Transcript PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN ETIK PROFESI

PERAN DAN FUNGSI
MAJELIS PERTIMBANGAN
ETIK PROFESI
LENNA MAYDIANASARI, SST
DASAR PEMBENTUKAN



Kepmenkes RI No.554/Menkes/Per/XII/1982
Memberikan pertimbangan, pembinaan dan
melaksanakan pengawasan terhadap semua
profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan
medis
Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1988 Bab V
pasal 11
Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter,
dokter gigi dan nakes dlm menjalankan profesinya
dilakukan oleh Menkes atau pejabat yg ditunjuk
SK Menkes No.640/Menkes/Per/X/1991, tentang
pembentukan MP2EPM
DASAR MAJELIS DISIPLIN TENAGA
KESEHATAN (MDTK)
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
 UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan
 Keputusan Presiden tahun 1995 tentang
pembentukan MDTK

TUGAS MDTK
Meneliti dan menentukan ada atau
tidaknya kesalahan atau kelalaian
dalam menerapkan standar profesi
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan
kesehatan
TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ETIK
PELAYANAN MEDIS (MP2EPM) PUSAT




Memberi pertimbangan tentang etik dan standar
profesi tenaga kesehatan kepada menteri
Membina, mengembangkan dan mengawasi
secara aktif pelaksanaan kode etik kedokteran gigi,
perawat, bidan, sarjana farmasi dan rumah sakit
Menyelesaikan persoalan,menerima rujukan dan
mengadakan konsultasi dengan institusi terkait
MP2EPM pusat atas Menteri yg berwenang mereka
yg ditunjuk mengurus persoalan etik nakes
TUGAS DAN WEWENANG
MP2EPM WILAYAH PROPINSI
Menerima dan memberi pertimbangan,
mengawasi persoalan kode etik, dan
mengadakan konsultasi dengan instansi
terkait dengan persoalan kode etik
 Memberi nasehat, membina dan
mengembangkan serta mengawasi secara
aktif etik profesi nakes dalam wilayahnya
bekerjasama dg organisasi profesi spt IDI,
PDGI, PPNI, IBI, ISFI, PRS21

Continue……..
Memberi pertimbangan dan saran kepada
instansi terkait
 MP2EPM propinsi atas nama Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Propinsi berwenang memanggil mereka yg
bersangkutan dalam suatu etik profesi

MAJELIS ETIKA PROFESI BIDAN
DEFINISI
Merupakan badan perlindungan
hukum terhadap para bidan
sehubungan dengan adanya tuntutan
dari klien akibat pelayanan yang
diberikan dan tidak melakukan indikasi
penyimpangan hukum
REALISASI MAJELIS ETIKA
PROFESI BIDAN


MPEB (Majelis Pertimbangan Etika
Bidan)
MPA (Majelis Perlindungan Anggota)
LATAR BELAKANG
Kemajuan IPTEK
Mutu Yan Kebidanan
Tantangan bidan utk mengembangkan kompetensi &
profesionalisme dlm menjalankan praktek & memberikan
pelayanan
Pelaksanaan tugas bidan dibatasi norma, etika & agama
Diperlukan wadah utk menentukan standar profesi, prosedur
yg baku & kode etik
Majelis Etika Profesi Bidan
TUJUAN
Memberikan perlindungan yang seimbang
dan objektif kepada bidan dan penerima
pelayanan
LINGKUP MPEB


Melaks peningkatan fungsi pengetahuan sesuai
standar profesi Yan bidan (Kep Men Kes
No.900/MenKes/SK/VII/tahun 2002).
Melaksanakan supervisi lapangan, termasuk ttng
tehnis, & pelaks praktik, trmsuk penyimpangan yg
tjd. Apakah pelaks praktik bidan sesuai dgn
Standar Praktik Bidan, Standar Profesi dan
Standar Yan Kebidanan, juga batas–batas
kewenangan bidan.
Continue….


Membuat pertimbangan bila tjd kasuskasus dlm praktik kebidanan.
Melaksanakan pembinaan & pelatihan
ttg hokum kesh, khususnya yg
berkaitan atau melandasi praktik
bidan.
Pengorganisasian Majelis Etik
Kebidanan






MEK merupakan lembaga organisasi yang
mandiri, otonom &non struktural
MEK dibentuk ditingkat propinsi dan pusat
MEK pusat berkedudukan di Ibukota Negara
dan
MEK propinsi berkedudukan di Ibukota
propinsi
MEK pusat dan propinsi dibantu oleh
sekretaris
Jml anggota masing-masing terdiri dari lima
orang
Continue….


