Transcript LARANGAN TERHADAP ADVOKAT dan HAK

Oleh
Setijo Boesono, S.H., M.H.
Larangan Terhadap Advokat
 Dari sudut isi kaidah hukum, tindakan yang dilarang
ini disebut sebagai kaidah hukum yang bersifat
larangan (verbod).
 Larangan tersebut berkaitan dengan hubungan
diantara sesama advokat, advokat dengan klien dan
advokat dengan masyarakat.
 Larangan berkaitan erat dengan pekerjaan yang
dilakukan dan kepercayaan khusus yang yang
diberikan oleh klien kepadanya. Sehingga advokat
tersebut menjadi terikat karena : hubungan
kontraktual dan hubungan fiduciary.
1. Hubungan Kontraktual
 Hubungan kontraktual mengikat advokat dengan
klien, karena dalam pemberian jasa hukum kepada
klien, advokat melakukan perjanjian dengan klien
yang menggunakan jasanya, tentunya sesuai kaidah
dlm hukum kontrak (Psl.1320 KUHPerdata).
2. Hubungan Fiduciary
 Istilah fiduciary berasal dari hukum Romawi, yang
berarti orang yang memegang reputasi (charachter)
sebagai wakil, sehingga ia harus memegang rahasia.
 Hukuman yang dapat dijatuhkan pada advokat tidak
hanya didasarkan pada perbuatan yang dilarang tetapi
juga perbuatan yang wajib dilakukan seorang advokat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat
atau Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).
a. Larangan Dalam Undang-Undang
Advokat
1.Membedakan perlakukan terhadap klien berdasarkan
jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau
latar belakang sosial budaya (Psl. 18 UU No. 18 Thn
2003 Ttg Advokat/UU Advokat).
2.Memegang jabatan yang bertentangan dengan
kepentingan dan martabat profesinya (Psl. 20 ayat (1)
UU Advokat).
3.Memegang jabatan lain yg meminta pengabdian
sedemikian shg merugikan profesi advokat selama
memangku jabatan tersebut (Psl. 20 ayat (2) UU
Advokat)
b. Larangan Dalam KEAI
(Kode Etik Advokat Indonesia)
1.Berpraktek selama menduduki jabatan negara dan
namanya dicantumkan dalam kantor manapun selama
ia berada dalam jabatan tersebut (Psl. 3 huruf i KEAI).
2.Memberikan keterangan yang dapat menyesatkan
klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Psl. 4
huruf b KEAI).
3.Menjamin kepada klien perkaranya akan menang
(Psl.4 huruf c KEAI).
4. Membebani klien akan biaya-biaya yg tidak perlu (Psl.
4 huruf e KEAI).
Lanjutan... b. Larangan Dalam KEAI
5.Mengajari dan/atau mempengaruhi saksi-saksi yang
diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh
jaksa penuntut umum dalam perkara pidana (Psl.7 huruf e
KEAI).
6.Memasang iklan yang semata-mata untuk menarik
perhatian orang, termasuk memasang papan nama dengan
ukurandan/atau bentuk yang berlebih-lebihan (Psl. 8
huruf b KEAI).
7. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat
yg tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas
itu akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat
diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan (Psl. 4 huruf i
KEAI).
Lanjutan... b. Larangan Dalam KEAI
8.Menarik atau merebut seorang klien dari teman
sejawat (Psl. 5 huruf d KEAI).
9.Mengizinkan orang yg bukan advokat mencantumkan
namanya sebagai advokat dipapan nama kantor
advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat
tersebut memperkenalkan diri sebagai advokat (Psl.8
huruf d KEAI).
10.Mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak
berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi
nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau tulisan
(Psl. 8 huruf e KEAI).
Lanjutan... b. Larangan Dalam KEAI
11. Melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya
dan/atau untuk menarik perhatian masyarakat
menangani tindakan mengenai perkara yg sedang
berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila
keterangan yang ia berikan bertujuan untuk
menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib
diperjuangkan oleh advokat (Psl. 8 huruf f KEAI).
Semoga sukses
SELESAI
HAK IMUNITAS ADVOKAT
A. Hak Imunitas dan Penegak
Hukum
 Hak imunitas dan azas hukum (equality before the
law) perlu mendapat perhatian berkaitan dengan
status advokat sebagai penegak hukum yang sejajar
dengan hakim, jaksa dan polisi, dengan tugas masingmasing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi
utama masing-masing.
 Tugas-tugas pokok advokat dijabarkan dalam UndangUndang Advokat.
Pengertian dan Cakupan
B. Pengertian dan Cakupan
Hak Imunitas dan
Keberlakuan hak Imunitas
1. Pengertian Hak Imunitas
 Hak dapat didefinisikan sebagai alokasi kekuasaan
kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan
dan kedalamannya.
 Asal usul istilah imunitas dapat ditelusuri
ke
Immunis, kata Latin yang berarti pembebasan dari
kewajiban
umum,
kebebasan/pembebasan
pajak/kewajiban militer/pekerjaan rodi, hak istimewa.
Pengertian
 Hak Imunitas adalah kebebasan advokat untuk
melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan atau
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat,
keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam
melaksanakan tugasnya sehingga advokat tersebut
tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya.
