Transcript Hukum Perorangan

Hukum Perorangan


Subjek Hukum
1.
Manusia (orang)
2.
Badan Hukum
Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang bersifat
perdata sebagai akibat hukum dari hubungan hukum antara orang/
badan hukum dengan orang/ badan hukum lain di bidang perdata



Sebagai manusia, hak dan kewajiban tersebut tidak berpengaruh/
bergantung pada golongan-agama-kewarganegaraan-kaya-miskinpejabat, dll.
Manusia menjadi subjek hukum sejak dilahirkan s/d mati/ meninggalnya
manusia tersebut kecuali Pasal 2 BW yang menyebutkan bahwa ‘ manusia
dalam kandungan dianggap hidup guna kepentingan anak tersebut’
Pasal 3 BW mengatakan bahwa selama dia hidup maka tiada suatu
hukum apapun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan
segala hak keperdataan

Akan tetapi ada beberapa hal yang membatasi hak
keperdataan seseorang antara lain;
1.
2.
3.
4.
Warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah
Larangan pemilikan tanah pertamina oleh petani diluar kecuali
tempat tinggal/ letak tanahnya
Bahwa pegawai balai lelang dilarang untuk membeli barang
dari suatu perkara
Kekuasaan orang tua atau wali dapat dicabut dengan
keputusan pengadilan bila ia sempat melalaikan
kewajibannya’Orang yang menurut Undang-undang dinyatakan
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.

Orang dibawah umur/ belum dewasa
Orang dibawah pengampuan/curatelle
Orang dibawah perwalian
Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) UU perkawinan
Orang yang dinyatakan Pailit
Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum
(rechtsbekwaamheids) tidak selalu berwenang melakukan
perbuatan hukum (Rechtsbevoegheid)
Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Pengertian
badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang
tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban
yang berjiwa, yakni manusia, oleh karena tidak berjiwa maka
badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung
dilapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan,
melahirkan anak, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur badan hukum
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur
Ad.1 Adanya kekayaan yang terpisah
 Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari
perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/ partikelir/
pemerintah untuk suatu tujuan tertentu.
 Harta kekayaan ini meskipun berasal dari pemasukan angggotaanggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan pribadi
anggota-anggotanya itu.
 Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta
kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili
pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.
Ad. 2 Mempunyai tujuan tertentu
 Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan yang
komersil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi
bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya.
 Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan
hukum dengan diwakili oleh organnya dan tujuan yang hendak dicapai
itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan
hukum yang bersangkutan.
Ad. 3 Mempunyai kepentingan sendiri
 Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan
sendiri yang dilindungi oleh hukum.
 Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif
sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum.
 Oleh karena itu badan hukum memiliki kepentingan sendiri, dan dapat
menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam
pergaulan hukumnya
Ad. 4 Ada organisasi yang teratur
 Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subyek
hukum disamping manusia badan hukum hanya dapat melakukan
perbuatan hukum dengan perantaraan organnya

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan hukum/ perkumpulan/
perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak, adalah hukum positif,
yakni badan hukum yang berlaku pada suatu daerah / negara tertentu,
pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu.

Teori-teori badan hukum
1.
2.
3.
4.
5.
Teori fictie dari von savigny
Teori harta kekayaan bertujuan (doel vermogen)
Teori organ dari otto van gierke
Teori propriete collective
Teori kenyataan yuridis (juridische realiteitsleer)
Ad. 1 Teori Fictie
 Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan
negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi yakni sesuatu yang
sesungguhnya tidak ada , tetapi orang menghidupkannya
dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat
melakukan perbuatan hukum seperti manusia
Ad. 2 Teori Harta kekayaan bertujuan
 Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi
subjek hukum. Namun kata teori ini, ada kekayaan (vermogen)
yang bukan harta kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu
terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang
mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah
yang diberi nama badan hukum
Ad. 3 Teori Organ dari otto van Gierke
 Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan
kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum
adalah suatu organisasi yang riil, yang menjelma sungguhsungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk
kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada
padanya (anggota dan pengurusnya) seperti manusia biasa
yang mempunyai panca indera dan sebagainya
Ad. 4 Teori propriete collective
 Teori ini diajarkan oleh planiol dan mollenngraff. Menurut teori
ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah
hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan
badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya.
Orang-orang yang berhimpun tersebut membentuk suatu
pribadi yang dinamakan badan hukum
Ad. 5 Teori kenyataan yuridis
 Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit,
konkrit, riil walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi
kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Mejers ini
menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan
badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum
saja

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbedabeda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teoriteori itu sependapat bahwa badan hukum dapat ikut
berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat,
meskipun dengan beberapa pengecualian

Badan hukum sebagai subyek hukum
Artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban

Konsekuensi sebagai subjek hukum



Dapat melakukan perbuatan hukum
Dapat melakukan perbuatan melawan hukum
Perbuatan badan hukum



Dilakukan oleh organnya
Perbuatan hukum organ dalam batas wewenangnya tidak mengikat
organnya secara pribadi tetapi mengikat badan hukum
Dari badan hukum organ ini merupakan unsur yang penting dari
organisasi badan hukum itu.


