Transcript Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang
Pasar Modal
Kustodian

Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang
memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta lain
yang berkaitan dengan Efek, termasuk mewakili
nasabahnya dalam pengurusan Dividen, Yield,
Bonus dan hak-hak lainnya. (Catatan, yang
dapat menyelenggarakan jasa kustodian adalah
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP,
Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah
mendapat Izin Bapepam).
Biro Administrasi Efek

Adalah Lembaga/Perusahaan/Bank yang
memberikan Jasa Penitipan Efek dan Harta lain
yang berkaitan dengan Efek, termasuk mewakili
nasabahnya dalam pengurusan Dividen, Yield,
Bonus dan hak-hak lainnya. (Catatan, yang
dapat menyelenggarakan jasa kustodian adalah
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan/LPP,
Perusahaan Efek dan Bank Umum yang telah
mendapat Izin Bapepam).
Perizinan Biro Administrasi Efek
(BAE)
Sampai dengan 31 Juli 2004 Bapepam
telah memberikan 12 izin usaha Biro
Administrasi Efek.
Daftar Lengkap BAE
Tahun
Jumlah (Kumulatif)
1998
12
1999
11
2000
13
2001
13
2002
12
2003
12
s.d Juli 2004
12
Peraturan Bapepam
PERATURAN NOMOR X.H.1:
LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
DAN EMITEN YANG
MENYELENGGARAKAN
ADMINISTRASI EFEK SENDIRI
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-75/PM/1996,
Tanggal 17 Januari 1996
Peraturan Bapepam
1.Biro Administrasi Efek dan Emiten yang
menyelenggarakan administrasi Efek sendiri
wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada
Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang
meliputi:
a.laporan kegiatan operasional bulanan;
b.laporan kegiatan operasional tahunan yang
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di
Bapepam;
c.laporan keuangan tahunan Biro Administrasi
Efek; dan
d.laporan peristiwa penting seperti:
Peraturan Bapepam
1)registrasi kepemilikan 5% (lima perseratus)
atau lebih saham dan setiap perubahan
kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan
Publik dimaksud dengan menggunakan
Formulir Nomor X.H.1-1 peraturan ini; dan
2)penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham dan perubahan anggaran dasar Biro
Administrasi Efek.
Peraturan Bapepam
2.Laporan kegiatan operasional sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b
peraturan ini sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.laporan kegiatan registrasi disusun dengan
menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-2
peraturan ini;
b.daftar komposisi pemilik surat Efek
berdasarkan status pemilik pemodal,
perorangan atau lembaga, domestik atau asing
yang memisahkan pemilikan dalam Standar
Satuan Perdagangan dan yang bukan Satuan
Perdagangan disusun dengan menggunakan
Formulir Nomor: X.H.1-3 peraturan ini;
Peraturan Bapepam
c.daftar komposisi denominasi surat Efek disusun
dengan menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-4
peraturan ini; dan
d.daftar penyebaran Efek disusun dengan
menggunakan Formulir Nomor: X.H.1-5
peraturan ini.
3.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada
Bapepam selambat-lambatnya hari ke-15 (lima
belas) pada bulan berikutnya.
Peraturan Bapepam
4.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf b peraturan ini wajib disampaikan kepada
Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) hari setelah periode laporan tahunan
berakhir.
5.Laporan keuangan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 huruf c, wajib
disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal
laporan keuangan yang bersangkutan.
Peraturan Bapepam
6.Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat
selain wajar tanpa syarat terhadap laporan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bapepam
dapat memanggil direksi dan atau melakukan
pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih
lanjut.
7.Laporan mengenai kepemilikan dan setiap
perubahan kepemilikan saham Emiten atau
Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 huruf d butir 1) peraturan ini wajib
disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah registrasi.
Peraturan Bapepam
8.Dalam hal batas waktu penyampaian laporanlaporan di atas jatuh pada hari besar atau hari
libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari
kerja sebelumnya.
9.Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf d butir 2) peraturan ini wajib disampaikan
kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua)
hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Biro Administrasi Efek.
Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan
merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya.
Jika ada keraguan mengenai isi, agar
memperhatikan dokumen aslinya.
PP no 45 thn 1995 bab VIII
BAB VIII
BIRO ADMINISTRASI EFEK
Pasal 49
Biro Administrasi Efek dapat menjalankan usaha
setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
Pasal 50
Modal disetor Biro Administrasi Efek sekurangkurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
PP no 45 thn 1995 bab VIII
Pasal 51
(1)Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro
Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam
disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai
berikut:
a.akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.buku pedoman operasional tentang kegiatan
yang akan dilakukan serta uraian mengenai
fasilitas fisik yang akan digunakan; dan
PP no 45 thn 1995 bab VIII
d.dokumen dan keterangan pendukung lain yang
berhubungan dengan permohonan izin usaha
Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih
lanjut oleh Bapepam
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi
penyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efek
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
ditetapkan oleh Bapepam.
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
Bagian Kedua
Biro Administrasi Efek
Pasal 48
(1)Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan
yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2)Persyaratan dan tata cara perizinan Biro
Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
Pasal 49
(1)Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar
pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang
berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro
Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang
dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek
dimaksud.
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban
Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk
kewajiban kepada pemegang Efek.
Wali Amanat (Trustee)

