Transcript Sosialisasi Pelaksanaan Pengambilan Foto dan

Sosialisasi Validasi Data Biometrik
dan Rekonsiliasi Data
Materi pemaparan :
 Validasi Data Biometrik Tahun 2013
Sebagai Baan Penerbitan KPE
 SOP KPE
 Rekonsiliasi Data Pegawai
 Selayang Pandang Perubahan Kebijakan
PTT
 Arah Kebijakan Formasi 2013
 Kebijakan Pengadaan CPNS 2013
1
Penjelasan Validasi Data Biometrik Tahun 2013
Sebagai Bahan Penerbitan KPE
Badan Kepegawaian Daerah
Subid Formasi dan Data Pegawai
Blitar, 28 Mei 2013
2
Latar Belakang
1. Belum terintegrasinya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nasional
antara BKN dengan instansi baik di Pusat maupun Daerah;
2. Masih rendahnya akurasi data PNS Nasional;
3. Belum adanya standar sistem pelayanan PNS
dilakukan diseluruh wilayah NKRI, yang meliputi;
yang dapat
• unsur keamanan (security)
• unsur efisiensi dan efektiftas
• unsur fleksibilitas
• unsur akuntabilitas dan transparansi
4. Identifikasi biometric fisik PNS menjadi permasalahan yang
cukup penting untuk kegiatan otentikasi;
5. Mendukung kegiatan konversi NIP dan penerbitan Kartu
Identitas PNS berbasis elektronik
3
Dasar Hukum






Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Goverment.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 217 tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974
tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2007
tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Kepala BKN nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai
Negeri Sipil Elektronik.
4
Tujuan

Tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk keperluan
perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian
PNS.

Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam pemberian
layanan yang terkait pada peningkatan kesejahteraan PNS
melalui KPE

Peningkatan layanan kepegawaian yang efektif, efisien

Membangun sistem pelayanan PNSyang terpadu yang bermuara
pada meningkatnya kualitas layanan publik.

Membangun platform elektronik yang mendukung pelaksanaan eGovernment sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol
serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lain.
5
Implementasi Foto dan Sidik Jari PNS di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Foto dan sidik jari dipergunakan sebagai bahan untuk
pencetakan KPE dimana dalam KPE tersebut terdapat
data PNS secara menyeluruh
 Implementasi KPE di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar masih sebatas alat pengambilan gaji yang
dimulai Tahun 2008 dan telah dimanfaatkan oleh
seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
akhir 2012.
 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemakaian KPE
sebagai alat pengambilan gaji, maka fungsi KPE
direncanakan akan ditambah seperti untuk penarikan
uang pensiun.

6
Hasil distribusi KPE sampai 27 Mei 2013 :
1. PNS Aktif sudah terima KPE sejumlah
3.485 orang
2. KPE sudah terbit belum diambil di Bank
Jatim sejumlah 112 orang
3. KPE Hilang sejumlah 16 orang
4. Salah foto sejumlah 9 orang
5. PNS Belum terdata/terbit sejumlah 439
orang (termasuk CPNS 2010)
7
Berdasarkan hasil pendistribusian tersebut dan sesuai
surat Kepala BKN tanggal 16 April 2013 nomor : E. IV.2630/V.62-3/99 dan tanggal 30 April 2013 nomor : E.IV 2631/Kal 41-2/51 maka akan dilaksanakan :
1. Pengambilan kegiatan foto dan sidik jari PNS bagi
mereka yang belum memiliki KPE dan salah foto pada
KPE yang telah dimiliki
2. Direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli
2013
3. Berdasarkan data diatas maka yang berhak mengikuti
kegiatan foto dan sidik jari PNS sejumlah 448 terdiri
dari : kategori belum terdata atau terbit sejumlah 439
orang dan salah foto 9 orang
4. Untuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud (tempat,
waktu, pakaian dan peserta) akan disurati lebih lanjut
8
Untuk mewujudkan data yang akurat bagi PNS yang
mengikuti pengambilan foto dan sidik jari maka
setiap pengelola kepegawaian di masing-masing
SKPD untuk :
 melaporkan kondisi KPE yang dimiliki
setiap pegawai di SKPD-nya sesuai surat yang
telah
diserahkan.(Surat
No
:
800/465/410.201.2/2013
perihal
Laporan
Perkembangan Kondisi KPE. Dikumpul maksimal
tgl 4 Juni 2013)
 Menginformasikan kepada PNS (sejumlah
112 orang) untuk mengambil KPE ke Bank
Jatim sesuai surat yang telah diserahkan (surat
no : 800/464/410.201.2/2013 perihal Pengambilan
KPE Yang Telah Diaktifasi Pihak Bank Jatim)
9
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR KPE
BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI INKA
NO. 26/KEP/INKA/IV/2013
Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
Subid Formasi dan Data Pegawai
Blitar, 28 Mei 2013
10
1. Tersedianya informasi data PNS yang akurat untuk
keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan
dan pengendalian PNS.
2. Sebagai media penjamin otentifikasi PNS dalam
pemberian layanan yang terkait pada peningkatan
kesejateraan PNS
3. Peningkatan layanan kepegawaian yang efektif, dan
efisien
4. Membangun platform elektronik yang mendukung
pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan,
pengawasan dan kontrol yang dapat diintegrasikan
dengan layanan sektor lain.
11
Manfaat KPE Bagi PNS
 Mempermudah dalam pelayanan pembayaran
GAJI






