Transcript PIDANA dan PEMIDANAAN - Direktorat Jenderal Peraturan

KETENTUAN PIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN
DI INDONESIA
Oleh:
Rudy Satriyo Mukantardjo
(staf pengajar hukum pidana FHUI)
MATERI DISAMPAIKAN PADA ACARA CERAMAH
PENINGKATAN PENGETAHUAN PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumat, 27 Agustus 2010
PIDANA
• Nestapa/derita
• Yang dijatuhkan dengan sengaja oleh
negara (melalui pengadilan)
• Dikenakan pada seseorang
• Yang secara sah telah melanggar
hukum pidana
• Melalui proses peradilan pidana
Pidana sebagai pranata sosial
• Sebagai bagian dari reaksi sosial manakala
terjadi pelanggaran terhadap norma2 yang
berlaku
• Mencerminkan nilai & struktur masyarakat
• Merupakan reafirmasi simbolis atas
pelanggaran terhadap ‘hati nurani bersama’
• Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap
perilaku tertentu
• Selalu berupa konsekwensi yang
menderitakan, atau setidaknya tidak
menyenangkan.
Pengertian
Hukum Penitentier (Utrecht II hal. 268) :
• Segala peraturan positif mengenai sistem
hukuman dan sistem tindakan yang
memuat:
– Jenis sanksi atas tindak pidana yang
dilakukan;
– Beratnya sanksi itu;
– Lamanya sanksi itu dijalankan oleh
pelaku;
– Perumusannya dalam aturan pidana;
– Cara sanksi itu dilakukan;
– Tempat sanksi itu dijalankan;
Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana
• Merupakan suatu pengenaan
penderitaan/nestapa atau akibat-akibat
lain yang tidak menyenangkan;
• Diberikan dengan sengaja oleh badan
yang memiliki kekuasaan (berwenang);
• Dikenakan pada seseorang penanggung
jawab peristiwa pidana menurut UU (orang
memenuhi rumusan delik/pasal).
(Muladi & Barda Nawawi Arief, 1982)
PEMIDANAAN
Penjatuhan Pidana/sentencing :
• Upaya yang sah
• Yang dilandasi oleh hukum
• Untuk mengenakan nestapa penderitaan
• Pada seseorang yang melalui proses
peradilan pidana
• Terbukti secara sah dan meyakinkan
• Bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Dasar-Dasar Hukuman :
•
•
Hukum pidana sebagai suatu sanksi yang
bersifat istimewa: terkadang dikatakan
melanggar HAM  melakukan
perampasan terhadap harta kekayaan
(pidana denda), pembatasan kebebasan
bergerak/ kemerdekaan orang (pidana
kurungan/penjara) dan perampasan
terhadap nyawa (hukuman mati).
Merupakan Ultimum Remedium (senjata
pamungkas, jalan terakhir, jalan satusatunya/tiada jalan lain).
Teori-Teori Pemidanaan/
Tujuan Pemidanaan menurut doktrin
TeoriAbsolut/Retributif/Pembalasan
(lex talionis):
• Hukuman adalah sesuatu yang
harus ada sebagai konsekwensi
dilakukannya kejahatan;
• Orang yang salah harus dihukum
(E. Kant, Hegel, Leo Polak).
Teori Relatif/Tujuan (utilitarian)
•
•
•
•
•
Menjatuhkan hukuman untuk tujuan
tertentu, bukan hanya sekedar sebagai
pembalasan:
Hukuman pd umumnya bersifat
menakutkan, o.k.i, seyogyanya : Hukuman
bersifat memperbaiki/merehabilitasi 
orang yang “sakit moral” harus diobati.
Tekanan pada treatment/pembinaan.
Rehabilitasi, individualisasi pemidanaan.
Anti punishment, model medis.
Prevensi:
hukuman dijatuhkan utk pencegahan
Prevensi Umum :
• sebagai contoh pada masyarakat secara luas agar
tidak meniru perbuatan/kejahatan yang telah
dilakukan.
Prevensi Khusus:
• Ditujukan bagi pelaku sendiri, supaya jera/kapok,
tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa;
atau kejahatan lain.
