Transcript Pendidikan Kewarganegaraan 2 - Pendidikan Dokter Unand 2011

Petemuan ke VIII
(Ideologi Internasional)
TIK:
Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan
dapat:
1. Memahami
dan
menjelaskan
pengertian
dan
konsep
dasar
mengenai ideologi
2. Memahami
dan
menjelaskan
beberapa
ideologi
besar
serta
perbedaannya
dengan
ideologi
Pancasila.
Ideologi.



Makna dan Fungsi Ideologi.
Secara etimologis ideologi berasal dari
kata idea yang artinya pemikiran, kon
sep,atau gagasan.Sedangkan kata
logoi,logos artinya ilmu pengetahuan.
Berdasarkan dua kata tersebut ideolo
gi berarti ilmu pengetahuan tentang
ide-ide,ttg keyakinan,atau gagasan.
Istilah ideologi.



Antoine Destutt merupakan orang pertama
yang menggunakan istilah ideologi,ia adalah
seorang filosof Perancis dan hidup pada
masa revolusi Perancis.
Lain halnya Napoleon Bonaparte
menggunakan dan memandang ideologi
sebagai kata-kata penghinaan.Napoleon
menuduh cendikiawan Liberal dari Institut
de France sebagai “ideoloques”.
Lanjutan.


Napoleon menganggap kelompok ini
sebagai suatu ancaman terhadap
absolutisme yang dilakukannya dan
didukung oleh kalangan gereja.
Pandangan Karl Marx lain lagi,ia
memandang ideologi sebagai pikiran-pikiran
kelas penguasa atau kaum kapitalis guna
mencari pembenaran dan pengesahan tata
sosial politik yang ada,yakni kapitalisme dan
untuk mengesahkan keistimewaan yang
mereka miliki dalam tata masyarakat tsb.
Kesimpulan dari teori ini
adalah:


Ideologi adalah seperangkat pemikiran yang
dirancang untuk mengutamakan
kepentingan kelompok penguasa dan untuk
memperta hankan kekuasaan mereka(
Reo.M. Chris tenson,Political Ideology:Belief
and Action in the areas of Politics ).
Istilah ideologi sebenarnya adalah bersifat
netral,tidak memihak,dan dapat digunakan
oleh siapapun dan tidak memandang
apakah kaum kapitalis,nasionalis,komunis.
Lanjutan.

Ideologi pada hakekatnya
menggambarkan tentang suatu
tatanan kehidupan politik yang
diyakininya sebagai hal yang paling
ideal, disertai dengan caracara,program,dan strategi untuk
mewujudkan dan memperju
angkannya.
Pendapat ahli tentang
ideologi.


Carl.J.Frederich mendefenisikan ideologi
merupakan suatu sistem pemikiran yang
dikaitkan dengan tindakan.Artinya me
ngandung suatu program dan strategi untuk
mewujudkan ajarannya dan fungsi
utamanya adalah untuk mempersatukan
organisasi-organisasi yang dibangunnya.
Suryanto Puspowardoyo ideologi adalah
suatu kompleks pengetahuan dan nilai yang
secara keseluruhan menjadi landasan bagi
seseorang/ masyarakat untuk memahami
jagad raya atau bumi serta menentukan
sikap dasar utk mengolahnya.
Lanjutan



Sastra Pratedja;seperangkat gagasan atau
pemikiran yang berorientasi pada tindakan
yang diorganisir menjadi suatu sistem yang
teratur.
Dilihat dari peranan dan fungsi ideologi
merupakan suatu instrumental,atau alat
penjelas yang kaku dan ketat,yang dibutuh
kan guna mengarahkan pikiran dan
tindakan secara efisien.
Ideologi mrpk instrumen yg menggantikan
nalar dan daya pikir pendukungnya.
Unsur Ideologi.




Sastra Pratedja: unsur-unsur ideologi
adalah:
1. adanya suatu penafsiran(interpre
tasi)terhadap kenyataan/realitas.
2. setiap ideologi memuat seperangkat
nilai atau suatu preskripsi (ketentuan)
moral.
3. ideologi memuat suatu orientasi pd
tindakan.
Lanjutan.




Koento Wibisono: ideologi memuat unsurunsur sbb:
Adanya keyakinan, yakni ada gagasan –
gagasan vital yang diyakini kebenarannya.
Mitos: ada sesuatu yang dimitoskan secara
optimik dan deterministik pasti akan
menjamin tercapainya tujuan.
Loyalitas: yakni menuntut adanya
keterlibatan secara optimal dari para
pendukungnya.
Lanjutan.




Pendapat lain menyatakan: dalam ideologi
ada yg dipersonifikasikan atau di sakral
kan.
Mempunyai pahlawan(pendiri,penafsir,
pemimpin kharismatik dan martir).
Memiliki dokumen suci,(manifesto,deklarasi
, konstitusi).
Memiliki ritus,hymne,sumpah,mars, salam,
hari suci)
Beberapa defenisi tersebut
dapat dinyatakan ada
unsur-unsur pokok:



Adanya suatu realitas hidup yang
diyakini sepenuhnya.
Adanya tujuan hidup yang dicitacitakan.
Adanya cara atau program aksi, guna
mewujudkan terealisasinya tujuan
hidup yang di cita-citakan.
Macam-macam tipologi
ideologi:



Ada 2 macam tipologi ideologi yaitu:
Ideologi tertutup.
Ideologi terbuka.
Ideologi tertutup.

Koento Wibisono: salah satu unsur
ideologi yang sangat menonjol adalah
perlunya loyalitas atau kesetiaan bagi
setiap anggota pendukung suatu
ideologi.Akan tetapi kalau dalam
ideologi tersebut menutup diri terha
dap perubahan atau tertutup dari
intrepretasi baru sesuai dengan
perkembangan zaman hal ini akan
melahirkan sikap “taqlid buta.”
Pendapat ahli lain:

Sastra Pratedja menjelaskan: salah
satu kecendrungan ideologi adalah
melebih-lebihkan sudut pandangnya
dan kerapkali menjadi doktriner,dalam
arti cenderung meng klaim seluruh
kebenaran, sehingga pemahaman
mengenai kenyataan menga lami
distorsi.
Pendapat ahli:

Van Peursen menyatakan bahwa pada
hakekatnya ideologi sarana manusia untuk
memahami dan menafsirkan dunianya,
memahami dan menafsir kan
kebudayaannya sendiri atau ke budayaan
bangsa lain.Oleh karena itu kalau ada sikap
ketertutupan maka ideologi tersebut akan
kehilangan fungsinya sebagai pembimbing
kela kuan manusia.
Ideologi terbuka.


Ideologi terbuka : ideologi yang pada
dirinya memiliki unsur fleksibilitas.Unsur ini
mencerminkan adanya kemampuan untuk
menyesuaikan diri dengan pertumbuhan
dan perkembangan masyarakatnya.
Pancasila sebagai ideologi terbuka:artinya
Pancasila sebagai ideologi harus bisa
mengikuti perkembang an zaman sesuai
dengan masanya dan tidak boleh tertutup
untuk menafsirkannya.(pendapat pribadi).
Beberapa ideologi besar.

Pada dasarnya beberapa ideologi besar
yang akan diuraikan disini adalah berangkat
dari pemahaman mereka terhadap hakekat
sifat manusia sebagai mahluk individu
sekaligus sebagai mahluk sosial. apabila
dilihat hakekat sifat manusia dari satu sisi
sepertinya manusia hanya bersifat individu
saja dan hal ini melahirkan faham hidup
individualisme, akan tetapi sebagai mahluk
sosial maka sifat manusia akan melahirkan
faham hidup sosialisme.
Individualisme Liberal.

