Transcript CATATAN TERHADAP LAMPIRAN A SEMA No. 10

CATATAN TERHADAP LAMPIRAN A
SEMA No. 10/2010 TENTANG
PEDOMAN BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI
JAKARTA
28 SEPTEMBER 2010
Prosedur Penyelenggaraan Pos
Bantuan Hukum
• Pasal 6(4):
Pengaturan dan daftar Advokat Piket… disusun dalam
kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia
Bantuan Hukum…
• Pasal 7(1): Kerjasama kelembagaan:
a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan
hukum;
b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi
Advokat; atau
c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan
Tinggi
Dasar Keterlibatan PBH PERADI
Pasal 6(4) dan Pasal 7(1)
• Dasar bagi Ketua PN untuk mengadakan
kerjasama dengan PBH PERADI untuk
mengadakan kerjasama dalam penyediaan
advokat piket di Posbakum PN
• Bentuk kerjasama ----- MoU atau Perjanjian
Kerjasama untuk penyediaan rekomendasi
daftar advokat piket dari PBH PERADI kepada
PN
Tugas Advokat Piket
Pasal 8:
• Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan
hukum;
• Bantuan pembuatan dokumen hukum;
• Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya
baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
• Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat
yang berlaku;
• Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang
berlaku.
Prosedur Penunjukan Advokat untuk
Menjalankan Kuasa
Pasal 10(1)
Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 butir e, Ketua Pengadilan Negeri
menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa,
yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang
memenuhi syarat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme Penggunaan Anggaran
Pasal 9:
• Biaya pengadaan Advokat Piket ditanggung
APBN (Standar Biaya Khusus/SBK) ---disalurkan melalui kerjasama kelembagaan
dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos
Bantuan Hukum
• SBK tdd: biaya proses yang ditetapkan
pengadilan dan biaya transportasi Advokat
Piket
Mekanisme Penggunaan Anggaran
Pasal 10(3)
• Advokat yang ditunjuk oleh Ketua PN untuk
menjalankan kuasa berdasarkan Pasal 10(1)
juga dapat menerima bantuan biaya
pendampingan sesuai dengan ketentuan Pasal
9.
Mekanisme Penggunaan Anggaran
Pasal 15:
• Ketua PN membuat penetapan kepada
Panitera/Sektretaris (KPA) untuk membayar dana
bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk
• KPA membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana
Bantuan Hukum ke APBN
• Bendahara membayarkan biaya bantuan hukum kepada
Advokat
• Untuk perkara pidana dana bantuan hukum diberikan
setelah perkara diputusa oleh PN. Untuk perkara perdata
dana bantuan hukum diberikan setelah perkara
didaftarkan
Catatan PBH PERADI
• Hubungan antara PBH PERADI dengan
Posbakum hanya sebatas penyediaan
rekomendasi daftar advokat piket
• Penunjukan Advokat Piket yang mewakili PBH
PERADI dilakukan melalui Penetapan Ketua PN
• Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa
atas perkara tertentu dilakukan berdasarkan
rekomendasi dari Advokat Piket dan
ditetapkan oleh Ketua PN
Catatan…
• Dalam menjalankan fungsinya di Posbakum tidak
ditemukan hubungan antara PBH PERADI dengan
Advokat Piket (walaupun Advokat Piket tersebut
mewakili PBH PERADI)
• Advokat Piket akan menerima pembiayaan sesuai
dengan Standar Biaya Khusus dan penyalurannya
dapat melalui kerjasama kelembagaan antara PN
dengan PBH PERADI
• Dana bantuan hukum dibayarkan langsung oleh
PN kepada Advokat tanpa harus melalui PBH
PERADI
Usulan
• Dalam Kerjasama Kelembagaan antara PBH PERADI dengan
Pengadilan Negeri harus dipastikan:
1. Terdapat Advokat Piket yang mewakili PBH PERADI
2. PBH PERADI memiliki peran dalam bentuk:
a) memberi rekomendasi daftar nama Advokat yang akan
menjalankan kuasa sebelum Advokat Piket
memberikan rujukan bantuan jasa Advokat kepada
Ketua PN); dan
b) PBH PERADI harus menyediakan suatu complaint
mechanism bagi masyarakat jika Advokat pro bono
yang ditunjuk oleh Ketua PN berdasarkan rekomendasi
Advokat Piket yang mewakili PBH PERADI yang tidak
menjalankan tugasnya secara profesional.
Usulan
3. Harus ada mekanisme rotasi Advokat Piket
secara berkala
4. Advokat Piket diwajibkan untuk mencatatkan
permohonan bantuan hukum cuma-cuma
dalam sistem PBH PERADI