Transcript POKOK-POKOK RUU PASAR MODAL

POKOK-POKOK RUU PASAR
MODAL
RUU PASAR MODAL
• 1. INDEPENDENSI BAPEPAM
• Amanat GBHN 99-04 : untuk menciptakan
industri pasar modal yang efektif dan efisien,
perlu dibentuk lembaga pengawas pasar modal
yang independen.
• Berdasarkan Ps 34 Ay (1) UU No.23 Thn 99 Tg
BI, disebutkan bahwa pengawasan industri
pasar modal dilakukan oleh Lembaga Pengawas
Sektor Jasa Keuangan.
Independensi Bapepam
• RUU PM merumuskan bahwa pengawasan
pasar modal nantinya akan digabung dengan
LPSJK ( OJK ), bersama-sama dengan Bank,
Asuransi dan Dana Pensiun.
• Namun demikian di dalam RUUPM pasal-pasal
yang terkait dengan struktur Bapepam tidak
begitu saja diubah, namun dibuatkan ketentuan
peralihan dalam menjembatani peleburan
Bapepam ke dalam OJK di dalam Ps 114A
RUUPM.
RUU Pasar Modal ..lanjutan
• 2. Demutualisasi Lembaga Bursa Efek
• Sesuai visi dan misi PM yang difokuskan pada
pengembangan infrastruktur PM, maka sasaran
pengembangan PM ke depan dilakukan melalui
Restrukturisasi Bursa Efek, LKP dan LPP.
• Restrukturisasi dilakukan melalui program
demutualisasi yang merupakan program
pemisahan antara kepemilikan saham SRO
dengan keanggotaan SRO.
• Demutualisasi dimaksudkan untuk
meningkatkan daya saing global secara
konsisten.
Demutualisasi Bursa Efek
• Kajian demutualisasi SRO telah
merekomendasikan model demutualisasi “
Operating Holding Company Non SRO “.
• Untuk memberikan dasar hukum
demutualisasi SRO, Ps 8 UUPM diusulkan
untuk direvisi shg berbunyi : “ Yang dapat
menjadi pemegang saham Bursa Efek
adalah orang perseorangan dan atau
badan hukum “.
RUU Pasar Modal …..lanjutan
• 3. Saham Tanpa Nilai Nominal
• UUPT melarang penerbitan saham tanpa nilai nominal.
• UUPT mengatur : pengeluaran saham harus dengan
nilai nominal dan wajib disetor secara tunai.
• Ketentuan UUPT tsb menjadi kendala bagi Emiten yang
melakukan restrukturisasi modal perusahaan dan
penyehatan perusahaan, karena bisa jadi nilai saham
perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek telah
mengalami penurunan harga hingga di bawah nilai
nominal, sehingga penerbitan saham baru oleh Emiten
menjadi tidak dapat membantu upaya restrukturisasi
dimaksud.
• Untuk itu perlu di atur di dalam UUPM dibolehkannya
Emiten menerbitkan saham tanpa nilia nominal.
Saham Tanpa Nilai Nominal
• Dengan demikian, besarnya setoran
saham tersebut ditentukan berdasarkan
nilai pasar.
• Saham tanpa nilai nominal di atur di dalam
Ps 84 A RUUPM.
• Perlu koordinasi dengan RUUPT agar di
dalam RUUPT juga diakomodir
kemungkinan diijinkannya penerbitan
saham tanpa nilai nominal oleh suatu PT.
RUU Pasar Modal lanjutan
• 4. Penerapan Good Corporate Governance.
• Banyak Emiten yang mengalami krisis keuangan
a.l. disebabkan oleh anggota direksi dan
komisaris yang saling terafiliasi sehingga dalam
mengambil keputusan cenderung
mendahulukan kepentingan pribadi atau
kelompok daripada kepentingan pemegang
saham.
• Hal tsb bertentangan dengan prinsip good
corporate governance.
Good Corporate Governance
• Oleh karena itu dalam rangka
pelaksanaan GCG bagi Emiten atau
Perusahaan Publik agar pemagang saham
terlindungi, Ps 84 B RUUPM menegaskan
bahwa Bapepam dapat mewajibkan
Emiten atau Perusahaan Publik untuk
memiliki komisaris independen, direktur
independen, komite audit dan atau
sekretaris perusahaan.
RUU Pasar Modal ..lanjutan
• 5. Penagakan Peraturan
• Dalam rangka menciptakan PM yang teratur, wajar dan
efisien serta melindungi kepentingan investor, salah satu
faktor penting adalah penegakan peraturan perundfangundangan di bidang PM.
• Di dalam RUUPM ditegaskan :
• a. Penambahan kewenangan Bapepam seperti
mewajibkan pihak tertentu mengungkapkan kepemilikan
efeknya, melarang pihak tertentu melakukan kegiatan
secara langsung atau tidak langsung di bidang PM,
mewajibkan pihak tertentu melakukan tindakan tertentu,
kerjasama tertentu dengan otoritas PM di negara lain
atau pihak lain ( Ps 5na,5nb,5nc,5pa RUUPM ).
Penegakan Peraturan
• b. Perumusan Sanksi Lebih Tegas
• Selain titik berat pada prinsip efektif dan efisien, keamanan juga
harus diutamakan.
