Profesionalisme Dokter dan Efisiensi Tarif INA CBGs

Oleh : Dr. Prasetyo Widhi Buwono,SpPD-FINASIM Wasekjen 3 PB IDI

Efisiensi Tarif INA CBGs VS Kualitas Pelayanan



Profesionalisme Dokter ?

1.

2.

Beberapa tarif JKN 2014 terlalu rendah kendali biaya minus kendali mutu.

 Disparitas tarif antara RS tipe A, B,C, pendidikan dan non pendidikan mengganggu sistem rujukan.

3. Plafon harga rendah, obat hanya 1 mg. RS tipe B penyakit kronis lain : Rp 155.372,- harus dibagi 2 obat + penunjang medik  selesai SE 32/2014, bagaimana dengan pemeriksaan laboratorium ?

Prosentase tarif INA CBGs untuk pemeriksaan laboratorium terlalu rendah, sehingga pasien yang mau operasi harus kontrol 3-4 kali, bagaimana untuk operasi cito/emergensi ?

4. Tarif transfusi darah tidak sesuai dengan jumlah darah yg dibutuhkan  besarnya tarif hanya cukup untuk 2 kolf darah, bagaimana pasien operasi cito dengan kebutuhan darah > 2 kolf.

5. Prosedur tindakan rawat jalan dengan tarif rendah  pasien diinapkan  pasien emergensi tdk mendapatkan tempat.

6. Permenkes no 28 tahun 2014  besarnya jasa pelayanan 30-50 % tarif INA CBGs, masalah : A. Antar daerah bisa berbeda dlm menentukan jasa pelayanan  tergantung Perda RS.

B. Tidak disebutkan prosentase pembagian jasa medis dokter, paramedis dan manajemen RS.

C. Tarif yang rendah dan alat kesehatan   jaminan ketersediaan obat turunnya mutu pelayanan.

Data kemenkes : 6 bln JKN 71 % RS naik pendapatan 20-30 %, pembagian jasmed dokter ?

7. Beberapa tindakan medis penunjang seperti gizi klinik, Patologi anatomi, Patologi klinik Mikrobiologi klinik, parasitologi klinik  belum ada dalam coding INA CBGs.

8. Tarif INA CBGs yg rendah bekerja sama dgn BPJS   RS swasta enggan beban di RS negeri  Pasien RS negeri meningkat pelayanan ? ? ?

 beban dokter meningkat, 1 dokter spesialis 100 pasien, kualitas 8.

Revisi tarif sdh dibahas sejak maret 2014 permenkes 59 tahun 2014  tarif baru belum disosialisasikan.

Masukan dan Saran

1.

Mengurangi disparitas antara berbagi tipe RS : A,B,C, dan D , dirancang tarif median mengacu pd tarif RS tipe B pendidikan : A. RS tipe D,C, dan B non pendidikan tarif terendah mengacu pd tarif RS tipe B pendidikan, tarif ter tinggi mengacu pada tarif RS tipe B pendidikan.

B.RS rujukan nasional, RS tipe A dan B pendidikan tarif terendah mengacu pada tarif RS tipe B

pendidikan, tarif tertinggi mengacu pada tarif RS tipe A pendidikan 2. Menilai kembali “case by case” tarif tindakan tertentu yg dinilai ekstrem tinggi atau ekstrem rendah sesuai usulan PERSI/ARSSI.

3. Tidak boleh ada iur biaya dalam bentuk apapun.

4. Alkes tertentu seperti implan ditagihkan tersendiri sesuai daftar material dan rentang tarif harga.

5. Penunjang medis seperti gizi klinik, PA,PK, Mikro biologi, parasitologi dibuatkan aturan jasa tindakan sehingga tdk terkooptasi dlm grouping atau dibuat tagihan tersendiri, demikian juga akupuntur medis yg ada dalam ICD X diklaim tersendiri 6. Prosedur radiologi yg mahal dan canggih dibuatkan klaim tersendiri, penyesuaian tarif tindakan radiolo gi rawat jalan menghindari ranap pasien yg tidak sesuai indikasi medis.

7. Persentase nominal jasa medis harus dikeluarkan dari cost yg lain sehingga dokter mendapatkan keadilan dan mengurangi sengketa dgn manajemen.

8. Perlu dibuatkan aturan RS dapat mengelola sendiri dana JKN ( tidak masuk ke kas daerah ) sehingga ada jaminan jasa medis dapat diberikan tepat waktu.

9. Penyusunan dan revisi INA CBGs kedepannya seharusnya mempertimbangkan usulan organisasi profesi (IDI dan perhimpunan spesialis dibawahnya ),

TERIMA KASIH