Transcript pengantar pwk – manajemen kota 2014

MANAJEMEN KOTA
PPWK
JOHANNES PARLINDUNGAN, ST., MT.
E-mail : [email protected]
Blog : http://johannes.lecture.ub.ac.id/
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PEMBAHASAN
BAGIAN 01 : PENDAHULUAN
BAGIAN 02 : BARANG PUBLIK
BAGIAN 03 : MANAJEMEN KOTA SEBAGAI BENTUK INTERVENSI
PEMERINTAH
PPWK - JP
2
PENDAHULUAN
HULU
SUMBER DAYA;
POTENSI;
MODAL
HILIR
BARANG
PUBLIK
OUTCOME
KESEJAHTERAAN
FUNGSI-FUNGSI
MANAJEMEN KOTA
PPWK - JP
3
PPWK - JP
4
BARANG PUBLIK (Konsep)
GOODS :
A good is something that somebody values, wants, and
is willing to pay for (Krepelka, 2007).
Subjective value.
CONTOH 01 :
MORE VALUABLE
THAN
THIS ONE
PPWK - JP
5
CONTOH …
FISIK JALAN
(KUANTITAS &
KUALITAS)
LALU LINTAS
JARINGAN JALAN
MANFAAT LAINNYA…
GOODS
PPWK - JP
6
SIFAT PUBLIC GOODS
NON EXCLUDABLE
BERKAITAN DENGAN KEMUDAHAN AKSES YANG SECARA LANGSUNG
DIPENGARUHI OLEH KEPEMILIKAN (PROPERTY RIGHT).
“Exclusion occurs when potential users can be denied goods or services
unless they meet the terms and conditions of the vendor. If both
agree, goods or services are supplied at a price” (Ostrom and Ostrom)
DALAM KAJIAN EKONOMI, EXCLUDABILITY TERKAIT DENGAN BIAYA
(COST) YG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHALANGI ORANG LAIN
MENIKMATI LAYANAN SUATU BARANG (GOOD).
EXCLUDABLE
EASY to EXCLUDE SOME
ONE ELSE (LESS COSTLY)
NON- EXCLUDABLE
HARD to EXCLUDE SOME
ONE ELSE (MORE COSTLY)
PPWK - JP
7
..
CONTOH
LAHAN PRIVAT
LAHAN PUBLIK
MUDAH DIKUASAI
SECARA INDIVIDUAL DGN
CARA MEMBELI DARI
DEVELOPER DGN HARGA
PASAR TANPA DIIKUTI
OLEH PEMBIAYAAN
EXTERNALITAS (SOSIAL
COST)
SULIT DIKUASAI SECARA
INDIVIDUAL KARENA
MENYEBABKAN
EXTERNALITAS YANG
TINGGI, YG BERIMPLIKASI
PADA BESARNYA BIAYA
PENGUASAAN
PPWK - JP
8
SIFAT …
NON RIVALROUS
BERKAITAN DENGAN TIDAK ADA / RENDAHNYA PERSAINGAN DALAM
USAHA MEMPEROLEH MANFAAT DARI SUATU BARANG / JASA
CONTOH
ROTI
BANGKU BUS
KEGIATAN KONSUMSINYA
TIDAK DAPAT DIBAGI
DENGAN ORANG LAIN,
KARENA BERSIFAT “HABIS
PAKAI” (RIVALROUS)
APABILA DIPERGUNAKAN
AKAN MENGHALANGI
ORANG LAIN UNTUK DUDUK
KECUALI KALAU PENUMPANG
SUDAH TURUN
(NON- RIVALROUS)
PPWK - JP
9
SIFAT …
NON EXCLUDABLE
TIDAK ADANYA PEMBATASAN PELAYANAN (AKSES).
NON RIVALROUS
TIDAK ATAU BELUM PENGARUHI KESEMPATAN
ORANG LAIN UTK KONSUMSI BARANG YG SAMA
(NON-SUBSTRACTION).
