Transcript PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK
 SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha
Penilai
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang
Jasa Penilai
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
594/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa
Penilaian
 Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan
dan Menkeu Nomor 423/MPP/Kep/7/2004 Tgl 1 Juli 2004
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 tentang
Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang
Usaha Jasa Penilai Publik
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.01/2010 tentang
Pencabutan KMK Nomor 406/KMK.06/2004
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
DASAR HUKUM JASA PENILAI PUBLIK
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 125/PMK.01/2008
tentang Jasa Penilai Publik
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
PENGGOLONGAN PENILAI
 Penilai
Internal
 Penilai
Pemerintah
 Penilai
Publik:

Penilai Properti

Penilai Bisnis
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
MODEL REGULASI
PROFESI PENILAI PUBLIK
1. Perizinan
2. Pembinaan & Pengawasan
3. Law Enforcement
Complaints
Stakeholders
Kementerian
Keuangan
Jasa Profesional
PP dan KJPP
Complaints
MAPPI
1. USP
2. PPL
3. SPI dan KEPI
4. Sanksi Keanggotaan
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI

Tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan
pengembangannya;

Instalasi dan peralatan yang digunakan dalam
proses produksi;

Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi,
alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas,
peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan
militer;

Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
dan kehutanan;

Pertambangan.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
BIDANG JASA PENILAIAN BISNIS

Entitas bisnis;

Penyertaan;

Surat berharga termasuk derivasinya;

Hak dan kewajiban perusahaan;

Aktiva tidak berwujud;

Kerugian ekonomis untuk mendukung berbagai
tindakan korporasi atau atas transaksi material;

Opini kewajaran.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
BIDANG JASA LAINNYA
 Konsultasi
 Desain
pengembangan properti;
sistem informasi aset;
 Pengelolaan
 Studi
 Jasa
properti;
kelayakan usaha;
agen properti;
 Pengawasan
pembiayaan proyek.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
SEKTOR PENGGUNA JASA PENILAI
PASAR MODAL
PEMERINTAHAN
• Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang
Pasar Modal
• Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
DANA PENSIUN
• Peraturan Ketua Bapepam-LK
Nomor PER-01/BL/2009 tentang
Dasar Penilaian Jenis-jenis
Inventasi Dana Pensiun
BPN
• Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI
Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pengadaan Tanah
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
SEKTOR JASA PENILAI (CONT’D)
PERPAJAKAN
• UU Nomor 28 Tahun
2009 ttg Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
PERBANKAN
• Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang
Perbankan
SWASTA
• Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
AKUNTANSI
• PSAK 13; 14; 15; 16; 19;
22; 30; 48; 50; 55; 57; & 58
• IAS 41; IFRS 1; & IFRS 2
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
JUMLAH KLIEN MENURUT BIDANG USAHA YANG
MENGGUNAKAN JASA KJPP TAHUN 2010
Perbankan
Manufaktur
Perdagangan
Konstruksi
Pertanian & Perkebunan
Transportasi
Pertambangan & Energi
Jasa Pembiayaan
Hotel & Pariwisata
Dana Pensiun
Pos & Telekomunikasi
Asuransi
Bidang Usaha Lain
Contoh: Aset Pemda, Rumah
Sakit Pemerintah, Sekolah, dll.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
PERSEBARAN PENILAI PUBLIK DI INDONESIA
164
180
160
140
120
100
81
80
60
40
20
0
3 1 9 4 1 2
24
Jumlah = 321 Penilai Publik
6 1 18 2 1 1 3
Data per 31 Oktober2011
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
KENAPA HARUS MENGGUNAKAN
JASA PENILAI PUBLIK ???

