PRESENTASI-RUU-ORMAS-17-Maret-2011-oke(1)

Download Report

Transcript PRESENTASI-RUU-ORMAS-17-Maret-2011-oke(1)

BADAN LEGISLASI DPR RI
MARET 2011
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
1
1
URGENSI KEBERADAAN ORMAS
 Pemenuhan kebutuhan sosial
 Sarana berserikat, berkumpul
dan
kebebasan
berpendapat.
 Partisipasi masyarakat
 Pengoganisasian masyarakat
 Pengkaderan dan memperkuat identitas kebangsaan
 Penyalur aspirasi
 Pemberdayaan masyarakat (profesi/non profesi)
 Penyediaan jasa dan pelayanan
 Pelembagaan kontrol masyarakat
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
2
2
ORMAS DALAM LINTASAN SEJARAH
 Kesadaran berserikat dan berkumpul telah tumbuh
sejak sebelum kemerdekaan.
 Lahir berbagai Organisasi seperti Budi Utomo (1908);
Syarikat Dagang Islam (1911); Muhammdiyah (1912);
Jong Java, jong Celebes, jong Ambon dll (1918);
Nahdlatul Ulama (1926); Indonesia Muda (1931); dll
 Menumbuhkan benih-benih nasionalisme
 Memperkuat persatuan dan kesatuan
 Mampu memberdayakan masyarakat
 Sarana perjuangan kemerdekaan
 Tonggak kebangkitan nasional
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
3
3
PENGATURAN ORMAS DALAM HUKUM
POSITIF
 Diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan; dan PP Nomor 18 Tahun
1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1985 tentang Keormasan.
 Masuk dalam Paket Undang-Undang Politik;
 Terdapat peraturan perundang-undangan lain yang
terkait seperti Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU
Nomor 16 tahun 2001 ttg Yayasan, Undang-undang
Nomor 40/2009 tentang Kepemudaan dll.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
4
4
IDENTIFIKASI KELEMAHAN UU ORMAS
(UU 5/1985)
 Paradigma penyusunannya masih dengan pola pikir





JZ 10 HMI
sentralistis.
Tidak sesuai lagi dengan model pemerintahan
desentralistis
Terdapat sejumlah kekosongan hukum dalam pengaturan
Ormas.
Tidak mampu menciptakan tertib hukum secara optimal.
Tidak harmonis dengan undang-undang lain;
Struktur dan teknis penyusunan belum mengacu pada
tehnis penyusunan undang-undang yang berlaku (UU
Nomor 10 Tahun 2004).
4/9/2015Febr 25, 2012
5
5
ARAH PERUBAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JZ 10 HMI
Memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul
bagi warga negara.
Penguatan sumber kader dan integrasi bangsa.
Penguatan partisipasi masyarakat.
Pemberdayaan dan Penguatan Ormas.
Transparansi dan akuntabiitas Ormas.
Membangun relasi intra/antar/ Ormas yang sehat.
Kemandirian dan profesionalisme.
Penyediaan mekanisme Penyelesaian konflik
kelembagaan.
Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas.
4/9/2015Febr 25, 2012
6
6
DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN UU
ORMAS
 Filosofis: Hak berserikat dan berkumpul dalam rangka partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan
bernegara
 Sosiologis: Ormas telah memberikan sumbangan yang besar
dalam melahirkan negara kesatuan dan upaya pencapaian
kemerdekaan. Selain itu, dinamika mayarakat mengakibatkan
pertumbuhan dan relasi antarOrmas semakin kompleks.
 Yuridis: undang-undang yang berlaku sebagai turunan Pasal 28
UUD 1945 tidak sesuai lagi kebutuhan hukum dalam
masyarakat.
 Berdasarkan Keputusan DPR Nomor /DPR RI/I/2010-2011 tentang
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas
Tahun 2011, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan terdaftar dalam nomor urut 29 (duapuluh
sembilan) dengan Naskah Akademik dan Rancangan UndangUndangnya disiapkan oleh Badan Legislasi.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
7
7
DASAR HUKUM
 Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal
28E ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
8
8
I.