Mendapat kepastian fasilitas ASKES
Mendapat kepastian besarnya THT dan PENSIUN
Mengetahui profil dan updating DATA ybs
Mengetahui fasilitas bantuan TAPERUM
Mempermudah pelayanan transaksi per-BANK-an
Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash
back penggunaan KPE dlm transaksi di Merchant
12
Manfaat KPE bagi Pemerintah
 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga
dapat menghemat APBN / APBD
 Digunakan untuk validasi penghitungan alokasi
DAU sesuai dengan PNS yang memiliki otentifikasi
 Perencanaan alokasi Anggaran Belanja Pegawai di
tingkat Pusat dan Daerah
 Penghitungan potongan gaji PNS untuk Taspen,
ASKES, dan Bapertarum
 Merupakan salah satu sasaran untuk mencapai
Good-Governance
13
ALUR DATA KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK
UPDATE DATA
DATABASE
PNS
DATA AWAL
TIM PENDATAAN KPE
DATA
• ASKES
• TASPEN
• BAPERTARUM
KANTOR BKN
PUSAT
VERIFIKASI
Akuisisi Photo
Kementrian / Badan / Institusi/ Pemda
PNS
Akuisisi Sidik Jari
Identifikasi
14
Sistem KPE
Single
Identification
Number
Karpeg
(Kartu Pegawai)
Sistem lama
Sistem baru
Sistem kedepan
sumber daya manusia
fasilitas
manajemen
sistem informasi
NIP lama
NIP baru
Pelayanan
Publik
15
Disain Fisik KPE
Magnetic Strip
Logo Bank dan featurenya
Memory Usage KPE (Bytes)
Main Card
for PNS
15% (dari 68 Kb)
Additional Data
for Spouses
10% (dari 68 Kb)
Additional Data
for Children
10% (dari 68 Kb)
Additional Data
for Stakeholder
65% (dari 68 Kb)
16
PERMASALAHAN
OPERASIONAL KPE
DILAPANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beda tanggal lahir antara KPE dan data PNS
Beda Nama antara KPE dengan data PNS
NIP salah
KPE PNS hilang.
KPE PNS tertelan mesin ATM
KPE Rusak tidak bisa di perso Bank.
Foto tertukar
17
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
KPE BERDASARKAN KEPUTUSAN DEPUTI
INKA NO. 26/KEP/INKA/IV/2013
18
MEKANISME
PERBAIKAN NAMA PADA KPE
Surat Pengantar
Lampirkan;
•KPE asli
•Data pendukung
(SK CPNS)
•SK Konversi NIP
INSTANSI
Beda Nama
KPE : SYAMSUDIN
DATA : SAMSUDIN
B K N
Surat Pengantar
Lampirkan;
•KPE asli
•Data pendukung
(SK CPNS)
•SK Konversi NIP
Proses di INKA
• Cek TAKAH
• Perbaikan db
• Sistem update db KPE
• Cetak KPE
• Perso data
Surat Pengantar
19
Surat Pengantar
