Transcript kerangka_konseptual_ASP

1
Kerangka Konseptual
 Konsep yang mendasari penyusunan dan
penyajian laporan keuangan dalam sektor publik
untuk kepentingan eksternal.
 Kerangka konseptual membahas bagaimana
perencanaan publik disusun dan dilaksanakan.
2
Tujuan, sebagai acuan bagi:
 Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor
publik dalam pelaksanaan tugasnya.
 Penyusun laporan keuangan, untuk memahami praktik
akuntansi diterima umum (PABU) dan standar ASP.
 Auditor (BPK), untuk memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan disusun sesuai PABU
 Para pemakai laporan ke muangan sektor publik, untuk
menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan yang disusun.
3
Ruang Lingkup Kerangka Konseptual
 Perencanaan Publik
 Penganggaran Publik
 Realisasi Anggaran Publik
 Pengadaan Barang dan Jasa
 Pelaporan Sektor Publik
 Audit Sektor Publik
 Pertanggungjawaban Publik
4
1. Perencanaan publik
Perencanaan publik sangat menentukan proses selanjutnya.
Pembahasan pembuatan perencanaan yang berkualitas
menjadi hal yang sangat penting.
2. Penganggaran Publik
Sistem penganggaran terdiri dari :
a.Tata kerja
b.Pedoman kerja
c.Prosedur kerja dalam penyusunan anggaran
3. Realisasi Anggaran Publik
Merupakan tahap pelaksanaan dari anggaran publik dapat
dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak pada
pencapaian efektivitas dan efisiensi program.
5
5. Pelaporan Sektor Publik
Pelaporan keuangan sektor publik (IPSAS)terdiri dari :
a.Laporan posisi keuangan
b.Laporan kinerja.
c.Laporan Ekuitas
d.Laporan Arus Kas
e.Laporan Realisasi Anggaran
f.Catatan atas laporan keuangan
6. Audit Sektor Publik
Audit yang berkualitas adalah proses audit yang
dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku
7. Pertanggungjawaban Publik
Merupakan tahap akhir dari penentuan ketercapaian/
ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan.
6
Tujuan Laporan Keuangan
Sektor Publik
1. Pengambilan keputusan dan akuntabilitas
2. Informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya finansial
3. Informasi mengenai bgmn mendanai aktivitas dan memenuhi
persyaratan kas
4. Informasi dalam mengevaluasi kemampuan mendanai aktivitas
dan memenuhi kewajiban serta komitmen
5. Informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan didalamnya
6. Info menyeluruh dlm mengevaluasi kinerja: by jasa, efisiensi,
dan pencapaian tujuan
7
 Elemen-elamen Laporan Keuangan:
1. Aktiva
2. Kewajiban
3. Aktiva/ekuitas neto
4. Pendapatan
5. Biaya
6. Arus kas
8
Asumsi Dasar Akuntansi Sektor Publik
Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Akuntansi
Sektor publik adalah :
1.Kebutuhanan Masyarakat
2.Alokasi sumber daya
3.Ketaatan hukum/peraturan
4.Kelangsungan organisasi
5.Akuntabilitas publik
9
1. Kebutuhan Masyarakat
Kebutuhan masyarakat merupakan asumsi dasar dalam proses
perencanaan. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasikan dengan
berbagai cara, diantaranya :
a. Survey (Turba/Jaring Asmara)
b. Penelitian (LSM)
2. Alokasi Sumber daya
Alokasi sumber daya dilakukan melalui mekanisme penganggaran.
Dalam penyusunan anggaran ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, SDM, sumber
daya alam. Dan modal.
3. Ketentuan Hukum/Peraturan
Agar perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik,
diperlukan mekanisme pengelolaan sumber daya (perangkat hukum).
10
Perangka aturan /dasar hukum ditetapkan dalam rangka pengukuran
kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan.
Perangkat aturan/dasar hukum sektor publik ditetapkan berdasarkan
kebutuhan organisasi publik. Mekanisme penyusunan dan pengesahan
perangkat aturan/dasar hukum disepakati oleh organisasi publik yang
bersangkutan.