Masa bakti anggota MEK slma 3 Th &
sesudahnya, jika berdasarkan evaluasi
masih memenuhi ketentuan yang berlaku,
maka anggota tersebut dapat dipilih
kembali.
Anggota MEK diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri Kesehatan
Continue….
Susunan Organisasi MEK terdiri dari :
 Ketua dengan kualifikasi mempunyai
kompetensi tambahan di bidang hukum.
 Sekretaris merangkap anggota
 Anggota Majelis Etika Bidan
Tugas Majelis Etika Kebidanan
Meneliti & menentukan ada dan
tidaknya kesalahan / kelalaian dlm
menerapkan standar profesi yg
dilakukan oleh bidan.
Penilaian didasarkan atas permintaan
pejabat, pasien dan keluarga yang
dirugikan oleh pelayanan kebidanan
Permohonan secara tertulis dan
diserta data-data
Lanjutan…
Keputusan tingkat propinsi bersifat
final dan bisa konsul keMEK pada
tingkat pusat,
Sidang MEK paling lambat 7 hari, sth
diterima peangduan. Pelaksanaan
sidang menghadirkan dan minta
keterangan dari bidan dan saksisaksi,
Lanjutan…
Keputusan paling lambat 60 hari
dan kemudian disampaikan secara
tertulis kepada pejabat yang
berwenang.
Biaya dibebankan pada anggaran
pimpinan pusat IBI atau pimpinan
daerah IBI di tingkat Propinsi.
ATTENTION
Dalam pelaksanaannya di lapangan
sekarang ini bahwa organisasi profesi
bidan IBI, telah melantik MPEB dan MPA,
namun dalam pelaksanaanya belum
terealisasi dengan baik
MPEB DAN MPA
MPEB/ MAJELIS PERTIMBANGAN ETIK
BIDAN DAN MPA/ MAJELIS
PEMBELAAN ANGGOTA
MPEB dan MPA dibentuk merupakan
komponen dalam struktur organisasi IBI
berdasarkan AD/ART BAB III Pasal 9
Ayat C
 Dibentuk pada acara Kongres Nasional IBI
di Propinsi Bali tanggal 24 September
1998

Tujuan MPEB


Mengupayakan peningkatan mutu pelayanan
yang diberikan oleh bidan dalam masyarakat
sesuai dengan mengamalkan ketentuan kode
etik Bidan Indonesia. Kode etik ini merupakan
norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam
menjalankan praktek profesi sebagai bidan.
Untuk dipatuhinya ketentuan dalam kode etik
bidan. peraturan dalan kode etik bidan perlu
dibentuk MPEB yang akan bertugas
melaksanakan praktek profesi
Keberadaan MPEB bertujuan :




Meningkatkan citra IBI dalam meningkatkan mutu
pelayanan yang diberikan bidan
Terbentuknya lembaga yang akan menilai ada atau
tidaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Bidan
Indonesia
Meningkatkan kepercayaan diri anggota IBI
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan
dalam memberikan pelayanan
Pertimbangan membuat MPEB dan MPA

Karena :



Bidan dalam melaksanakan tugas profesi nya
kadang kala diprotes oleh keluarganya atau
masyarakat bahwa bidan telah membuat kesalahan/
kelalaian yang mendatangkan kerugian bagi pasien
yang ditolongnya.
Kemungkinan kesalahan dan kelalaian dari
keluarganya pasien itu sendiri seperti pertolongan
keluarga sebelum pergi ke bidan
Perubahan norma sosial budaya dalam masyarakat
juga perkembangannya ilmu dan pengaruh
lingkungan akan merupakan faktor yang dapat
memacu timbulnya pelanggaran etik untuk mencegah
timbulnya pelanggaran etik profesi
Bidan harus mengetahui norma dalam
hidup dimasyarakat



Norma Agama
Norma Hukum
Norma Etik yaitu norma , sopan santun, adat
istiadat
 Tugas dan wewenang MPA dan MPEB adalah
memberikan bimbingan dan pembinaan serta
pengawasan etik profesi meneliti dan
menentukan ada atau terhadap kesalahan atau
kelalaian bidan dalam memberikan
pelayanannya etika profesi ialah norma yang
berlaku bagi bidan dalam memberikan
pelayanan profesinya seperti yang tercantum
MPEB dan MPA Tingkat Nasional
1. Anggota MPEB MPA
Mantan pengurus IBI yng potensial
 Anggota yang mempunyai perhatian tinggi
untuk mengkaji berbagai aspek dan
perubahan serta pelaksanaan kode etik
bidan, pembelaan anggota dan yang
menyangkut hak serta perlindungan
anggota
 Anggota yang berminat di bidang hukum