Lampirkan;
•KPE asli
•Data pendukung
(SK CPNS)
•SK Konversi NIP
MEKANISME
PERBAIKAN TANGGAL LAHIR PADA KPE
Beda Tgl. Lahir
KPE
: 27-03-1965
DATA
: 27-03-1956
Surat Pengantar
Lampirkan;
•KPE asli
•Data pendukung
(SK CPNS)
•SK Konversi NIP
Proses di INKA
• Cek TAKAH
• Perbaikan db
• Sistem update db KPE
• Cetak KPE
• Perso data
BEDA DATA
INSTANSI
B K N
Surat Pengantar
DIT. STATUS &
KEDUDUKAN
20
Surat Pengantar
Lampirkan;
• Surat Keterangan :
dari Kepolisian
• Data pendukung
(SK CPNS)
• SK Konversi NIP
MEKANISME
CETAK KPE YANG HILANG
B K N
Proses di INKA
INSTANSI
Hilang. . .!
Surat Pengantar
Lampirkan;
• Surat Keterangan :
dari Kepolisian
• Data pendukung
(SK CPNS)
• SK Konversi NIP
• Cetak KPE
• Perso data
Surat Pengantar
21
Surat Pengantar
Lampirkan;
• Bukti lapor Bank
(pernyataan)
• Data pendukung
(SK CPNS)
• SK Konversi NIP
MEKANISME
CETAK KPE YANG TERTELAN MESIN ATM
B K N
Proses di INKA
INSTANSI
Tertelan. . .!
Surat Pengantar
Lampirkan;
• Bukti lapor Bank
(pernyataan)
• Data pendukung
(SK CPNS)
• SK Konversi NIP
• Cetak KPE
• Perso data
Surat Pengantar
22
MEKANISME
CETAK KPE YANG RUSAK
Surat Pengantar
Lampirkan;
• KPE ASLI yg rusak
• Data pendukung
(SK CPNS)
• SK Konversi NIP
B K N
Proses di INKA
INSTANSI
RUSAK. . .!
Surat Pengantar
Lampirkan;
• KPE ASLI yg rusak
• Data pendukung
(SK CPNS)
• SK Konversi NIP
• Cetak KPE
• Perso data
Surat Pengantar
23
24
Pengertian Rekonsiliasi Data
(VaLiDaSi DoKuMeN kEpEgAwAiAn)
“Kegiatan meneliti data atau
dokumen kepegawaian yang telah
diverifikasi dengan master atau
induk dokumen kepegawaian yang
tersimpan dalam tata naskah”
(Perka BKN 18/2011)
25
Latar Belakang
Kurangnya kesadaran PNS tehadap pentingnya data
kepegawaian yang dimiliki, kondisi ini berdampak kepada :
1.Data individu yang ada di BKD ataupun SKPD tidak terkini
2.Menghambat proses pelayanan kepegawaian
 Belum adanya standart atau regulasi pengelolaan dokumen
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang
berdampak kepada :
1. Perbedaan pengelolaan dokumen atau data kepegawaian
antara BKD dengan SKPD
2. Munculnya perbedaan data kepegawaian antara database
BKD dengan SKPD
3. Menghambat proses pelayanan kepegawaian
 Pengelolaan data kepegawaian masih menggunakan sistem
semi modern

