Transcript TRANSFORMASI BPJS

DIPAPARKAN OLEH :
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Jakarta, April 2012
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin
continuum of care
2. Perbaikan status gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,
diikuti penyehatan lingkungan
4. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu
dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
6. Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan
krisis kesehatan
8. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya
pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
2
PROGRAM YANG HARUS DILAKSANAKAN
BERSAMA LINTAS SEKTOR
1. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)
2. Kluster 4 : Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Air Bersih
untuk Rakyat, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir
Perkotaan
3. Penanggulangan Daerah Pasca Bencana
4. Pengentasan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Gender
6. Pelayanan Kesehatan Pemuda dan Olah Raga
TUGAS POKOK & FUNGSI
(Permenkes No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010)
Penyusunan
Kebijakan
teknis
TUGAS POKOK
Melaksanakan
pengembangan
pemberdayaan
SDM Kes
Penyusunan
Rencana &
program
Pemantauan &
Evapor
Pelaksanaan
RENGUN SDMK, DIKLAT APARATUR, DIKLAT NAKES, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI & PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDMK, SERTA SETBAN PPSDMK
Pusrengun SDM Kes
Perencanaan
• Pustanserdik
SDM Kes
• Pusdiklat
Aparatur
• Pusdiklat
Nakes
Pembinaan &
Pengawasan
Sekretariat
Badan PPSDM
Kesehatan
Pendayagunaan
Pusrengun SDM Kes
Pengadaan
• Pustanserdik
SDM Kes
• Pusdiklat
Aparatur
• Pusdiklat
Nakes
•
•
•
•
•
•
•
Pendayagunaan SDM kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan SDM
kesehatan yang berkualitas masih kurang, utamanya di daerah DTPK.
Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum
didukung dengan sistem informasi SDM kesehatan yang memadai.
Rencana kebutuhan SDM kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai
yang diharapkan sebagai acuan pelaksanaan unsur lainnya dari pengembangan
dan pemberdayaan SDM kesehatan.
Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan jenis SDM
kesehatan.
Pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem
penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai harapan.
Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan masih belum dapat
dilaksanakan sesuai dengan harapan.
Terbatasnya sumber daya pendukung dalam pengembangan dan
pemberdayaan SDM kesehatan.
ISU
STRATEGIS
PPSDM
KES
Jumlah dan jenis SDM
kesehatan belum sesuai
dengan kebutuhan
pembangunan
kesehatan
Mutu SDM kesehatan
belum memadai
Distribusi SDM
kesehatan belum
merata
Perencanaan
SDM Kes
Pusrengun
SDM Kes
Pengadaan
SDM Kes
Pustanserdik
Pusdiklat
Nakes
Pusdiklat
Aparatur
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pendayagunaan SDM
Kes
Pusrengun
SDM Kes
1. Peningkatan kualitas program dalam menunjang komitmen
global (Millenium Development Goals/MDGs) dan prioritas
nasional
2. Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM Kesehatan dalam
bentuk tubel PPDS/PPDGS, tubel bagi aparat Kemenkes
termasuk UPT (D IV, S1, S2 dan S3) dan aparat Pemerintah
Prov Kab/Kota khusus aparat Pemerintah Kota prioritas bagi
tubel D III, D IV, S1 yang bekerja di sarana pelayanan
kesehatan seperti puskesmas dan RS, secara terbatas S2 bagi
aparat kesehatan RS Kab/kota
3. Internsip dokter
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis
fungsional, penjenjangan dan manajemen kesehatan,
antara lain Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
untuk bidan dan dokter, pelatihan dokter dengan tambahan
kewenangan
5. Peningkatan jenis dan kualitas sarana prasarana pendidikan
(Poltekkes) dan pelatihan (BPPK/Bapelkes)
6. Tridarma perguruan tinggi
7. Sertifikasi dosen
8. Manajemen PPSDM Kesehatan
Implementasi Rencana Aksi Upaya
Percepatan Pembangunan Provinsi
Papua dan Papua Barat (UP4B)
Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2011 tentang Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011
tentang Unit Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Pengadaan Tenaga Kesehatan
• Rencana P4B
–Pendirian Prodi Kebidanan dan
Keperawatan di Semua Ibukota
Kabupaten / Kota
KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA 2013
Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2012 (1)
PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA (1)
Kebijakan Belanja K/L
 Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan
(output) agar lebih difokuskan pada kinerja utama unit;
 Melakukan efisiensi belanja, termasuk belanja barang
operasional ;
 Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan
menundanya apabila tidak sangat mendesak. Apabila
rencana pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan,
maka harus menggunakan spesifikasi dan standar baru
yang wajar dan efisien yang akan ditetapkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum;
PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA (2)
Perlu ditempuh langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas Belanja
Negara, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan:
a. Mengedepankan alokasi belanja modal untuk pembangunan
infrastruktur, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pro
Growth), menciptakan kesempatan kerja (Pro Job), mengentaskan
kemiskinan (Pro Poor), dan Pembangunan Ekonomi berkelanjutan yang
ramah lingkungan (Pro Environment);
b. Mengurangi pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif:
membatasi belanja barang (biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja,
workshop, seminar, dan kegiatan yang sejenis); menekan biaya kegiatan
pendukung pencapaian sasaran suatu program (biaya manajemen,
monitoring, sosialisasi, safeguarding);
c. Memperluas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: Penataan Organisasi,
Penyempurnaan Proses Bisnis, Pelaksanaan Kontrak Kinerja,
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM dalam rangka menciptakan
birokrasi yang efisien dan efektif, serta Pemberian Remunerasi yang
layak.
PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA (4)
d. Menerapkan Reward dan Punishment dalam Pengalokasian
Anggaran.: memberikan tambahan alokasi anggaran bagi
unit/satker yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan
dengan biaya yang lebih hemat, untuk pencapaian sasaran
program yang lebih besar; dan memotong anggaran bagi
unit/satker dan atau daerah yang tidak mampu mencapai
sasaran yang sudah ditetapkan tanpa alasan yang dapat
dipertangungjawabkan.
e. Mempercepat Penyerapan Anggaran Belanja dan langkahlangkah strategis lainnya untuk meningkatkan daya serap
belanja unit/satker
f. Mempercepat implementasi secara total Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah:
Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Memperjelas hubungan
yang logis antara alokasi anggaran dengan output kegiatan dan
Kebijakan Belanja Pegawai
Peningkatan alokasi belanja pegawai pada RAPBN tahun 2013, merupakan
dampak dari:
 Kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok (rata-rata 10%)
 Pemberian Gaji dan Pensiun bulan ke 13
 Kenaikan uang makan PNS (Rp20.000  Rp25.000)
 Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk mendukung reformasi
birokrasi
 Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsip zero growth (termasuk
honorarium)
 Menampung anggaran untuk pembayaran kurang bayar tunjangan profesi
guru 2009-2010 Perkembangan THP PNS, 2008-2011
2008
Kenaikan Gaji Pokok
THP PNS Gol II/a (Rp)
THP PNS Gol IV/e (Rp)
20%
1.825.900
3.472.300
2009
15%
2.020.000
3.962.300
2010
5%
2.210.100
4.254.500
2011
10%
2.364.400
4.777.200
2012
10%
2.647.050
5.299.600
THP PNS terdiri dari : Gaji Pokok, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum, dan Uang Makan.
Kebijakan Belanja Barang
Penurunan alokasi belanja barang terkait dengan upaya
pemerintah untuk :
 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan
penggunaan belanja barang K/L, khususnya biaya
perjalanan dinas;
 Menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan
operasional Pemerintahan, pelayanan kepada
masyarakat, dan pemeliharaan aset;
 Meningkatkan Capacity Building pegawai serta
persiapan/evaluasi dalam rangka reformasi birokrasi.
Kebijakan Belanja Modal:
Peningkatan belanja modal pada RAPBN 2012, dilakukan dalam
rangka mengakomodasi keperluan untuk:
 Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar,
termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan,
dan komunikasi;
 Upaya debottlenecking, pengurangan backlog
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan
domestic connectivity (keterhubungan
antarwilayah);
 Mendukung pendanaan kegiatan multiyears;
 Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi
terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim
(climate change), dan meningkatkan kesiagaan
Kebijakan Belanja Bantuan Sosial
 Meningkatkan program-program perlindungan sosial melalui :
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui
Kementerian Agama;
• Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa Miskin;
• Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); serta
• Program Keluarga Harapan (PKH).
 Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan
masyarakat (PNPM Mandiri), a.l. PNPM Perdesaan, PNPM
Perkotaan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus.
 Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam melalui
pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana alam
sebesar Rp4,0 triliun.
Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (1)
1. Rapat Paripurna DPR Pengesahan UU APBN 2013 bulan
Oktober 2012, SE Menkeu tentang Alokasi Anggaran K/L
Tahun 2013 diharapkan dapat ditandatangani dan
disampaikan kepada K/L bukan November 2012.
2. Penyampaian RKAKL ke DJA dilaksanakan mulai awal
November 2012. Persetujuan DPR atas RKAKL disampaikan
secara tertulis oleh K/L paling lambat pertengahan
November 2012.
3. Penelaahan RKAKL tahun 2013 diharapkan dapat
diselesaikan selambatnya pertengahan November 2012 agar
Keppres Rincian Alokkasi Belanja Pemerintah
Pusat
(RABPP) Tahun 2013 dapat ditetapkan sebelum tanggal 30
November 2012 dan DIPA dapat dicetak dan disdistribusikan
sebelum tanggal 15 Desember 2012.
Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2012 (2)
4.
5.
6.
7.
8.
Alokasi Pengadaan CPNS TA 2013 memperhatikan SKB 3 Menteri
(MENPAN & RB, dan MENDAGRI dan MENKEU) tentang Penundaan
sementara (moratorium) penetapan tambahan formasi untuk
Penerimaan CPNS mulai 1 November 2012 s.d. 31 Desember 2013
Penghitungan kembali kenaikan uang makan PNS tahun 2013 secara
berjenjang sesuai SBU Tahun 2013;
Pembatasan pembangunan gedung negara tahun 2012 berpedoman
kepada Surat Menteri Keuangan nomor S-208/MK.02/2011 tentang
langkah-langkah optimasi dan efisiensi anggaran pembangunan gedung
kantor tahun 2011;
Perubahan PHLN tahun 2013 akan diakomodir dalam APBN-P tahun
2013;
Penggunaan standardisasi output tahun 2013 untuk kemudahan monev:
-
9994 Layanan Perkantoran
9995 Kendaraan Bermotor
9996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
9997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9998 Gedung/Bangunan
9999 Output cadangan
Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (3)
9. PERUBAHAN AKUN
a. Akun baru (526xxx) belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat
yang sebelumnya merupakan barang persediaan yang dialokasikan
dengan menggunakan akun 521219 belanja barang non operasional
lainnya
b. Redfinisi Akun Belanja Bantuan Sosial
Penyesuaian klasifikasi Bantuan Sosial sesuai Buletin Teknis SAP
Nomor 10 dan PMK 101 /MK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
3 digit
Akun
571xxx
SEMULA
MENJADI
571
BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL
BANSOS UTK REHAB SOSIAL
572
BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN
BANSOS UTK JAMINAN SOSIAL
573
BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA
BANSOS UTK PEMBERDAYAAN SOSIAL
574
BANSOS UTK PERLINDUNGAN SOSIAL
575
BANSOS UTK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
576
BANSOS UTK PENANGGULANGAN BENCANA
Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (4)
10. Upaya Percepatan Realisasi Anggaran
a. Memberi kewenangan kepada KPA untuk melakukan proses
lelang sebelum diterbitkannya dokumen anggaran/DIPA
(Perpres 54 tahun 2010);
b. Memberi kewenangan kepada K/L untuk melakukan kontrak
tahun jamak dengan kondisi tertentu (Perpres 53 tahun 2010);
c. Menyederhanakan pelaksanaan tender melalui eprocurement dan membentuk Unit Layanan Pengadaan
(Perpres 54 tahun 2010);
d. Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran tidak terkait dengan
waktu pelaksanaan anggaran (Perpres 53/2010);
e. Pengadaan Kendaraan dinas dapat dilakukan dengan
penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Kepala LKPP
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung
Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Hal-hal khusus dalam Penyusunan RKAKL 2013 (5)
PENGUATAN PENGANGGARAN DALAM RAIH
WTP KEMENKES TAHUN 2013
1. Susun perencanaan berdasar bukti (evidence based)
2. Lakukan penelaahan RKA KL terkait dengan
kesimbangunan dengan RPJMN, renstra, RKP dan
Renja KL
3. Gunakan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat
4. Siapkan kelengkapan dan keakuratan dokumen
pendukung perencanaan (TOR, RAB, data pendukung
lainnya sesusi dengan kebutuhan)
KOMITMEN PARA ESELON II KEMENKES
1. Tidak ada anggaran yang diblokir/bintang tahun 2013
2. Minimalisir revisi anggaran
Kementerian Kesehatan RI