Di Eropa selama berabad-abad terbelenggu
oleh paham universalisme yaitu suatu
pendangan hidup yang membelenggu
kebebasan berpikir dan berpen
dapat.Paham ini dikembangkan oleh paham
teokrasi dan mengajarkan bahwa manusia
merupakan bagi an yang tidakterpisah dari
dunia Kristen. Akan tetapi terhadap dunia
manusia tidak mempunyai arti tersen diri
sebagai mahluk yang berpribadi dan bebas.
Perkembangan paham
individualisme liberal di
Eropa.


Perang Salib abad XI sampai XIII,dalam
perang tersebut mempertemukan dunia
Barat yang masih berada di era kegelapan(
The Darkness) dengan dunia Timur yang
berpusat di Bagdad(Irak) telah memiliki
peradaban maju.
Perang Salib membawa berkah bagi Eropa
yang membawa buku-buku filsafat dan ilmu
pengetahuan yang diambil dari dunia Timur
oleh prajurit perang.
Lanjutan.


Pandangan Leopold Weiss menyatakan bahwa
Reneissance,kebangkitan kebudayaan dan penge
tahuan Barat berhutang kepada sumber ilmu pe
ngetahuan Islam terutama dari Arab.
Pandangan tersebut di dukung oleh Sir Hamilton
AR.Gibb yang merupakan guru besar bahasa Semit
dan bahasa Arab menyatakan bahwa” The Renai
ssance in Europe were due the stimulus of Islam
culture and the borrowing of its intellectual and
technical skills by European scholar and craftmen”
Penganut paham
indivualisme liberal.


Jefferson,Bentham,James Mill,Thomas Hob
bes,John Locke,Jean Jeques Rousseau,
Montesqueu.
Era Renaissance melahirkan gerakan
sekulerisme dan humanisme yaitu suatu
gerakan yang berten densi untuk
memisahkan diri dari keterkaitannya dengan
gereja.Hal ini dalam politik melahirkan
paham individualisme/liberalisme,dan dalam
dunia ekonomi melahirkan sistem
kapitalisme/Imperalisme.
Pengertian Liberalisme.


Liberalisme berasal dari bahasa Latin
“Liber” artinya bebas,merdeka.
Liberalisme adalah suatu paham
ditegakkan nya kebebasan bagi setiap
individu serta memandang setiap
individu berada pada posisi yang
sederajat dalam hal kemerde kaan dan
hak-hak dasarnya.
Lanjutan.


Menurut Carol C.Gould Individualisme liberal
bermula dari premis bahwa kebebasan indi vidu
merupakan nilai utama yang harus dilin dungi oleh
pemerintah dan hak pemilikan pribadi juga harus
dilindungi oleh masyara kat.
Pandangan Ebenstein menggambarkan paham
demokrasi liberal dan memperbandingkannya
dengan demokrasi totaliter.Dan dalam demokrasi
totaliter didoktrinkan bahwa negara adalah tuan,
sedangkan individu sebagai pesuruh.
Beberapa prinsip ideologi
liberalisme.




Penjaminan akan hak milik
perseorangan.
Mementingkan diri sendiri ( self
interest ).
Pemberian kebebasan penuh.
Persaingan bebas ( free competition )
Paham Sosialisme.


Pendiri paham sosialisme ini adalah
Robert Owen ( 1771-1858 dari
Inggris),dan juga orang yang pertama
menggunakan istilah sosialisme.
Pandangan Robert Owen pertalian
antara demokrasi dan sosialisme
adalah unsur satu-satunya yang paling
penting dalam pemikiran dan politik
sosialis.
Perkembangan paham
sosialisme.



Paham ini muncul karena kapitalisme
industri modern.
Paham inilah yang melatar belakangi
mun culnya paham sosialisme yang
menurut Robert Owen tertindasnya
kaum buruh akibat lahirnya Revolusi
Industri.
Robert Owen membentuk organisasi
sosial dan usaha pendidikan yg tuju
annya utk membebaskan buruh .
Pandangan Ahli:



St Simon mengatakan bahwa kemis
kinan adalah dorongan utama bagi
perkembangan gerakan sosialisme.
Harry. W. Laidler menyatakan kepri
hatinan kaum sosialis melihat kemiski
nan dan penindasan yang diderita oleh
umat manusia.
Beatrice Webb menyatakan 4 syarat
dpt terlaksananya kehidupan sosialis:
Lanjutan.




Perobahan harus melalui secara
demokratis,dapat diterima oleh mayoritas
rakyat.
Harus terlaksana berangsur-angsur
(evolutif),dan tidak menimbulkan dislokasi.
Harus dijaga jangan sampai dianggap
melanggar kesusilaan oleh rakyat.
Harus dilalui secara konstitusional dan
bersifat damai.
Marxisme- LeninismeKomunisme.




Ideologi ini termasuk dalam salah satu
varian dalam rumpun ideologi sosialisme.
Ideologi ini berasal dari ajaran Heinrich Karl
Marx (1818-1883 di Jerman).
Karl Marx merupakan keluarga Jahudi dan
berganti agama menjadi Kristen Protestan.
Ajaran ini dibentuk atas dasar pemikiran
Karl Marx dan Friederich Engels dan
dikembangkan oleh Lenin.
Lanjutan.

Karl Marx memandang sosialisme yang
di kembang Owen dengan istilah
sosialisme utopis artinya sosialisme
yang lahir karena merasa iba terhadap
nasib orang-orang yang ada di lapisan
bawah,seperti kaum buruh, dan kaum
pengangguran.Akan tetapi ide ini
tanpa disertai tindakan atau konsep
yang nyata.
Pendapat Karl Marx.


Pandangannya sosialisme yang dikembang
kan adalah sosialisme ilmiah (scientific
sosialism) yaitu sosialisme yang bukan lagi
sebuah tuntutan etis melainkan sebagai
hasil ilmu pengetahuan tentang hukum
perkem bangan masyarakat.
Hal inilah yang menjadi perbedaan sosial
isme antara Karl Marx dengan Robert Owen
dalam pandangan Marx.
Unsur-unsur ajaran
Marxisme.



Ajaran Karl Marx terdiri darui 3 unsur
dan ketiganya ini tidak bisa dipisahkan
satu sama yang lainnya.
Ketiga unsur tersebut adalah sbb:
1.Filsafat Dialektika,yaitu: filsafat yang
diam bil dari ajaran Hegel akan tetapi
telah diru bahnya menjadi dialektika
materialisme. Kemudian timbullah
Historis Materialisme.
Lanjutan


2.Historis materialisme yaitu paham
meterialisme yang digunakan untuk
memahami sejarah.Dan diantara bagian
yang terpenting adalah teori tentang nilai
lebih(surplus value).
3. Teori tentang negara dan Revolusi.
Ajaran ini memberikan petunjuk dalam
mengorganisir dan menggerakkan rakyat
yang lapar,terhina dan ter tindas,disertai
dengan petunjuk aksi-aksi politik.
Paham Sosial Demokrasi.


Paham ini diadopsi dari teori Karl Marx
akan tetapi tidak menerima begitu saja
teori ini melainkan paham Marxisme
yang kritis.
Bukan pula pengikut Marxis yang
ortodok dan ditafsirkan oleh
Lenin,Stalin,Mao Tse Tung misalnya:
Konsep yang mereka
tolak adalah:



Konsep perjuangan revolusioner bersenjata
selalu memakan korban yang tak terhingga
nilainya.
Konsep demokrasi sentralisme dimana
segala kebijakan ditentukan oleh pimpinan
dan rakyat hanya boleh berdemokrasi pada
tingkat pelaksanaannya.
Konsep partai pelopor yang disusun dengan
disiplin dan struktur militer yang
menghasilkan kelas baru yang amat kejam.
Lanjutan.