26
Dasar Pelaksanaan Rekonsiliasi Data
UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999
 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
 Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Database PNS
 Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Tata
Naskah
Kepegawaian PNS

27
Tujuan Rekonsiliasi Data
 Mempercepat
terwujudnya
keakuratan database BKD
 Mempercepat
terwujudnya
integrated data antara BKD dan
SKPD
 Mempercepat
pelayanan
kepegawaian
28
PROSES / TAHAPAN REKONSILIASI

Penyusunan draft SOP Rekonsiliasi Data / Dokumen Kepegawaian

Penerbitan listing data yang wajib dimiliki oleh masing-masing PNS
(terdapat 16 dokumen kepegawaian yang wajib dimiliki)

Pelaksanaan pengecekan dokumen kepegawaian yang ada (data base
BKD) berdasarkan listing

Penerbitan hasil pengecekan
berdasarkan listing

Sosialisasi proses rekonsiliasi kepada SKPD

Pelaksanaan rekonsiliasi data dijadualkan akan dilaksanakan bertahap
yang akan dilaksanakan antara Bulan Juni s.d Juli 2013

Update data yang ada pada SIAP dan dokumen kepegawaian di masingmasing file individu PNS
dokumen
kepegawaian
per
PNS
29
KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER MEI
2013
JENIS DOKUMEN
KARPEG
KPE
TASPEN
SKCPNS
SKPNS
STTPP PRAJAB
UJI SEHAT
SUMPAH PNS
ASKES
KTP
AKTA KELAHIRAN
KARTU KELUARGA
AKTA NIKAH
KARIS KARSU
MODEL DK
KONVERSI NIP
JUMLAH SEBARAN
3917
1898
2271
2588
2559
864
160
1505
2361
1256
1155
1420
1456
1868
364
15
PROSENTASE SEBARAN (%)
96,45
46,74
55,92
63,73
63,01
21,28
3,94
37,06
58,14
30,93
28,44
34,97
35,85
46
8,96
0,37
*) Jumlah PNS 4.061
30
KONDISI SEBARAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PER SKPD
SATKER
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana Daerah
Inspektorat Daerah
Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo
Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Kas Daerah
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
Kantor Pelayanan Terpadu
Kantor Pengelola Pasar Daerah
Kantor Lingkungan Hidup Daerah
Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah
Dinas Kesehatan Daerah
Dinas Pendidikan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah
Dinas Perhubungan Daerah
Dinas Pertanian Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
Daerah
Kecamatan Sananwetan
Kecamatan Kepanjenkidul
Kecamatan Sukorejo
Kelurahan Sananwetan
Kelurahan Gedog
Kelurahan Bendogerit
Kelurahan Karangtengah
Kelurahan Klampok
Kelurahan Plosokerep
Kelurahan Rembang
Kelurahan Kepanjenkidul
Kelurahan Sentul
Kelurahan Tanggung
Kelurahan Kauman
Kelurahan Bendo
Kelurahan Kepanjenlor
Kelurahan Ngadirejo
Kelurahan Sukorejo
Kelurahan Tlumpu
Kelurahan Turi
Kelurahan Pakunden
Kelurahan Blitar
Kelurahan Tanjungsari
Kelurahan Karangsari
Sekretariat Umum KPUD
UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
JML PEG KARPEG KPE
105
94
81
28
22
12
31
30
19
27
23
19
TASPEN
63
10
20
13
SKCPNS
79
11
24
19
SKPNS
67
13
23
16
STTPP
PRAJAB
30
5
7
5
UJI
SEHAT
13
2
3
1
SUMPAH
PNS
ASKES
52
53
9
9
17
22
10
15
KTP
39
10
11
12
AKTA
KARTU
