Transcript Implementasi UU KIP - Pemerintah Kabupaten Jembrana

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Implementasi UU KIP
7
Abdul Rahman Ma’mun
Ketua KOMISI INFORMASI Pusat
Workshop BBPPKI Makassar, di Ternate, Maluku Utara, 3 Nov. 2011
BIODATA
Ketua KOMISI INFORMASI Pusat
Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun)
biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi
Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat
(2009-2013) saat menjadi produser berita
televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan
di Metro TV, Kepala Peliputan Harian
Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah
•
Panjimas.
Meraih berbagai beasiswa pendidikan
jurnalistik antara lain: Broadcasting Course
di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN
•
Hongkong, China dan Crash Program
Investigative Reporting dari USAID.
Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan
Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Mendirikan LSM dan menjadi Direktur
Eksekutif IDEAS Yogyakarta. Sejak
kuliah, aktif di pers mahasiswa, menjadi
Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG
UGM dan mendirikan Perhimpunan Pers
Mahasiswa Indonesia (PPMI).
• Praktik keterbukaan informasi publik
 Laporan keuangan Badan Publik
• Praktik keterbukaan informasi publik
“Dana BOS” di baliho Kota
Manfaat:
1. Menerapkan keterbukaan
2. Masyarakat mendapatkan
hak atas informasi publik
3. Pemerintah mendapatkan
citra positif
4. Mencegah potensi korupsi
•
•
•
•
•
•
Sebuah RUU semula diusulkan oleh koalisi
masyarakat sipil dengan nama RUU
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
(KMIP)
RUU ini menjadi inisiatif DPR, dan DPR
meminta Pemerintah untuk menyiapkan
perbaikan
RUU KMIP berubah nama menjadi RUU
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
RUU Keterbukaan informasi Publik disahkan
menjadi UU pada tanggal 30 April 2008
UU KIP berlaku efektif 2 tahun sejak
diundangkan (30 April 2010)
UU ini mengamanatkan 4 peraturan turunan:
o PP tentang masa retensi (masa
berlaku kerahasiaan)
o PP tentang ganti rugi
o Peraturan Komisi Informasi tentang
standar layanan informasi publik
o Peraturan Komisi Informasi tentang
prosedur penyelesaian sengketa
informasi
Stakeholders UU KIP
BADAN PUBLIK adalah:
• eksekutif,
• legislatif,
• yudikatif, dan
• badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
• organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan UndangUndang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
SEJARAH
Sejarah UU KIP
Pasal 3
Undangundang ini bertujuan untuk:
1. menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan
alasan pengambilan suatu
keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat;
3. mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik,
4. mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan/atau
5. meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik
TUJUAN
UU No. 14 tahun 2008
Apa bedanya?
Sebelum UU KIP
Tertutup
Diijinkan
Terbuka
Setelah UU KIP
Terbuka
Dikecualikan
UU KIP:
Informasi Publik adalah
informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang
sesuai dengan Undang-Undang ini
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
INFORMASI PUBLIK
Informasi Publik vs Informasi privat
INFORMASI TERBUKA
Jenis Informasi
INFORMASI
YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN
(Bab IV Pasal 9-16)
Asas
(Pasal 2)
Informasi publik bersifat
terbuka dan dapat
diakses setiap
pengguna informasi
publik. Diperoleh
dengan cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan
cara sederhana.
Penjelasan
Contoh
Pidana penjara max. 1
tahun dan denda max.
Rp 5 juta kepada orang
(Pasal 9)
yang;
Paling singkat dilakukan
dengan sengaja
6 bulan sekali
menggunakan
informasi publik
Diumumkan serta Prediksi tsunami,
secara melawan
gempa, banjir, dsb
hukum
merta (Pasal 10)
Badan Publik
keputusan, kebijakan,
yang dengan
rencana proyek,
Wajib tersedia
sengaja tidak
anggaran, siaran pers,
setiap saat
memberi dan
prosedur kerja pegawai
(Psl 11-16)
menyediakan
dlm pelayanan publik
Informasi Publik.
(mis; pembuatan
Pidana
penjara max. 2
paspor, KTP, SIM,
tahun dan denda max.
penerimaan siswa,
Rp 5 juta kepada setiap
pegawai, dll)
orang yang dengan
keputusan-keputusan
sengaja menghilangkan
pengadilan,
dokumen informasi
BUMN/BUMD (nama,
tempat kedudukan, jenis publik.
usaha, permodalan, dll
sesuai AD/ART), parpol
dan ornop (asas, tujuan,
program, keputusan
organisasi, dll)
Diumumkan
berkala
Kegiatan, kinerja,
laporan keuangan
Sanksi
JENIS INFORMASI PUBLIK
•
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17),
karena memiliki konsekuensi sbb:
a.Dapat menghambat proses penegakan hukum,
b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;
c.Dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara,
d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia;
e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri ;
g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang;
h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal
rekaman medik).