POKOK PIKIRAN RUU
ORGANISASI
KETENTUAN
UMUM MASYARAKAT
Memuat pengertian/definisi yang digunakan dalam
Rancangan Undang-Undang ini, seperti definisi
tentang
Organisasi
Masyarakat,
Organisasi
Masyarakat Asing, AD, ART, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Menteri.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
9
9
II. ASAS, CIRI, DAN SIFAT
Bab ini memuat tentang asas yang mendasari
pendirian Ormas, yaitu Pancasila atau asas lain
yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
UUD Tahun 1945. Kemudian Ormas dapat
mencantumkan ciri tertentu dari Ormas yang tidak
bertentangan dengan Peraturan perundangundangan. Selanjutnya juga ditegaskan tentang
sifat Ormas yang independen, mandiri, nirlaba,
bukan lembaga pemerintah, dan tidak berafiliasi
pada partai politik.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
10
10
III. TUJUAN DAN FUNGSI
Tujuan didirikannya Organisasi Masyarakat: untuk
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat,
mengembangkan kehidupan yang demokratis dan
harmoni,
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan nasional, menjaga kelestarian
nilai budaya, sumber daya alam, dan lingkungan
hidup, serta keutuhan sistem sosial kemasyarakatan.
Fungsi Organisasi Masyarakat di antaranya sebagai
wadah berkumpul dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, melakukan pendidikan politik, serta
melakukan upaya penguatan masyarakat sipil.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
11
11
IV. BENTUK ORGANISASI MASYARAKAT
Bentuk Ormas dibedakan berdasarkan Ormas
yang menghimpun organisasi-organisasi lain
yang sejenis (federasi) atau Ormas tunggal,
Ormas berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan
wilayah kerjanya, dan Ormas berdasarkan status
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,
memiliki massa atau tidak, dan terstruktur di
tingkat nasional ke bawah atau tidak.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
12
12
V. PENDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT
Bab ini mengatur tentang syarat dan ketentuan
dalam pendirian Ormas sesuai dengan jenis dan
bentuknya. Kemudian mengenai tata cara dan
prosedur pendirian yang meliputi: ketentuan
pendaftaran,
perijinan,
kewenangan
pejabat/lembaga yang memberi ijin, dan limitasi
waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran atau
perijinan. Di samping itu diatur keharusan bahwa
Ormas didirikan atas dasar kesamaan tujuan dan
kepentingan Ormas sendiri dan tidak terkait atau
menjadi underbouw partai politik.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
13
13
VI. HAK DAN KEWAJIBAN
Bab ini mengatur tentang hak Ormas untuk mengurus
organisasi secara berdaulat, mandiri, dan terbuka;
memperoleh
bantuan
pemerintah
untuk
meningkatkan fungsi dan tujuan organisasi;
mempertahankan hak hidup sesuai tujuan organisasi
dan peraturan perundang-undangan; dan melakukan
kerjasama dengan Ormas lain, pemerintah, swasta,
dan Omas Asing.
Kewajiban Organisasi Masyarakat di antaranya:
melakukan kegiatan organisasi sesuai tujuan Ormas;
memelihara kearifan lokal dan memberikan
kemanfaatan bagi masyarakat; menjaga keutuhan
NKRI, mendukung tercapainya tujuan pembangunan
nasional; dan melakukan pengelolaan keuangan secara
transparan dan akuntabel.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
14
14
VII. ORGANISASI DAN KEDUDUKAN
Bab ini mengatur tentang struktur atau hierarkhi
Ormas dan tempat kedudukannya dari tingkat
pusat yang berkedudukan di ibukota negara, tingkat
provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi,
tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di
ibukota kabupaten/kota, di tingkat kecamatan,
hingga di tingkat desa/kelurahan.
Diadiatur pula agar Ormas memiliki kantor atau
sekretariat organisasi.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
15
15
VIII. KEANGGOTAAN
Bab ini mengatur tentang syarat sebagai anggota
Ormas; sifat keanggotaan yang sukarela, terbuka,
setara, dan partisipatif; serta diatur juga mengenai
mekanisme perekrutan dan pemberhentian
anggota.
Selanjutnya diatur hak dan kewajiban setiap
anggota Ormas.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
16
16
IX. KEPENGURUSAN DAN KEPUTUSAN
ORGANISASI
Bab ini mengatur tentang bentuk, susunan, dan
komposisi kepengurusan Ormas dari tingkat pusat
sampai
tingkat
desa/kelurahan;
mekanisme
pemilihan atau pergantian kepengurusan dan
periodesasinya; mekanisme permusyawaratan dan
pengambilan keputusan dalam organisasi.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
17
17
X. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA
Ormas harus memiliki AD/ART yang memuat
sekurang-kurangnya tentang: pendiri dan tanggal
Ormas didirikan, asas, visi misi, nama dan lambang
organisasi, tujuan dan fungsi, tempat kedudukan,
kepengurusan, mekanisme permusyawaratan, dan
keuangan, pengawasan internal dan mekanisme
penyelesaian konflik lembaga.
