Transcript pert_14_censorship

CENSORSHIP
REFERENCES:
1. Academic American Encyclopediafrom Prodigy on-line
(http://www.thefileroom.org/documents/Definitions.html) Intellectual
Freedom and Censorship
2. Defining Censorship
http://journalism.okstate.edu/faculty/jsenat/censorship/defining.htm
3. Franklin, Benjamin Censorship, Challenges, and Reconsideration
(http://eduscapes.com/seeds/censor.html)
4. Intellectual Freedom and Censorship Q & A
http://www.ala.org/ala/oif/basics/intellectual.htm#ifpoint3
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994
Tentang Lembaga Sensor Film.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan SerahSimpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang
Perfilman
8. Widodo. Censorship In Children’s Libraries
http://widodo.staff.uns.ac.id/2008/12/12/censorship-in-childrenslibraries/
DEFINITION
1.
Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk
dipertunjukkan kepada khalayak umum. (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman)
2.
Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat
atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik
secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. (Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film)
3.
Academic American Encyclopedia from Prodigy on-line:
In its broadest sense it refers to suppression of information, ideas, or artistic expression by anyone,
whether government officials, church authorities, private pressure groups, or speakers, writers, and
artists themselves. http://journalism.okstate.edu/faculty/jsenat/censorship/defining.htm
(Dalam arti luas mengacu pada penekanan terhadap informasi, ide, atau ekspresi seni oleh siapasaja,
apakah para pejabat pemerintah, otoritas gereja, kelompok penekan swasta, atau pembicara, penulis,
dan seniman sendiri)
4.
Censorship is the suppression of ideas and information that certain persons—individuals, groups or
government officials—find objectionable or dangerous.
http://www.ala.org/offices/oif/basics/ifcensorshipqanda
(Sensor adalah penekanan terhadap ide dan informasi bahwa, seseorang, kelompok atau pejabat
pemerintah, menemukan ide dan informasi tidak menyenangkan atau dapat membahayakan)
DEFINITION-lanjutan
4.
Censorship is the suppression of speech or other public communication which may be
considered objectionable, harmful, sensitive, politically incorrect or inconvenient as
determined by a government, media outlet or other controlling body. It can be done by
governments and private organizations or by individuals who engage in self-censorship.
http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship
Sensor adalah penekanan terhadap pembicaraan atau komunikasi publik lainnya yang
mungkin dianggap tidak pantas, berbahaya, sensitif, secara politik tidak benar atau tidak
nyaman yang ditentukan oleh pemerintah, media outlet atau badan pengendali lainnya.
Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta atau individu yang terlibat
dalam self-censorship
5.
Censorship, the suppression of words, images, or ideas that are "offensive," happens
whenever some people succeed in imposing their personal political or moral values on
others. https://www.aclu.org/free-speech/censorship
Sensor, penindasan kata-kata, gambar, atau ide-ide yang ofensif, hal ini terjadi ketika
orang-orang berhasil memaksakan nilai-nilai politik atau moral pribadi mereka kepada
orang lain.
REASONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vulgar (jorok/tidak sopan/senorok);
Porn/sex (sensual);
Sensasional (menggemparkan);
Violence (kekerasan);
Drugs (pesta narkoba);
Inadequate information;
Bias/mistaken information, including political content;
Deceiving information;
Out of date or is no longer suited to the curriculum;
Language offensive to some people’s racial, cultural, or ethnic
background, gender or sexuality, or political or religious beliefs
(SARA)/permusuhan antar suku, agama, ras, antar golongan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33
TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN
BAB III Pasal 6
Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha
perfilman dilarang mengandung isi yang:
a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan
perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;
b. menonjolkan pornografi;
c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok,
antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai
agama;
e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan
hukum; dan/atau
f. merendahkan harkat dan martabat manusia.
Bagian Kedua
Pedoman Penyensoran
Pasal 18
1. Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi :
1.Keagamaan.
2.Ideologi dan Politik.
3.Sosial Budaya.
4.Ketertiban Umum.
1. Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah :
a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan
manifestasinya;
b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar-umat beragama di Indonesia; atau
c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di
Indonesia.
2. Unsur-unsur yang dinilai dari segi ideologi dan Politik, adalah :
a. yang mengandung propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. yang mengandung ajaran dan/atau pujaan atas kebenaran komunisme,
Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme, dan fasisme;
c. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap hal-hal tersebut pada butir b
di atas;
d. yang dapat merangsang timbulnya ketegangan sosial politik; atau
e. yang dapat melemahkan Ketahanan Nasional dan/atau merugikan kepentingan
nasional.
3.
Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :
a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan
norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan
tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti
masyarakat;
d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial
budaya di Indonesia; atauyang dapat rnengarahkan simpati
penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelakupelakunya.
5.
Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah :
a. yang mempertontonkan adegan-adegan kejahatan yang mengandung :
1. modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan
rangsangan untuk menirunya;
2. dorongan kepada panonton untuk bersimpati terhadap pelaku
kejahatan dan kejahatan itu sendiri atau
3. kemenangan kejahatan atas keadilan dan kebenaran.
b. yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebih-lebihan;
c. yang menitik beratkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks
semata-mata;
d. yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan
dan antar-golongan (SARA);
e. yang menggambarkan dan membenarkan penyalahgunaan dan/atau
kenikmatan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya; atau
f. yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
melawan hukum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rahasia negara
Kebebasan ekspresi
Bahan-bahan pendidikan: tidak sesuai dengan audien,
informasi yang tidak cukup/kurang lengkap/mengecoh
Buku/majalah: isi tidak sesuai, menghasut, dll.
Film, video: pronografi, kecabulan, rasial etnis/politik
Musik: pronografi, menghasut dilaksanakan oleh negara,
agama, sistem pendidikan, keluarga, pengecer dan
kelompok lobi-lobi
Peta: peta-peta untuk kepentingan militer dalam upaya
mengecoh lawan
Internet
Contoh Kriteria Sensor (1)
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya
Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Bab III,
Bagian Kedua, Pasal 9):
(2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Kualitas rekaman;
b. Kualitas bahan baku;
c. Keutuhan;
d. Kelengkapan ceritera;
e. Tahan lama untuk disimpan.
Contoh Kriteria Sensor (2)
Semua isi konten yang masuk ke NSP1212KREASIKU, dalam
bentuk kata-kata implisit dan/atau eksplisit, harus mengikuti
kriteria-kriteria berikut, yakni:
1. Apakah konten bersih? Apakah direkam di tempat yang
sepi/sunyi?
2. Isi dari konten harus jelas/jernih
3. Durasi konten tidak boleh lebih dari 30 detik
4. Konten tidak mengandung musik, termasuk menggunakan
latar musik
5. Konten tidak meniru/menjiplak/menyerupai lirik lain
6. Konten tidak mengandung bahaya menurut SARA (Suku,
Agama, Ras, dan Antar-golongan)
7. Konten tidak mengandung kata-kata yang menyerang,
kasar atau tidak layak/bising.
Contoh Kriteria Sensor (lanjutan)
8. Konten tidak mengandung kata-kata anti-pemerintah, antiagama, rasial, ataupun pesan politik
9. Konten tidak mengandung hinaan terhadap seseorang atau
organisasi
10. Konten tidak merupakan ajakan untuk melakukan aktifitas
yang dilarang pemerintah
11. Konten tidak mengandung kata-kata kasar yang
menyebarkan kekerasan atau seks
12. Konten tidak mengandung kata-kata yang membuat
ketidaknyamanan perasaan seseorang
13. Konten tidak melanggar Hak Cipta menurut peraturan
perundangan yang berlaku
14. Konten tidak mengandung iklan komersial (promosi)
Contoh Kriteria Sensor (lanjutan)
PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33
TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN
BAB XI Pasal 79
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara; dan/atau
d. pembubaran atau pencabutan izin.
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 80
Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan,
atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor
padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).