Transcript Sosialisasi+Awal+SIMPONI+12+Juni+2012-edit

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI AWAL
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM
MODUL PENERIMAAN NEGARA 2 (MPN 2)
“ MODERNISASI PENGELOLAAN PNBP MENGGUNAKAN SISTEM IT
UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PNBP“
OUTLINE
MENGENAL MODUL PENERIMAAN NEGARA 2 (MPN 2)
PENGINTEGRASIAN PNBP
DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA 2
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
PERBEDAAN ANTARA MEKANISME PENGELOLAAN PNBP EXISTING
DAN SETELAH PENERAPAN SIMPONI
KEBUTUHAN DATA PENGGUNA (USER) SIMPONI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENGENAL
MODUL PENERIMAAN NEGARA 2
(MPN 2)
LANDASAN IMPLEMENTASI MPN
PMK No. 99 Tahun 2006 :
Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian
prosedur, mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan
negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara
Secara garis besar sistem MPN 2 (sebagai penyempurnaan sistem MPN)
merupakan suatu proses sinambung dari 2 sistem, yakni Sistem Billing dan
Sistem Settlement.
1. Sistem Billing yang berfungsi melakukan pengadministrasian data
pembayar dan pembayaran, memfasilitasi proses awal dari keseluruhan
proses pembayaran dan penyetoran pendapatan negara.
Sistem Billing yang terhubung dengan sistem MPN 2:
 Sistem Billing Pajak
 Sistem Billing Bea Cukai
 Sistem Billing PNBP → Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
2. Selanjutnya, Sistem Settlement akan memfasilitasi penyelesaian proses
pembayaran, rekonsiliasi hingga penyampaian data-data kepada
stakeholders
ARSITEKTUR SISTEM MPN 2
Settlement
Switcher
Over the Counter:
Bank Persepsi
Pos Persepsi
Internet
Banking
Electronic
Data
Capture
ATM
Mobile
Banking
PENGINTEGRASIAN PNBP
DALAM SISTEM
MODUL PENERIMAAN NEGARA 2
TUJUAN dan MANFAAT
PENGINTEGRASIAN PNBP dalam SISTEM MPN 2
Mendukung penyempurnaan pembangunan
sistem pengadministrasian pendapatan negara
yang modern
Membangun database realisasi PNBP yang
komprehensip, sebagai alat analisa dalam
perumusan kebijakan dan perencanaan terkait
PNBP
Memperbaiki kualitas perencanaan dan
perumusan kebijakan PNBP
Manfaat yang akan diperoleh K/L dan/atau Wajib Bayar
dengan adanya Sistem Informasi PNBP Online :
Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dan pelaporan
PNBP.
• Sistem dirancang sederhana dan user friendly sehingga mempermudah pengisian data.
Karena bersifat web base, sistem juga dapat diakses dari manapun setiap saat dibutuhkan.
Menghindari kemungkinan terjadinya human error .
• Sistem online dapat menekan kemungkinan terjadinya human error karena tidak adanya
proses penginputan ulang data-data pembayaran oleh teller di Bank /Pos Persepsi.
• Sistem menyediakan pilihan akun penerimaan yang spesifik sesuai dengan jenis PNBP yang
berkaitan dengan pelayanan satuan kerja, atau bidang usaha Wajib Bayar, sehingga dapat
meminimalisir kesalahan pemilihan akun.
Memperbanyak pilihan tempat pembayaran, sehingga lebih mudah dan
fleksibel.
• Di samping pembayaran melalui teller (over the counter), juga dapat dilakukan
pembayaran melalui ATM, e-banking, phonebanking maupun melalui electronic
data capture (EDC).
K/L memperoleh akses untuk melakukan monitoring realisasi pembayaran
PNBP dan mendapatkan laporan realisasi (sesuai kewenangan) secara
berkala.