Konsep diktator proletariat yang pada
hakekatnya dan kenyataanya adalah
diktator yang sebenar-benarnya.
Konsep penghapusan hak milik
sebagai hal yang tidak manusiawi.
Konsep tentang sistem kapitalis
negara sebagai hal yang sangat tidak
realistis.
Cara kaum sosial demokrat
memperjuangkan tujuannya
adalah:



Senantiasa dengan cara-cara demokrasi
yakni dengan cara parlementer dan caracara yang masih dalam batasan demokrasi
yaitu mogok.unjuk rasa,aksi massa,dllnya.
Sosial demokrat mencari jalan tengah yakni
dari sosialisme otoritarian dan ekonomi neo
liberal (pasar bebas).
Kaum sosial demokrat mencermati perilaku
kaum kapitalis yang dianggap serakah
dalam memperkaya diri.
Cara mengeliminir kaum
kapitalis adalah sbb:


Memaksa kaum kapitalis dengan berbagai
Undang –undang dan peraturan pemerintah
untuk memper hatikan dan meningkatkan
kesejahteraan kaum buruh seperti upah
yang layak,lingkungan kerja yang
sehat,jaminan kesehatan,jaminan
pendidikan untuk keluarganya dll.
Memaksa kaum kapitalis dengan berbagai
perun dang-undangan dan peraturan
pemerintah untuk membayar pajak
progresif.
Lanjutan.


Membangun masyarakat demokratis
dengan berbagai perundang-undangan
dan peratu ran pemerintah yang bebas
dari penghisa pan dan penindasan
dimana HAM dihargai,
dihormati,dilindungi, supremasi hukum
harus ditegakkan.lingkungan dijaga
dari kerusakan dllnya.
Harkat dan martabat serta derajat
kaum perempuan disetarakan dengan
Sosialisme Religius.



Faham sosialisme ini dapat dibedakan
atsa dua :
1. sosialisme yang bersifat sekuler dan
ini terbagi pula atas sosialisme
Marxian dan sosialisme non Marxian.
2. sosialisme yang bersifat religius
yaitu sosialisme yang mendasarkan
dirinya pada revelasi (a Genesis
Theory )
Sosialisme religius dapat
dibagi atas 2 macam:


Sosialisme Islam yakni sosialisme yang
mendasarkan diri pada ajaran-ajaran
Al-Quran.
Sosialisme non Islam.
Prinsip ajaran Islam yang
mendukung pengembangan
sistem sosialisme Islam:



Islam menentang terhadap penumpukan
modal atau konsentrasi kapital pada
sekelompok kecil.
Di dalam kepemilikan kekayaan terkandung
fungsi sosial dalam bentuk diwajibkan
mengeluarkan zakat,serta didorong untuk
ber infak,sedekah,hibah,wakaf dll.
Islam menentang segala bentuk riba,dan
melindungi kaum pekerja,dan membagikan
tanah(tidak bertuan) kepada warga dan
digarap dan diambil manfaatnya.
Pertemuan ke IX
(Ideologi Pancasila)
TIK:
Setelah pertemuan ini, mhs
diharapkan dapat:
1. Memahami dan menjelaskan
pengertian Pancasila sebagai idelogi
2. Memahami dan menjelaskan
perbedaan ideologi Pancasila di
tengah-tengah ideologi besar lainnya

Pancasila sebagai
Ideologi.



Bung Karno menjelaskan bahwa ideologi Pancasila
merupakan sublimasi dari “Declaration of
Independence” Amerika Serikat, dengan Manifesto
Komunisme atau Het Communistich Manifest.
Dalam Declaration of Independence orientasinya
kepada hakekat manusia sebagai mahluk yang
bebas,merdeka,tidak seorang pun yang berhak
mencampuri urusan pribadinya.
Manifesto komunisme orientasinya pada hakekat
manusia sbg mahluk sosial,dlm hal ini manusia sbg
mahluk pribadi memiliki hak-hak dasar sama sekali
tdk dihargai dan dikorbankan utk kepentingan
negara.
Ideologi Pancasila.

Pada hakekatnya sifat manusia sebagai
mahluk individu dan sekaligus mahluk sosial
diletakkan secara seimbang (well balance)
antara kedua hakekat tersebut digambarkan
oleh Bung Karno dengan ungkapan
Internasionalisme tidak dapat hidup subur
kalau tidak berakar dalam bumi nya
Nasionalisme.Sebaliknya juga demikian
Nasio nalisme tidak dapat hidup subur kalau
tidak hidup ditaman sarinya
Internasionalisme.
Ideologi Pancasila.


Secara tegas ideologi Pancasila merupakan
perpaduan antara unsur ideologi sosialisme
dan unsur ideologi liberalisme dan ditegak
kan diatas landasan moral agama secara
harmonis.
Prinsip Pancasila yang monodualisme, maka
sosial demokrasi Pancasila adalah sosial
demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai
ajaran Tuhan atau dalam kategori
sosialisme religius.
Pandangan Ahli.


Beatrice Webb menegaskan bahwa
kehidupan sosial dapat terlaksana
dengan baik apabila memenuhi 4
syarat yaitu:
1.perubahan harus dilalui secara
demokratis,dan dapat diterima oleh
mayoritas rakyat ( lihat sila keempat
dalam Pancasila yakni demokrasi ).
Lanjutan.



2.harus terlaksana secara berangsurangsur ( evolutif ) dan tidak
menimbulkan dislokasi.
3. harus dijaga jangan sampai
dianggap melanggar kesusilaan oleh
rakyat.
4. harus dilalui secara konstitusional
dan bersifat damai.
Pancasila sebagai
Ideologi Terbuka.


Pancasila memiliki dimensi realitas
karena nilai-nilai yang ada didalamnya
diambil dari nilai-nilai dasar yang ada
dalam realita masyarakat baik dari
nilai budaya maupun agama.
Ideologi Pancasila tidak ideologi
tertutup artinya suatu ideologi yang
sama sekali tidak mau menerima
intrepretasi baru dengan demikian
Pancasila berdimensi fleksibilitas.
Lanjutan.



Pancasila mesti bisa di intrepretasikan se
suai dengan perkembangan dan tuntutan
masyarakat.
Rezim Soeharto pernah melakukan bahwa
seakan-akan satu-satunya pemegang oto
ritas untuk menafsirkan Pancasila berada
ditangan mereka.
Bahkan melalui MPR diusahakan agar
Pancasila dijadikan dasar negara namun
ditolak,karena dengan adanya tafsir resmi
Pancasila sbg dasar negara justru Pancasila
menjadi filsafat negara yang tertutup.
Mekanisme Penyelesaian
Konflik.



Pengertian konflik adalah benturan kepentingan
yang terwujud sebagai percekcokkan,perse
lisihan,pertentangan dllnya.
Pada tahap tertentu perwujudan konflik
dapat terisi dengan pertukaran informasi,
dengan demikian ter jadi adanya
pengertian.
Hal ini dapat terjadi apabila pihak-pihak
yang ber konflik bersedia menyampaikan
keinginan dan ha rapan masing2 untuk
menuju mufakat bersama.
Konfik dan Prosesnya.



Secara umum konflik muncul setelah terjadi
sengketa,sementara tahap-tahap yang
mendahuluinya hanya pihak yang berkonflik yang
mengetahuinya.
Perkembangan berikut apabila tidak ada campur
tangan pihak ketiga biasanya konflik akan berlanjut
karena masing-masing pihak merasa paling benar
dan memiliki peluang untuk menang.
Apalagi kalau pertimbangan rasional sudah dike
sampingkan,dan bergeser menjadi emosional hal ini
akan memperburuk keadaan.
Lanjutan.