Penilai Publik menjaga kompetensi dengan wajib mengikuti
Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Penilai Publik;

Penilai Publik dalam menjalankan kegiatan penilaian wajib
mematuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai
Indonesia (KEPI), dan peraturan perundang-undangan;

Penilai Publik mendapatkan pengawasan dalam menjalankan
kegiatan
Penilaian
dengan
secara
pemeriksaan
berkala
dan/atau sewaktu-waktu oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
Keuangan;

Penilai Publik lebih tertib dalam memberikan jasanya dengan
wajib memiliki KJPP.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
BENTUK BADAN USAHA KJPP
Perseorangan
Badu
Persekutuan
Badu dan Rekan
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
ATURAN UNTUK KJPP

KJPP dapat membuka:
a. Kantor Cabang
hanya KJPP Persekutuan;
b. Kantor Perwakilan

hanya untuk Pemasaran.
Laporan Penilaian hanya dikeluarkan oleh KJPP dan
wajib ditandatangani oleh Penilai Publik dengan
mencantumkan Nomor Izin Penilai Publik (NIPP).

KJPP diperiksa secara berkala dan/atau sewaktuwaktu
oleh
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Keuangan.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
KENAPA HARUS MENGGUNAKAN
JASA PENILAIAN DARI KJPP ???
Mulai tanggal 1 Januari 2010 PJP berbentuk
PT
tidak
kegiatan
diperkenankan
usaha
sebagaimana
Menteri
di
Tentang
bidang
dimaksud
Keuangan
lagi
jasa
dalam
Nomor
Pencabutan
melakukan
penilaian
Peraturan
01/PMK.01/2010
Keputusan
Menteri
Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 Tentang
Usaha
Jasa
Penilai
Berbentuk
Perseroan
Terbatas.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
KENAPA HARUS MENGGUNAKAN
JASA PENILAIAN DARI KJPP ??? (CONT’D)
JASA PENILAIAN
JASA PENILAIAN
JASA LAINNYA
PJP
Penilai Publik
&
&
JASA LAINNYA
PMK No.
01/PMK.01/2010
KJPP
Penilai Publik
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
KEUNGGULAN BENTUK USAHA KJPP
Dengan peralihan bentuk usaha jasa Penilai
berbentuk PT menjadi KJPP, maka tanggung
jawab terhadap hasil Laporan Penilaian
melekat
pada
masing-masing
Publik,
individu
profesional
Penilai
sehingga
pekerjaan
penilaian
dapat
lebih
dipertanggungjawabkan
apabila
terjadi
permasalahan dikemudian hari.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
PERSEBARAN KJPP DI INDONESIA
111
120
95
100
80
60
45
40
20
21
15
1
15
15
0 1
5
0 2
0 1
0 0 0
Kalimantan
Bali
Sulawesi
Irian
0
Sumatera
KJPP Pusat
Jawa
Jumlah = 112 KJPP Pusat
Cabang KJPP
Jumlah = 40 Cabang KJPP
Perwakilan KJPP
Jumlah = 175 Perwakilan KJPP
Data per 31 Oktober2011
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
PENILAI PUBLIK PALSU



Masalah yang sering dihadapi profesi Penilai
Publik adalah tindakan para oknum yang tidak
mempunyai
izin
dari
Menteri
Keuangan
mengatasnamakan profesi ini untuk mencari
keuntungan pribadi dengan melakukan praktik
ilegal sebagai Penilai Publik.
Dengan menggunakan Penilai Publik palsu
persoalan yang muncul pada kemudian hari atas
hasil
Laporan
Penilaiannya
tidak
bisa
dipertanggungjawabkan.
Sedangkan hasil Laporan Penilaian dari KJPP
resmi
secara
hukum
dapat
dipertanggungjawabkan.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
PENDIDIKAN FORMAL PENILAIAN
 Program
Diploma 3 Spesialisasi Penilai
(PBB), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
 Program
Magister
Ekonomika
Pembangunan, Universitas Gajah Mada;
 Program
Magister
Manajemen
Universitas Padjajaran;
Aset,
 Program
Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota, Konsentrasi Realestat, Universitas
Tarumanegara.
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI:
Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda II lantai 19
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
Telepon (021) 3843237
Faksimili (021) 3508573
Website: www.ppajp.depkeu.go.id
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai
SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai