Transcript prosedur pengajuan dupak pengawas

PROSEDUR pengusulan
dan mekanisme PENilaian angka kredit
PENGAWAS SEKOLAH
BIMBINGAN TEKNIS dan SELEKSI
CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
1.
2.
3.
4.
5.
PP NOMOR 99 THN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT
PNS
PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PNS
PERMENPAN DAN RB NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN
ANGKA KREDITNYA
PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA
BKN NOMOR 01/III/PB/2011- NOMOR 6 THUN 2011
TENTANG JUKLAK JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH
DAN ANGKA KREDITNYA
PERMENDIKNAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS
Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
sudah 2 kali disempurnakan
Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996
Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001
PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010
Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disesuaikan
Diterbitkan
Diterbitkan
Berdasarkan Permendiknas No. 184 Tahun 2011,
Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk
menetapkan angka kredit pengawas sekolah
Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama
Mendiknas, kepada:
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit
untuk kenaikan jcxabatan/pangkat Pengawas
Sekolah Madya golongan ruang IV/b menjadi
Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/c
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama
golongan ruang IV/d dan pengangkatan pertama
kali Pengawas Sekolah Madya golongan ruang
IV/c dan Pengawas Sekolah
Utama Madya,
golongan ruang IV/d.
PENETAPAN ANGKA KREDIT
digunakan untuk salah satu syarat
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat
fungsional ybs. Oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar
kompeten bekerja secara profesional
cermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
7
Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB
No 21Tahun 2010:
Angka Kredit adalah:
“Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pengawas dalam rangka pembinaan
karier kepangkatan dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi
Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
Dengan demikian, pengawas sekolah yang
berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
N
O
I
UNSUR
Pendidikan
SUBUNSUR
A.
B.
C.
II
Pengawasan
Akademik dan
Manajerial
A.
B.
C.
D.
E.
Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
Diklat calon pengawas dan memperoleh
STTPP (1)
Diklat fungsional dan memperoleh STTP (6)
Penyusunan program (1)
Pelaksanaan program (1)
Evaluasi hasil pelaksanaan program
pengawasan (2)
Membimbing dan melatih profesional guru (6)
Melaksanakan tugas kepengawasan di daerah
khusus (1)
N
O
III
UNSUR
PENUNJANG
SUBUNSUR
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Peran serta dlm seminar/lokakarya dibid pend
formal/pengawasan sekolah (5)
Keanggotaan dlm org profesi (2)
Keanggotaan dlm tim penilai AK pengawas
sekolah (1)
Melaks kegiatan pendukung pengawas sekolah
(3)
Perolehan penghargaan/tanda jasa (6)
Memperoleh gelar/ijazah yg tdk sesuai dgn bid
yg diampu (4)
1.
2.
3.
4.
5.
Bahan penilaian disampaikan kepada pimpinan unit kerja
(Kepala Dinas Pendidikan) melalui pejabat eselon III yang
membidangi pendidikan.
Usul penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 Juklak
Pengawas Sekolah.
Bahan penilaian (DUPAK, lampiran, dan bukti fisik) dinilai oleh
Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Hasil penilaian disampaika kepada pejabat penetap angka kredit
dengan menggunakan format PAK sebagaimana contoh formulir
pada Lampiran VIII Peraturan Bersama (Juklak).
Penetapan angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.
Flowchart
Pengawas Madya, IV/b s.d. Pengawas
Utama, IV/e
di lingkungan instansi pusat dan daerah;
Pengawas Madya, IV/a
di lingkungan Kementerian Agama
Pengawas Muda, III/c dan III/d
di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.
Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya,
IV/a di lingkungan Provinsi
Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya,
IV/a di lingkungan kabupaten/Kota
Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya
IV/a di lingkungan di lingkungan inst pusat
Selain Kemenag
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI KEMENAG
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI KAB/KOTA
TIM PENILAI INSTANSI
1.
2.
Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan
pejabat fungsional Pengawas
Susunan keanggotaan Tim Penilai:
a. seorang Ketua merangkap anggota unsur
teknis;
b. seorang wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari
unsur kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 24 ayat (2) Permenpan dan RB No 21 Th 2010:
Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.
ayat (4) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari pengawas
sekolah
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS
SEKOLAH
Tim penilai angka kredit
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional PENGAWAS
Pasal 24 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
dan pangkat pengawas yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja pengawas; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian
Pasal 24 ayat (6): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifika
dari Menteri Pendidikan Nasional
17
Pasal 24 Peraturan Bersama mendiknas dan Ka.BKN No 01/III/PB/2011
dan No. 6 Tahun 2011
PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
(1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian
angka kredit oleh tim penilai.
(2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib
menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK.
(3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
(4) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit
Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit
(5) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui
sekretariat tim penilai
(6) DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran
II-C Peraturan Bersama ini.
(7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri
dengan :
a. surat pernyataan melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan
Bersama ini.
b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan
manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan
d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI
Peraturan Bersama ini;
(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai
dengan bukti fisik.
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang
mengusulkan
DUPAK
4 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas:
Pendidikan, Pengawasan Akademik dan Manajerial;
Pengembangan Profesi; dan Penunjang
SK kenaikan pangkat terakhir
SK jabatan terakhir
DP3 tahun terakhir
PAK terakhir
Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan
penunjang
Foto copy Ijazah yang akan dinilai angka kreditnya,
Karpeg, konversi NIP
20
Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran III Peraturan Bersama;
 Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan
Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV
Peraturan Bersama;
 Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan
Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan
Bersama; dan
 Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang
Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan
Bersama;

4. Pengajuan usul PAK sbb:
Pengawas Madya, IV/b s.d Pengawas Utama,
IV/e
PS
PEJABAT ESELON III YG
MEMBIDANGI
KEPEGAWAIAN
DILINGK DINAS PROV/KAB/KOTA
KA.KANWIL KEMENAG
PROV/KAB/KOTA
1 SET SAJA
-GUB/BUPATI/WALIKOTA ATAU
KADISPEN PROP/KAB/KOTA
UP. KA BKD
PROPINSI/KAB/KOTA
- MENAG/KARO KEPEGAWAIAN
KEMENAG
MENDIKBUD
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Berkas
usul
Surat Pernyataan
Melakukan Pendidikan
(SPMP)
Surat Pernyataan Melakukan
Kegiatan Pengawasan
Akademik dan Manajerial
(SPMKPAM)
Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan
Pengembangan Profesi
(SPMKPP)
Surat Pernyataan Melakukan
Kegiatan Penunjang Tugas
(SPMKPP)
Tim penilai
SEKRETARIAT
TPP
3A
1
TIM PENILAI
PUSAT
PEJABAT
PENETAP
ANGKA
KREDIT
PAK
Y
T
2
OK
3B
SURAT PENGANTAR/
LAPORAN HASIL
PENILAIAN
UNIT
PENGUSUL
4
PEJABAT ESELON III
YG MEMBIDANGI
KEPEGAWAIAN
GUBERNUR/KADISPEN PROPI
U.P KEPALA BKD
PROPINSI
- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai
- Kepala BKD sebagai Kepala Sekretariat
Tim Penilai
Berkas
usul
PEJABAT ESELON III
YG MEMBIDANGI
KEPEGAWAIAN
BUPATI/WALIKOTA/KADISPEN
KAB/KOTA
U.P KEPALA BKD
KAB/KOTA
- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai
- Kepala BKD sebagai Kepala
Sekretariat Tim Penilai
Berkas
usul
PENGAWAS SEKOLAH MADYA, IV/A DI LINGKUNGAN KEMENAG
PROVINSI
KAKANWIL
KEMENAG
PROVINSI
SEKRETARIS
JENDERAL
KEMENAG
PENGAWAS SEKOLAH MUDA III/C DAN PENGAWAS SEKOLAH MUDA,
PENATA TK.I, III/D
DI LINGKUNGAN KEMENAG KABUPATEN/KOTA
KA. KANTOR
KEMENAG
KAB/KOTA
KAKANWIL
KEMENAG
PROVINSI
Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka
kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada
pada:
1.Ditjen
PAUDNI untuk Pengawas RA/TK Formal,
TK-LB
2. Ditjen Dikdas untuk Pengawas MI/SD,
MTs/SMP/SMPLB
3. Ditjen Dikmen untuk Pengawas MA/SMA dan
MAK/SMK SMALB.
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang
menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen
tersebut *.
