Transcript BELMAWA DIKTI

KEBIJAKAN
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Forum KOPERTIS VI
Salatiga, 11 September 2013
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1
Landasan Kebijakan
Pendidikan Tinggi Kesehatan
Landasan Filosofis
Landasan Sosiologis
Landasan Yuridis
Landasan Teknis
Landasan Filosofis
HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN
SERTA PENDIDIKAN INTERPROFESI
Memperbaiki
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan
dan Sistem Kesehatan
Kesiapan
Kolaborasi
Pelayanan
Tenaga Kesehatan
Saat Ini dan Akan
Datang
Sistem kesehatan
terfragmentasi dari
sistem pendidikan
Kolaborasi
Pelayanan
Tenaga
Kesehatan
Pendidikan
Inter-Profesi
KEBUTUHAN
KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat Sistem
Kesehatan
Sistem kesehatan
yang terintegrasi
dengan sistem
pendidikan
Pelayanan
Kesehatan
yang Optimal
HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU
SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Sistem
Penjaminan Mutu
Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Kualitas
Institusi
Sistem Sertifikasi
Sistem Akreditasi
Kualitas
Lulusan
Pengembangan Profesi Berkelanjutan
QUALITY CASCADE
Kualitas
Pelayanan
Derajat Kesehatan
Masyarakat
Terbaik
Conceptualization - Productivity – Usability
(CPU)
Conceptualization
merupakan konsep hubungan dan relevansi antara profesi kesehatan yang
dihasilkan oleh pendidikan terhadap kebutuhan oleh sistem pelayanan
kesehatan yang akan memanfaatkannya
Productivity
merupakan proses pembelajaran yang sudah selayaknya diterima oleh
peserta didik untuk mendapatkan kompetensi sesuai profil lulusan
pendidikan tinggi tiap bidang kesehatan
Usability
merupakan upaya dari institusi pendidikan tinggi agar lulusannya dapat
diterima secara optimal oleh sistem pelayanan kesehatan dan pengguna
jasa lainnya (misal : industri) melalui pembaharuan yang berkelanjutan
terhadap kompetensi dan profil lulusan
Continuous Quality Improvement
(CQI)
profesional
*)Tribalism of
professionals
BUDAYA
MUTU
•Independen
•Akuntabilitas sosial
•Kepercayaan
BAN PT
EKSTERNAL
(SPME)
•Negeri
•Swasta
INTERNAL
(SPMI)
SISTEM
PENJAMINAN MUTU
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Umpan balik perbaikan
instruksional dan institusional
PERGURUAN
TINGGI
PROGRAM
STUDI
Perlindungan diri
Perbaikan diri
PEMERINTAH
aktualisasi jati diri manusia seutuhnya
KERANGKA PIKIR LAM PS Kes dalam
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
*)faktor resiko penghambat
Landasan Sosiologis
SPME
(akreditasi)
Perbaikan
berkelanjutan
Intervensi yang
Sistematik &
Terencana
SPMI
IMPLEMENTASI
BUDAYA MUTU
PERGURUAN TINGGI &
PROGRAM STUDI
PRODUK ILMIAH
Tantangan Globalisasi &
Knowledge based Economy
UMPAN BALIK
Pembelajaran Sepanjang Hayat
LULUSAN
HUBUNGAN SPMI, SPME & IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU
PEMBAGIAN PERAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
PROGRAM STUDI
QC/I
QA
QR
PROFESI & PRAKTISI
(ASOSIASI INSTITUSI
PENDIDIKAN
TINGGI)
(ORGANISASI PROFESI)
LAM PSKes
Prodi
KEMDIKBUD
QC : Quality Culture/Implementor
QA : Quality Assurance
QR : Quality Regulator
PENDIDIKAN
LPUK
Uji Kompetensi
PEMANGKU
KEPENTINGAN
(KKI, KFN, MTKI)
K/L Terkait
PELAYANAN/PROFESI
KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
• OP
• Kolegium
• LPNK
LAM PSKes
INSTRUMEN
AKREDITASI
AKREDITASI
STATUS
AKREDITASI
(MUTU INSTITUSI)
• PT
• OP
• AIP
T
STANDAR
KOMPETENSI &
PENDIDIKAN
• Kurikulum
• Sarpras
• Proses
Pembelajaran
USER
(MUTU INDIVIDU)
BLUE PRINT
KOMPETENSI
(soal)
UJI *
KOMPETENSI
KUALITAS
LULUSAN DI
PELAYANAN
Lembaga Pengembangan Uji
Kompetensi (LPUK)
DEMAND
(Global & nasional)
*) Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK)/Lembaga Mandiri
• Industri
• Masyara
kat
Landasan Yuridis
Pengembangan Kebijakan dan Peraturan
Sistem Pendidikan &
Penjaminan Mutu
SDM
Sarana & Prasarana
Pendanaan
• Integrasi akademik-profesi
• Sistem akreditasi
• Sistem uji kompetensi
• Pengakuan pendidik (non Kemdikbud) pada
periode klinik
• Bersama dengan Kemkes menyusun kebijakan
dan peraturan mengenai RSP
• Kebijakan resource sharing (termasuk dengan
bidang lain)
• Aturan turunan UU No.12/2012 yang
mendukung pembiayaan pendidikan tinggi
kesehatan secara berkeadilan
(1) UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat (2)
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(2) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat (2)
Kewenangan akreditasi dapat dilakukan oleh lembaga
mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk
melakukan akreditasi.