Secara umum KL berkesempatan untuk lebih berperan aktif dalam
pengelolaan PNBP
Manfaat Sistem Informasi PNBP Online Secara Umum :
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan yang
dapat diberikan dalam hal pembayaran PNBP
Meningkatnya ketersediaan dan reliabilitas data
PNBP
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan PNBP
Terciptanya sinergi antara perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan
PNBP
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
( SIMPONI)
Sistem Informasi PNBP Online
Sistem informasi yang mengakomodir proses bisnis
PNBP :
• Penyusunan target PNBP
• Penyempurnaan database jenis dan tarif PNBP
• Pembayaran dan penyetoran PNBP
• Penggunaan kembali sebagian dana PNBP oleh KL
• Pelayanan PNBP oleh KL kepada masyarakat
• Monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP
Desain Bangunan Sistem Informasi PNBP Online
MODUL UTAMA
Manajemen
Billing
Manajemen
Database Jenis
dan Tarif PNBP
MODUL PENDUKUNG
Manajemen
user
Manajemen
Pelaporan
Manajemen
Perekaman
Manajemen Target
dan Realisasi PNBP
Manajemen
Helpdesk
Interaksi User dengan Sistem Informasi PNBP Online
MODUL UTAMA 1 :
Create
Billing
Manajemen
Billing
Cetak
Billing
Notifikasi
Manajemen
Database Jenis
dan Tarif PNBP
Manajemen
Target dan
Realisasi PNBP
Manajemen
Penerimaan
Non
Anggaran
Manajemen
Perekaman
PNBP
Manajemen
Transfer data
PNBP yang
terbayar melalui
Billing Bea dan
Cukai
Alur Kerja Manajemen Billing PNBP (Modul Utama 1)
2
4
8
1
5
4
Wajib Bayar
2
6
8
11
9
3
11
5
SIMPONI
2. Pembuatan data tagihan
(billing) PNBP melalui
SIMPONI
4. Penerbitan kode billing oleh
SIMPONI
5. Notifikasi kode billing
11. Notifikasi pembayaran PNBP
10
3. Proses upload data
billing ke Sistem
Settlement
10. Konfirmasi penerimaan
pembayaran PNBP dr
sistem Settlement
7
8
6
7
9
Bendahara
Penerimaan
1. Pembayaran
PNBP
Settlement
7. Pemrosesan data
pembayaran
8. Penerbitan NTPN
8
Channel Pembayaran
6. Melakukan pembayaran
PNBP/Penyelesaian tagihan melalui
Channel Pembayaran
9. Bukti Pembayaran
Collecting
Agent
Interaksi User dengan Sistem Informasi PNBP Online
MODUL UTAMA 2 :
Approval oleh
DJA
Upload data
jenis dan tarif
PNBP
baru/revisi
oleh KL
Manajemen
Billing
Manajemen
Database Jenis
dan Tarif PNBP
Manajemen
Target dan
Realisasi PNBP
Upload usulan
jenis dan tarif
PNBP baru/revisi
oleh KL
Ditindaklanjuti
dengan pembahasan
bersama DJA dan
KL
Interaksi User dengan Sistem Informasi PNBP Online
MODUL UTAMA 3 :
Manajemen
Billing
Manajemen
Database
Jenis dan
Tarif PNBP
Approval
berjenjang oleh
DJA
Upload data
Target PNBP
oleh KL
Manajemen
Target dan
Realisasi PNBP
Approval oleh
DJA
Upload data
Realisasi
PNBP
(termasuk
BLU) oleh KL
Interaksi User dengan Sistem Informasi PNBP Online
MODUL PENDUKUNG :
Reporting
Billing
Manajemen
user
Register
user
Autentifikasi
user
Manajemen
Helpdesk
Live
chat
Komunikasi
dengan
Admin
Tanya-jawab dan
saran seputar
sistem
Konfirmasi terkait
penyusunan target
PNBP (tanpa tatap
muka)
Manajemen
Pelaporan
Dashboard
Pimpinan
Akses
Rekonsiliasi
bagi KPPN
Akses Report
Pembayaran
PNBP bagi
KL
Kepastian
penggunaan
kembali sebagian
dana PNBP oleh KL
→ Penetapan
Maksimum
Pencairan
Kepastian
penyelenggaraan
layanan KL
kepada
masyarakat yang
telah membayar
PNBP