AKTA
KELAHIRAN KELUARGA NIKAH
40
59
63
6
5
6
20
22
15
13
13
15
KARIS
KARSU
56
17
22
17
MODEL
DK
5
3
5
3
KONVERSI
0
0
1
0
34
70
61
43
62
57
21
3
39
46
35
44
47
54
47
10
0
49
27
462
45
9
17
12
59
11
41
30
232
2160
44
74
78
55
31
43
23
369
33
8
16
9
51
8
24
23
226
2382
21
46
48
25
16
33
17
132
26
7
16
5
10
7
14
7
137
1012
15
25
19
6
8
37
14
239
12
5
11
4
36
4
17
15
173
1269
16
15
34
19
13
36
2
183
13
4
8
3
17
2
17
18
202
1600
18
17
32
18
12
27
12
256
35
6
14
2
35
6
23
15
175
1442
23
21
39
27
18
15
2
37
1
0
3
0
1
0
6
3
140
494
7
4
11
4
3
3
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
34
85
1
0
1
0
0
17
11
185
32
4
11
0
36
4
15
6
128
703
17
17
23
19
12
36
11
153
7
4
8
3
8
3
12
13
108
1609
8
14
26
15
8
24
10
32
10
1
2
4
18
2
16
13
133
672
4
27
32
15
7
28
3
47
4
2
5
0
3
0
9
6
128
668
9
4
11
9
4
36
3
38
8
2
4
0
12
0
9
6
177
836
9
6
18
9
4
37
2
135
9
2
5
0
12
1
8
6
131
783
11
9
18
9
6
28
19
54
30
3
11
2
39
7
14
18
130
1069
10
34
30
18
12
2
0
10
3
1
1
0
5
0
4
1
8
226
6
6
7
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
28
24
19
16
26
22
16
4
16
17
17
14
18
16
18
3
0
22
17
9
11
8
9
5
1
7
10
7
8
8
7
9
3
0
70
23
22
21
9
11
9
8
10
10
11
11
10
9
8
10
9
9
11
10
8
9
8
10
9
7
1
41
19
19
19
7
10
6
7
9
6
10
10
9
7
7
8
6
6
10
9
8
6
8
7
5
6
1
21
12
10
19
3
5
5
3
6
3
6
9
6
6
7
7
6
7
4
8
6
6
4
6
2
5
0
27
10
15
11
4
9
4
2
8
5
4
5
4
6
4
3
2
3
8
5
6
4
5
2
4
2
0
23
10
11
7
7
6
4
3
5
7
6
3
6
5
3
4
3
3
6
6
6
5
5
6
3
3
1
37
10
13
10
3
7
3
2
6
4
6
5
8
7
2
6
3
3
6
6
6
5
3
3
8
3
1
8
2
5
0
2
5
1
0
1
2
1
2
1
0
1
0
1
2
1
2
1
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
7
12
6
1
2
2
1
5
4
3
4
6
6
1
3
1
1
5
3
2
2
2
2
4
1
0
17
9
6
12
4
6
5
4
4
4
5
5
4
1
3
4
4
5
5
7
4
5
6
4
3
6
1
26
6
8
0
4
5
2
3
3
2
4
2
3
3
2
3
1
7
3
1
1
2
3
3
4
1
1
12
3
5
1
3
4
4
1
2
2
1
2
3
3
1
1
1
3
2
3
4
2
4
0
1
2
0
15
5
7
2
2
3
1
1
0
2
1
3
2
2
2
1
0
1
3
3
5
2
4
2
0
2
0
18
7
7
3
2
4
2
2
2
4
2
3
4
5
2
3
1
2
2
2
6
3
4
2
2
2
0
18
8
11
10
5
7
7
3
6
6
8
3
4
5
7
5
6
3
7
3
2
4
6
5
3
2
0
9
3
4
6
3
1
0
2
2
1
0
2
1
1
0
0
1
1
2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
31
ALUR PELAKSANAAN REKONSILIASI
DATA
Update data
pada aplikasi
SIAP dan file
perorangan
Kroscheck dan
rekap data beserta
bukti perubahan
data (apabila ada)
Mengumpulkan
dokumen
kepegawaian ke
pengelola
kepegawaian
BKD
Kasubag Umum
dan
Kepegawaian
PNS
Berkirim surat
dilampiri
listing data
per PNS
Melakukan
kroscheck
data per PNS
Melengkapi
dokumen
kepegawaian
32
JADUAL PELAKSANAAN
REKONSILIASI
Pelaksanaan rekonsiliasi dokumen kepegawaian
direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dari
target keseluruhan (50 SKPD) di Tahun 2013
ditargetkan menyelesaikan 10 SKPD yang terdiri dari :
Sekretariat Daerah, Bappeda, Bakesbang Pol Linmas,
BKD, Bapemas dan KB, Dinas Kominparda, Dinas
Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pekerjaan
Umum
 Pelaksanaan tahap pertama akan dilaksanakan pada
Bulan Juni sampai dengan Juli 2013
 Apabila tahap pertama selesai di Tahun 2013 maka
untuk tahap kedua akan dilaksanakan di Tahun 2013
pula