2. MPEB dan MPA merupakan majelis yang
independen yang berkonsultasi dan berkoordinasi
dan Pengurus Inti dalam organogram IBI tingkat
Nasional
3. MPEB secara intern memberikan saran, pendapat
dan buah pikiran tentang masalah pelik yang
sedang dihadapi, khususnya yang menyangkut
pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan
anggota
4. MPEB dan MPA bertugas untuk mengkaji,
menangani dan mendampingi anggota yang
mengalami permasalahan dalam praktek
kebidanan dan masalah hukum
5. Kepengurusan MPEB dan MPA terdiri dari
Ketua,Sekretaris, Bendahara dan Anggota
MPEB di Tingkat Nasional







Mempelajari dan mengidentifikasi etika profesi, dan
kode etik bidan
Menyusun pedoman pembinaan etik bagi bidan
Meningkatkan penerapan kode etik bidan melalui
pelatihan dan seminar
Membina, mengembangkan dan mengawasi
penerapan kode etik secara berkala/
berkesinambungan
Mengkaji pelaksanaan etika profesi dan kode etik
bidan
Menindak lanjuti masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh MPEB provinsi
Menelaah laporan penyimpangan kode etik bidan
dari PD/PC IBI
MPA di Tingkat Nasional
Mempelajari Standar Pelayanan Kebidanan
 Mengidentifikasi dan mempelajari peraturan,
ketentuan kebijakan dibidang hukum yang
berkaitan dengan praktek bidan
 Memberikan perlindungan/pengayoman
kepada anggota IBI dari sanksi Hukum yang
tidak adil( melalui advokasi hukum dari sudut
pandang profesi)
 Meneliti dan mempelajari kasus yang
dihadapi anggota IBI untuk memberi
pembelaan

Mengidentifikasi dan bekerja sama
dengan pengacara yang memahami
pelaksanaan praktek kebidanan
 Melakukan pembelaan terhadap
anggota IBI yang tidak melanggar
ketentuan standar praktek kebidanan
 Menganalisa dan mendokumentasikan
laporan yang telah diselesaikan melalui
pengadilan

MPEB dan MPA di Tingkat Daerah
1. Anggota MPEB dan MPA Tingkat Daerah
adalah :
Mantan pengurus IBI yang potensial
 Anggota yang mempunyai perhatian tinggi
untuk mengkaji berbagai aspek dan
perubahan serta pelaksanaan kode etik bidan
dan pembelaan anggota

2. MPEB dan MPA merupakan majelis
yang independen berada dibawah
koordinasi Pengurus Inti dalam
organogram IBI tingkat Daerah
3. MPEB secara intern memberikan
saran, pendapat dan buah pikiran
tentang masalah pelik yang sedang
dihadapi, khususnya yang menyangkut
pelaksanaan kode etik bidan dan
pembelaan anggota
4. Kepengurusan MPEB dan MPA terdiri
dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan
Anggota
MPEB di Tingkat Daerah
Mempelajari dan mengidentifikasi etika
profesi, dan kode etik bidan
 Meningkatkan penerapan kode etik bidan
melalui pelatihan dan seminar
 Membina, dan mengawasi penerapan kode
etik secara berkala/ berkesinambungan
 Bila terjadi penyimpangan pelaksanaan etika
profesi dan kode etik bidan, segera
melaporkan ke MPEB tingkat Pusat

MPA Di tingkat Daerah






Mempelajari Standar Pelayanan Kebidanan
Mengidentifikasi dan mempelajari peraturan,
ketentuan kebijakan dibidang hukum yang
berkaitan dengan praktek bidan
Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis
Pertimbangan Etik Bidan khususnya yang
menyangkut hak dan perlindungan anggota)
Meneliti dan mempelajari kasus yang dihadapi
anggota IBI serta melaporkan ke MPA tingkat
Pusat
Melakukan koordinasi dengan fihak terkait
Menindak lanjuti kasus hukum sesuai dengan
kewenamgam dan kemampuan majelis
MPEB dan MPA di Tingkat Cabang
1. Anggota MPEB dan MPA Tingkat Cabang
adalah :
Mantan pengurus IBI yaang potensial
 Anggota yang mempunyai perhatian tinggi
untuk mengkaji berbagai aspek dan
perubahan serta pelaksanaan kode etik bidan
dan pembelaan anggota