(*tentatif) Akhir tahun 2012 akan disiapkan edaran mengenai
prosedur pengusulan angka kredit pengawas sekolah
1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit,
Pengawas wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh
kegiatan yang dilakukan.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap
kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling kurang 1 (satu)
kali dalam setahun.
3. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pengawas sekolah
yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2
kali dlm 1 tahun yaitu 3 bln sebelum periode kenaikan pangkat
Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi.
29
Bukti fisik hasil prestasi kerja pengawas sekolah
yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit
adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian
(setelah kenaikan jabatan yang terakhir),
Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.
•
Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat
diajukan pada periode penilaian berikutnya
sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian
sebelumnya
30
KOMPOSISI PENILAIAN

Unsur Utama > 80 %
- Diklat calon PS
- Diklat fungsional PS
- Tugas pokok: pengawasan akademik dan
manajerial
- Pengembangan Profesi
 Unsur Penunjang < 20 %
- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan
bidang yang diampunya
- Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas PS
31
NO
UNSUR
%
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
SEKOLAH
MUDA
I.
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
100
100
100
100
100
100
100
80
154
232
350
468
586
744
6
8
10
12
14
16
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal
2. Diklat fungsional Calon PS
dan memperoleh STTPP
3. Diklat fungsional dan
memperoleh STTPP
≥ 80%
B. Pengawasan Akademik dan
Manajerial
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II.
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
SEKOLAH
JUMLAH
≤ 20%
20
40
60
90
120
150
190
100 %
200
300
400
550
700
850
1.050
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
NO
UNSUR
%
MUDA
I.
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
150
150
150
150
150
150
150
40
114
192
310
428
546
6
8
10
12
14
16
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal
2. Diklat fungsional Calon PS
dan memperoleh STTPP
3. Diklat fungsional dan
memperoleh STTPP
704
≥ 80%
B. Pengawasan Akademik dan
Manajerial
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II.
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
SEKOLAH
JUMLAH
≤ 20%
10
30
50
80
110
140
180
100 %
200
300
400
550
700
850
1.050
JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
NO
I.
UNSUR
%
MUDA
MADYA
UTAMA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
200
200
200
200
200
200
200
74
152
270
388
506
664
6
8
10
12
14
16
20
40
70
100
130
170
300
400
550
700
850
1.050
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Formal
2. Diklat fungsional Calon
PS dan memperoleh STTPP
3. Diklat fungsional dan
memperoleh STTPP
≥ 80%
B. Pengawasan Akademik dan
Manajerial
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II.
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
SEKOLAH
JUMLAH
≤ 20%
100 %
200
NO
JENJANG/GOL
AK TERTENTU YG
DIPERSYARATKAN
1
Muda (III/c ke III/d)
6
Pengembangan profesi
2
Madya (III/a ke IV/a)
8
Pengembangan profesi
3
Madya (IV/a ke IV/b)
10
Pengembangan profesi
4
Madya (IV/b ke IV/c)
12
Pengembangan profesi
5
Utama (IV/c ke IV/d)
14
Pengembangan profesi
6
Utama (IV/d ke IV/e)
16
Pengembangan profesi
7
Utama IV/e
25
Maintenance - dari tugas pokok
KETERANGAN

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN, dalam
rangka usul penilaian & penetapan angka kredit :
1. Pengawas Sekolah
Di samping melaksanakan tugas pokok, juga:
a. Mendokumentasikan/mengarsipkan
semua prestasi kerja yang telah dilaksanakan
dan diperoleh
b. Meminta semua kelengkapan yang diperlukan
kepada Kepala Dinas, sepanjang dokumen
tersebut merupakan kewenangan Kepala Dinas
(misal : Super, SK ,dll)
2. KEPALA DINAS antara lain :
a. Membuat surat pernyataan pelaksanaan pendidikan,
program kepengawasan, unsur utama dan penunjang
yang menjadi kewenangannya.
b. Menandatangani DUPAK
3. KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH:
a. Menetapkan SK pembagian tugas pengawas dalam
melaksanakan kepengawasan, setiap awal tahun
b. Membantu pengawas sekolah menuangkan kegiatan
dalam DUPAK dan Surat Pernyataan dan memeriksa
kelengkapan bukti fisik
37