BAB IV TuJUAN DAN FUNGSI NEGARA

Download Report

Transcript BAB IV TuJUAN DAN FUNGSI NEGARA

TUJUAN DAN FUNGSI
NEGARA
Pokok Bahasan :
Tujuan negara
Fungsi negara
Beda tujuan dan fungsi



Tujuan menunjukkan dunia-cita, yakni
suasana ideal yang harus dijelmakan.
Sifatnya abstrak-idiil.
Fungsi adalah pelaksanaan dari tujuan
yang hendak dicapai. Fungsi adalah riil
dan konkret.
Tujuan tanpa fungsi adalah steril, fungsi
tanpa tujuan adalah mustahil.
Tujuan negara

Ada 3 pandangan tentang tujuan
negara :
1. kekuasaan negara untuk negara
sendiri/kekuasaan semata-mata,
2. kekuasaan itu tidak untuk apa-apa,
3. kekuasaan negara mempunyai tujuan
tertentu
kekuasaan negara untuk negara
sendiri/kekuasaan semata-mata,



Negara yang tujuannya untuk kekuasaan semata-mata adalah
suatu tujuan yang bersifat diabolis (syaitoniah), karena tujuan
tersebut tidak memperdulikan manusia yang berada dibawah
kekuasaan tersebut, tetapi yang lebih diutamakan ialah
bagaimana mempertahankan dan memperbesar kekuasaan
sendiri. Pandangan tentang tujuan negara seperti ini dipelopori
oleh Shang Jang, Nicolo Maciavelli dan Nietze.
untuk memperkuat negara maka rakyat harus dibuat lemah,
bodoh, dan miskin. Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan
kekuasaan semata, hal-hal yang membuat rakyat menjadi pintar,
kaya dan kuat harus dihindarkan/ditiadakan.
Lord Acteun melihat tujuan negara yang untuk kekuasaan
semata ini dengan mengatakan :” Power tends Corrupt, but
absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan itu cenderung
pada korupsi, tapi kekuasaan yang absolut sudah pasti terjadi
korupsi yang absolut)
kekuasaan itu tidak untuk apa-apa,


Menurut pandangan ajaran ini, negara
tidak perlu diberi suatu tujuan, atau
tujuan negara ialah ada pada negara itu
sendiri ( the state is end in it self). Ajaran
ini dipelopori oleh Hans kelsen.
Akan tetapi pendapat ini sekarang tidak
dianut lagi, umumnya sekarang negara
dipandang sebagai alat untuk mencapai
suatu tujuan tertentu
kekuasaan negara mempunyai
tujuan tertentu


Ada yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk
mempertahankan hak, atau dengan kata lain untuk
membentuk dan memelihara hukum/memelihara ketertiban
umum. Ajaran ini dipelopori oleh Imanuel Kant, pandangan
ini telah melahirkan tipe negara hukum formal, jadi
fungsinya hanya menjadi wasit/negara jaga malam
Pandangan lain adalah yang disampaikan oleh kaum
utilisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John
Stuart Mill yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah
untuk mencapai kesejahteraan sebagian masyarakat (the
great happiness for the great numbers). Dari ajaran
utilisme ini berkembang lebih lanjut pada tujuan negara
adalah untuk kesejahteraan.
Tujuan negara dapat dirumuskan secara
tunggal atau dapat secara lebih ?


Pandangan kuno umumnya berpendapat bahwa
tujuan negara adalah tunggal
Para sarjana ilmu politik modern umumnya
berpendapat bahwa tujuan negara dapat
dirumuskan dalam berbagai tujuan. Contohnya
tujuan negara yang dirumuskan oleh Charles A
Meriam, sarjana Amerika Serikat :
•
•
•
•
•
Untuk
Untuk
Untuk
Untuk
Untuk
perlindungan terhadap bahaya dari luar
tercapainya ketertiban dalam negeri
tercapainya keadilan
tercapainya kesejahteraan umum
tercapainya kebebasan
Tujuan negara menurut UUD 1945
Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV
disebutkan :
“ untuk membentuk suatu pemerintahan
Republik Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial”

Tujuan negara Amerika Serikat
dilihat dari Pembukaannya
“ Kami rakyat Amerika Serikat, dengan
membentuk persatuan yang lebih
sempurna, menanamkan keadilan,
menjamin ketentraman dalam negeri,
mengusahakan pertahanan barsama,
memajukan kesejahteraan umum, dan
memelihara rahmat kemerdekaan untuk
kami dan keturunan kami, menentukan
dan menegakkan Undang-undang dasar
ini untuk negara Amerika serikat”
Fungsi negara


Fungsi negara menurut ajaran Trias Politica oleh
Montesquei mempunyai 3 fungsi yaitu :
• Fungsi perundang-undangan (legislative function) yang
dilaksanakan oleh badan legislatif.
• Fungsi melaksanakan Undang-undang (excecutive
function) yang dilaksanakan oleh badan eksekutif.
• Fungsi Peradilan (judicial function) yang dilaksanakan
oleh badan peradilan
Dengan demikian ajaran trias politica yang dikemukakan
oleh montesquei adalah merupakan ajaran tentang
pembagian kekuasaan dan sekaligus pemisahan kekusaan
(Diffition of power)