Pasal 88 ayat (1)-(3)
• Pengakuan LAM oleh Menteri
• Persyaratan LAM
• Ketentuan mengenai LAM akan diatur melalui Permen
(3) Permendiknas No.28/2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Pasal 13 ayat (1)-(3)
• Pembentukan LAM PT
• Persyaratan LAM PT
• Pelaporan hasil akreditasi LAM PT
Pasal 14
Pendanaan LAM PT
(4) UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 55 ayat (5) – (8)
• Akreditasi program studi dilakukan oleh LAM
• LAM merupakan bentukan pemerintah atau masyarakat yang
diakui pemerintah atas rekomendasi BAN PT
• LAM dibentuk berdasarkan rumpun dan/atau cabang ilmu
• Ketentuan lebih lanjut mengenai LAM diatur melalui Permen
(5) SKB tentang alih bina institusi :
– SKB Mendiknas, Menkes dan Mendagri No. 07/XlI/SKB/2O10, No.
1962/MENKES/PB/X, No. 420 – 1072/2010 tentang Pengelolaan
Institusi Pendidikan Diploma bidang Kesehatan milik PEMDA
– SKB Mendikbud dan Menkes No. 355/E/O/2O12 tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(6) Peraturan Lanjutan UU No.12/2012 :
- Rancangan Permendikbud SPM PT
- Rancangan Permendikbud SNPT
- Rancangan Permendikbud Akreditasi Prodi
(7) Aturan lain yang terkait :
- UU Pendidikan Kedokteran
- RUU Tenaga Kesehatan
- RUU Keperawatan dan Kebidanan
Aspek Legal Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
UU Pendidikan Tinggi
SE Dirjen Dikti ttg Exit Exam
Bidan dan Perawat
MoU
Dirjen Dikti +
Ka. Badan PPSDMKes
Selesai
3
RUU Keperawatan &
Kebidanan
PB Uji Kompetensi
I
2
RUU Tenaga Kesehatan
Finalisasi
Selesai
Revisi
Permenkes 1796 ttg
Registrasi Nakes
Selesai
Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi
Bidan dan Perawat Tahun 2013
Finalisasi
PiC : Kemdikbud
PiC : Kemkes
(*) Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan : tidak termasuk dokter, dokter gigi dan farmasi
SE Ketua MTKI
ttg Alur Pendaftaran
Uji Kompetensi
Selesai
LANDASAN TEKNIS
KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU
PT KESEHATAN BERBASIS DATA & TIK
INSTITUSI
SPMI
DIKTI :
Standar Nasional
Pendidikan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
LULUSAN
SPME
SISTEM UJI
SERTIFIKASI
LAM PTKes
LPUK
Perguruan Tinggi
+
• K/L
• LPNK
• OP
• Badan lain yang
mendapat
pengakuan
• metode akreditasi
• Instrumen spesifik
• publikasi hasil
akreditasi
Standar isi;
Standar proses;
Standar kompetensi lulusan;
Standar pendidik dan tenaga
kependidikan;
Standar sarana dan prasarana;
Standar pengelolaan;
Standar pembiayaan;
Standar penilaian pendidikan
Standar penelitian &
pengabdian masyarakat
MUTU
• metode uji
• Item soal
• tata kelola
• publikasi hasil
uji kompetensi
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PDPT – PDPT Kesehatan
Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi serta
Bentuk Perguruan Tinggi
(UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi)
Program Doktor
Program Profesi
Program Sarjana
Program D-2
Program D-1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Akademi
Komunitas
Program D-3
Akademi
Program D-4
Politeknik
Kementerian,
Kementerian
lain, LPNK,
Profesi.