Namun apabila ada campur tangan pihak
ketiga maka kesadaran dapat disisipkan
kepada pihak-pihak yang berkonflik.
Mediasi dilakukan agar terjadi komunikasi
antar pihak-pihak yang bertikai.Intensitas
dari komunikasi ini harus diarahkan pada
terbentuknya rasa penyesalan dan jangan
sampai dimanfaatkan untuk saling tuduh
dan berebut kebenaran.
Lanjutan


Kemudian disusul dengan kesediaan
untuk saling meminta maaf,maka
perundingan akan dapat segera
dilakukan dan kemudian tinggal
upacara protokoler saja.
Dengan ini selesailah penyelesaian
konflik dengan cara damai dan
harmonis.
Ruang lingkup dan
penyelesaian konflik.



Konflik dapat terjadi dalam diri pribadi,antar
pribadi,antar kelompok,antar bangsa
bahkan antar kelompok bangsa.
Secara umum konflik dapat terjadi dalam
lingkup internasional dan nasional.
Dalam lingkup internasional badan dunia
yang sudah diakui bersama adalah PBB dan
kemudian menugaskan DK PBB dengan
upya melakukan sbb:
Upaya yang dilakukan DK
PBB adalah



.
Preventive diplomacy yaitu Tindakan untuk
mencegah pertikaian yang timbul dan
mengarah pada perluasan konflik.
Peacemaking yaitu Tindakan untuk
membawa pihak-pihak yang bertikai ke
meja perundingan.
Peacekeeping yaitu Tindakan untuk
menghadirkan kontingen PBB di lapangan,di
dukung oleh semua pihak yang terkait.
Lanjutan.


Post – Conflict Peacebuilding yaitu
Tindakan untuk mengidentifikasi dan
mendukung struk tur yang
memperkokoh perdamaian.
Peace Enforcement yaitu Tindakan
untuk membuat perdamaian yang
tercipta kembali dan tetap
terciptanya/ terpeliharanya perda
maian secara berkelanjutan.
Lingkup penyelesaian
konflik nasional.


Dalam lingkup nasional keterlibatan pihak
asing tidak dapat dihindarkan lagi.Berkat
globalisasi, pere daran informasi telah
menembus batas-batas wila yah suatu
negara dan pengaruhnya tidak dapat di
cegah.
Keterlibatan pihak asing tidak harus dilihat
sebagai campur tangan akan tetapi untuk
mencegah perlua san konflik serta
mencegah dampak negatifnya.
Lanjutan.


Dengan demikian dapat disadari
bahwa konflik bukan lagi terbatas
sebagai urusan suatu bangsa saja
akan tetapi meluas sebagai urusan
seluruh bangsa di dunia,sebagai
urusan kemanusiaan.
Dalam ruanglingkup nasional
penyelesaian konflik dapat dilakukan
pada tahap sbb:
Ruanglingkup nasional:


Pencegahan yaitu Dimulai dari
pembinaan warga untuk mewaspadai
timbulnya konflik sampai dengan
pembentukan badan-badan untuk
mengawasi dan mencegah kemungki
nan terjadinya konflik.
Pengendalian yaitu dimulai dari
tindakan cepat, penertiban,
pengamanan, dan pemaksaan sampai
penentuan daerah aman (untuk
Lanjutan.



Penyelesaian yaitu dimulai dari
penyediaan fasilitas,mediasi, bantuan
hukum,bantuan pemulihan relasi dan
kerukunan,sampai pada bantuan
pelaksanaan persetujuan.
Putusan pengadilan yaitu dimulai dari
meng investigasi dan pencarian fakta
sampai pem bayaran ganti rugi.
Penegakan keamanan dan ketertiban.
Kesimpulan penyelesaian
konflik.



Konflik adalah suatu hal yang bersifat
naluriah oleh karenanya dapat
berdampak negatif dan positif.
Positif apabila konflik memperkaya
penge tahuan seseorang dan
memperluas wawa sannya.
Negatif apabila konflik menimbulkan
keru sakan atau bersifat destruktif.
Beberapa faktor
penyebab konflik.



Menurut Dr.Shashi Tharoor ada 11 faktor yang
menyebabkan “civil conflicts ”yaitu:
Kompetisi konflik:pertikaian antara partai-partai
politik seperti yang terjadi sekarang ini (kerusuhan
akibat aksi sweeping terhadap aktivis partai Golkar
pada waktu Pemilu 1991).
Rasialisme:dimana suatu kelompok masyarakat di
pandang berbeda dan sulit diterima oleh sebagian
besar penduduk lainnya dapat menimbulkan keke
rasan dan perpecahan.( lihat kerusuhan Mei di
jakarta terhadap etnis Tionghoa)
Lanjutan


Sektarianisme dan Chauvanisme agama:
eksklusifme agama dan sikap tidak toleran merupa
kan sumber pertikaian di berbagai negara seperti di
Aljazair dan India.
Irredentisme etnis: keinginan suatu kelompok etnis
yang tersebar di beberapa negara untuk bersatu
juga merupakan sumber pertikaian seperti mendiri
kan “Serbia Raya” atau Albania Raya termasuk
Malenesian Brotherhood juga dapat melahirkan
konflik (Indonesia Timur dan Pasifik Selatan).
Lanjutan.

Peninggalan era kolonial: proses
dekolonisasi juga menimbulkan konflik
seperti Khasmir antara India dengan
Pakistan yang merupakan jajahan Inggris
dan masalah Timor Timur yang merupakan
jajahan Portugal.termasuk pula penjajahan
yang menimbul kan perpecahan politik
devide et impera,yang mem pertajam
perbedaan antar suku/ras/agama dan de
ngan menciptakan perbatasan antar negara
yang bersifat artifisial sehingga
menimbulkan pemisahan suatu suku bangsa
Lanjutan.


Fragmentasi suatu negara dan terbentuknya
beberapa negara baru: Bubarnya Uni Sovyet
dan Yugoslavia dan lahirnya beberapa
negara baru masih melahirkan berbagai
konflik dan ketidakstabilan politik di Eropa
Timur.
Kegagalan negara: gagalnya suatu negara
dalam menjalankan fungsinya atau “crisis of
governance” merupakan sumber konflik di
beberapa negara di dunia,seperti Somalia
dan beberapa negara berkembang lainnya.
Lanjutan.


Kegagalan negara ini bisa disebabkan oleh
beberapa hal diantaranya sbb:under
develop ment,tidak meratanya distribusi
hasil-hasil pembangunan,kompetisi atas
sumberda ya,kerusakan lingkungan,sistem
politik yang kurang menunjang,
melemahnya kepemim pinan politik.
Ideologi dan pertentangan kelas:
berakhirnya perang dingin tidak
menghilangkan masalah ideologi dan
pertentangan kelas sebagai sumber
konflik.misalnya di Peru masih dimotivasi
Lanjutan.


Humanitarian Disasters: kelaparan dan
ketidakmam puan memenuhi
kebutuhan pokok menimbulkan ke
cemasan dan dapat menyebabkan
konflik seperti di negara-negara Afrika.
Masalah Ekonomi: didalam setiap
konflik selalu ada pihak yang menarik
keuntungan: misalnya komandan
militer,para penyeludup yang dapat
menyulitkan perdamaian.
Lanjutan.


Faktor-faktor penunjang konflik: prolifersi
senjata,dan intervensi luar,termasuk dari
para ekspatriat: misalnya masyarakat Kuba
di Amerika Serikat dan sebagian keturunan
Irlandia di Amerika Serikat yang turut
membi ayai terorisme IRA.
Fenomena civil conflict di Indonesia
bukanlah me rupakan hal yang baru setelah
berakhirnya perang dingin.Meskipun kita
khawatir dengan munculnya “ethnonationalism” dan post- modern tribalism”
yang berpotensi melahirkan negara-negara
Supremasi Hukum.



Pendahuluan.
Didalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
(rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan be
laka(machtstaat).
Didalam negara hukum semua orang mempunyai
kedudukan yang sama dihadapan hukum artinya
harus memperlakukan semua orang sama tanpa
membedakan ras(keturuna),agama,kekdudukan
sosial,kekayaan dll.
Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.