• Deterrence : menakut/nakuti – serupa dengan
prevensi
• Perlindungan: agar orang lain/masyarakat pada
umumnya terlindungi, tidak disakiti, tidak merasa
takut dan tidak mengalami kejahatan
Teori Gabungan :
•
•
Berdasarkan hukuman pada tujuan
(multifungsi) retributive/pembalasan dan
relative/tujuan.
Berdasarkan teori gabungan maka pidana
ditujukan untuk:
–
–
–
–
Pembalasan, membuat pelaku menderita
Upaya Prevensi, mencegah terjadinya tindak
pidana
Merehabilitasi Pelaku
Melindungi Masyarakat.
Retributive Justice
• Retributive Justice :
Pemidanaan untuk tujuan pembalasan
• Restorative Justice :
Keadilan yang merestorasi  pelaku harus
mengembalikan kepada kondisi semula;
Keadilan yang bukan saja menjatuhkan
sanksi yang seimbang bagi pelaku namun
juga memperhatikan keadilan bagi korban.
Tujuan Pemidanaan :
Berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2008:
•
•
•
•
•
Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak
pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayoman kepada masyarakat
Rehabilitasi & Resosialisasi, memasyarakatkan
terpidana, dengan melakukan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (
LP = Lembaga Pemasyarakatan):
” Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih
ada waktu untuk bertobat .. ”
Tujuan Pemidanaan
• Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
• Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
• Pemidanaan tidak dimaksudkan utk
menderitakan dan merendahkanmartabat
manusia (CAT ... )
• Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum
memiliki Sentencing Guidelines (pedoman yang
memuat tentang pemidanaan), tp sudah
dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008.
Jenis - Jenis
Pidana
KUHP (UU No. 1/1946)
R-KUHP (2008)
Bab II Buku I Pasal 10
Bab III Buku I Pasal 65
A. Hukuman/Pidana Pokok :
1. Hukuman mati (death
penalty/capital punisment)
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan
(khusus utk perbuatan yang
patut dihormati)  UU No. 20/1946
A. Pidana Pokok :
1.Pidana penjara
2.Pidana tutupan
3.Pidana pengawasan
4.Pidana denda
5.Pidana kerja sosial
B.Hukuman/Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang
tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
B. Pidana Tambahan :
1.Pencabutan hak-hak tertentu
2.Perampasan barang-barang
tertentu dan/atau tagihan
3.Pengumuman putusan hakim
4. Pembayaran ganti kerugian
5. Pemenuhan kewajiban adat
setempat dan/atau kewajiban
menurut hukum yang hidup dalam
masyarakat
Catatan
• Lihat juga Pasal 14a KUHP :
(reclassering/lembaga yg mengawasi 
BAPAS, Balai Pemasyarakatan)
penghukuman/pidana bersyarat/pidana
percobaan, dan pelepasan bersyarat.
• Larangan Kumulasi hukuman, mis.
melakukan pencurian, pemerkosaan dan
pembunuhan lalu mayat korban dibuang.
Ancaman pidananya mengikuti prinsip
gabungan tindak pidana
• Sistem penjatuhan pidana: stelsel kumulasi
murni, stelsel kumulasi terbatas, absorsi murni,
absorsi yang dipertajam.
R-KUHP
• Pasal 66 dan 87 : pidana mati bersifat khusus, diancamkan
secara alternatif. ............ diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup. Dan dijatuhkan sbg upaya
terakhir utk mengayomi masyarakat
• Pasal 101dan psl. 129/ps.132 : Double track system :
individualisasi hukuman, orang yang dalam situasi/kondisi
tertentu dapat dijatuhi tindakan : Penempatan di RSJ, bagi
orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya
cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (psl.