Universitas, Institut,
Sekolah Tinggi
Program Magister
Standar Pendidikan Tinggi
Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Standar
Nasional
Standar Nasional
Pendidikan
Pendidikan
SNPT
Ditetapkan oleh
Menteri atas usul
BSNPT
Standar Hasil
Standar Hasil
Standar Proses
Standar Arah
Standar Arah
Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Proses
Standar Proses
Standar Kompetensi
Peneliti
Standar Kompetensi
Pelaksana
Standar Pendanaan
Standar Pendanaan
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Outcome
Standar Outcome
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan
Standar Penllaian
Pendidikan
SPT
Ditetetapkan oleh
setiap perguruan
tinggi
Standar
Standar Pengabdian
Pengabdian
Kepada
Kepada Masyarakat
Masyarakat
Standar Isi
Standar Sarana &
Prasarana
SPT
Standar
Standar
Penelitian
Penelitian
1. standar bidang akademik
2. standar bidang non akademik
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
UU No.12/2012 pasal 29 :
(1)Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan
capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran
bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau
pengalaman kerja dalam rangka pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
diberbagai sektor
(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan
kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan
vokasi, dan pendidikan profesi
(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
S3
S3T
S2
S2T
SPESIALIS
9
PROFESI
S1
AHLI
AHLI
TEKNISI/
ANALIS
TEKNISI/
ANALIS
OPERATOR
OPERATOR
8
7
S1T/DIV
6
DIII
DII
DI
5
4
3
SMU
SMK
2
1
Respon UU No.12 tahun 2012
PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL,
PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR :
Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur
P
S1
D4
9
8
D3
D2
D1
SMA
7
6
SMP
5
L3
4
L2
L1
3
2
1
Aksi Ditjen Dikti
Konsekuensi
Pendidikan Akademik-Profesi
• Program profesi merupakan program lanjutan yang
tidak terpisahkan dari program sarjana
• Metode
pembelajaran
dan
asesmen
yang
mengintegrasikan akademik-profesi
• Proses
integrasi
pendidikan
akademik-profesi
bertujuan untuk mengenalkan ‘pendidikan klinik’ lebih
awal kepada peserta didik (early clinical exposure)
• Kecukupan dan kelayakan sarana pendidikan profesi
• Kecukupan dan kualifikasi pendidik program profesi
• Pembaharuan izin prodi akademik-profesi :
1 surat izin untuk 2 prodi (prodi akademik dan prodi
profesi)
Tujuan Pengembangan LAM-PSKes & LPUK
1
Pengembangan dan
pelaksanaan sistem
penjaminan mutu kesehatan
yang lebih akuntabel dan
transparan
3
2
Peningkatan kapasitas dan
keterlibatan secara positif dan
proaktif dari berbagai pemangku
kepentingan profesi kesehatan
dalam sistem penjaminan mutu
dan regenerasi profesi yang
sehat dan berkualitas
Peningkatan pengakuan global
pada mutu pendidikan tinggi
kesehatan dan kompetensi tenaga
kesehatan Indonesia
LAM PSKes : Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kesehatan
LPUK : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi
Tabel Variabel Sistem Akreditasi
BAN PT & LAM PS Kesehatan
VARIABEL
BAN PT
Tim asesor
Mendikbud sebagai
pengambil kebijakan utama
Tim majelis sebagai
pengambil kebijakan
akreditasi
•
•
• Generik dengan suplemen
MATERIAL
dan spesifik untuk beberapa
(INSTRUMEN)
•
SDM
•
•
LAM PS Kes
•
•
METODE
•
•
•
program pendidikan
Database untuk data
akreditasi masih belum valid
Penilaian secara summatif
Paper-based dan IT-based
serta memanfaatkan PDPT
yang mendukung SPMI dan
SPME
Masa berlaku akreditasi 5
tahun
•
•
•
•
•
•
Tim asesor dan fasilitator
Majelis Pemangku Kepentingan (pendiri) sebagai
pengambil kebijakan implementasi akreditasi
oleh LAM PSKes
Badan pelaksana (pengurus) sebagai pelaksana
kebijakan akreditasi
Pengembangan instrumen akreditasi berbasis
standar pendidikan dan standar kompetensi
