KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I

Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA Pasal 473

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

V

ISI

K

EMENTERIAN

A

GAMA

RI Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

1 2 3 4 5

M ISI K EMENTERIAN A GAMA RI

• Meningkatkan kualitas kehidupan

beragama

•Meningkatkan kualitas kerukunan umat

beragama

• Meningkatkan kualitas RA, madrasah, perguruan tinggi

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

•Meningkatkan kualitas penyelenggaraan

ibadah haji

• Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih

dan berwibawa

(Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

Terwujudnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin

Misi Kanwil Kemenag DIY

1

• Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

2 3 4 5

•Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama • Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, pendidikan

agama, dan keagamaan

•Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah

haji

• Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan

berwibawa

SUB BAGIAN ORTALA DAN KEPEGAWAIAN



“

Subbagian Laksana, mempunyai Organisasi, dan tugas Tata Kepegawaian melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian.

(Pasal 435 huruf b PMA No 13 Tahun 2012)

1 2 3

5 NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

• INTEGRITAS : kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

•PROFESIONALITAS : mencerminkan kompetensi dan keahlian. • INOVASI

4

•TANGGUNG JAWAB

5

• KETELADANAN

KANWIL DIY ; SUMBER DATA SIMPEG 2014

KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

D ASAR H UKUM 1.

UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

2.

PP 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS.

3.

PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS.

PPK PNS DALAM UU ASN

....

UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DI MASA DEPAN

→ → → →

TUJUAN UU ASN

MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI



bersih dari KKN dan politisasi

 

kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/ investasi.

A S N

KOMPOSISI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1.

Berstatus pegawai tetap 2.

Memiliki NIP secara nasional; 3.

Sebagai pembuat kebijakan; 4.

Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan; PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK) 1.

Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; 2.

Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; 3.

Melaksanakan Tugas Pemerintahan; 4.

Menduduki Jabatan Fungsional.

MANAJEMEN PNS DALAM ASN (14 POIN)

Manajemen PNS meliputi: 1.

penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2.

pengadaan; 3.

pangkat dan jabatan; 4.

pengembangan karier; 5.

pola karier; 6.

promosi; 7.

mutasi; 8.

Penilaian kinerja

9.

penggajian dan tunjangan; 10.

penghargaan; 11.

disiplin; 12.

pemberhentian; 13.

pensiun dan tabungan hari tua; dan 14.

perlindungan.

PERENCANAAN SDM APARATUR

Seluruh Informasi terkait dengan manajemen ASN dilakukan dengan Teknologi Informasi tujuan menghemat biaya, waktu dan efisiensi untuk mempermudah pengelola kepegawaian merumuskan kebijakan Perencanaan SDM Aparatur di arahkan untuk mendukung pembangunan Nasional jangka pendek 5 (lima) Tahun dan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun

1. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH PEGAWAI ASN

1.

Dasar penetapan kebutuhan Pegawai ASN: a.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan metode analisis jabatan dan analisis beban kerja.

b.

Perencanaan kebutuhan SDM Aparatur 5 (lima) tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan 2.

Formasi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara secara nasional.

2. PENGADAAN PNS

1.

-

-

Dasar pengadaan:

pengisian kebutuhan jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri e.

f.

g.

2.

a.

b.

c.

d.

Tahapan :

Perencanaan Pengumuman lowongan Pelamaran Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang) Pengumuman hasil seleksi Masa percobaan Pengangkatan menjadi PNS

3. P

ANGKAT DAN

J

ABATAN

   

PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.

Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.

yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan

4. P

ENGEMBANGAN

K

ARIER

 

dilakukan berdasarkan: kualifikasi; Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural) ; penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

5. P ENGEMBANGAN K OMPETENSI

   Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.

PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

6. PROMOSI PNS

  

Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “ tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

” Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.

7. MUTASI PNS

     

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri.

Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.

Perpindahan ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

• •

Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “ konflik kepentingan ” .

Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.

8. PENILAIAN KINERJA PNS

Dilakukan berdasarkan:

 perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;

Memperhatikan

 target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Metode

   objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. P

ENGGAJIAN DAN

T

UNJANGAN

PNS

     

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, resiko pekerjaan.

& Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD.

Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi:



tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)



tunjangan kemahalan di daerah) (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD

10. P

ENGHARGAAN

PNS

 

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, penghargaan.

kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian:

   

tanda kehormatan; kenaikan pangkat istimewa; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

11. P

EMBERHENTIAN

PNS

PNS diberhentikan dengan hormat karena:

 meninggal dunia;   atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun;   perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:

dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

12. P

EMBERHENTIAN

T

IDAK

D

ENGAN

H

ORMAT PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; b.

c.

d.

dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki dan/atau pidana umum; kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

13. P EMBERHENTIAN S EMENTARA PNS

PNS diberhentikan sementara, apabila:

 

diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau



ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pengaktifan kembali PNS diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

yang

14. B

ATAS

U

SIA

P

ENSIUN Batas usia pensiun PNS yaitu:

  

58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi Pejabat Fungsional.

