berdasarkan ketentuan UU SJSN yang diperintahkan dalam Pasal 52 ayat (2)
UU SJSN sampai lewat 5 (lima) tahun.
DPR RI tidak menjalankan FUNGSI PENGAWASAN terhadap Pemerintah yang
tidak membuat 11 PERATURAN PEMERINTAH DAN 10 PERATURAN PRESIDEN
yang diperintahkan UU SJSN.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
5
NO.
PASAL
ISI
1
14 ayat (3)
PBI untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.
2
17 ayat (6)
Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah untuk fakir miskin dan orang
tidak mampu.
3
33
Manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis bagi peserta yang
mengalami kecelakaan kerja.
4
34 ayat (4)
Besaran iuran JKK bagi peserta yang terikat hubungan kerja dan yang tidak ada ikatan
hubungan kerja.
5
37 ayat (5)
Pembayaran manfaat JHT kepada peserta, dan kepada ahli waris peserta.
6
38 ayat (8)
Besaran iuran JHT untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak menerima upah.
7
42 ayat (2)
Besaran iuran Jaminan Pensiun untuk peserta yang menerima upah.
8
45 ayat (3)
Manfaat Jaminan Kematian.
9
46 ayat (4)
Besaran iuran Jaminan Kematian untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak
menerima upah.
10
47 ayat (2)
Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial.
11
50 ayat (2)
Kewajiban BPJS membentuk cadangan teknis.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
6
NO.
PASAL
ISI
1
10
Susunan organisasi dan tata kerja DJSN.
2
12 ayat (2)
Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DJSN.
3
13 ayat (2)
Pentahapan pendaftaran pemberi kerja dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial.
4
21 ayat (4)
Masa berlaku kepesertaan Jam-Kes, dan kewajiban pemerintah membayar iuran bagi
peserta yang mengalami PHK, atau mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.
5
22 ayat (3)
Manfaat Yan-Kes dan urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan pelayanan.
6
23 ayat (5)
Kewajiban BPJS memberikan kompensasi kepada peserta yang di daerahnya belum
tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik, dan
fasilitas warat inap.
7
26
Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS.
8
27 ayat (5)
Besarnya Jam-Kes untuk peserta penerima upah, peserta yang tidak menerima upah dan
peserta yang menerima bantuan.
9
28 ayat (2)
Tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang.
10
41 ayat (4)
Manfaat Jaminan Pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
7
RUU BPJS INISIATIF DPR RI
disahkan sebagai RUU BPJS
dalam RAPAT PARIPURNA DPR RI
pada 29 Juli 2010.
Kemudian DPR menetapkan PANSUS
RUU BPJS (Lintas Komisi). Pansus
BPJS diketuai oleh ACHMAD NIZAR
SHIHAB (Fraksi Partai Demokrat)
Untuk membahas RUU BPJS,
Presiden menugaskan 8
(delapan) Menteri:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Hukum & HAM
3. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
4. Menteri BUMN
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Sosial
7. Menteri Nakertrans
8. Menteri PAN
RUU BPJS dibahas oleh Pansus
dan Pemerintah mulai 24 Nov.
2010
MENTOK
(DEAD LOCK)
Pembahasan ke-2, 9 Februari
2011
DEAD LOCK
TOTAL
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
8
PEMERINTAH BERSIKUKUH BAHWA UU BPJS HANYA
BERSIFAT PENETAPAN SAJA – TIDAK BERSIFAT
PENGATURAN
PEMERINTAH MENGHENDAKI BPJS TETAP MERUPAKAN
BUMN – DAN KARENANYA MENOLAK BPJS SEBAGAI
BADAN HUKUM PUBLIK WALI AMANAT.
Setelah Anggota DPR akan penggunakan HAK ANGKET karena
ulah Pemerintah yang selalu membuat dead lock pembahasan
RUU BPJS, maka dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan
DPR, Pansus RUU BPJS dan Pemerintah pada 7 April 2011
(malam hari), Pemerintah kembali bersedia melanjutkan
pembahasan RUU BPJS pada 9 Mei 2011 dengan membawa
DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang baru.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
9
Pembahasan RUU PBJS
terhitung sejak Pembentukan
Pansus hingga 7 April 2011 telah
memasuki 2 x masa persidangan
DPR RI.
Menurut UU MD3 (MPR, DPR,
DPD dan DPRD), setiap RUU
dibahas dalam 2 kali masa
persidangan, dan dapat
diperpanjang hanya 1 (satu) kali
masa persidangan.