PADA KENYATAANNYA
TERJADI KOMBINASI
ANTARA KEDUA SIFAT INI
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP KREPELKA (2007)
10
EXCLUDABLE
(Feasible Exclusion)
RIVALROUS
(Alternative Use)
NON –
RIVALROUS
(Joint Use)
PRIVATE
GOODS
NATURAL
MONOPOLIES
(CLUB GOODS)
NON-EXCLUDABLE
(Infeasible Exclusion)
COMMON POOL
RESOURCE
(CPRs)
PURE PUBLIC
GOODS
SADYOHUTOMO (2008)
KREPELKA (2007)
PPWK - JP
11
Contoh ….
JALAN SEPI
/
DIOPERASI
KAN
SESUAI
STANDAR
PURE PUBLIC GOOD
(Marginal Production
Cost = 0)
JALAN
ALTERNATIF
(INFORMAL)
OVER USED /
MACET &
KERUSAKAN
FISIK
JALAN TOLL
(FORMAL)
CPRs
TRAGEDY of COMMON
PPWK - JP
12
Contoh ….
UDARA
BERSIH di
PUSAT
KOTA
OVER
USED /
UDARA
BERSIH DI
PERUMAHAN
MEWAH
PENDUDUK
PADAT,
CLUB GOOD
TRAFFIC
UDARA
BERSIH DI
RTH
PURE PUBLIC GOOD
(Marginal Production
Cost = 0)
CPRs
TRAGEDY of COMMON
PPWK - JP
13
COMMON POOL RESOURCES (CPRs)
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN UMUM
NON-EXCLUDABLE
COMMON POOL
RESOURCES
RIVALNESS
(SUBSTRACTIBILITY)
TERKAIT KEPENTINGAN UMUM
OBJEK POKOK DARI
PELAYANAN PUBLIK
PADA TARAF TERTENTU
MEMBUTUHKAN PERSAINGAN
YG DIHADIRKAN MELALUI
REGULASI.
PPWK - JP
14
KERAWANAN CPRs
COMMON POOL RESOURCES SEBAGAI OBJEK PELAYANAN
PUBLIK MEMILIKI KERAWANAN DALAM PENYEDIAANNYA
COMMON POOL
RESOURCES
SISI DEMAND :
SIFAT NON-EXCLUDABLE MEMBERI KESEMPATAN YG LUAS BAGI
PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARIES) UNTUK MELAKUKAN
AKSES SECARA BERLEBIHAN
SISI SUPPLY :
SIFAT RIVALROUS MEMBERI KEMAMPUAN YG TERBATAS DALAM
PENYEDIAANNYA
PPWK - JP
15
KEGAGALAN PASAR
BARANG PUBLIK (MARKET FAILURE)
MARKET
GOODS
FAIL TO DELIVER
EQUALITY !!
NEEDS
GOVERNMENT
INTERVENTION
UNEQUALITY
PUBLIC
PPWK - JP
16
KEGAGALAN …
EKSTERNALITAS
SOCIAL BENEFIT
SOCIAL COST
KEGIATAN
DAMPAK
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
17
KEGAGALAN …
OVERUSE & FREE RIDER
KECENDERUNGAN
MEMANFAATKAN CPRs
SEC. GRATIS
OVER CAPACITY,
DEGRADASI.
FENOMENA TRAGEDY OF COMMON
PPWK - JP
18
TRAGEDY OF COMMON
• TERJADI PADA BARANG-BARANG YANG TIDAK DIMILIKI
SECARA INDIVIDUAL.
• DALAM PEMANFAATANNYA, INDIVIDU-INDIVIDU MERASA
BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT SEBANYAK MUNGKIN DAN
TIDAK BERPIKIR BAHWA ORANG LAIN AKAN MELAKUKAN HAL
YANG SAMA.
• AKIBATNYA ADALAH TERJADI OVER-USE DAN DEGRADASI
LINGKUNGAN.