Pernyataan diatas merupakan perumusan
hak dan kedudukan warganegara dihadapan
hukum yang me rupakan penjelmaan salah
satu sila dalam Panca sila.
Demikian pula apabila dikaitkan dengan sila
Persa tuan Indonesia,maka dalam
membangun negara hukum harus
didasarkan atas asas-asas dan kon sepkonsep hukum yang mempersatukan
bangsa Indonesia.
Lanjutan.


Asas persatuan dan kesatuan
mengamanat kan bahwa hukum
Indonesia harus merupa kan hukum
nasional yang berlaku bagi selu ruh
bangsa Indonesia dan seluruh wilayah
Indonesia.
Hukum nasional berfungsi untuk
mempersa tukan masyarakat
bangsa,dan negara Indonesia.
Kepastian Hukum.


Masalah kepastian hukum,ketertiban
hukum,dan perlindungan hukum pada
dasarnya merupakan kebutuhan yang
mencakup kebutuhan keamanan
(jasmaniah) dan kebutuhan
ketentraman(bathiniah).
Kedua jenis kebutuhan tersebut tercakup
dalam tu juan hukum yaitu kedamaian yang
sekaligus dapat dipenuhi keduanya apabila
penegakan hukum dilak sanakan sesuai
dengan aturan hukum (sebaik- baik nya)
Penegakan Hukum
meliputi 3 kegiatan.



1 Penegakan Hukum yang menuntut agar
semua nilai yang ada dibelakang norma
hukum (berkaitan dengan cita-cita hukum
dan asas-asas hukum) ditegakan tanpa
kecuali.
2 Penegakan Hukum demi perlindungan
kepentingan individual.
3 Penegakan Hukum karena adanya diskresi
dalam penegakan hukum dan keterbatasan
baik sarana maupun sdm,kualitas UU dan
partisipasi masyarakat
Indonesia sebagai negara
Hukum.


Sebagai negara hukum,maka terwujudnya
sistem hukum nasional Indonesia
merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan pembangunan nasional di
bidang hukum.
Sistem hukum nasional merupakan seluruh
falsafah hukum,nilai-nilai,asas-asas, dan
norma hukum,apa ratur hukum,dan SDM
yang tergabung dalam lembaga bantuan
hukum(LBH),organisasi hukum,proses dan
prosedur serta interaksi dan pelaksanaan hu
- kum yang secara utuh mewujudkan
kehadiran suatu tatanan hukum yang
menimbulkan kehidupan masya rakat sesuai
Lanjutan.


Dalam era globalisasi ini keberadaan sistem
hukum nasional menjadi penting mengingat
sistem hukum nasional adalah cerminan jati
diri bangsa yang sangat menentukan
Ketahanan Nasional dalam pergaulan
dengan bangsa dan negara lain.
Sistem hukum nasional harus berfungsi
sebagai penyaring terhadap berbagai
pengaruh yang datang dari luar maupun
dari dalam yang kurang sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai
yang dijunjung tinggi oleh bangsa
Cita-cita Hukum
Indonesia.


Cita-cita mencakup keinginan (kehendak)
yang ada didalam pikiran yang merupakan
tujuan yang akan dicapai atau dilaksanakan.
Cita-cita hukum(rechts idee) merupakan
kehendak yang ada dalam pikiran dan
tujuan yang hendak dicapai atau
dilaksanakan dibidang hukum,sebagai
bagian pola pikir yang mengandung nilainilai luhur yang memberikan arah tujuan
kepada hukum dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang dicita-citakan.
Lanjutan.


Cita-cita hukum merupakan pemikiran dasar
mengenai kehendak dan sekaligus arah bagi
tujuan yang ingin dicapai oleh tertib hukum
nasional.
Cita-cita hukum harus berfungsi sebagai
pedoman yang memandu dan mengarahkan
hukum nasional sebagai perwujudan nilainilai luhur Pancasila dan secara dinamis
dapat memenuhi tuntutan perkem bangan
zaman yang terus bergerak maju.
Lanjutan.


Cita-cita hukum bukan hanya berfungsi
sebagai to lak ukur yang bersifat regulatif
yaitu yang menguji apakah suatu hukum
positif adil atau tidak,tetapi sekaligus
berfungsi se bagai dasar yang bersifat kon
stitutif yaitu yang menentukan bahwa tanpa
cita-cita hukum ,maka hukum akan
kehilangan maknanya se bagai hukum.
Hukum Nasional harus mencerminkan dan
pernya taan kehendak nilai-nilai yang hidup
dan berkem bang didalam jiwa bangsa.
Lanjutan.


Cita-cita hukum yang hidup ditengah –
tengah masyarakat secara deduktif
dijabarkan kedalam sistem
hukum,sebaliknya realitas sosial dan tututan
perkembangan secara induktif diangkat dari
nilai-nilainya sebagai masukan dalam
melaksanakan pembaharuan hukum.
Dengan demikian cita-cita hukum bangsa
Indonesia selalu mengalir dan memberi
semangat terhadap peraturan perundangundangan NKRI.
Asas-asas Hukum
Indonesia.



Asas-asas hukum merupakan prinsip dasar
yang menjadi awal pembangunan sistem
hukum.
Asas-asas hukum penting untuk
menemukan dasar lahirnya,latar belakang
pemikiran yang menjadi pen dorongnya,dan
tujuan lahirnya peraturan-peraturan hukum.
Asas-asas hukum merupakan dasar-dasar
umum yang terkandung didalam peraturan
hukum yang mengandung nilai-nilai moral
dan etika.
Lanjutan.


Asas-asas hukum berbeda dengan norma
hukum atau peraturan hukum yang
kongkrit.
Asas-asas hukum tidak bersifat mengatur
tetapi me rupakan dasar - dasar pemikiran,
ide atau konsep yang tidak mempunyai
sanksi sedangkan norma hu kum aturan
kongkrit,sebagai penjabaran dari ide yang
memounyai sanksi dan dapat dipaksakan
oleh alat –alat kekuasaan negara yang
diberi wewenang untuk itu.
2 (dua)asas hukum dalam
pembentu kan hukum di
Indonesia.



Asas hukum yang umum yang memberikan
pedoman dan bimbingan bagi pembentukan
isi peraturan.
Asas pembentukan peraturan perundangundangan yang memberikan pedoman dan
bimbingan bagi penuangan peraturan keda
lam bentuk dan susunannya,bagi
metodenya ,dan bagi proses
pembentukannya.
Keduanya berjalan seiring
berdampingan,untuk mem berikan pedoman
dalam setiap pembentukan perundangundangan.
Lanjutan.


Asas hukum umum meliputi asas hukum
umum Pancasila,asas hukum umum negara
berdasarkan atas hukum,dan asas hukum
umum pemerintahan berdasrkan sistem
konstitusi.
Asas pembentukan peraturan perundangundangan meliputi peraturan perundangundangan,pembentukan peraturan perun
dang-undangan,dan pendapat para ahli.
Lanjutan.


Untuk mengetahui asas-asas hukum
nasional di tegaskan bahwa sistem hukum
nasional yang ber laku harus sesuai dengan
kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat
Indonesia dan bahwa landasan hukum
nasional adalah Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan fungsi hukum nasional adalah
penga yom dalam rangka menciptakan
ketertiban dan kepastian hukum di
Indonesia.
Kesadaran
Hukum(masyarakat dan
penguasa).


Tujuan hukum adalah menciptakan
keadi lan,dengan demikian setiap
warganegara Indonesia dan penguasa
harus taat dan pa tuh terhadap hukum
yang berlaku.
Penerapan hukum dimaksudkan untuk
me rubah perilaku setiap warganegara
Indonesia dan para penguasa kearah
perbuatan yang positif.
Lanjutan.