Kemudian diatur juga tentang tata cara perubahan
dan pengesahan AD/ART. AD/ART menjadi
peraturan Organisasi yang mengikat dan berlaku
efektif.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
18
18
XI. KEUANGAN
Bab ini mengatur tentang sumber keuangan Ormas,
baik yang berasal dari iuran anggota, sumbangan
yang sah menurut peraturan perundang-undangan,
bantuan dari pemerintah (APBN) atau pemerintah
daerah (APBD), dan bantuan lain dari lembaga
asing (luar negeri).
Selanjutnya,
diatur
tentang
mekanisme
pengelolaan keuangan organisasi dan tanggung
jawab pelaporan keuangan organisasi yang
transparan dan akuntabel.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
19
19
XII. PEMBERDAYAAN ORGANISASI
MASYARAKAT
Bab ini mengatur tentang peranan pemerintah dan
pemerintah daerah memberikan bantuan materiil
maupun teknis kepada Ormas; melibatkan Ormas
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
mengembangkan
komunikasi
terbuka
dan
berkesinambungan; serta memnagun data base
Ormas.
Di samping itu untuk mendorong kemandirian dan
diatur tentang dimungkikan Ormas mendirikan
Badan Usaha untuk kelangsunagn dan mencapai
tujuan organisasi.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
20
20
XIII. ORGANISASI MASYARAKAT
ASING
Bab ini mengatur tentang dimungkinkannya
keterlibatan
organisasi
masyarakat
asing
melakukan kegiatan di Indonesia, ketentuan atau
larangan yang harus dipatuhi, seperti: dilarang
melakukan spionase, merongrong kedaulatan dan
kesatuan NKRI, berkantor di dalam kantor
lembaga negara, mencampuri kebijakan Negara.
Dalam pelaksanaan kegiatan
diatur pula
mengenai
mekanisme
keterlibatan
dan
kerjasamanya dengan Ormas lokal maupun
pemerintah/pemerintah daerah.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
21
21
XIV. PENGAWASAN
Untuk menjaga kredibilitas dan pencapaian visi dan
misinya setiap Ormas didorong memiliki mekanisme
pengawasan internal yang kuat dan efektif.
Dalam rangka pengawasan, dimungkikan masyarakat
dapat mengajukan keberatan apabila terdapat Ormas yang
mengganggu ketertiban dengan mengajukan kepada
pemerintah/pemerintah daerah.
Pemerintah/Pemerintah daerah membentuk Tim untuk
memverfikasi dan mencari penyelesain derngan
pendekatan persuasi, mediasi, rekonsiliasi atau arbritase;
pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan (Mahkamah Konstitusi) dalam
rangka pembekuan atau pembubaran Ormas.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
22
22
XV. LARANGAN
Bab ini mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan
oleh Ormas maupun organisasi masyarakat asing.
Larangan antara lain melakukan kegiatan yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun
1945, menganggu ketertiban umum dan keutuhan
NKRI, memaksakan kehendak, menodai keyakinan
agama, dan melakukan kekerasan atas kelompok
lain, serta melakukan kegiatan yang melanggar
peraturan perundang-undangan.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
23
23
XVI. PENYELESAIAN SENGKETA
ORGANISASI
Bab ini mengatur tentang penyelesaian sengketa
organisasi yang harus diselesaikan dengan
musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian
secara mufakat tidak tercapai, diupayakan
penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase.
Selanjutnya, jika penyelesaian secara mediasi atau
arbitrase tidak tercapai ditempuh upaya hukum
melalui pengadilan.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
24
24
XVII. SANKSI
Bab ini mengatur tentang sanksi administrasi yang
dapat berupa teguran, denda/ganti kerugian, dan
pembekuan atau pembubaran terhadap Ormas
yang melanggar, serta ketentuan pidana terhadap
setiap orang yang melakukan kekerasan dan
menganggu ketertiban umum. Demikian juga
sanksi kepada pejabat yang menyalagunakan
kekuasaannya sehingga mengganggu masyarakat
dalam mewujudkan hak kemerdekaan berserikat
dan berkumpul.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
25
25
XVIII. KETENTUAN PENUTUP
Bab ini mengatur tentang pencabutan peraturan
perundang-undangan yang ada sebelumnya dan
pemberlakuan Undang-undang ini.
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
26
26
SEKIAN
&
TERIMA KASIH
JZ 10 HMI
4/9/2015Febr 25, 2012
27
27