Transcript fungsi pengujian peraturan perundang

FUNGSI PENGUJIAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN OLEH
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DI INDONESIA
Lingkup Pembahasan
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Metode Penelitian
D. Pembahasan
E. Kesimpulan dan Saran
A. Latar Belakang
 Banyak keluhan sebelum perubahan UUD
1945 bahwa terdapat peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan
konstitusi.
 sekitar tiga setengah tahun sejak berdirinya,
tahun 2003, MK sudah mendapat
permintaan pengujian terhadap sekitar 99
Undang-Undang.
 Mahkamah Agung pun sudah memutus
perkara judicial review yang pada masa
Orde Baru tidak pernah bisa dilakukan.
B. Rumusan Masalah
1.
2.
3.
Bagaimana pengaturan pengujian
perundang-undangan di Indonesia?
Bagaimana implementasi pengaturan
pengujian perundang-undangan oleh
kekuasaan kehakiman di Indonesia?
Bagaimana kemungkinan pergeseran
kekuasaan kehakiman dalam pengujian
peraturan perundang-undangan di
Indonesia?
C. Metode Penelitian
 yuridis-normatif
D. Pembahasan
1.
2.
3.
Pengaturan pengujian perundang-undangan
di Indonesia
Implementasi pengaturan pengujian
perundang-undangan oleh kekuasaan
kehakiman di Indonesia
Kemungkinan pergeseran kekuasaan
kehakiman dalam pengujian peraturan
perundang-undangan di Indonesia
1. Pengaturan Pengujian Perundangundangan di Indonesia
 Rule of Law sebagai alasan judicial review oleh




kekuasaan yudikatif.
merupakan instrumen bagi kekuasaan kehakiman
terhadap norma abstrak, setelah diundangkan.
Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1) UUD 1945,
Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal UUD
1945.
Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 55:
Mahkamah Konstitusi diatur bahwa Pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan
apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian
Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan.
2. Implementasi Pengaturan Pengujian
Perundang-undangan oleh Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia
 Respon terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi, khususnya
dalam fungsi Pengujian Undang-Undang (PUU) ditandai dengan
jumlah putusan sebanyak 158 dari tahun 2003-2008.
 Hak uji materil di Mahkamah Agung sampai awal Januari 2006,
Mahkamah Agung menangani 13 perkara yang belum diputus
dan 55 perkara yang diputus belum minutasi atau masih dalam
proses penyusunan.
 Mengemuka:
1) putusan ultra petita,
2) legal standing pemohon, dan
3) Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung.
3. Kemungkinan pergeseran kekuasaan
kehakiman dalam pengujian peraturan
perundang-undangan
Persoalan:
a) pembedaan kewenangan pengujian peraturan ini
dimungkinkan menimbulkan perbedaan atau
putusan yang saling bertentangan antara MK dan
MA;
b) kemungkinan Mahkamah Konstitusi untuk dapat
membatalkan Putusan Mahkamah Agung dan
lingkungan peradilan di bawahnya dalam perkara
pengujian peraturan, jika dinilai bertentangan
dengan UUD 1945.
Dari pembedaan lembaga yang memiliki “hak
uji” antara Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung, yang paling
memungkinkan tanpa mengubah atau
menghapus keberadaaan salah satu
lembaga, nampaknya fungsi pengujian
semua peraturan perundang-undangan
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan
bergeser menjadi terletak hanya pada satu
lembaga.
E. Kesimpulan dan Saran
1. Dasar pengaturan pengujian perundangundangan:
 Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945
 Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, dan UUD 1945.
 Pasal 55 Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi
Kesimpulan
2. Respon Pengaturan Konstitusional pengujian
peraturan:
 Pengujian Undang-Undang (PUU) ditandai
dengan jumlah putusan sebanyak 158 dari
tahun 2003-2008;
 sampai awal Januari 2006, Mahkamah Agung
menangani 13 perkara yang belum diputus
dan 55 perkara yang diputus belum minutasi
 mengemuka: 1) putusan ultra petita, 2) legal
standing pemohon, dan 3) hubungan
Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah
Agung.
Kesimpulan…
3. Perlu cermati kemungkinan pergeseran
fungsi pengujian semua peraturan
perundang-undangan terhadap UndangUndang Dasar 1945 menjadi terletak hanya
pada satu lembaga.
Saran
 Mahkamah agung merupakan peradilan
umum yang hendaknya memiliki kompetensi
terhadap perselisihan antar perorangan atau
antar lembaga; objeknya adalah norma
kongrit dan individual.
 Perlu dipikirkan kemungkinan
mengintegrasikan seluruh sistem pengujian
peraturan di bawah kewenangan Mahkamah
Konstitusi.