Ajaran trias politica tentang fungsi negara ini sulit
diterapkan dinegara-negara modern karena beberapa hal :
• fungsi negara modern tidak hanya terbatas dalam 3
fungsi itu, tetapi sudah bertambah dengan fungsi-fungsi
lain dan yang paling penting adalah fungsi
kesejahteraan umum
• Bahwa dalam negara-negara modern suatu fungsi tidak
hanya dijalankan oleh satu organ saja, tetapi oleh lebih
dari satu organ
• Pemisahan kekuasaan secara tegas akan memungkinkan
timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (detournement de
povoir)
Teori fungsi negara

Ada 8 teori tentang fungsi negara, yakni :
•
•
•
•
•
•
•
•
Anarkhisme
Individualisme
Sosialisme
Komunisme
Sindikalisme
Guild sosialisme
Fascisme
Kollektifisme empiris
Anarkhisme



Anarkhisme berasal dari bahasa Yunani yang
berarti “ tanpa pemerintah” (non-rule)
Anarkhisme didasarkan pada anggapan bahwa
kodrat manusia adalah baik dan bijaksana.
Karenanya manusia tidak memerlukan negara.
Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh
perhimpunan yang dibentuk secara sukarela
(voluntary association)
Anarkhisme ada 2 golongan, yakni anarkhisme
filofofis (dengan cara damai dan evolusioner) dan
anarkhisme revolusioner (dengan cara segala
daya-upaya, meski dengan kekerasan sekalipun)
Individualisme


Menghasilkan bentukan negara yang
liberal, yakni konsepsi negara negatif,
hanya menjaga individu tidak diganggu
dalam keamanan dan ketertibannya,
hidup, kebebasan dan hak miliknya.
Paham ini didasarkan atas 3 dasar :
• Dasar ethis, kebebasan individu dapat
menciptakan perkembangan harmonis
• Dasar ekonomis, semua individu selalu
berusaha memenuhi kepentingannya sendiri.
• Dasar ilmiah, berlakunya hukum “survival of
the fittest” pada binatang dan mahluk lainnya,
yakni yang kuat yang akan bertahan.
Sosialisme


Gerakan ini menghendaki campur
tangan pemerintah seluas mungkin
dalam bidang perekonomian.
Sosialisme menghendaki penguasaan
bersama dari semua alat-alat
produksi dan perluasan aktifitas
negara sampai bidang perekonomian
yang sekecil-kecilnya.
Komunisme


Komunisme hanyalah salah satu bentuk
dari sosialisme
Beda sosialisme dengan komunisme :
• Sosialisme dapat bersifat evolusioner, sedang
komunisme adalah sosialisme yang
revolusioner
• Sosialisme masih dapat mempertahankan milik
partikelir dalam batas-batas tertentu, sedang
komunisme lebih ekstrim dalam penghapusan
semua milik partikelir.
Sindikalisme



Sindikalisme berasal dari kata perancis
syndicate berarti ‘pekerja’.
Sindikalisme juga mempunyai tujuantujuan sosialisme, tapi bukan sosialisme
kenegaraan melainkan sosialisme serikat
pekerja.
Ajarannya, buruh yang memainkan
peranan utama, bukan negara. Alat-alat
produksi harus dirampas dari tangan
borjuasi, tapi tidak dikuasai negara,
namun dikuasai buruh
Guild sosialisme



Gerakan yang bersifat khas inggris.
Ajarannya adalah badan-badan
koperasi umum akan menguasai
alat-alat produksi dan akan
menyelenggarakan tugas-tugas
negara dalam bidang kesejahteraan.
Ide ajaran ini banyak yang diambil
dari sosialisme dan sindikalisme.
Fascisme



Fascisme berasal dari istilah fascio yang
berarti kelompok atau kumpulan.
Sifat-sifat khas gerakan fascisme ialah
sifat kediktatoran dan ketotaliterannya,
serta dianutnya doktrin organis mengenai
negara. Negara dipersamakan dengan
mahluk hidup yang mempunyai kemauan
sendiri, terlepas dari warganya.
Fascisme membenarkan penguasaan dari
semua alat-alat produksi oleh negara dan
tidak mengenal batas dari fungsi-fungsi
yang dapat diselenggarakan oleh negara
Kollektifisme empiris



Aliran ini empiris, karena didasarkan atas
pengalaman.
Disebut kolektifitis, karena berusaha
mengajukan kesejahteraan kolektif
dengan menyediakan jasa-jasa yang tidak
bisa disediakan oleh usaha-usaha swasta.
Aliran ini menyetujui penguasaan umum
atas dinas-dinas umum yang vital seperti
perusahaan gas dan listrik dan angkutan
umum.