Transcript DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA

A. PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN
1. Hampir 70 % penduduk dunia termasuk di Indonesia
berada di wilayah pedesaan yg penghidupan pokoknya
bersumber dari pola pertanian. Bagi mereka, bagaimana
mempertahankan hidup sehari-sehari merupakan
masalah pokok yg menyita seluruh perhatian dan
tenaganya.Karena itu jika negara menghendaki
pembangunan yg berkesinambungan, maka ia harus
memulainya dari daeah pedesaan & sektor pertanian.
2. Peranan sektor pertanian dipandang pasif bahkan
hanya dianggap sebatas sebagai sumber tenaga kerja &
bahan-bahan pangan yg murah demi berkembangnya
sektor-sektor industri, yg dinobatkan sebagai sektor
unggulan dalam strategi pembangunan ekonomi secara
keseluruhan.
3. Pembanguan sektor pertanian di Indonesia tetap
dianggap sektor terpenting dari keseluruhan
pembanguan ekonomi. Dengan alasan sebagai berikut :
a. Potensi sumber dayanya yg besar & beragam
b. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar.
c. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional
d. Besarnya penduduk yg menggantungkan hidupnya
pada sektor ini
e. Perananya dalam menyediakan pangan masyarakat
f. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan
4. Fakta menunjukkan potensi pertanian di Indonesia sangat besar,
namun sampai saaat ini pelaku ekonomi yg terlibat dalam sektor ini
termasuk golongan sangat miskin. Hal ini mengindikasikan
pemerintah masa lalu kurang memberdayakan sektor pertanian
secara keseluruhan.
5. Lemahnya pemberdayaan tersebut disebabkan karena hanya
terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan mikro,
serta pendekatanya yg sentralistik. Akibatnya usaha pertanian
sampai saat ini masih didominasi oleh usaha dengan bercirikan :
a. Skala kecil
b. Modal terbatas
c. Teknologinya sederhana
d. Sangat dipengaruhi musim
e. Wilayah pasarnya lokal
f. Umumunya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga
menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran
tersembunyi)
g. Akses terhadap kredit, teknologi & pasar sangat rendah
h. Pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga
terjadi ekspolitasi harga pertanian
6. Akibat dari lemahnya pemberdayaan sektor
pertanian pada pemerintahan masa lalu, maka
pembangunan sektor pertanian di masa mendatang
tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan
masalah-masalah yg ada, namun pd tatanan
perubahan politik yg mengarah pada era
demokratisasi, yakni tuntutan otonomi daerah dan
pemberdayaan pertaniaan serta mengantisipasi
perubahan tatanan dunia yang mengarah pada
globalisasi dunia.
B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANAIAN
1. Perkembangan Kebijakan Pangan
Kebijakan pangan terutama beras telah menjadi bagian
kebijakan politik pemerintah semenjak zaman
penjajahan Belanda.
a. Tahun 1930-an : masa depresi ekonomi & awal
kebijakan pengendalian langsung harga beras oleh
pemerintah Belanda.
b. Tahun 1933 : dibentuknya badan pemerintah yg
bertugas melaksanakan pengawasan terhadap
produksi & pemasaran beras yaitu Stichting Het
Voedingsmidlenfonds (VMF). Inilah cikal bakalnya
berdirinya BULOG pada masa orde baru. Dimana
keterlibatan pemerintah cukup besar dalam
mengendalikan stabilitas pangan. Hal ini
mengindikasikan betapa pentingnya permasalahan
pangan khususnya beras utk menjamin stabilitas
ekonomi & politik nasional.
c. Tahun 1952 : digulirkan program kesejahteraan
KASIMO untuk mencapai tujuan
swasembada pangan
d. Tahun 1959 : digulirkan program BIMAS yakni
dengan pendekatan penyuluhan dan
percontohan.
Namun tidak semua program pengembangan
pangan berhasil mencapai sasaran yakni
swasembada pangan. Akan tetapi berhasil
mewariskan pengalaman betapa pentingnya
lembaga penyedia kredit pertanian seperti
BUUD/KUD pada masa Orde Baru dan perlunya
merumuskan kebijakan yg hati-hati dlm
menetapkan harga dasar (ceiling price) & harga
tertinggi (floor price) beras di pasaran.
2. Kebijakan Pangan di Era Orde Baru
Belajar dari pengalaman sebelumnya dan penerapan kebijakan
pengembangan sektor pertanian terutama pada tekanan
produksi dan konsumsi beras, merupakan satu catatan emas
dalam pembangunan ekonomi Indonesia yaitu sebagai negara
pengimpor beras dan mampu berswasembada pangan.