Setiap perubahan memerlukan kesadaran,
maka penegakan hukum diperlukan
kesadaran warga negara dan penguasa.
Apabila kesadaran hukum telah melekat
pada diri setiap warganegara dan penguasa
maka akan ter cipta kapatuhan dan
ketaatan hukum.
Kepatuhan dan ketaatan hukum pada
dasarnya ada lah bagian dari
tanggungjawab warganegara dan penguasa
dalam penegakan hukum.
Tingkat kesadaran
hukum.


Tingkat kesadaran hukum antara
masyarakat dan penguasa berbeda dan
tidak sama begitu pula an tara masyarakat
kota dan masyarakat desa serta yang
berpendidikan tinggi dengan yang
pendidikan rendah(buta huruf).
Pengukuran tentang tingkat kesadaran
hukum belum dapat dilakukan secara pasti
dan belum ada tolak ukurnya namun dapat
dilihat beberapa indikator-indikator yang
mampu memberikan gambaran sbb:
Indikator-indikator
kesadaran hukum:




Pengetahuan warga masyarakat
tentang jenis peraturan hukum yang
berlaku.
Pengetahuan warga masyarakat
tentang isi peraturan yang berlaku.
Sikap warga masyarakat terhadap
peraturan hukum yang berlaku.
Pola perilaku hukum warga
masyarakat.
Penegakan Hukum di
Indonesia.


Penegakan hukum di Indonesia masih
jauh dari pada kondisi yang
diharapkan.
Kelemahan –kelemahan belum dapat
diatasi baik bersumber dari substansi
hukum,aktual itas produk hukum,yang
diberlakukan,mau pun
jumlah,kemampuan dan prasarana
penegakan hukum.
Kelemahan-kelemahan
dalam penegak an
hukum.



Jaminan perlindungan hukum masih
dirasakan belum memenuhi harapan para
pencari keadilan.
Perlakuan hukum masih sering dicurigai
membeda kan status sosial ekonomi para
pencari keadilan se hingga tidak
menunjukkan perlakuan yang sama di
dalam hukum.
Penyelesaian perkara pada umumnya belum
dapat dilakukan dengan cepat dan kurang
tepat,bahkan justru tidak sesuai dengan
Kelemahan dalam
penegakan hukum yang
perlu pemecahannya:




Mekanisme penegakan hukum.
Substansi peraturan perundangundangan.
Kualitas,kuantitas,dan kesejahteraan
aparat penegakan hukum.
Sarana dan prasarana penegakan
hukum.
Permasalahan penegakan
hukum:


Pengetahuan waraga masyarakat
tentang jenis peraturan hukum yang
berlaku secara umum masih
terbatas,dan umumnya karena
rendahnya tingkat pendidikan.
Pengetahuan warga masyarakat
tentang isi peraturan yang berlaku
secara umum relatif rendah dan
disamping rendahnya pendidikan
Lanjutan.


Sikap warga masyarakat terhadap
peraturan hukum yang berlaku belum
menunjukkan penerimaan terhadap
keberadaan hukum sebagai suatu
pemenuhan kebutuhan serta belum
dihayati dan diamalkan sepenuhnya.
Pola perilaku hukum warga
masyarakat da lam keseharian
cenderung mengabaikan pe raturan
Masalah penegak hukum
dalam penegakan hukum.



Mekanisme penegakan hukum
seringkali tidak berjalan sebagaimana
ketentuan yang ada.
Hukum hanya menguntungkan bagi
orang yang berkuasa dan atau orang
yang kaya.
Hukum belum mampu menjadi
pengayom bagi kehidupan masyarakat
untuk mencipta kan
Lanjutan.

Pihak yang berkuasa atau pihak yang
kuat dapat bertindak sewenangwenang terhadap pihak atau pihak
yang lemah.
Akibat substansi
peraturan tidak
jelas,tegas,dan lengkap:



Pemanfaatan celah-celah hukum untuk
keuntungan pribadi atau kelompok.
Berbagai aspek belum diatur dan
terwadahi di dalam peraturan hukum
yang berlaku.
Kelambanan dalam mengantisipasi
perkem bangan keadaan,sehingga
hukum tertinggal atau bahkan mudah
menjadi usang.
Akibat Kesejahteraan
penegak hukum rendah:


Terjadi peyalahgunaan wewenang
oleh penegak hukum dalam
pelaksanaan tugas nya,dan cenderung
korupsi dan kolusi.
Proses pemutusan dan keputusan
akhir da lam penyelesaian suatu
perkara menjadi lambat,tidak
transparan,dan bahkan dibeku kan
sama sekali.
Wawasan Nusantara.


Pengertian:kata wawasan berasal dari
kata wawas(bahasa Jawa) artinya
melihat,memandang,dengan
penambahan akhiran an artinya cara
penglihatan,cara tinjau,cara pandang.
Nusantara adalah: kata nusa berarti
pulau sedangkan antara sendiri artinya
adalah jarak,antar.
Pengertian wawasan
nusantara menurut
beberapa ahli/lembaga.

Menurut TAP MPR 1993/1998 adalah:
cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia menge nai diri dan
lingkunganya dengan menguta makan
persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,ber negara
untuk mencapai tujuan nasional.
Pengertian Wawasan
Nusantara menurut POKJA
LEMHANNAS.

Cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan
lingkunganya yang serba beragam dan
bernilai strategis dengan meng
utamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelengga rakan kehidupan
bermasyarakat,berbangsa ,dan
bernegara untuk mencapai tujuan
nasional.
Wawasan Nusantara
menurut ahli:


Prof.Dr.Wan Usman:cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya
sebagai negara kepulauan dengan semua
aspek kehidupan yang beragam.
Berdasarkan uraian diatas pengertian
wasantara adalah:cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba bera gam dan
ber nilai strategis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap
menghar gai serta menghormati
kebhinekaan dlm setiap as pek kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Teori-teori kekuasaan.



Wawsan Nasional suatu bangsa dibentuk
dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan
geopolitik yang dianutnya.
A. paham-paham kekuasaan:
Machiavelli( abad ke XVII) menulis dalam
suatu buku yang berjudul “The Prince” dan
memberikan pesan tentang cara
membentuk kekuatan politik agar sebuah
negara dapat berdiri kokoh. Menurutnya
ada 3 cara agar negara dapat bertahan
yaitu:
Lanjutan.



Segala cara dihalalkan dalam merebut
dan mempertahankan kekuasaan.
Untuk menjaga kekuasaan rezim
politik adu domba adalah sah(devide
et inmpera).
Dalam dunia politik disamakan dengan
binatang buas artinya yang kuat dialah
yang menang.
Paham kaisar Napoleon
Bonaparte (abad ke
XVIII).

Napoleon berpendapat: Perang dimasa
depan adalah merupakan perang total
dengan mengerahkan segala daya
upaya dan kekuatan nasional dan
demikian pula kekuatan politik harus
didampingi oleh kekuatan logistik dan
ekonomi nasional.
Paham Clausewitz (abad
ke XVIII).


Menurut Clausewitz Perang adalah
kelanjutan politik dengan cara lain,baginya
peperangan adalah sah-sah saja untuk
mencapai tujuan nasional suatu bangsa.
Menurut paham Lenin Perang adalah
kelanjutan politik dengan cara kekerasan.
Baginya komunisme perang atau
pertumpahan darah atau revolusi dise luruh
dunia adalah sah dalam rangka mengkomu
niskan dunia.
Asas-asas wasantara.






Kepentingan yang sama.
Keadilan.
Kejujuran.
Solidaritas.
Kerjasama.
Kesetiaan.
Fungsi wasantara.