15. J

AMINAN

P

ENSIUN

& J

AMINAN

H

ARI

T

UA

   

Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.

PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

 

meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;

  

mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

16. P

ERLINDUNGAN Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:



jaminan kesehatan;

  

jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum.

Mencakup jaminan sosial yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional -> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

KEBIJAKAN PPK PNS

EDARAN AWAL TAHUN 2014

S

URAT

E

DARAN

K

AKANWIL

T

ERKAIT

P

ELAKS

. PP46/2011

DI

L

INGK

. K

ANWIL

DIY

36

PENJELASAN SURAT EDARAN KAKANWIL

Nomor : Kw.12.1/2/Kp.01.2/ 1711 /2013 Tanggal 4 juli 2013

Setiap Satuan Kerja/Unit Kerja WAJIB melakukan upaya persiapan untuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan metode SKP yang akan dilakukan mulai 01 Januari 2014, dengan melakukan beberapa hal dibawah ini : 1. Melakukan penataan pegawai pada masing-masing satuan kerja dengan teknis sebagai berikut :

disajikan a.

Manajemen Ketugasan

, Melakukan koordinasi internal (satker, bidang, bagian, seksi, atau subbag) terkait penjabaran Tupoksi unit kerja yang ada dalam PMA No 13 Tahun 2012 dengan tujuan menjabarkan dan membagi tugas kedinasan secara hierarkhis dari atas kebawah dan menyeluruh, dalam bentuk tertulis

(inventarisasi tugas tidak terkait dengan status pengampu PNS/bukan PNS).

…… bersambung ke (b)

37

PENJELASAN SURAT EDARAN KAKANWIL

Nomor : Kw.12.1/2/Kp.01.2/ 1711 /2013 Tanggal 4 juli 2013…. (Lanjutan) b.

Manajemen Jabatan,

Menyesuaikan pembagian pekerjaan yang ada dengan Jabatan Pengampu agar terdapat korelasi antara tugas dan jabatan pengampu.

c.

Memasukkan hasil pembagian kerja

ke dalam form analisis jabatan dan analisis beban kerja di masing-masing unit kerja, mengacu pada kebutuhan dan prinsip aturan yang telah digariskan, untuk dijadikan dasar acuan penataan pegawai.

2. Melakukan Penyusunan Target dan Sasaran Kerja Pegawai didasarkan pada pembagian kerja yang telah ditentukan pada poin (1) dan berdasar pada prinsip dalam PP no 46 tahun 2011.

3. Kepada bagian kepegawaian di masing-masing satuan kerja agar melakukan inventarisasi dan pendampingan sesuai kebutuhan terhadap dokumen poin 1 (Dokumen Pembagian Kerja) dan mengambil langkah pendukung yang diperlukan terhadap poin 2 (Dokumen SKP) dalam edaran ini.

38

EDARAN KEBIJAKAN AKHIR TAHUN

SURAT EDARAN N

OMOR

: K

W

.12.1/2/K

P

.01.2/ /2014 TANGGAL 01 DESEMBER 2014 TENTANG EVALUASI AKHIR TAHUN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2014 DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG D.I. YOGYAKARTA

ISI EDARAN :

  Bahwa SKP yang telah disusun harus diberikan Penilaian, maka kami perintahkan kepada saudara untuk segera melakukan perhitungan dan evaluasi terhadap hasil kerja Pegawai tahun 2014 di lingkungan kewenangan saudara.

Bahwa setelah melakukan perhitungan dan evaluasi terhadap hasil kerja Pegawai tahun 2014 di lingkungan kewenangan saudara, maka kami perintahkan saudara untuk segera Menyusun Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPK PNS) tahun 2014 berdasarkan PP 46 Tahun 2011.

ISI EDARAN (2) :

  Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun kerja 2014, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk segera melakukan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2015 terhadap pegawai di lingkungan kerja saudara.

Kepada setiap Satuan/Unit Kerja agar mengirimkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2015 kepada Subbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag DIY, Jl.Sukonandi 8 Yogyakarta dengan susunan sebagai berikut : Cover Peta Jabatan SKP Unit Kerja ditanda tangani (SKP 2015) Pengumpulan Dokumen SKP 2015 paling lambat hari Senin tanggal 04 Januari 2015.

KERJA…..KERJA….KERJA….DOA…..!!!

yogyakarta.kemenag.go.id