Resume Interaksi Stakeholders via Sistem Informasi PNBP Online
7. Pelayanan
PNBP
1
2
7
1. Pembayaran
Penyetoran PNBP
2. Bukti bayar PNBP
3. Penyusunan target
PNBP
4. Penyempurnaan
database jenis dan
tarif PNBP
Wajib Bayar
1. Pembayaran
PNBP
2. Bukti bayar
PNBP
6
K/L
2
1
3
4
6. Penggunaan
kembali
sebagian
dana PNBP
5. Rekonsiliasi
data
pembayaran
dan penyetoran
PNBP
1
5
2
SIMPONI - DJA
KPPN, DJPBN
TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE
Wajib Bayar PNBP
(BUMN, Pengusaha SDA
Non Mogas, dll
Masyarakat Pembayar
PNBP)
Melakukan
pembayaran PNBP
melalui Bendahara
Penerimaan pada
Satker K/L
Mengakses SIMPONI
untuk membuat data
tagihan dan
mendapatkan kode
billing
Melakukan
pembayaran PNBP
berdasarkan kode
billing yang telah
diterima melalui
chanel pembayaran
Kementerian
/Lembaga
Menyiapkan data Bendahara
Penerimaan dan Atasan Bendahara
Penerimaan selaku user pada
masing-masing satker
Mengakses SIMPONI untuk
membuat data tagihan dan
mendapatkan kode billing
Melakukan pembayaran PNBP
berdasarkan kode billing yang telah
diterima melalui channel
pembayaran
Mengakses SIMPONI untuk
memastikan pembayaran dari WB
dalam rangka memberikan layanan
PNBP
Melakukan upload data jenis dan
tarif PNBP baru/revisi
Melakukan upload data usulan
jenis dan tarif PNBP baru/revisi
Melakukan upload data usulan
target PNBP
Melakukan interaksi online dalam
rangka penyusunan dan
penetapan target PNBP
Melakukan upload data realisasi
PNBP (termasuk BLU)
DJA
Di awal implementasi,
memasukkan data-data
Bendahara Penerimaan
secara serentak dalam
rangka menyediakan user
ID dan password lebih
awal bagi calon user
Monitoring jalannya sistem
DJPB
Masing-masing KPPN
dapat melakukan
rekonsiliasi data realisasi
PNBP dalam rangka
penetapan maksimum
pencairan bagi KL
Menyajikan database jenis
dan tarif PNBP yang
akurat, termasuk
memastikan data jenis dan
tarif PNBP yang diupload
oleh KL telah benar
Melakukan analisa atas
data usulan target yang
diupload oleh KL
Menyajikan laporan target
dan realisasi PNBP dalam
berbagai format
Monitoring atas data
pembayaran Non
Anggaran
PERBEDAAN antara MEKANISME
PENGELOLAAN PNBP EXISTING
dan SETELAH PENERAPAN SIMPONI
Perbedaan MEKANISME PENYETORAN PNBP
Existing dan Melalui SIMPONI
PENYETORAN
Perbedaan
Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Kode Billing
Tidak membuat data
tagihan dan kode
billing. Penyetoran
langsung dilakukan di
Bank/Pos Persepsi.
Membuat data tagihan
dan mendapatkan kode
billing sebelum
melakukan penyetoran
PNBP.
Input Data Setoran
Input data setoran
PNBP dilakukan
oleh teller di
Bank/Pos Perspesi.
Input data setoran
PNBP dilakukan oleh
penyetor (Bendahara
Penerimaan/Wajib
Bayar) melalui
SIMPONI.
Lokasi
Penyetoran
Penyetoran PNBP
hanya dapat
dilakukan melalui
Bank/Pos Persepsi.
Penyetoran dapat
dilakukan di mana saja.
Selain melalui counter
Bank/Pos Persepsi juga
melalui channel
pembayaran lain seperti
ATM, e-Banking dll
Perbedaan MEKANISME PENYETORAN PNBP
Existing dan Melalui SIMPONI
PENYETORAN
Perbedaan
Notifikasi
Pembayaran
dan
Rekonsiliasi
Realisasi
PNBP
Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Data setoran PNBP
real hanya tercatat di
DJPB, sehingga
harus dilakukan
kegiatan rekonsiliasi
dengan K/L penyetor
PNBP.