yang spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang
ilmu
Pengembangan PDPT yang menjadi warehouse
data yang valid untuk mengisi instrumen
Penilaian dengan metode hybrid : formatif dan
sumatif (dengan proporsi formatif lebih besar)
Implementasi konsep Conceptualization,
Productivity dan Usability dari LAM yang
mendorong dilaksanakannya SPMI
Prinsip resource sharing untuk penggunaan data
dasar, SIM, investasi dan pengembangan sistem
akreditasi
Masa berlaku akreditasi 5 tahun
Tabel Variabel Sistem Akreditasi
BAN PT & LAM PS Kesehatan
VARIABEL
BAN PT
LAM PS Kes
PEMBIAYAAN
• Berdasarkan anggaran
per line item
• Bersumber dari
pemerintah yang
berasal dari anggaran
Balitbang Kemdikbud
• Berdasarkan unit cost
• Bersumber dari :
- masyarakat profesi
- institusi pendidikan tinggi
- pemerintah,
- sumber-sumber lain
SISTEM
AKUNTABILITAS :
- PENGAWASAN
- MITIGASI
• Surveilence, bila ada
keluhan (complaint),
laporan, dan banding
selama menggunakan
metode sumatif
• Pengawasan lembaga
dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal
• Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan
mengembangkan secara berkelanjutan, untuk
meningkatkan kualitas akreditasi
• Mitigasi resiko melalui SOP implementasi
LAM, Badan Pengawas LAM PSKes, PDPT, BAN
PT dan Mendikbud (Pengawasan
implementasi akreditasi dilakukan oleh Badan
Pengawas yang merupakan perwakilan dari
Majelis Pemangku Kepentingan)
• Transparansi informasi hasil akreditasi melalui
laman LAM PSKes
• Public relation, opinion channeling dan
complaint handling
Latar Belakang Uji Kompetensi
Pelayanan
kesehatan
yang
paripurna
Globalisasi
Penerapan
beberapa
aturan
hukum
Standarisasi
output
pendidikan &
kompetensi
nakes
Uji
kompetensi
Set up standard
Drives learning
Drive process
Provide feedback
Assessment
Kurikulum
berbasis
kompetensi
Institusi Pendidikan Tenaga
Kesehatan
Prinsip Student Assessment
- Validitas
- Reliabilitas
- Feasibilitas
- Dampak bagi mahasiswa &
institusi pendidikan
Kerangka Pelatihan untuk Uji Kompetensi
National Training
Regional Training
• Uji Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi
• Uji Kompetensi Apoteker
• Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain
In-house training
(independent)
Process
• Item OSCE
• Item CBT
• OSCE examiner
• SP Trainer
Input
• OSCE and CBT
Center
Coordinator
• Item Bank
Administrator
• Standard
Setting
Output
Proses Pengembangan Perangkat
Knowlegde Based Test (KBT)
Call for Item
Call for Reviewer
Item Development
& Review Workshop
Item Bank 1
Standard Setting
Item Review
+
+
Item Bank 2
-
Uji Kompetensi
Rapat Panel Review
+
Book Production
Item Bank 3
Blue Print
Blue Print
Pembuatan Buku
Soal
Item Analysis
Try Out Uji
Kompetensi
+
Item Analysis
-
Item Bank 4
-
Jenis Pelatihan untuk Persiapan
Uji Kompetensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penyusunan blue print uji kompetensi
Penyusunan item development & review
Penyusunan standard setting
Penyusunan item bank administration
Pelatihan item writer & reviewer
Pelatihan panel expert
Pelatihan penguji Objective Structured Clinical
Examination (OSCE)
8. Pelatihan pelatih Standardized Patient (SP)
Jadwal Uji Coba dan Uji Kompetensi
Bidan dan Perawat Tahun 2013
No
1
Profesi
April
Mei
Juni
Juli
Agts
Sept
27
28
UKNI CBT
19
Diploma III Keperawatan
Uji Coba
22-23
28
UKDiKI PBT
3
Nov
Ners
Uji Coba
2
Okt
9
Bidan
Uji Coba
20
21
UKBI PBT
2
Uji coba skala nasional: Uji sistem, soal, ketahanan manajemen, simulasi unit cost uji kompetensi
Uji coba sebagai rangkaian ujian (pengenalan sistem dan bentuk soal kepada peserta uji kompetensi tahun 2013)
Implementasi uji kompetensi
Des
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat
Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar
Terima KasihUNESCO
.. Regional Meeting, Seoul, 23-24 May 2012
www.dikti.go.id