33
SELAYANG PANDANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PTT
(PEGAWAI TIDAK TETAP)
Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
Subid Formasi dan Data Pegawai
Blitar, 28 Mei 2013
34
1. Kebijakan PTT selama ini sudah enam kali mengalami
perubahan. Perubahan yang berulangkali ini berakibat
kurang efisien dan efektifnya penerapan kebijakan
terhadap Pegawai Tidak Tetap, terlebih pengelola
Pegawai Tidak Tetap di masing-masing SKPD sering
berganti
2. Peraturan Walikota Blitar yang mengatur tentang
pengelolaan PTT, terdapat beberapa pedoman yang tidak
sesuai dengan Aturan dasar yang dijadikan acuan
pengelolaan PTT (ketenagakerjaan dan PNS).
35
Manfaat Perubahan Kebijakan PTT
 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
PTT
 Meningkatkan kesejahteraan PTT
 Mengoptimalan dayaguna dari masing-masing PTT
36
Kebijakan Yang Berubah Dalam Pengelolaan PTT
 Adanya mekanisme perpanjangan masa kontrak
kerja
 Perubahan mekanisme penilaian kinerja
 Jumlah uang beras disesuaikan besarannya
dengan uang beras PNS
 Perubahan pengali uang penghargaan masa kerja
dan pesangon bagi PTT yang pensiun.
 Pengaturan ulang mengenai uang penggantian hak
37
ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI
PNS TA 2013
Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero
Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi
nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang
pensiun secara nasional
38
Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional
tetap diusahakan Zero Growth menuju minus
growth sampai selesainya rencana pengangkatan TH
K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang
rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan
PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional.
39
POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL
3 (Tiga) Pola :
1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari
jumlah PNS yang pensiun.
2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan
jumlah PNS yang pensiun.
3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah
PNS yang pensiun.
40
MINUS GROWTH
Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun
Bagi instansi yang :
 Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di
banding pegawai yang ada (bezetting)
 Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD
bagi Kab/Kota
 Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD
bagi Propinsi
41
ZERO GROWTH
Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang
pensiun
Bagi instansi yang :
 Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban
kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 %
dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d 30 %
dalam APBD bagi Propinsi
42
GROWTH
Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang
pensiun
Bagi instansi yang :
 Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis
beban kerja di banding dengan pegawai yang ada
(bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam
APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 % dalam
APBD bagi Propinsi
43
Persyaratan pemenuhan usul formasi dari Pelamar
Umum TA 2013 :
Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar
diberikan secara selektif pada instansi sbb :
umum
 Instansi yang sudah menyampaikan hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja, redistribusi dan
proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun
 Instansi yang tidak memilki tenaga honorer kategori I
dan kategori II
44
 Jumlah Honorer kategori II yang lebih
dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun
kecil
 Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 50
% bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi Provinsi
 Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio
pegawai dengan luas wilayah, jumlah kekurangan
pegawai dan prioritas jabatan
45
Prioritas Jabatan :
Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja
memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas :
Instansi Pusat
 Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang
memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa
 Dosen
 Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa,
Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir)
 Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti
46
Prioritas Jabatan :
•
•
•
•
•
•
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas
Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas
Teknik Pengairan, Arsitek
Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai
Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi
Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas
Ketenagakerjaan
Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang
Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan
Pelayaran,ATC
47
Instansi Daerah
 Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guru yang
memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru
Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis;
 Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan,
Perawat, dan Refraksionis Optisien;
 Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan
ekonami masyarakat (pro Growth).
48
Instansi Daerah
 Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job),
seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur
Tata Boga dan Instruktur Tata Rias;
 Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor)
seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri,
Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak
Swadaya Masyarakat;
 Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk,
seperti Penyuluh Keluarga Berencana.
49
50
RENCANA PENGANGKATAN CPNS SECARA
NASIONAL TA 2013
 SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II
(berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012)
 SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
 PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI
FORMASI KHUSUS
(berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012)
51
Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II
melalui seleksi secara nasional 2013
berdasarkan PP 56 Tahun 2012
 Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) oleh
Konsorsium
 Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang oleh Instansi
Pembina Jafung
 Penggandaan
dan
distribusi
soal
secara
nasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bila sudah
siap
 Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT
bagi instansi yang sudah siap
 Penetapan passing grade TKD oleh Men PANRB
52
Lanjutan....
 Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh MenPANRB
 dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi
passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi
ybs
 dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang
memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang
pensiun pada instansi ybs
 Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untuk
Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
53
PENUTUP
•
PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA
JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA
ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS;
•
ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN
PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA
JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI
KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN
YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISI LOWONGAN JABATAN
SECARA SELEKTIF
•
ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING
UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II
BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK PENGADAAN CPNS
MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF
•
RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODE LJK DAN
CAT BAGI YANG TELAH SIAP
54
T
E
R
I M
55