Masa perpanjangan pembahasan
RUU BPJS tinggal punya waktu
47 HARI KERJA
(9 Mei 2011 s.d 15 Juli 2011)
Pasal 20 ayat (3) UUD ‘45:
Jika RUU itu tidak mendapat
persetujuan bersama (baca:
sampai berakhir waktu
pembahasan), RUU itu tidak
boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu
(baca: DPR periode 2009 –
2014).
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
10
HIGH LIGHT PERJUANGAN KAJS
JAMINAN KESEHATAN SEUMUR HIDUP
UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA
TANPA KECUALI
JAMINAN PENSIUN UNTUK SELURUH
PEKERJA/BURUH SWASTA
BPJS HARUS BADAN HUKUM PUBLIK
WALI AMANAT
4/13/2015
INDRA MUNASWAR
11
 DISKRIMINATIF
 LIMITATIF
 PROFIT ORIENTED
4/13/2015
INDRA MUNASWAR
12
DISKRIMINATIF
LIMITATIF
4/13/2015
INDRA MUNASWAR
13
MASIH PROFIT ORIENTED
4/13/2015
INDRA MUNASWAR
14
Dana Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS adalah DANA AMANAT milik seluruh
Peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya untuk
pembayaran manfaat kepada perta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan
program jaminan sosial. [Pasal 1 Angka 7 UU SJSN]
Dana Amanat yang berupa iuran beserta hasil pengembangannya adalah DANA
TITIPAN dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta
jaminan sosial. [Penjelasan Pasal 4 huruf h UU SJSN]
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PESERTA, PEMBERI
KERJA, dan/atau PEMERINTAH. [Pasal 1 angka 10 UU SJSN]
Prinsip NIRLABA, yaitu dalam pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan hasil
pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh
perserta. [Penjelasan Pasal 4 huruf b UU SJSN]
Dari ketentuan tersebut dan terkait dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5
ayat (1) UU SJSN, maka badan hukum yang paling tepat adalah BADAN
HUKUM PUBLIK WALI AMANAT yang memenuhi Unsur Tripartit yaitu:
Peserta (Pekerja/Pegawai Negeri), Pemberi Kerja/Pengusaha dan
Pemerintah. -> BUKAN BUMN atau PT
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
15
Penyelenggaraan program jaminan sosial dilaksanakan oleh BEBERAPA BPJS.
[Pasal 1 Angka 2 UU SJSN]
Jika hanya satu BPJS, akan berpotensi terjadinya subsidi silang antar program yang
sulit dikontrol, padahal subsidi silang itu dilarang oleh Pasal 49 ayat (2) UU SJSN.
Dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, iuran berasal dari:
 iuran wajib peserta (pengusaha, pemberi kerja, Pemerintah selaku pemberi
kerja dan pekerja/buruh/pegawai); dan
 iuran wajib pemerintah (APBN) untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.
Kedua sumber iuran tersebut tidak bisa begitu saja digabungkan karena berasal dari
sumber berbeda. Harus dipertimbangkan faktor risiko apabila ASKES, TAPSEN,
JAMSOSTEK, ASABRI digabung menjadi BPJS tunggal.
Proses penggabungan 4 BPJS yang berbeda-beda ke dalam satu BPJS akan
memakan waktu yang sangat panjang, seperti kasus Bank Mandiri yang sudah 20
tahun lebih hingga saat ini belum juga tuntas.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
16
Keempat BPJS yang sudah ada telah memiliki infrastruktur (kantor dan tenaga) yang
tersebar di seluruh tanah air, secara nasional. Karena itu, yang terpenting adalah
mengoptimalkan keempat BPJS tersebut dengan menjadikannya BPJS yang difinitif
sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004, dengan memperluas kepesertaan dan
memperbaiki program oleh masing-masing BPJS sesuai dengan kebutuhan rakyat
keseluruhan tanpa kecuali.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
17
BP
JAMKESNAS
• Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan
seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia
tanpa terkecuali
BP
JAMSOSPEN
• Menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, JHT, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian
untuk seluruh PNS, Prajurit TNI, Anggota Polisi,
pejabat negara, hakim, veteran, PKRI, KNIP termasuk
pensiunan dan janda/duda PNS, Prajutit TNI, Anggota
Polri, pejabat negara, hakim, veteran, PKRI, KNIP
BP
JAMSOSTEK
• Menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, JHT,
Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian untuk
seluruh tenaga kerja formal, tenaga kerja informal
termasuk petani, nelayan, PRT dan TKI di luar
negeri.
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
18
4/13/2015
Laksanakan JamSos Sekarang Juga
19