Adalah Perusahaan/Lembaga yang
mewakili kepentingan Pemegang Efek
yang bersifat Hutang (Obligasi). Bank
Umum yang akan bertindak sebagi Wali
Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di
Bapepam untuk mendapatkan Surat Tanda
Terdaftar sebagai Wali Amanat.
Sampai dengan 31 Juli 2004, jumlah Wali
Amanat yang terdaftar di Bapepam
sebanyak 13.
Daftar Lengkap Wali Amanat
Tahun
Jumlah Wali Amanat
(Kumulatif)
1996
13
1997
16
1998
17
1999
15
2000
15
2001
14
2002
12
2003
13
s.d. 30 Juli 2004
13
Peraturan Bapepam


PERATURAN NOMOR X.I.2 :
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH
WALI AMANAT
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-78/PM/1996,
Tanggal 17 Januari 1996
PP no 45 thn 1995 bab IX
BAB IX
WALI AMANAT
Pasal 53
(1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat
dapat dilakukan oleh Bank Umum.
(2)Wali Amanat dapat menjalankan usaha di
bidang Pasar Modal setelah terdaftar di
Bapepam.
PP no 45 thn 1995 bab IX
Pasal 54
(1)Permohonan untuk terdaftar sebagai
Wali Amanat diajukan kepada Bapepam disertai
dengan dokumen dan keterangan sebagai
berikut:
a. anggaran dasar;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. izin usaha sebagai Bank Umum;
d. laporan keuangan tahun terakhir yang
telah diperiksa oleh Akuntan yang
terdaftar di Bapepam;
PP no 45 thn 1995 bab IX
Pasal 54
e. rekomendasi dari Bank Indonesia; dan
f. dokumen dan keterangan pendukung lain yang
berhubungan dengan permohonan
pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan
lebih lanjut oleh Bapepam.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diajukan dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam.
PP no 45 thn 1995 bab IX
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi
penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan
oleh Bapepam
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
Bagian Ketiga
Wali Amanat
Pasal 50
(1)Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat
dilakukan oleh:
a.Bank Umum; dan
b.Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(2)Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
(3)Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali
Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 51
(1)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan
Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi
tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal Pemerintah.
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
(2)Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang
Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
(3)Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan
kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai
dengan ketentuan Bapepam yang dapat
mengakibatkan benturan kepentingan antara
Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil
pemegang Efek bersifat utang.
(4)Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam
peraturan Bapepam.
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
Pasal 52
Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak
perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bapepam.
Pasal 53
Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada
pemegang Efek bersifat utang atas kerugian
karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini
dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak
perwaliamanatan.
UU No.8/1995 ttg Pasar Modal
Bab 6 Lembaga Penunjang Modal
Pasal 54
Wali Amanat dilarang merangkap sebagai
penanggung dalam emisi Efek bersifat
utang yang sama
Penanggung (Guanrantor)

Adalah Perusahaan/Lembaga yang
menjamin Pembayaran Yield dan Hutang
Pokok Obligasi.
Pemeringkat Efek

Adalah Perusahaan atau Lembaga yang
melakukan pemeringkatan/ranking atas
Efek yang bersifat Hutang (Obligasi)
dengan tujuan untuk memberikan
pendapat yang independen dan obyektif.