i. Memorandum atau suratsurat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik,
yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
JENIS INFORMASI PUBLIK
INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia)
•
•
•
•
Sengaja menggunakan informasi
secara melawan hukum dipidana 1
tahun penjara dan/atau denda
maksimal 5 juta; (Pasal 51)
Sengaja tidak menyediakan informasi
yang harus diumumkan berka-la,
tersedia setiap saat, dan serta merta
yang mengakibatkan kerugian orang
lain dipidana 1 tahun kurungan
dan/atau denda maksimal 5 juta;
(Pasal 52)
•
•
Sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak,
menghilangkan dokumen yang
dilindungi negara dan/atau terkait
dengan kepentingan umum dipidana 2
tahun penjara dan/atau denda
maksimal 10 juta; (Pasal 53)
Sengaja dan tanpa hak
mengakses/memperoleh/memberikan
informasi yang dikecualikan dipidana 2
th penjara dan denda maksimal 10 juta
serta 3 tahun penjara dan denda
maksimal 20 juta untuk kerahasiaan
pertahanan dan keamanan dan
ketahanan ekonomi nasional; (Pasal
54)
Sengaja membuat informasi yang tidak
benar atau menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian orang lain
dipidana 1 tahun penjara dan/atau
denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)
Delik pidana dalam UU KIP adalah delik
aduan.
SANKSI PIDANA
PASAL 51-56 UU No. 14 thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemohon
Informasi
Uji
Kepentingan
Badan
Publik
Komisi
Informasi
Ajudikasi
Putusan Ajudikasi
Komisi Informasi:
• Menutup sebagian
atau keseluruhan
informasi, atau
• Membuka sebagian
atau keseluruhan
informasi
Uji
Konsekuensi
Mediasi
?
Putusan Mediasi
Komisi Informasi:
• Kersepakatan yang
berifat FINAL dan
MENGIKAT
Sengketa informasi terbuka
Sengketa informasi yang dikecualikan
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
yang berfungsi menjalankan UndangUndang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu
blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi
informasi (hanya untuk informasi yang tidak
dikecualikan).
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus oleh
komisi informasi.
Pengabaian terhadap putusan
Ajudikasi Komisi Informasi terhitung
14 hari kerja sejak diputuskan sama
dengan menerima putusan.
PENYELESAIAN SENGKETA DI KOMISI INFORMASI
Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi
Implementasi UU KIP
Indikator Pelaksanaan UU KIP:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Badan Publik
2. Peraturan Internal Pelayanan Informasi (SOP)
di Badan Publik
3. Pembentukan Komisi Informasi Pusat.
4. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi.
5. Jumlah permohonan informasi publik dari
masyarakat
PPID di Badan Publik
• Badan Publik Pusat : 43 PPID (126 K/L)
• Pem. Provinsi
: 10 PPID (33 prov)
• Kabupaten/ Kota : 29 PPID (492 kab/kota)
(Data KIPusat, September 2011)
Jenis Informasi Yang Disengketakan (2010)
SKENARIO DAN TAHAPAN
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DI KAB. LEBAK PROV. BANTEN
PRA KONDISI
PELETAKAN FONDASI AWAL
TRANSPARANSI DAN
PARTISIPASI
2002-2004
2005-2008
STEERING THE ISSUE
MENGEMBANGKAN
WACANA T & P
KONSOLIDASI
BUILDING TRUST
MEMBANGUN RASA
SALING PERCAYA
MENGGALANG
KOMITMEN
TIGA PILAR GG
Forum Multi Stakeholders menjadi
Inisiator Rancangan Perda Transparansi
Partisipasi
(difasilitasi oleh BAPPENAS,
KEMENDAGRI & BANK DUNIA).
FUNGSIONALISASI &
IMPLEMENTASI
2009-2012
VISI
MENGAWAL KONSISTENSI
BADAN PUBLIK dalam
IMPLEMENTASI TRANSPARANSI
MENUJU GOOD GOVERNANCE
SOSIALISASI
MISI
OPTIMALISASI
Berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kab. Lebak.
Sejak Januari 2006, Pemda Kabupaten Lebak
telah mengoperasikan secara efektif :
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
dan Perusahaan Daerah Lebak Niaga (PDLN).
Kinerja Ekonomi Kab. Lebak Prov. Banten
• LPE Tahun 2004 = 3,14%
• LPE Tahun 2009 = 4,15%
• PDRB Tahun 2004 = Rp 4,86 Triliun Lebih
• PDRB Tahun 2009 = Rp 7,27 Triliun Lebih
• PDRB per Kapita 2004 = Rp 4.151.754,• PDRB per Kapita 2009 = Rp 5.715.630,• PAD APBD TA. 2004 = Rp 10 Milyar Lebih
• PAD APBD TA. 2010 = Rp 69 Milyar Lebih
• Total Investasi 2004 = Rp 368 Milyar Lebih
• Total Investasi 2009 = Rp 1,87 Trilyun Lebih
ditambah US $ 412.340.000,-
Abdul Rahman Ma’mun (42 tahun)
biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi
Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat
(2009-2013) saat menjadi produser berita
televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan
di Metro TV, Kepala Peliputan Harian
Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah
Panjimas.
•
Meraih berbagai beasiswa pendidikan
jurnalistik antara lain: Broadcasting Course
di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN
Hongkong, China dan Crash Program
Investigative Reporting dari USAID.
Menyelesaikan S1 di Jurusan Teknik Sipil
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
BIODAT
A
BIODATA
•
Sejak kuliah, aktif di pers mahasiswa,
menjadi Pemimpin Umum majalah
BALAIRUNG UGM dan mendirikan
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia
(PPMI).
Tumbuh dalam keluarga pesantren di
Mangkuyudan Solo, Jawa Tengah, pernah
terpilih menjadi Santri Teladan I seSurakarta, dan Santri Teladan III se-Jawa
Tengah.