Lanjutan (1)….1. Pengertian Hak Imunitas
 Pengaturan tentang hak imunitas diatur dalam pasal
14 hingga pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat tepatnya pada Bab IV tentang Hak dan
Kewajiban.
 Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas
muncul dari hak (right) dan kewajiban (duty) advokat
dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya.
Lanjutan (2)….1. Pengertian Hak Imunitas
 Pasal 16 UU Advokat berbunyi :
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan
Klien dalam sidang pengadilan.”
- Kekebalan itu dapat dikaitkan dengan pekerjaannya
yang mempertahankan hak atau kepentingan yang
didampingi atau diwakili.
Lanjutan (3)….1. Pengertian Hak Imunitas
 Dalam melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat, seorang
advokat tidak dapat diidentikkan atau disamakan
dengan Kliennya yang diwakili atau dibela.
 Oleh sebab itu, dalam mempertahankan
dan
memperjuangkan hak (klien) tersebut, advokat tidak
boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuau
yang diperjuangkan atau dipertahankan baik secara
pidana maupun secara perdata.
2. Cakupan Hak Imunitas
 Menurut pendapat Munir Fuady : advokat mempunyai
hak imunitas yang berlaku dalam dua ruang lingkup :
a. hak imunitas dalam sidang pengadilan dan; b.hak
imunitas diluar sidang pengadilan.
a. Hak Imunitas Dalam Sidang
Pengadilan
 Diatur dalam Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, yang berbunyi :
“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau
pernyataan dalam membela perkara yang menjadi
tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan
dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan
peraturan perundang-undangan”
b. Hak Imunitas Di Luar Sidang
Pengadilan
 Diatur dalam Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, yang berbunyi :
“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya
untuk membela perkara yang menjadi tanggung
jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi
dan peraturan Perundang-undangan.”
Lanjutan…..b. Hak Imunitas Di Luar Sidang Pengadilan
 Dari Penjelasan pasal 15 UU Advokat tersebut dapat
dipahami bahwa advokat mempunyai kekebalan
dalam dua hal :
1. Kekebalan advokat dalam menjalankan profesinya
diluar sidang Pengadilan;
2. Kekebalan dalam dengar pendapat di lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat.
1. Kekebalan advokat dalam menjalankan
profesinya diluar sidang Pengadilan;
 Advokat dapat melakukan pekerjaan dibidang litigasi
dan non-litigasi. Sesuai undang-undang advokat
melakukan tugas-tugas didalam dan diluar sidang
pengadilan.
 Kekebalan dalam menjalankan pekerjaan tersebut
diatur Pasal 1 UU Advokat No.18/2003 :
“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang-undang ini.”
Lanjutan…….1. Kekebalan advokat dalam menjalankan profesinya
diluar sidang Pengadilan;
 Advokat menjalankan tugas untuk hal-hal diluar
pengadilan, seperti melakukan peringatan atau somasi
kepada perorangan, perusahaan atau bahkan negara
berdasarkan surat kuasa klien.
 Advokat sebagai salah satu profesi penunjang pasar
modal (konsultan hukum) untuk memberikan
pendapat hukum (legal opinion) dalam rangka
penawaran saham perusahaan kepada masyarakat (go
public), diatur dalam pasal UU No 58 tentang Pasar
Modal .
2. Kekebalan dalam dengar pendapat di lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat.
 Mengenai kekebalan dalam dengar pendapat di
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dalam kaitan
dalam kedudukannya sebagai penegakkan hukum
yang mandiri, advokat dapat memberikan masukan
atau mengajukan keberatan atas pembuatan undangundang atau membicarakan sesuatu yang berkaitan
dengan masalah lain dalam bidang hukum.
c. Keberlakuan Hak Imunitas
 Keberlakuan hak imunitas akan melekat pada advokat
dengan persyaratan utama bahwa advokat melakukan
tugas-tugas pekerjaannya dengan itikad baik.
 Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Advokat,
menjelaskan yang dimaksud dengan “itikat baik”
adalah menjalankan profesi demi tegaknya keadilan
berdasarkan hukum untuk membela kepentingan
kliennya.
Lanjutan……c. Keberlakuan Hak Imunitas
 Itikat baik dapat dipahami dengan melihat dan
memahami ketentuan dalam hukum perdata,
terutama dalam bidang perjanjian. Maksudnya adalah
mencoba memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan
perjanjian, dimana dengan hal tersebut dicoba dicari
intisarinya agar nantinya penegak hukum (terutama
polisi) lebih hati-hati dalam melakukan penyidikan
terhadap advokat.
Contoh kasus memahami itikat baik/tidak
 Putusan Mahkamah Agung No. 1816 K/Pdt/1989,
tanggal 22 Oktober 1992, diputuskan bahwa pembeli
tidak dapat dikualifikasikan sebagai beritikat baik
karena pembelian dilakukan dengan ceroboh.
Maksudnya pada saat melakukan pembelian, dia sama
sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas
tanah terperkara. Karena itu dia tidak dapat dilindungi
dalam transaksi itu.
Semoga sukses
SELESAI