3. Dasar Akrual
Merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik dimana pengaruh
transaksi dan pristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya.
4. Kelangsungan Hidup Organisasi
Untuk menjamin kelangsung hidup, maka organisasi publik menetap kan
dasar-dasar hukum atau aturan sebagai pedoman dalam menjalan kan
organisasi publik.
5. Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci perwujudan good
governance
11
Karakteristik kualitatif LK sektor publik
 Dapat dipahami (pemakai, penyaji)
 Relevan (mempengaruhi keputusan oleh pemakai)
 Keandalan (bebas dari pengertian yg menyesatkan,
kesalahan material, dan dpt diandalkan pemakainya)
 Dapat diperbandingkan (antar periode entitas yang
sama, dan antar entitas yang berbeda)
12
Dapat diperbandingkan:
 Tujuan : untuk mengidentifikasi trend posisi dan
kinerja keuangan.
 Implikasi: Pemakai hrs mendapat infomasi mengenai
kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, dan
pengaruh perubahan kebijakan tsb.
13
Definisi
1. Aktiva: Sumber yang dikendalikan suatu entitas sbg
hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber-sumber
tsb, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial
yang mengalir masuk ke entitas, diharapkan ada.
2. Kewajiban: Utang masa kini yg timbul dari peristiwa
masa lalu. Penyelesaian utang tsb mrpk arus keluar
manfaat ekonomi suatu entitas.
3. Ekuitas: Hak residualaktiva pemerintah
pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban.
14
 Pendapatan: arus kas masuk selama periode pelaporan
dengan tujuan peningkatan aktiva/ekuitas neto
(peningkatan kontribusi pemilik)
 Biaya: pengurangan manfaat ekonomis masa depan
selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas
keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban yg
mengurangi distribusi ke pemilik.
15
Pengakuan unsur LK
 Menyatakan suatu pos baik dalam kata-kata maupun
dlm jumlah uang dan mencantumkannya kedalam
laporan posisi keuangan atau laporan kinerja.
 Syarat pengakuan:
1. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan
2. Dapat diukur dengan andal.
16
Pengukuran
 Biaya historis
 Biaya berjalan
 Nilai realisasi/penyelesaian
 Nilai sekarang
Akuntansi Berbasis Kas
Hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar.
Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan
data tentang aktiva dan kewajiban.
17
 Mudah dipahami dan juga ditafsirkan.
 Sehingga tidak membutuhkan biaya banyak dan
keahlian akuntansi yang tinggi.
 Satu-satunya
cara mengukur kinerja adalah
membandingkan anggaran dengan aktual.
 Tidak adanya catatan modal.
 Kelebihan penerimaan atas pembayaran tidak dapat
disebut laba, karena penerimaan modal termasuk
penerimaan.
 Kelebihan pembayaran atas penerimaan tak dapat
dinyatakan sebagai rugi karena pembayaran untuk
akuisisi aktiva, termasuk pembayaran.
18
Basis Akrual
 Kepastian penerimaan secara hukum ditentukan
dengan faktur yang telah diterbitkan.
 Kepastian biaya ditentukan dengan penerimaan
jasa/barang.
 Modal
diperhitungkan sebagai modal awal yang
diinvestasikan.
 Penerapan basis akrual
akan mempengaruhi sistem
akuntansi yang digunakan, yang mengutamakan laporan
yang dihasilkan untuk kepentingan debitur dan kreditor.
 Nilai awal modal terus dijaga agar jasa yang diberikan saat
ini dapat terus dijaga untuk masa depan.
19
Konsep Akuntansi dana
 Sistem akts di sektor publik yg dikembangkan dari
basis kas dan prosedur pengendalian anggaran
 Dana kas sektor publik mempengaruhi pengambilan
keputusan dan anggaran organisasi Sektor Publik
 Sistem akuntansi dana mengakui transaksi prsh saat
komitmen disepakati
20