Transcript Polda “ Tindak Pidana PNS

DASAR
1. UU RI NO 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. PERKAP 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT
KEPOLISIAN DAERAH
3. KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
TAHUN 1981
4. UU RI NO 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS
UU NO 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
5. UU RI NO 35 THN 2009 TTG NARKOTIKA
6. UU RI NO 23 THN 2004 TTG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SELAYANG PANDANG PEMBERITAAN
DI MEDIA ELEKTRONIK
Pemerintah sendiri mengakui adanya kejahatan di
pemerintahan dan di sektor swasta yang bergaya Mafia. Ini
dapat dilihat dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Mafia
Hukum. Dalam beberapa kasus juga terungkap kejahatan ini di
beberapa sektor. Kita mengenal sebutan Mafia anggaran, Mafia
tanah, Mafia penerimaan pegawai negeri, dan sederet sebutan
mafia lainnya. Konon para Mafia ini dapat memesan pasalpasal tertentu untuk dicantumkan dalam suatu UndangUndang. Dalam pembebasan tanah untuk proyek
pembangunan juga lazim diketahui masyarakat, mereka
menekan harga kepada pemilik tanah dan menaikkan harga
saat harus dibayar dengan uang negara. Terungkap juga ada
semacam Mafia pada aktivitas penerimaan CPNS. Pendaftar
calon pegawai negeri harus membayar puluhan juta kepada
pihak yang berkuasa agar dapat diterima.
Kejahatan korupsi. Kejahatan kerah putih (white collar
criminality) ini sudah merusak sendi kehidupan bangsa Indonesia
saat ini. Menurut salah satu pakar ekonomi Indonesia, Soemitro
Joyohadikusumo anggaran negara yang dikorup adalah sepertiga.
Praktik ini hampir terjadi pada kegiatan pembangunan yang
berbentuk proyek di setiap departemen. Di tingkat dunia,
Indonesia sering ditempatkan sebagai negara-negara terkorup oleh
berbagai badan internasional. Korupsi menyebabkan kualitas
infrastruktur pembangunan, seperti jalan, listrik, jembatan, irigasi,
pelabuhan, dan lain-lain yang langsung menjadi urat nadi
perekonomian nasional menjadi rendah. Sektor pendidikan yang
merupakan sektor kunci dalam pembangunan nasional terkena
imbasnya juga. Singkatnya, korupsi telah merusak usaha untuk
memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan
lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan korupsi
mestinya menjadi prioritas pertama dalam penegakan hukum
nasional.
Kejahatan penyalahgunaan narkoba. Secara kasat mata,
kejahatan ini tidak tampak merugikan kepentingan umum. Mereka
yang menggunakan narkoba tampak seperti hanya merugikan diri
sendiri. Ketika mereka “fly” hanya terlihat orang-orang yang tak
banyak bergerak dan malas. Namun sesungguhnya kerusakan
masyarakat sedang terjadi dengan diam-diam dan meluas. Dengan
penggunaan narkoba tak mungkin produktivitas nasional di berbagai
bidang dapat ditumbuhkan dengan optimal. Jika sudah parah, para
pengguna narkoba hanyalah insan-insan konsumtif. Alih-alih ikut
dalam barisan pembangunan, mereka malah menjadi beban
masyarakat. Mereka juga kehilangan sensitivitas nurani manusia
sehingga sering dapat melakukan kejahatan yang paling keji
sekalipun. Fakta menunjukkan, pecandu narkoba telah menyusup di
semua kalangan mulai pelajar, pegawai, ibu rumahtangga, polisi,
guru, artis, pilot, anggota legislatif, hingga jaksa. Semua kalangan
pernah terungkap dalam pemberitaan media massa. Negara kita
dipandang oleh jaringan produsen narkoba internasional sebagai
pasar yang sangat besar yang menghasilkan keuntungan yang sangat
besar pula.
1. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL UMUM
2. LINGKUP TINDAK PIDANA / KRIMINAL KHUSUS
3. LINGKUP
NARKOBA
TINDAK
PIDANA
/
KRIMINAL
KEJAHATAN – KEJAHATAN YANG DIKATEGORIKAN DALAM
LINGKUP TINDAK PIDANA UMUM SEBAGAIMANA YANG
DIATUR DALAM KUHP ( KITAB BUKU KE 2 )
BEBERAPA KEJAHATAN INI ADALAH :
A. PENCURIAN
B. PENIPUAN
C. PEMALSUAN SURAT / DOKUMEN
D. PENGANIAYAAN
E. PERBUATAN ASUSILA
F. PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU
G. PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
H. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
KEJAHATAN – KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNDANG
– UNDANG RI DAN PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA
DILUAR KUHP
KEJAHATAN YANG PALING MENONJOL DAN SERING
DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT PEMERINTAH /
PEGAWAI NEGERI ADALAH :
KORUPSI
UNDANG – UNDANG RI NO 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN
ATASUU NO 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
BEBERAPA MODUS OPERANDI KORUPSI INI :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
BERI, JANJIKAN SESUATU KEPADA PEGAWAI NEGERI UNTUK BERBUAT /
TIDAK BERBUAT DLM JABATANNYA ( PSL 5 AYAT 1 HURUF A DAN B ), MIN 1
THN, MAX 5 THN, MIN 50 JUTA, MAX 250 JUTA
BERMAIN DI AREA BANGUNAN ( PEMBORONG / AHLI BANGUNAN ) ( PSL
7 AYAT 1 HURUF A DAN B ), MIN 2 THN, MAX 7 THN, MIN 100 JUTA, MAX
350 JUTA
PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN UANG / SURAT BERHARGA,
MEMBIARKAN, MEMBANTU ( PASAL 8 ), MIN 3 THN, MAX 15 THN, MIN 150
JUTA, MAX 750 JUTA
PEGAWAI NEGERI MEMALSUKAN BUKU – BUKU / DAFTAR PEMERIKSAAN
ADM ( PASAL 9 ), MIN 1 THN, MAX 5 THN, MIN 50 JUTA, MAX 250 JUTA
PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN, MENGHANCURKAN, MERUSAK
BARANG ATAU SURAT ATAU DAFTAR, MEMBIARKAN, MEMBANTU ( PASAL
10 AYAT A, B, C ) , MIN 2 THN, MAX 7 THN, MIN 100 JUTA, MAX 350 JUTA
GRATIFIKASI ( PASAL 12A, 12B AYAT 1, 2 ) , MIN 3 THN, MAX 20 THN, MIN
200 JUTA, MAX 1 MILYAR
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
OBAT – OBATAN TERLARANG , NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA ( UU RI NO 35 THN 2009 TTG
NARKOTIKA )
PELAKU KEJAHATAN INI ADALAH :
- PEMAKAI / KONSUMEN SEBAGAI KORBAN
( REHABILITASI )
- PENGEDAR / PEMILIK SEBAGAI TERSANGKA