PPWK - JP
19
KARAKTERISTIK CPRs
RIVALNESS
(SUBSTRACTIBILITY)
OVERUSE /
CONGESTION
TRAGEDY OF COMMON
NON-EXCLUDABLE
PERLU BIAYA (COST) UNTUK MEMBATASI
AKSES PADA PIHAK-PIHAK YANG
MENJADI PEMANFAAT (BENEFICIARIES)
FREE RIDER
HADIRNYA PEMANFAAT YG TIDAK
BERKONTRIBUSI PADA PEMBIAYAAN
PPWK - JP RUSTIADI, et al (2009)
20
INTERVENSI PEMERINTAH
PERENCANAAN TATA RUANG
PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG
PELAYANAN PUBLIK
REDISTRIBUSI SUMBER DAYA
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
21
PPWK - JP
22
MANAJEMEN
MANAJEMEN :
SUATU PROSES PENGATURAN ATAU KETATALAKSANAAN
UNTUK MENCAPAI TUJUAN DENGAN MELIBATKAN
ORANG LAIN
FUNGSI MANAJEMEN
ALAT MANAJEMEN
PPWK - JP
23
FUNGSI UMUM MANAJEMEN
1
•PLANNING
2
•ORGANIZING
3
•ACTUATING
4
•CONTROLLING
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
24
ALAT MANAJEMEN
1
• MEN (manusia)
2
• MONEY (uang)
3
• MATERIALS (bahan)
4
• MACHINES (mesin)
5
• METHODS (cara)
6
• MARKETS (pasar)
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
25
Fungsi Manajemen
PLANNING
MELIPUTI :
• PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK : RENCANA TATA RUANG
>>> PERDA.
• PERENCANAAN ORGANISASI DAN PROGRAM KEGIATAN
ORGANISASI PENGELOLA KOTA DAN WILAYAH.
KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) :
• BERSIFAT PUBLIK (sec. ekonomi, teknis, politik, administratif,
nilai agama, etika, budaya, filsafat)
• WUJUD INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI
KEGAGALAN PASAR BARANG PUBLIK
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
26
FUNGSI …
ORGANIZING
• KEGIATAN DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN UNIT-UNIT
PELAKSANANYA YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA SPESIFIK
DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGANGGARAN DAN
PENGENDALIAN IMPLEMENTASI RENCANA SESUAI DENGAN
TUJUAN PEMBANGUNAN.
• UNIT-UNIT PELAKSANA INI TERGABUNG DALAM PEMERINTAH
DAERAH KOTA YANG DIKEPALAI OLEH KEPALA DAERAH DAN
TERINCI DALAM “SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / SKPD”
(DINAS-DINAS / BADAN / KANTOR).
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
27
FUNGSI … Organizing
NO.
UNIT ORGANISASI
TUGAS
1
BINA MARGA
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN
2
CIPTA KARYA
IMB, SANITASI, DRAINASE
3
PERSH. AIR MINUM
PENYEDIAAN AIR BERSIH
4
PERSH. LISTRIK
PENYEDIAAN LISTRIK
5
PERHUBUNGAN
TRANSPORTASI
6
INDUSTRI
PENGATURAN KEG. INDUSTRI
DLL.
PPWK - JP
28
FUNGSI …
ACTUATING
• SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PENGGERAK
ORGANISASI.
• STRATEGI PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMERINTAH.
• DAMPAK IMPLEMENTASI PENGATURAN RUANG.
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
29
FUNGSI …
CONTROLLING
PEMANTAUAN
Tidak ada indikasi
STOP
Tidak ada
penyimpangan
EVALUASI
Ada indikasi
PENGAWASAN
Verifikasi
Ada
penyimpangan
ALAT PENGENDALI :
• PEMB. PRASARANA UMUM &
UTILITAS (PUBLIC CAPITAL
INVESTMENT).
• PERATURAN PERUNDANGAN
PEMANFAATAN RUANG (LAND
USE CONTROL)
TINDAKAN /
SANKSI
SADYOHUTOMO (2008)
PPWK - JP
30
DAFTAR PUSTAKA
KREPELKA. 2007. PUBLIC GOODS AND PRIVATE PREFERENCES : ARE THEY
RECONSIBLE ? UNIVERSITY OF GENEVA, SWITZERLAND.
NURMANDI. 1999. MANAJEMEN PERKOTAAN. PENERBIT LINGKARAN
BANGSA
Ostrom Vincent and Ostrom Elinor. PUBLIC GOODS AND PUBLIC
CHOICES.
RUSTIADI, et al. 2009. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH.
CRESPENT PRESS.
SADYOHUTOMO. 2008. MANAJEMEN KOTA DAN WILAYAH. PENERBIT
BUMI AKSARA
PPWK - JP
31