Transcript PERPAJAKAN_02_04_PPh_22

Pertemuan ke-3
PERPAJAKAN
PPh Pasal 22
Disiapkan Oleh
BAMBANG KESIT,
PROGRAM STUDI AKUNTANSI,
FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,
JOGJAKARTA, 2013
Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan yang dikenakan
terhadap :



Kegiatan Impor Barang
Kegiatan Rekanan Pemerintah
Kegiatan Usaha Tertentu
PEMUNGUT PPh 22
Pemungut PPh 22, secara ringkas :



Bendaharawan Pemerintah, Lembaga Negara
yang berkaitan dengan pembayaran barang
dan jasa
Bendaharawan tertentu, baik pemerintah
maupun swasta yang berkaitan dengan impor
dan kegiatan usaha bidang lain
Badan sebagai pabrikan tertentu yang
berkaitan dengan penyerahan produk.
Pemungut PPh Pasal 22



Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC), atas impor barang;
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara
Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran,
atas pembelian barang;
BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan
dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau
belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut
pada angka 4;
Pemungut PPh Pasal 22

Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset
(PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT.
Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT.
Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda
Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel,
Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan
pembelian barang yang dananya bersumber baik
dari APBN maupun dari non APBN;
Pemungut PPh Pasal 22


Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri
semen, industri rokok, industri kertas, industri baja
dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil
produksinya di dalam negeri;
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas,
dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak,
gas, dan pelumas.
Pemungut PPh Pasal 22


Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan,
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri
atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan
barang yang tergolong sangat mewah.
PPh 22 atas Impor Barang




Pemungutnya, Direktorat Bea Cukai.
Objek pajak: kegiatan impor barang
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Impor
Nilai Impor : Cost, Insurance, Freight
ditambah Bea Masuk dan pungutan lain
sesuai UU Pabean
=(CIF+Bea Masuk+ pungutan pabean
lain)
Nilai Impor

CIF :
 a.
Cost
= kurs x $ Y
 b. Freight
= % x Cost
 c. Insurance
= % (Cost + Freight)
 d. CIF = Cost + Insurance + Freight

BM :
 Bea

Masuk dan Bea Masuk Tambahan
Pungutan lain sesuai UU Pabean
Freight atau Biaya Tambang
(Ongkos Angkutan Laut)





Amerika
Afrika
Asia
Australia
Asean
10%
10%
10%
10%
5%
Besarnya Pungutan PPh 22
Kep Menkeu No.254/KMK.03/2001



Impor menggunakan API (Angka Pengenal
Impor) :
 2,5% Nilai Impor
Impor tanpa menggunakan API (Angka Pengenal Impor) :
 7,5% Nilai Impor
Impor yang tidak dikuasai :
 7,5% Harga Jual Lelang
Kasus PPh Impor Barang

PT. ABC merupakan importir yang memiliki API, di bulan Juni 2004 mengimpor barang dari USA senilai FOB $ 125,000. Biaya yang ia keluarkan di LN berkaitan dengan impor tersebut terdiri dari biaya tambang 10% dan biaya asuransi 8%. Sedangkan biaya yang harus ia bayar di DN
meliputi bea masuk pabean 10%, biaya
masuk tambahan 7,5%. Hitunglah PPh 22
atas impor barang tersebut ?
Penyelesaian








Cost= Rp 10.000 X 125.000= Rp 1.250.000.000
Freight= Rp 1.250.000.000 X 10%=
125.000.000
Insurance= 8% (1.375.000.000)= 110.000.000
CIF
= Rp 1.485.000.000
BM = 10% X Rp 1.485.000.000=
148.500.000
BMT= 7,5% X Rp 1.485.000.000= 111.375.000
Total NI=
Rp 1.744.875.000
PPh = 2,5% X 1.744.875.000 = Rp 43.621.875
Jurnal Akuntansi
(Bagi Importir)

Importir akan mencatat nilai persediaan :
(D) Persediaan Br.Dag
1.744.875.000 _________
(D) Angsuran PPh 22 Impor
43.621.875 _________
(K)
Kas/Bank
_________
1.788.496.875
Jurnal Akuntansinya
Mencatat Pembayaran Bea Masuk
(D) BM
148.500.000 __________
(D) BMT
111.375.000 __________
(K)
Kas/Bank __________ 249.875.000

PPh 22 Rekanan Pemerintah




Pemungutnya: Bendaharawan Pemerintah
Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD
Objek pajaknya: penyerahan barang atau
jasa oleh rekanan pemerintah
Asas pemungutannya: stelsel kas/ cash
basis
Tarif Pajak: 1,5% dari Harga Beli
Contoh Soal 01

Pada tanggal 1 Maret 2012 KPPN Jakarta
membeli komputer di Toko ABC, harga
komputer termasuk PPN @Rp 10.000.000.
1.
Hitunglah:
a.
b.
2.
PPh Pasal. 22 dan PPN yang harus dibayar oleh
Toko ABC
Kas yang diterima oleh Toko ABC
Buatlah Jurnal Akuntansinya
Contoh Soal 01

Jawab:
Harga sebuah komputer adalah
Harga sebelum PPN=
100/110 x Rp 10.000.000
PPN dipungut WAPU=
10% x Rp 9.090.909
Total pembelian termasuk PPN
Rp 10.000.000
Rp 9.090.909
Rp
909.091
Rp 10.000.000
Keterangan



