Transcript PPh 4 ayat 2

KETENTUAN YANG MENGATUR
 PP Nomor 27 Tahun 1996
 Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
392/KMK.04/1996
 Nomor 635/KMK.04/1994
 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.33/1996
Pengalihan Hak
Penjualan,
tukar-menukar atau ruislag,
perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah,atau cara lain
yang disepakati oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.
Termasuk didalamnya adalah : Warisan, sewa guna usaha
dengan hak opsi, sale and lease back, penyetoran modal
saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, pengalihan
hak sehubungan dengan Bangun Guna Serah, penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil-alihan
usaha, pembubaran badan hukum, putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
TARIF
5 % dari nilai yang tertinggi antara Nilai Pengalihan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas Tanah
dan/atau Bangunan tersebut
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 PPhTB wajib untuk dilunasi sebelum Akte Jual Beli
ditanda-tangani oleh PPAT/Pejabat berwenang
 PPAT/Pejabat yang berwenang baru diperkenankan
menanda-tangani akta setelah terbukti wajib pajak
tersebut melunasi PPh yang terutang dengan
menyerahkan lembar ke-5 SSP atau fotokopi SSP
(dengan menunjukkan asli SSP yang bersangkutan),
atau lembar ke-2 SKB PPh.
TATA CARA PELUNASAN DAN
PELAPORAN
 SSP lembar ke-3 wajib disampaikan oleh wajib pajak yang
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, paling
lambat 20 hari setelah bulan dilakukan pengalihan hak
 PPAT/Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan
laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan,
perjanjian, kesepakatan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan kepada Kepala KPP dan Kepala
KPPBB setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
berikutnya
setelah bulan dilakukannya penandatanganan akta
PENGECUALIAN
 Orang Pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp
60.000.000,- (dan bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah)
 Orang Pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan
umum
 Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah
yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajad, dan kepada badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha
kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan,
sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan
usaha
PENGECUALIAN
 Lelang
atas tanah dan/atau bangunan yang
dirampas untuk negara
berdasarkan Keputusan
Pengadilan Negeri
 Penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan,
peleburan atau pemekaran usaha
 Penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan milik pemerintah dengan cara
lelang
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
 Peraturan Pememerintah No. 51 tahun 2008
 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009
OBYEK PPh
 Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi :
 pelaksanaan konstruksi
 perencanaan konstruksi
 pengawasan konstruksi
TARIF

2% (dua persen) ntuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b;