2. MPEB dan MPA merupakan majelis
yang independen berada dibawah
koordinasi Pengurus Inti dalam
organogram IBI tingkat Cabang
3. MPEB secara intern memberikan
saran, pendapat dan buah pikiran
tentang masalah pelik yang sedang
dihadapi, khususnya yang menyangkut
pelaksanaan kode etik bidan dan
pembelaan anggota
4.Kepengurusan MPEB dan MPA terdiri
dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan
Anggota
MPEB Di Tingkat Cabang




Mempelajari dan mengidentifikasi etika
profesi dan kode etik bidan
Meningkatkan penerapan kode etik bidan
melalui pelatihan, seminar
Membina, dan mengawasi penerapan kode
etik secara berkala/ berkesinambungan
Bila terjadi penyimpangan pelaksanaan etika
profesi dan kode etik bidan, segera
melaporkan ke MPEB tingkat Pusat
MPA di Tingkat Cabang






Mempelajari Standar Pelayanan Kebidanan
Mengidentifikasi dan mempelajari peraturan,
ketentuan kebijakan dibidang hukum yang
berkaitan dengan praktek bidan
Memberikan saran dan pendapat kepada
Majelis Pertimbangan Etik Bidan khususnya
yang menyangkut hak dan perlindungan
anggota)
Meneliti dan mempelajari kasus yang dihadapi
anggota IBI serta melaporkan ke MPA tingkat
Pusat
Melakukan koordinasi dengan fihak terkait
Menindak lanjuti kasus hukum sesuai dengan
kewenangan dan kemampuan majelis
BADAN KONSIL KEBIDANAN



Dalam organisasi profesi bidan Indonesia
hingga saat ini belum terbentuk badan konsil
kebidanan.
Secara konseptual badan konsil merupakan
badan yg dibentuk dalam rangka melindungi
masyarakat penerima jasa pelayanan dan
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Konsil kebidanan Indonesia merupakan
lembaga otonom dan independent, bertanggung
jawab terhadap presiden sebagai Kepala
Negara
TUGAS BADAN KONSIL KEBIDANAN
Melakukan registrasi tenaga bidan
 Menetapkan standar pendidikan bidan
 Menapis dan merumuskan arah
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
 Melakukan pembinaan terhadap
pelanggaran praktik kebidanan

Konsil kebidanan Indonesia berfungsi
mengatur, menetapkan serta membina
tenaga bidan yang menjalankan praktik
kebidanan dalam rangka meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan
WEWENANG BADAN KONSIL
KEBIDANAN







Menetapkan standar kompetensi bidan
Menguji persyaratan registrasi bidan
Menyetujui dan menolak permohonan registrasi
Menerbitkan dan mencabut sertifikat registrasi
Menetapkan teknologi kebidanan yang dapat
diterapkan di Indonesia
Melakukan pembinaan bidan mengenai
pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan
organisasi profesi
Melakukan pencatatan bidan yang dikenakan
sanksi oleh organisasi profesi
KEANGGOTAAN KONSIL
KEBIDANAN
Dari unsur DepKes 2 orang
 Lembaga konsumen 1 orang
 Bidan 10 orang
 Organisasi profesi terkait 4 orang
 Ahli hukum 1 orang

PERSYARATAN ANGGOTA KONSIL
WNI
 Sehat jasmani dan rohani
 Berkelakuan baik
 Usia sekurangnya 40 tahun
 Pernah praktik kebidanan minimal 10
tahun
 Memiliki moral etika yang tinggi

KEANGGOTAAN KONSIL
Keanggotaan konsil berhenti karena:
1. Berakhir masa jabatan sebagai anggota
2. Meninggal dunia
3. Mengundurkan diri
4. Bertempat tinggal di luar wilayah RI
5. Gangguan kesehatan
6. Diberhentikan karena melanggar aturan
konsil
MEKANISME TATA KERJA KONSIL






Memelihara dan menjaga registrasi bidan
Mengadakan rapat pleno, dikatakan sah bila dihadiri
searuh tambah 1 unsur pimpinan harian
Rapat pleno memutuskan:
1. Menolak permohonan registrasi
2. Membentuk sub-sub komite dan anggota
3. Menetapkan peraturan dan kebijakan
Konsil kebidanan melakukan rapat pleno sekurangkurangnya 4 kali dalam setahun
Konsil kebidanan daerah hanya mengambil
keputusan yang berkaitan dengan persoalan etika
profesi
Ketua konsil, wakil ketua konsil, ketua komite
registrasi dan ketua komite peradilan profesi
merupakan unsur pimpinan harian konsil