KPPN I harus memungut PPh 22 sebesar 1,5%
dari Rp 9.090.909= Rp 136.364
Saat terutang/dipungut PPh Pasal 22 adalah Saat
pembayaran.
Dalam hal ini KPPN membayar sebesar Rp
9.090.909 ke Toko ABC dan harus memungut PPh
Pasal 22 sebesar Rp 136.364.
Keterangan
Sehingga uang yang diserahkan oleh KPPN
ke Toko ABC adalah sbb:
Harga sebelum PPN=
100 / 110 x Rp 10.000.000=Rp 9.090.909
dipungut PPh Pasal 22
=Rp
136.364
Jumlah yang dibayarkan
ke Toko ABC
Rp 8.954.545
Keterangan


Kemudian KPPN menyetor pajak tersebut dan
membuat 2 buah bukti ke Toko ABC:
1. PPN berupa SSP sebesar
Rp 909.090
2. Bukti Potong SSP PPh Pasal 22 Rp 136.364
Total yang disetor KPPN
Rp 1.045.454
Jurnal Akuntansi
Jurnal akuntansi yg dibuat Rekanan :
(D) Kas/Bank 8.954.545 __________
(D) PPN
909.090 __________
(D) PPh Ps.22
136.364 __________
(K)
Penjualan _______ 10.000.000

Jurnal Akuntansi
Jurnal Pengakuan Laba
(D) Penjualan
10.000.000 _________
(K) HPP
_________ 8.000.000
(K) PPN
_________
909.091
(K) PPh 22
_________
136.364
(K) Ikhtisar L/R _________
954.545

Keterangan



Oleh Toko ABC diperlakukan sebagai berikut:
PPN akan dijadikan sebagai PPN Pajak Keluaran
dan merupakan pengurang PPN Kurang Bayar.
PPh Pasal 22 akan dijadikan sebagai kredit pajak di
PPh tahunan (Formulir 1770-II jika Wajib Pajak
Orang Pribadi)
Catatan:



Jika pembayaran dibawah Rp 1.000.000, maka tidak perlu
dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 maupun PPN.
SSP atas nama rekanan dan penyetor adalah WAPU.
PPh Pasal 22 disetor paling lambat pada hari yang sama,
saat pembayaran ke rekanan dan dilaporkan paling lambat
tanggal 14 bulan berikutnya. (KMK No.541/KMK.04/2000).
Sedangkan PPN disetor paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya dan dilaporkan tanggal 14 bulan berikutnya.
Contoh penghitungan
PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas
pembelian barang
(Harga Kontrak termasuk PPN dan PPh
Pasal 22)
Kasus 03

KPPN Jakarta membeli sebuah komputer
di Toko ABC, Harga komputer termasuk
PPN dan PPh 22 @ Rp.10.000.000.
PENYELESAIAN






Jawab:
Harga sebuah komputer adalah
PPN
Penghasilan bruto include PPN
dikurangi PPh 22
Penghasilan neto setelah PPh dan PPN
100 % x
10 % x
110 % x
1,5 % x
108,5 % x
PENYELESIAN

Penghasilan neto setelah PPh dan PPN
108,5 % x = Rp.10.000.000
x = Rp.10.000.000 /108,5%
x = Rp.9.216.589
Harga sebelum PPN
Rp 9.216.589
PPN dipungut WAPU 10% x Rp 9.216.589
Rp 921.658
Total pembelian termasuk PPN
Rp 10.138.247
dikurangi PPh 22
Rp
138.247
 Penghasilan neto setelah PPh dan PPN
Rp. 10.000.000


KETERANGAN



KPPN harus memungut PPh 22 sebesar
1,5% dari Rp 9.216.589= Rp 138.247
Saat terutang/dipungut PPh Pasal 22
untuk Bendaharawan pemerintah,
BUMN/BUMD dan lainnya tersebut diatas
adalah Saat pembayaran.
KPKN membayar Rp 9.216.589 ke Toko
ABC, dan memungut PPh Pasal 22 sebesar
Rp 138.247
KETERANGAN
Sehingga uang yang diserahkan oleh
KPKN ke Toko Annajmu adalah sebagai
berikut:
Harga sebelum PPN
Rp 9.216.589
dipungut PPh Pasal 22 Rp
138.247
Jumlah yang dibayarkan
ke Toko ABC
Rp 9.078.342

KETERANGAN

Kemudian KPPN menyetor pajak tersebut dan membuat 2
buah bukti ke Toko Annajmu:
1. PPN berupa SSP sebesar
2. Bukti Potong SSP PPh Pasal 22
Total yang disetor KPPN



Rp 921.658
Rp 138.247
Rp 1.059.905
Oleh Toko Annajmu diperlakukan sebagai berikut:
PPN akan dijadikan sebagai PPN Pajak Keluaran dan
merupakan pengurang PPN Kurang Bayar.
PPh Pasal 22 akan dijadikan sebagai kredit pajak di PPh
tahunan (Formulir 1770-II jika Wajib Pajak Orang Pribadi).
PPh 22 atas Kegiatan Tertentu

Atas penjualan hasil produksi tertentu,
ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak, yaitu:




Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
PPh 22 atas Penjualan hasil
produksi bahan bakar minyak

Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh
produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas adalah sebagai berikut:





Bahan Bakar :
 SPBU Swastanisasi
 SPBU Pertamina
Minyak Tanah
Gas LPG
Pelumas
 0,30% dari penjualan
 0,25% dari penjualan
0,30% dari Penjualan
0,30% dari Penjualan
0,30% dari Penjualan
Catatan:
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat
final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor dari pedagang
pengumpul

Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan
industri atau ekspor dari pedagang pengumpul
(Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7)
ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian
tidak termasuk PPN.
PPh 22 atas Penjualan hasil
produksi bahan bakar minyak

Atas impor kedelai, gandum, dan tepung
terigu oleh importir yang menggunakan
API sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf a sebesar 0,5% (setengah persen)
dari nilai impor.