• Di dalam praktek masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran UUPM.
• RUUPM membuat ketentuan baru a.l :
• - Kewenangan PPNS Bapepam untuk melakukan cegah dan tangkal
( Ps 101 .j )
• - Penyempurnaan ketentuan Ps 102 (1) tentang sanksi administratif.
• - Penambahan jenis sanksi administratif berupa pembekuan atau
pembatalan hak dan manfaat atas efek serta pembatasan
melaksanakan kegiatan tertentu ( Ps 102 (2) ).
• - Sanksi pidana : denda atas tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi ( Ps 108 A ).
• - Sanksi pidana bagi Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau
terafiliasinya yang memberikan keterangan mengenai nama dan
kegiatan nasabah tanpa hak ( Ps 107 A ).
Perumusan Sanksi
• - Sanksi pidana bagi Kustodian atau Pihak
terafiliasi yang memberikan keterangan
mengenai rekening efek tanpa hak ( Ps
107B ).
• Sanksi pidana bagi PPNS Bapepam yang
memanfaatkan untuk diri sendiri atau
mengungkapkan informasi yang diperoleh
tanpa hak ( Ps 107C ).
RUU Pasar Modal …lanjutan
• 6. Perlindungan Investor
• a. Benturan Kepentingan
– Sejak diberlakukannya UUPM muncul masalah yang berkaitan
dg karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia, yaitu
penyebaran pemilikan yang belum merata,
– Sebagian besar Perusahaan Publik di Indonesia masih dimiliki
oleh perorangan atau institusi yang terafiliasi.
– Dalam rangka melindungi pemegang saham dari transaksi yang
berbenturan kepentingan, Ps 82 (2) RUUPM mengatur tentang
pihak –pihak yang diangap mempunyai benturan kepentingan
termasuk Pihak terafiliasi dengan direktur, komisaris atau
pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik yang
potensial merugikan kepentingan pemegang saham.
Perlindungan Investor
• - Selain itu untuk menghilangkan benturan
kepentingan dan meningkatkan internal kontrol
PE , maka Ps 30 (2) RUUPM melarang PR yang
melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin
Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek
merangkap sebagai Manager Investasi.
• b. Penegasan Status Hukum Dana Jaminan.
– Ps 55 (4) UUPM mengatur bahwa untuk menjamin
penyelesaian transaksi bursa, LKP dapat
menetapkan dana jaminan.
Status Dana jaminan
– Mengingat dana jaminan diperlukan untuk
mewejudkan terjaminnya penyelesaian transaksi
bursa secara pasti dan aman sehinga tercipta
perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien,
maka dana jaminan dibentuk dari sumbangan wajib
pemodal yang melakukan kegiatan perdagangan efek
dan tidak dapat ditarik kembali serta bukan
merupakan milik LKP.
– Mengingat status hukum dana jaminan selama ini
belum jelas diatur dalam UU, maka Ps 55(6) RUUPM
mengusulkan suatu bentuk hukum baru seperti
perlakuan atas dana pensiun.
Perlindungan noinvestor ..lanjutan
c. Transaksi Material dan atau Perubahan
Kegiatan Usaha Utama.
– Dalam rangka memberikan perlindungan
hukum kepada investor, Ps 82 (2a) RUUPM
menentukan bahwa Emiten atau Perusahaan
Publik yang melakukan transaksi material dan
perubahan kegiatan usaha utama wajib
memperoleh persetujuan mayoritas
pemegang saham.
Perlindungan Investor ..lanjutan
• d. Tanggung Jawab Profesi
– Ps 68A RUUPM menentukan Profesi Penunjang
Pasar Modal yaitu Konsultan Hukum untk melaporkan
kepada Bapepam setiap indikasi adanya pelanggaran
yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas
profesionalnya.
e. Data Elektronik
- Salah satu bentuk perlindungan kepada investor
adalah berkaitan dengan legalitas data elektronik
dalam hukum pembuktian di pasar modal.
Mengenai legalitas data elektronik sebagai alat bukti
di pengadilan di atur di dalam Ps 112 A RUUPM.
RUU Pasar Modal .. lanjutan
• 7. Materi Lain
• a. Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif Atas
Efek.
– Di samping Bursa Efek, saat ini ada kecenderungan
pihak lain selain Bursa Efek menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan
efek : Penyedia Ssitem Perdagangan Alternatif Atas
Efek ( PSPA ).
– Ps 30 ay (3a) dan Ps 41A RUUPM mengatur tentang
PSPA ini.
Materi Lain
• b. Tagihan Negara
– Ps 112B RUUPM mengatur bahwa tagihan negara
berdasarkan undang-undang ini, yi tagihan yang
berasal dari sanksi-sanksi administratif berupa denda
yang dikenakan oleh Bapepam kepada para pelaku
pasar, mempunyai hak yang mendahulu atas segala
tagihan terhadap harta yang berutang.
– Hal ini terjadi dalam hal pihak-pihak yang belum
membayar sanksi administratif berupa denda oleh
Bapepam tsb dalam keadaan pailit dan dilikuidasi.
Meteri lain … lanjutan
• c. Pasar Modal Syariah
• Ps 112c RUUPM mengatur bahwa setiap
pihak dapat melakukan kegiatan di bidang
PM dengan menggunakan prinsip syariah.