K/L mendapatkan
notifikasi penyetoran
PNBP, sehingga data
Kementerian
Keuangan dengan K/L
lebih sesuai.
Data Realisasi PNBP
yang dimiliki oleh
Kementerian
Keuangan kurang
lengkap, dan tidak
real time, karena
hanya mengandalkan
Buku Merah.
Data Realisasi PNBP
yang dimiliki oleh
Kementerian
Keuangan lebih
lengkap, akurat dan
real time. Selain itu
data realisasi dapat
disajikan Per-Jenis
PNBP, Per-K/L,
hingga Per-Satker.
Perbedaan MEKANISME PENYUSUNAN TARGET dan REALISASI PNBP
Existing dan Melalui SIMPONI
TARGET &
REALISASI
Perbedaan
PENYUSUNAN
TARGET PNBP
PENYUSUNAN
LAPORAN
REALISASI
PNBP
Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Dilakukan penelaahan
tatap muka antara
DJA dan KL
pengelola PNBP
untuk menyusun
target yang rasional
Penyusunan dan
penetapan target
PNBP dilakukan online
dengan rekaman
histori penelaahan
untuk menjamin
transparansi dan
akuntabilitas
Realisasi PNBP
dikirimkan oleh KL
secara manual
dengan format
beragam dan kurang
tertib dilakukan
Pelaporan melalui
aplikasi TR.PNBP
kurang tertib
dilakukan
Realisasi PNBP 2012 :
KL melakukan upload
data realisasi PNBP
(termasuk BLU )
dengan format yang
ditentukan.
Realisasi PNBP 2013
dst : pelaporan
disusun berdasarkan
gabungan data billing
yang terbayar dan
upload data realisasi
BLU oleh KL
Perbedaan MEKANISME PENYEMPURNAAN JENIS dan TARIF PNBP
Existing dan Melalui SIMPONI
JENIS &
TARIF
Perbedaan
PENYEMPURNAAN
DATABASE JENIS
dan TARIF PNBP
USULAN JENIS
DAN TARIF PNBP
BARU
Existing (sebelum terintegrasi dalam
Sistem MPN 2)
Sesudah terintegrasi dalam
Sistem MPN 2
Input/update
database jenis dan
tarif pada Aplikasi
Jenis dan Tarif
PNBP dilakukan
oleh DJA
Input/update
database jenis dan
tarif PNBP dilakukan
oleh KL, verifikasi
dan approval oleh
DJA
Pengajuan usulan
jenis dan tarif
baru/revisi dilakukan
melalui mekanisme
surat menyurat, dan
ditindaklanjuti
dengan pembahasan
tatap muka hingga
penetapan.
Pengajuan usulan
jenis dan tarif
baru/revisi dilakukan
selain melalui
mekanisme surat
menyurat, juga
melalui upload pada
SIMPONI. Tindak
lanjut usulan sama
dengan mekanisme
existing.
KEBUTUHAN DATA
PENGGUNA (USER) SIMPONI
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Kebutuhan Data Pengguna (User) SIMPONI di Lingkungan K/L
•
Pada tahap awal implementasi sistem, DJA akan melakukan registrasi user secara serentak,
agar user ID dan password dapat diterima lebih awal, sehingga user siap mengoperasikan
sistem.
•
Untuk itu Kementerian/Lembaga diminta menyampaikan data-data :
a. Bendahara Penerimaan / Pembantu Bendahara Penerimaan / Pejabat lain yang
melaksanakan fungsi kebendaharaan
b. Atasan Bendahara Penerimaan
pada masing-masing satker pengelola PNBP, meliputi
No
Data
No
Data
1
Nama Lengkap sesuai SK/Kartu Identitas
6
Nomor Handphone
2
Nomor Kartu Identitas (KTP/SIM)
7
Alamat Email
3
NIP / NRP
8
Kode Satuan Kerja
4
NPWP
9
Nama Satuan Kerja
5
Nomor dan Tanggal SK Jabatan
10
Alamat Kantor
Data harap dikirimkan ke alamat email:
[email protected]
Terima Kasih atas Kerjasama yang Baik
Seluruh Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP
dan Wajib Bayar PNBP