Sebagai pedoman.
Sebagai motivasi.
Sebagai dorongan.
Sebagai rambu-rambu.
Dalam rangka mengambil keputusan
kebijak sanaan dan perbuatan bagi
peyelenggara negara baik di pusat
maupun didaerah.
Tujuan wasantara.

Mewujudkan nasionalisme dalam
segala aspek kehidupan dan
mengutamakan kepentingan nasional
dari pada kepentingan
kelompok/golongan/suku bangsa,dan
negara.
Keadaan
geografis,geostrategis, geo
politik.


Geografis -------- keadaan wilayah dan
penduduk (demografi) terbesar dan
terbanyak di Asia Tenggara(ASEAN)>
Geostrategis-------keadaan dan letak
berada di dalam posisi silang dan
menghubungkan 2 lautan yakni Lautan
Hindia dan Lautan Pasifik serta 2
benua Asia dan Australia.
Lanjutan.

Geopolitik ------ politik yang tidak
lepas dari pengaruh letak dan kondisi
geografis bumi yang menjadi wilayah
hidup.
Latar belakang filosofis
wasantara.






Pemikiran berdasarkan falsafah
Pancasila.
Sila ketuhanan yang maha esa.
Sial kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Sila persatuan Indonesia.
Sila kerakyatan dstnya.
Sila keadilan sosial.
Lanjutan.



Dari uraian tersebut diatas tampak bahwa
wasantara atau wawasan kebangsaan atau
wawasan nasional yang dianut dan dikem
bangkan oleh bangsa Indonesia merupakan
pencerminan Pancasila.
Pemikiran berdasarkan aspek wilayah
nusantara adalah:
Kondisi objektif geografis nusantara yang
merupa kan dari banyak pulau sebesar 17
ribu pulau-
Lanjuta.


Dan terletak dalam posisi strategis diantara
2 benua dan 2 lautan.
Dengan demikian posisi wasantara sebelum
Indo nesia merdeka dengan memakai
Territorial Zee en Maritime Kringen
Ordonatie(TZMKO) no 442 / tahun 1939
diubah karena tidak sesuai dengan prinsip
wasantara berdasarkan itu dikeluarkanlah/
di deklarasi yakni Deklarasi Juanda tanggal
13 Desem ber 1957.
Pemikiran berdasarkan
aspek sosial budaya.





Secara universal kebudayaan masyarakat
yang heterogen mempunyai unsur-unsur
penting yaitu:
Sistem religi dan upacara keagamaan.
Sistem masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan.
Sistem pengetahuan.
Sistem keserasian(budaya dalam arti
sempit)
Lanjutan.



Sistem keserasian (budaya dalam arti
sempit).
Sistem mata pencaharian.
Sistem tehnologi dan peralata.
Pemikiran berdasarkan
aspek kesejarahan.



Wilayah nusantara merupakan warisan
kolonial dimana batas wilayah perairan
ditentukan melalui TZMKO.
Kata nusantara resmi digunakan dalam
istilah “konsepsi nusantara(deklarasi
Juanda)
Deklarasi ini sekaligus merupakan
kehendak politik Indonesia dalam
menyatukan Indone sia menjadi satu
Konsepsi nusantara
berdasarkan geografis.(UU
No 4/PRP th 1960.



Konsepsi tersebut adalah sbb:
Perairan Indonesia adalah laut wilayah
Indonesia beserta perairan pedalaman
Indonesia.
Laut wilayah Indonesia adalah semua
pe rairan yang terletak pada sisi dalam
dari garis dasar.
Tantangan Implementasi
wasantara.




Pemberdayaan masyarakat.
Dunia tanpa batas.
Era baru kapitalisme.
Kesadaran warganegara.
Ketahanan Nasional.






Latar Belakang.
A.ancaman dari luar:
Agresi militer Belanda.
Ideologi asing.
Kemampuan dan perkembangan
IPTEK. sedangkan ancaman dari
dalam:
Gerakan separatis:
Gerakan separatis.







Gerakan Aceh Merdeka(GAM).
Republik Maluku Selatan(RMS).
Organisasi Papua Merdeka(OPM).
Pemberontakan-pemberontakan:
PRRI/Permesta tahun 1957/1958.
Gerakan 30 September/PKI tahun
1965.
Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia.
3.Posisi geografis.

Posisi yang sangat strategis
memungkinkan pihak luar untuk
mencoba mempengaruhi dengan
berbagai upaya termasuk mendanai
gerakan –gerakan agar Indonesia bisa
mereka kuasai minimal dibawah
pengaruh pihak asing atau pihak luar.
Potensi Sumber Daya
Alam.

Sumber daya alam yang melimpah
membuat posisi Indonesia sering
menjadi incaran pi hak asing agar
sumber daya alam Indonesia bisa
mereka kuasai (lihat kasus- Freeport di
Papua.
Lanjutan.

Kondisi tersebut diatas mencerminkan
betapa pentingnya ketahanan nasional
dalam rangka mengatasi setiap
bentuk, ancaman,hambatan,dan
gangguan. Dari manapun datangnya.
Pengertian Ketahanan
Nasional.


Pengertian Nasional adalah:kondisi dinamis bangsa Indonesia
yang berisikan keuletan dan ketagguhan yang mengandung
kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi setiap ancaman (HTAG) baik yang datang dari
dalam mapun luar negeri, yang membahayakan
identititas,integritas, kalangsungan hidup Bangsa dan NKRI
serta tujuan pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia:
Pengertiannya adalah:konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penye lenggaraan
kesejahteraan dan keamanan yang
seimbang,serasi,selaras,dalam seluruh aspek kehi dupan
secara utuh dan menyeluruh dan terpadu ber landaskan
P.Sila, UUD 1945 dan Wasantara.
TINGKATAN NASIONAL
1.
2.
3.
Ketahanan Nasional tingkat individu,
keluarga dan lingkungan.
Ketahanan Nasional tingkat Daerah
Ketahanan Nasional tingkat nasional
Hakikat Ketahanan
Nasional.

Pengertiannya adalah: keuletan dan ke
tangguhan bangsa yang mengandung
kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional untuk dapat
menjamin kelang sungan hidup
bangsa dan negara dalam mencapai
tujuan nasional.
Hakikat Konsepsi
Ketahanan Nasional
Indonesia:

Pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan dan keamanan secara
seim bang,serasi,selaras, dalam
seluruh aspek kehidupan nasional.
Asas – asas Ketahanan
Nasional Indonesia.




Asas kesejahteraan dan keamanan.
Asas komprehensive integral
(menyeluruh dan terpadu).
Asas mawas kedalam dan mawas
keluar.
Asas kekeluargaan.
Sifat Ketahanan Nasional
Indonesia.




Bersifat
Bersifat
Bersifat
Bersifat
mandiri.
dinamis.
berwibawa.
konsultasi dan kerjasama.
Pengaruh Aspek
Ketahanan Nasional.



Pengaruh aspek ideologi:
1.Liberalisme.
2. Komunisme.------ sesuai dengan aliran
pikiran yang melandasi komunisme dalam
upaya merebut atau mempertahankan keku
asaan komunisme maka komunis akan:
menciptakan situasi konflik untuk mengadu
golongan-golongan tertentu serta menghalal
kan segala cara.
Lanjutan.





Ajarannya yang bersifat atheis.
Masyarakat komunis bercorak
internasional.
Masyarakat komunis yang dicitacitakan ada lah masyarakat tanpa
kelas.
3.Paham Agama.
Ideologi yang bersumber pada
falsafah aga ma yang ada dalam kitab
Pengaruh aspek politik.



Politik (politics) mengandung makna
kekuasaan(pemerintahan) dan atau
policy yang artinya
kebijaksanaan.Indonesia tidak
memisahkan atau membedakan
politics atau policy.
Politik di Indonesia dalam konteks
ketahanan nasional:
Politik dalam negeri ----- unsur-
Lanjutan.