44 ayat 2 KUHPTindak pidana yang dilakukan oleh anak yg
masih di bawah umur.Berdasarkan UU 3/1997 dan RKUHP, anak
yg dpt dipidana adlh yg berusia 12-18 thn. Psl. 45-46 KUHP
diganti dengan pasal2 dalam UU No.3/1997 : dikembalikan
pada orang tuanya, diserahkan pada negara utk dididik, atau
diserahkan pada Dep.Sos, organisasi sosial
HUKUMAN/PIDANA MATI
Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP
Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman mati:
A. Dalam KUHP :
– Pembunuhan berencana
– Kejahatan terhadap keamanan negara
– Pencurian dengan pemberatan
– Pemerasan dengan pemberatan
– Pembajakan di laut dengan pemberatan.
B. Di luar KUHP :
– Terorisme
– Narkoba
– Korupsi
– Pelanggaran HAM Berat : kejahatan terhadap kemanusiaan
dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis.
PIDANA PENJARA
Psl. 12 KUHP :
• Hukuman penjara lamanya seumur hidup atau
sementara/ pidana penjara dilakukan dalam
jangka waktu tertentu
• ( min 1 hari – selama2nya 15 thn atau dpt
dijatuhkan selama 20 thn, tp tdk boleh lebih dr 20
thn).
PIDANA PENJARA
Pidana bersyarat (ps. 14 a-14 f KUHP):
Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling
lama 1 tahun atau kurungan, tidak termasuk
kurungan pengganti, maka dalam putusan dapat
memerintahkan untuk tidak menjalani pidana
tersebut; kecuali jika di kemudian hari ada
putusan hakim yg menentukan lain, karena
terpidana melakukan tindak pidana sebelum
masa percobaannya selesai atau tidak memenuhi
syarat-syarat khusus yg ditentukan.
PIDANA PENJARA
Boleh saling berinteraksi.
– Pelepasan bersyarat (PB – reclassering), jika telah
menempuh 2/3 dr hukumannya.
– Meskipun hukuman penjara dilakukan bersama2
tp tetap ada pemisahan mutlak :
• Laki-laki dan perempuan
• Orang dewasa dan anak di bawah umur
• Org yg dihukum/ tahanan - org yg dihukum krn upaya
preventif
• Orang militer dan org sipil.
PIDANA KURUNGAN
• Dilaksanakan di penjara, tp lebih bebas, ada hak
pistole  fasilitas lebih.
• Pidana bersyarat/hukuman percobaan (ps. 14a KUHP)
• Pelepasan bersyarat (ps. 15 KUHP).
PIDANA TUTUPAN
• UU No. 20/1946
• Pidana yg dijatuhkan oleh Hakim dgn
mempertimbangkan bhw perbuatan yg dilakukan
didasari oleh suatu motivasi yg patut
dihormati/dihargai.
• Tempatnya dipenjara, fasilitas lbh baik, boleh
membawa dan menikmati: buku bacaan, radio/tape.
• 1 yurisprudensi di Jogja
PIDANA DENDA
Pasal 30 ayat (1) KUHP
• Dgn adanya pidana denda seringkali
penerapan Hukum Pidana menjadi
kabur krn pidana denda dianggap
bukan pidana karena pelaku td ada
di LP
• Kontroversi nilai mata uang
Pidana Denda
• Jika denda tdk dibayar, maka diganti dgn
pidana kurungan
• Kurungan pengganti denda:
– Minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan
– Bila ada pemberatan denda, maka kurungan
pengganti denda dapat menjadi 8 bulan
Pidana Tambahan
• Pencabutan Hak: psl. 35-38 KUHP
• Perampasan barang: berupa barang yg
diperoleh dr kejahatan atau yg sengaja
digunakan utk melakukan kejahatan  Ps. 39
KUHP
• Pengumuman Putusan Hakim: Ps. 43 KUHP
Tindakan
• Juga merupakan sanksi pidana
• Tujuannya lebih bersifat menolong
terpidana
• Menurut KUHP: penempatan org di RSJ
(rehabilitasi)
• Untuk anak2: (menurut UU No. 3/1997
tentang Pengadilan Anak)
PERUMUSAN ANCAMAN
HUKUMAN
•
•
•
•
TUNGGAL; (PENJARA)
ALTERNATIF; (PENJARA ATAU DENDA)
KUMULASI; (PENJARA DAN DENDA)
KUMULASI ALTERNATIF. (PENJARA DAN ATAU
DENDA)
• TERGANTUNG SIAPA SUBYEK HUKUM:
ORANG; BADAN HUKUM/UMUM
PEMIKIRAN BARU
(R. KUHP)
• KETIDAK PERCAYAAN TERHADAP KEBERHASILAN
“PENJARA” SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
HUKUMAN / SANKSI “ABOLISIONIS”; “ NEGARA
TANPA PENJARA ”
• TIDAK BERHASILNYA PENCIPTAAN “DETERRENCE”
EFEK MENAKUTKAN
PREVENCI UMUM DAN KHUSUS.