Bagaimana badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus
diperbuatnya serta apa yang tidak boleh diperbuatnya telah
ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan
maupun dalam peraturan-peraturan lainnya.
Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang
telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum,
tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak
melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu menguntungkan badan
hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian
menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang
kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas
kompetensinya. Sesuai dengan Pasal 1656 BW.

Pasal 45 KUHDagang menyatakan
 Tanggung jawab para pengurus selain tidak lebih dari pada untuk
menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaikbaiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseorangan
dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.
 Sementara itu apabila melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau
tenang perubahan yang kemudian yang diadakannya mengenai
syarat-syarat pendirian maka atas kerugian yang karenannya telah
diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri
sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.


Tanggung Jawab hukum Badan hukum
 Tanggung Jawab perdata
 Tanggung jawab pidana
Jenis Badan hukum
 Badan hukum publik
 Badan hukum privat
Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan
hukum termasuk badn hukum publik atau termasuk badan hukum privat
ada dua macam:
1.
Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat didirikan oleh
perseorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh
negara/ pemerintah
2.

Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan
pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak. Apabila
lapangan perkerjaannya itu untuk kepentingan umum maka
badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau
lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan maka
badan hukum tersebut masuk kedalam badan hukum privat
Badan hukum Publik misalnya:

Negara RI

Daerah Tk I

Daerah Tk II /Kotamadya

Bank-bank Negara ;Bank Indonesia

Badan hukum privat misalnya:

Perseroan Terbatas (PT)

Koperasi

Perkapalan

Yayasan

Dan lain-lain


Badan hukum menurut pendiriannya (Pasal 1653 BW)
 Didirikan oleh kekuasaaan umum (Openbaar atau Gezog)
 Diakui oleh kekuasaan umum
 Didirikan dengan masksud tertentu asal tidak bertentangan dengan UU
dan kesusilaan
Badan hukum dilihat dari segi wujudnya
1. Kooperasi (Corporatie) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang
yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu
subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan
hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban para anggotanya, Misalnya; PT (NV),
perkumpulan asuransi, perkapalan
2.

Yayasan, (stichting) adalah harta kekayaan uang ditersendirikan untuk
tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada
hanyalah pengurusnya
Batasan antara yayasan dan korporasi tidak tegas, oleh karena itu
timbul beberapa ajaran untuk membedakan korporasi dengan yayasan
sebagai berikut:
Korporasi
Yayasan
Pada Korporasi para anggotanya bersamasama mempunyai kekayaan dan bermacammacam kepentingan yang berwujud dalam
badan hukum itu
Pada yayasan kepentingan yayasan tidak
terlekat pada anggotanya, karena yayasan
tidak mempunyai anggota
Dalam korporasi para anggota bersamasama merupakan organ yang memegang
kekuasaaan yang tertinggi
sedangkan dalam yayasan yang memegang
kekuasaan tertinggi
Adalah pengurusnya.
Yang menentukan maksud dan tujuan adalah
para anggotanya
Yang menentukan maksud dan tujuannya
ditetapkan oleh orang-orang yang mendirikan
yang selanjutnya berdiri diluar badan
tersebut
Titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya
Titik berat pada suatu kekayaan yang
ditujukan untuk mencapai suatu maksud
tertentu

Peraturan tentang badan hukum
 BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan
hukum.
 Dalam BW hanya termuat pada Buku III Titel IX Pasal 1653 s/d 1665
dengan istilah ‘van zedelijke lichamen’ yang dipandang sebagai
perjanjian
 Oleh karena itu lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini
menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah persoon,
maka seharusnya dimasukan kedalam Buku I tentang orang.
 Peraturan lain tentang badan hukum ini antara lain;
1.
Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum
2.
Stb 1927 No. 156 tentang gereja dan organisasi-organisasi
agama
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stb. 1939 No. 570 jo. 717 tentang badan hukum Indonesia
Undang-undang No 12 tahun 1967 tentang koperasi
Kitab Undang-undang hukum Dagang
Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, sekara sudah ada
yang terbaru yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT
Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan
Dan lain sebagainya