Unsur-unsurnya adalah:
---struktur politik.
--- proses politik.
--- budaya politik.
--- komunikasi politik.
--- partisipasi politik.
Lanjutan.






Politik luar negari:
--- melaksanakan kertertiban dunia
berdasarkan:
Kemerdekaan.
Perdamaian abadi.
Keadilan sosial.
Serta anti penjajahan.
Pengaruh aspek ekonomi.






Kondisi perekonomian secara umum :
Produksi.
Distribusi.
Konsumsi barang dan jasa.
Perekonomian Indonesia --- pasal
33 UUD 1945 yang berbasis:
Ekonomi kerakyatan dan harus
menghin darkan dari:
Lanjutan.



Sistem free fight liberalism--- yang
hanya menguntungkan pelaku
ekonomi kuat.
Sistem etatisme---- negara bersifat
dominan sehingga mematikan potensi
ekonomi diluar sektor negara.
MONOPOLI ATAU Pemusatan kekuatan
ekonomi dalam satu kelompok.
Pengaruh aspek budaya.



Pengertian / istilah sosial budaya
mencakup 2 (dua)segi utama:
Segi sosial:dimana manusia harus
mengadakan kerjasama demi
kelangsungan hidupnya.
Segi budaya: merupakan keseluruhan
tata nilai dan cara hidup yang
manifestasinya tampak dalam tingkah
laku dan hasil tingkah laku yang
Hakikat sosial budaya.


Pengertian sosial hakikatnya:
pergaulan hidup manusia dalam
bermasyarakat yang mengandung
nilai-nilai kebersamaan, solidaritas
dllnya.
Budaya hakikatnya: sistem nilai yang
merupakan cipta,rasa,karsa,manusia
yang menumbuhkan gagasan utama
dan menjadi kekuatan pendukung
Struktur sosial di
Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang bermacam
–macam suku,dan agama tidak
mengenal perbedaan dan hidup saling
berdampingan tidak memandang
status sosial dan agama termasuk
golongan minoritas baik agama
maupun etnis mis:keturunan
Tionghoa,Arab, India dan Eropa
lainnya.
Kondisi Budaya di
Indonesia.




Kebudayaan daerah.
Kebudayaan nasional.
Integrasi nasional.
Kebudayaan dan alam lingkungan.
Pengaruh aspek
Pertahanan dan Kea
manan.


Pokok –pokok pertahahan dan
keamanan.
Pengertian pertahanan dan keamanan
Indonesia adalah: kesemestaan daya
upaya seluruh rakyat Indonesia dalam
memperta hankan dan mengamankan
negara demi kelangsungan hidup
bangsa dan NKRI.
Postur pertahanan dan
keamanan.




Gejolak dalam negeri.
Perkembangan lingkungan strategis.
Mewujudkan postur pertahanan dan
keamanan.
Geopolitik kearah geo ekonomi.
Keberhasilan Ketahanan
Nasional.


Memiliki semangat perjuangan dalam
bentuk perjuangan non fisik.
Sadar dan peduli akan pengaruh –
pengaruh yang timbul pada aspek
ideologi,politik, eko nomi,sos-bud,dan
han-kam,sehingga dengan demikian
wargane gara dapat mengeliminir
pengaruh tersebut.
Politik Strategi
Nasional(POLSTRANAS)



Latar belakang.
Sebagai bangsa yang berdaulat dan
merdeka setiap negara mempunyai
keinginan untuk maju dan berkembang
untuk itu diperlukan politik dan strategi.
Guna melaksanakan cita-cita tersebut
diperlukan penyusunan yang didasarkan
atas berbagai faktor dan berkaitan dengan
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
yang berkompetisi dengan bangsa-bangsa
lain sebagai kehidupan internasional.
Lanjutan.


Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka
bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan
telah menetapkan tujuan nasional yaitu
yang telah tertuang dalam jiwa dan
semangat dari Pembukaan UUD 45 yakni:
Masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI
dan dalam lingkungan suasana
persahabatan dan perdamaian dunia.
Lanjutan.

Dalam perjalanan waktu sejarah
menunjukkan bahwa usaha dan kegia
tan untuk merealisasikan tujuan nasio
nal kurang mencapai hasil yang maksi
mal, hal ini dikarenakan adanya usaha
–usaha yang hendak menyelewengkan
perjuangan rakyat dan bangsa Indone
sia.
Lanjutan.


Penyelewengan yang terjadi adalah dengan adanya
pemberontakan – pemberontakan didaerah seperti
DI/TII, Gerakan Aceh Merdeka(GAM,hal ini telah
terjadi perdamaian melalui perjanjian
Helsinki,Swedia),Republik Maluku
Selatan(RMS),Organisasi Papua Merdeka(OPM)
dllnya.
Penyelewengan yang sangat besar terjadi saat G
30/S PKI yaitu meliputi bidang
ekonomi,politik,budaya dan hankam termasuk
didalamnya penyelewengan falsafah Pancasila dan
UUD 1945.
Lanjutan.



Berdasarkan penyelewengan yang terja di pada
saat G 30/S PKI maka lahirlah Orde Baru yakni
suatu gerakan yang menumpas PKI yang
berkeinginan mengganti ideologi negara Pancasila.
Lahirnya Orde Baru pada hakekatnya adalah suatu
tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan demikian Orde Baru mengkoreksi semua
penyelewengan yang terjadi masa sebelumya dan
berusaha menyusun kembali proses pembangunan
bangsa menuju cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945.
Lanjutan.



Munculnya Orde Baru yang telah melakukan koreksi total
rezim terdahulu melahirkan suatu tujuan untuk menciptakan
tata kehidu pan dan tatanan masyarakat yang baru se
dangkan sistem politik yang dikehendaki ber laku adalah yang
bersumber pada cita-cita negara yang dianut oleh UUD 1945
yaitu:
Negara R.I mendasarkan diri pada paham kedaulatan rakyat
atau demokrasi artinya bahwa kekuatan negara yang tertinggi
ada ditangan rakyat.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum
(rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan bela
ka(machtstaat).
Lanjutan.



Pemerintahan berdasarkan sistem nasio nal
konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat
absolutisme(kekuasaan yang tidak terbatas.).
Namun seiring perjalanan waktu Orde Baru yang
pada awalnya melaksanakan cita –cita proklamasi
dan Pancasila,serta UUD 1945 melakukan pula pe
nyimpangan,akibatnya tahun 1998 gerakan
reformasi menumbangkan pula Orde Baru tersebut.
Gerakan reformasi merupakan peristiwa sejarah
Indonesia yang besar nuansa politik pemerintahan,
sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berdampak positif pada aman
demen UUD 1945.
Perubahan di era
reformasi.






Perubahan yang diminta oleh gerakan reformasi
adalah:
Mengadili dan menghukum pimpinan Orde
Baru/Suharto dan kroni2 nya.
Pelaksanaan supremasi hukum.
Mencabut dwi fungsi ABRI,dari fungsi sos-pol.
Pelaksanaan politik yang demokratis, jujur,dan adil.
Perbaikan sosial politik dan sosial budaya.
Tujuan penyusunan
Polstranas



Penyusunan polstranas didasarkan atas berbagai
pertimbangan dari kehidupan masyarakat (bangsa)
dan pemerintah.
Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai
penampung dan pelayan rakyat menuju kesra
secara keseluruhan melalui pelaksanaan pem
bangunan dalam segala aspek kehidupan yakni
ideologi,politik, ekonomi, sos-bud,dan hankam.
Oleh karena itu penyusunan dan pelaksanaan
polstranas mempunyai tujuan untuk mempercepat
tercapainya tujuan nasional suatu bangsa yaitu
kesra dan kesejahteraan masyarakat.