• TIDAK MEWAKILI KEPERLUAN
KORBAN/MASYARAKAT
HARUS ADA UPAYA “BARU” !!!
• DENGAN PRINSIP:
1. INDIVIDUALISASI PEMIDANAAN,
MENGHINDARI “PENSAMAAN “ HUKUMAN
UNTUK SEMUA BENTUK TINDAK PIDANA
DAN UNTUK SEMUA PELAKU TINDAK
PIDANA.
“PENJARA” adalah ancaman hukum untuk
semua tindak pidana (semua perkara) dan
pelakunya” adalah salah
“NEGARA TANPA PENJARA”
• Pemikiran Islam
• 1. Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman
tertentu dan mutlak (al-Hudud) yang mencakup
kejahatan-kejahatan berat seperti : Hubungan seks
yang tidak legal (zina), menuduh orang berzina
(qazf), meminum benda-benda yang memabukkan
(syurb al-khamr), pencurian (sariqah), perampokan
yang disertai dengan pembunuhan (hirabat),
merekayasa huru-hara/subversi (al-baghyu) dan
murtad dari agama Islam (riddah).
• Kelompok pertama ini merupakan kejahatan berat
yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenangan dalam masyarakat. Karenanya,
dikategorikan sebagai hak Allah SWT. Artinya, jika
kasus di atas telah terpenuhi persyaratannya secara
lengkap, maka hakim tidak berhak merubah
hukuman yang telah ditetapkan. Tetapi jika
persyaratan yang diminta tidak terpenuhi, maka
hakim tidak boleh menerapkan hukuman hudud.
Umpamanya empat orang saksi yang harus
menyaksikan langsung kasus perzinahan, jika tidak
terpenuhi (misalnya kurang satu orang), maka hukum
had tidak dapat diterapkan.
2. Tindakan Pidana yang diancam dengan hukuman
pembalasan setimpal (al-Qishash) dan ganti rugi (adDiyat).
• Kelompok kedua ini agak berbeda dari yang pertama, karena
di sini terdapat perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
Contohnya dalam masalah pembunuhan. Hukuman yang
pertama adalah qishash dengan menjatuhkan hukuman mati
bagi si pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syaratsyaratnya. Tetapi dalam keadaan ahli waris si terbunuh
memberikan maaf, maka hukuman alternatif adalah
membayar diyat (sejenis ganti rugi) yang besarnya seratus
ekor unta, atau dua ratus ekor sapi. Inilah yang dimaksud
dengan perpaduan hak Allah dan hak manusia.
3. Tindakan Pidana yang hukumannya
diserahkan kepada keputusan hakim (at-Ta’zir)
• Misalnya : berduaan dengan lawan jenis yang
tidak halal, merugikan harga diri/kehormatan
orang lain, dan berbagai pelanggaran hukum
lainnya.
Hukuman mati
1. perbuatan zina,
2. perampokan dan subversi,
3. pembunuhan (menghilangkan nyawa orang
lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari
ahli waris,
4. pengkhianatan terhadap agama (murtad).
ALTERNATIF SANKSI
• PIDANA KERJA SOSIAL (TINDAK PIDANA
DENGAN ANCAMAN ATAU PENJATUHAN
HUKUMAN TERTENTU);
• PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT
(MH);
• PEMBAYARAN KERUGIAN KEPADA KORBAN
ATAU AHLI WARISNYA;
• KEWAJIBAN “PERBAIKAN/PENGGANTIAN”
AKIBAT DARI TINDAK PIDANA
TERIMAKASIH ATAS
PERHATIANNYA