Keberhasilan tersebut didasari atas penerapan programprogram seperti :
a. Tahun 1963 : Penerapan program penyuluhan pertanian yg
mana pemerintah terinspirasi dari mahasiswa IPB yg berhasil
merumuskan program BIMAS melalui Panca Usaha Tani yaitu
penggunaan air yg baik, pengguanaan bibit unggul,
penggunaan pupuk dan pestisida yg rasional, cara bercocok
tanam yg tepat dan lembaga koperasi yg kuat.
b. Tahun 1966 : Pemerintah menggulirkan program KLOGNAS
yaitu suatu badan yg bertugas utk menangani masalah
distribusi bahan kebutuhan pokok dan diberi wewenang
tambahan yaitu menyalurkan dana kredit pertanian kepada
peserta BIMAS melalui Gubernur & Bupati .
a. Tahun 1967 : Terjadi krisis beras. Keadaan tertolong
karena adanya program bantuan pangan PL480
dari AS berupa 100.000 ton beras ditambah
sejumlah tepung trigu dan bulgur. Dari pengalaman
tersebut pemerintah mengevaluasi kebijakan
terhadap BIMAS dan lahirlah program usaha
bernama Intensifikasi Massal (INMAS) dan berhasil
mendorong pengingkatan produksi. Tetapi tidak
diikuti dengan kesejahteraan para petanai karena
harga gabah lebih murah dibandingkan dengan
harga saprodi sehingga mengurangi insentif
petani utk menanam lahan pertaniannya. Dan
munculah kebijakan RUMUSAN TANI yaitu
pengendalian harga beras agar sama dg harga pupuk.
b. Tahun 1977 : Pemerintah mampu meningkatkan
produksi pertanian rata-rata menjadi 4,5 % per
tahunnya. Dikenal dengan program BIMAS/INMAS
gotong royong, karena melibatkan semua dari unsur
kementrian, gubernur, buti, camat dan kelurahan.
3. Kebijakan Pertanian dan Pangan di Era Reformasi
Mengambil pelajaran dari masa Orba yg dapat
menghasilkan swasembada beras dengan
penerapan program BIMAS/INMAS. Di Era
Reformasi ini konsep swasembada pangan yg
sebelumnya di pahami denga berbasis pada
produksi, namun bergeser ke KONSEP BERBASIS
KONSUMSI. Konsep ini memberikan pengertian
bahwa: kebijakan pangan jangan hanya diartikan
secara monokultur artinya beras sebagai satusatunya alternatif bahan makanan pokok &
mengabaikan jenis makanan pokok lainnya seperti
jagung, ubi jalar, sagu dsb. :
C. TUNTUNAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN
DI MASA YANG AKAN DATANG
1. Sejalan dngan perubahan tatanan politik di
Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi,
maka pembangunan sektor pertanian di masa datang
dihadapkan pada 2 tantangan pokok sekaligus yaitu
a. Tantangan INTERNAL yakni pembangunan
pertanian tidak saja dituntut untuk mengatasi
masalah-masalah yg sudah ada, namun dihadapkan
pula pada tuntutan demokratisasi ygterjadi di
Indonesia.
b. Tantangan EKSTERNAL yakni pembanguan sektor
pertanian diharapkan mampu untuk mengatasi era
globalisasi dunia.
2. Berdasarkan isu pembangunan pertanian, untuk
mengatasi tantangan demokratisasi dan globalisasi
pemerintah telah menetapkan misi dan visi
pembanguan pertanian, yakni terwujudnya
masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui
pembanguan sistem agrobisnis & usaha agrobisinis
yg berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan
desentralistik. Dengan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani
melalui pengembangan sistem agrobisnis dan
usaha agrobisnis
b. Mengembangkan akativitas ekonomi pedesaan melalui
pengembangan sistem agrobisnis dan perusahaan2
agrobisnis yg berdaya saing, berkerakyatan,
berkelanjutan dan terdesentralisasi.
c. Mewujudkan ketahanan pangan yg berbasisi pd
keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan
dan budaya pangan lokal disetiap daerah
d. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha secara adil dan merata melalui
pengembangan sistem agrobisnis.
3. Agenda strategi kebijakan pertanian dan
pangan pada masa mendatang dapat
dirumuskan dengan mempertimbangkan
beberapa aspek yaitu
a. Strategi pengembangan pertanian di sektor
hulu lebih diorientasikan pada pengembangan
yg berbasis pasar dan agribisnis modern.
b. Mekanisme penunjukan rekanan impor
beras harus dilakukan secara transparan agar
tercapai tingkat harga yg rasional di tingkat
konsumen tanpa merugikan petani.
c. Kebijakan diversifikasi produk pangan
melalui sosialisasi dg pendekatan
ekonomi sehingga dapat mendorong
motivasi petani menanam jenis tanaman
alternatif selain beras.
d. Pembangunan sektor pertanian harus
dilakukan secara terintegrasi dengan
pembangunan di daerah pedesan dalam
kerangka pembangunan kesejahteraan
masyarakat petani di desa.
WASSALAMU'ALAKUM
TRIMA KASIH