4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi
usaha; dan

6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki
kualifikasi usaha.
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran,
dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak;
atau
 Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal
pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Dalam hal PPh Final dipotong oleh pengguna jasa, maka
pengguna jasa wajib melakukan setoran pajak ke kas
negara atas nama pemotong paling lambat 10 hari setelah
masa pajak berakhir.
 Kemudian melaporkan pemotongan dan penyetoran
PPh Final tersebut kepada KPP dimana pemotong
terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak
berakhir
 Adapun jika PPh Final disetor sendiri oleh penyedia jasa,
paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya
dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
 PP Nomor 132 Tahun 2000
 Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-395/PJ/2001
 Surat Edaran Dirjen Pajak SE-19/PJ.43/2001
OBYEK PPh
Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk natura
TARIF
25 % dari Nilai Undian
(Jika diberikan dalam bentuk natura maka
nilai hadiah undian tersebut menggunakan
nilai pasar atau nilai wajar)
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Dipotong saat penyerahan hadiah undian tersebut
oleh pihak penyelenggara undian
 PPh yang telah dipotong oleh penyelenggara
kemudian disetor ke kas negara paling lambat tanggl
10 bulan berikutnya atas nama pemotong
 Penyelenggara sebagai pemotong akan melaporkan
pemotongan dan penyetoran tersebut ke KPP
dimana penyelenggara terdaftar paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
 PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah disempurnakan
dengan PP Nomor 5 Tahun 2002
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
sebagaimana
telah disempurnakan dengan
120/KMK.03/2002
 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1996
Nomor
OBYEK PPh
 Atas
penghasilan
dari
sewa
tanah
dan/atau
bangunan berupa :
 Tanah,
rumah,
rumah
susun,
apartemen,
kondomonium, gedung perkantoran, pertokoan, atau
pertemuan termasuk bagiannya
TARIF
10 % dari jumlah bruto nilai persewaan
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Dipotong saat terjadinya pembayaran nilai sewa tersebut
oleh pihak pengguna jasa (penyewa)
 PPh yang telah dipotong oleh pengguna jasa kemudian
disetor ke kas negara paling lambat tanggl 10 bulan
berikutnya atas nama pemotong
 Pengguna jasa sebagai pemotong akan melaporkan
pemotongan dan penyetoran tersebut ke KPP dimana
penyelenggara terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
 PP Nomor 131 Tahun 2000
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001
 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ.43/2001
OBYEK PPh
Penghasilan berupa bunga dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang
diterima/diperoleh dari Deposito, Tabungan,
dan Diskonto SBI
(termasuk bunga yang diterima/diperoleh dari Deposito dan
Tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau
cabang bank luar negeri di Indonesia)
TARIF
 20
%
dari jumlah bruto (bersifat final)
terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT
 20 % atau tarif sebagaimana P3B
Wajib Pajak Luar Negeri
terhadap
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Bank dan Bank Indonesia wajib memotong PPh atas
Bunga Deposito dan Bunga Tabungan
 Menyetor PPh tersebut dengan SSP atas nama bank ke
Kantor Penerima Pembayaran, paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya
 Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh
dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar)
dengan SPT Masa PPh Ps. ayat (2), selambatlambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
PENGECUALIAN
 Terhadap Orang Pribadi Subyek Pajak Dalam Negeri
yang seluruh penghasilannya (termasuk bunga dan
diskonto) tidak melebihi PTKP.
 Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
sepanjang jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI
tidak melebihi Rp 7.500.000, Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank
yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar
negeri di Indonesia
PENGECUALIAN
 Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Dana
Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan, sepanjang dana yang diperoleh dari sumber
pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UndangUndang Nomor 29 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
 Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah
dalam rangka pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah
Sangat Sederhana, Kaveling Siap Bangun untuk Rumah
Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, atau Rumah
Susun Sederhana untuk dihuni sendiri.
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
 PP Nomor 6 Tahun 2002
 Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
121/KMK.03/2002
 Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-241/PJ/2002
berikut ralatnya
OBYEK PPh
 Atas
penghasilan berupa bunga dan
diskonto obligasi yang diperdagangkan
atau dilaporkan perdagangannya di Bursa
Efek
TARIF
 Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing
bond) :
 20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT
 20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan
kepemilikan (holding period) obligasi
masa
 Atas diskonto obligasi dengan kupon :
 20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT
 20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri
dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau
nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas
harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga
berjalan (accured interest)
TARIF
 Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero Coupon
bond)
 20 %, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT
 20 % atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri
dari selisih harga jual pada saat transaksi
nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi
atau
TATA CARA PELUNASAN DAN
PELAPORAN
 Memotong
PPh pada saat dilakukan pembayaran
(kepada wajib pajak yang memperoleh bunga dan
diskonto obligasi)
dengan memberikan bukti
pemotongan
 Menyetor PPh yang dipotong tersebut dengan SSP atas
nama pemotong
ke Kantor Penerima Pembayaran
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud
ke KPP (di mana pemotong terdaftar) dengan SPT Masa
PPh Ps.4 ayat (2), paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya
PENGECUALIAN
Atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh :
 Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar
negeri di Indonesia
 Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah
disahkan Menteri Keuangan
 Reksadana (yang terdaftar pada Bapepam) selama 5
tahun pertama sejak pendirian/pemberian ijin usaha
 Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan
keseluruhannya (termasuk bunga dan diskonto obligasi)
dalam 1 tahun pajak tidak melebihi PTKP
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (2) Undang Undang PPh
 PP Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana disempurnakan
dengan PP Nomor 14 Tahun 1997
 Keputusan
Menteri
282/KMK.04/1997
Keuangan
Nomor
OBYEK PPh DAN TARIF
 Atas penghasilan dari penjualan saham di bursa
efek
 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
 Atas penjualan saham pendiri
 0,5 % dari nilai saham pada saat penutupan bursa di
akhir 1996, 31-12-1996 (jika telah diperdagangkan dalam
tahun 1996 atau sebelumnya)
 0,5 % dari nilai saham pada saat Initial Public Offering
(jika diperdagangkan pada atau setelah 01-01-1997)
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Memotong PPh pada saat pelunasan transaksi penjualan
saham dengan memberikan bukti pemotongan
 Menyetor PPh yang dipotong tersebut
ke Kantor
Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama perantara
pedagang efek paling lambat tanggal 20 setiap bulan,
atas transaksi yang dilakukan dalam bulan sebelumnya
 Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud
ke KPP (di mana pemotong terdaftar) paling lambat
tanggal 25 pada bulan yang sama
dengan bulan
penyetoran
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh
 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2009
Obyek PPh dan Tarif
A. Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
B. Tarif PPh sebasar 10 % dari nilai bruto dividen
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Memotong PPh pada saat pembayaran dividen
dengan memberikan bukti pemotongan
 Menyetor PPh yang dipotong tersebut ke Kantor
Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama
pemotong paling lambat tanggal 10 setiap bulan,
atas transaksi yang dilakukan dalam bulan
sebelumnya
 Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh
dimaksud ke KPP (di mana pemotong terdaftar)
paling lambat tanggal 20 pada bulan yang sama
dengan bulan penyetoran
KETENTUAN YANG MENGATUR
 Pasal 4 ayat (1) Undang Undang PPh
 Surat Edaran Dirjen Pajak SE-20/PJ/2009
OBYEK PPh dan TARIF
 Atas penghasilan dari bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
 10 % dari jumlah bruto bunga simpanan
TATA CARA PELUNASAN DAN PELAPORAN
 Memotong PPh pada saat pembayaran bunga simpanan
dengan memberikan bukti pemotongan
 Menyetor PPh yang dipotong tersebut
ke Kantor
Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama pemotong
paling lambat tanggal 10 setiap bulan, atas transaksi
yang dilakukan dalam bulan sebelumnya
 Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh dimaksud
ke KPP (di mana pemotong terdaftar) paling lambat
tanggal 20 pada bulan yang sama
dengan bulan
penyetoran
PENGECUALIAN
 Untuk
bunga
simpanan
sampai
maksimal
Rp.240.000,- dikecualikan dari obyek PPh Final
TERIMA KASIH