Transcript SAP IGR
SAP INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (IGR)/HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN MR.Khairul Muluk dan Ike Wanusmawatie Pertemuan Topik Minggu I Pendahuluan Minggu II Framework (IGR). Minggu III—IV Asas-Asas penyelenggaraan Pemerintahan Studi kasus (1) Minggu V Minggu VI Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Minggu VII Case Study (2) Minggu VIII UTS Keterangan Membahas IGR dalam konteks negara kesat negara federal. IGR mengkaji hubungan ant pemerintahan, hubungan antar susunan pemerintahan. Hubungan antar struktur, No Pertemuan Topik 9 Minggu XI Hubungan Keuangan Pusat & Daerah 10 Minggu XII Case Study (4) 11 Minggu XIII Hubungan pengawasan (kontrol) Pusat & Daerah 12 Minggu XIV Case Study (5) 13 Minggu XV Capita Selecta 14 Minggu XVI UAS Keterangan memberi ruang untuk variasi membicar permasalahan pemerintahan, yang membutuhkan penanganan bersama. Pendahuluan Aturan main: terlambat boleh max 10 menit setelah dosen masuk. Jika dosen terlambat ditelpon. Pakaian rapi dan sopan, pakai sepatu, no kaos oblong, ada adzan break. Koordinator kelas Dimas Penilaian: presensi (kehadiran)sangat dihargai,tidak ada yg telpon tentang kena kategori gara-gara gak masuk. Keaktifan di kelas menjadi nilai plus. UTS tugas testruktur dan UAS. Pada pertemuan pertama yang aktif Rendy dan Kafi kurniawan. BAB I. Pendahuluan Deskripsi singkat/Pengantar IRG IGR merupakan salah satu disiplin ilmu yang populer Intergovernmental relation berbicara tentang hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah (provinsi dan kab/kota). IGR muncul setelah ada penjelasan desentralisasi, pemerintahan daerah tidak akan bisa dibahas apabila tidak ada pemahaman tentang desentralisasi. Kajian IGR dalam khasanah Indonesia sering disebut dengan hubungan antar susunan pemerintahan atau hubungan antar tata pemerintahan. Siapa pemerintahan itu??....eksekutif? Kenapa harus ada hubungan, Pemerintahan:......pusat......daerah: propinsi, kab/kota Bentuk-bentuk Hubungan pusat dan daerah Otonomi teritorial vs federal 1. 2. 3. BC Smith: Maaping 3 pendekatan dalam IGR: Law and Administration approach; Interorganizational politic approach (kajian iclasul amal); Interorganizational conflict approach (pendekatannya marxis). Karena dalam konteks ilmu administrasi publik maka pendekatan yang lebih tepat adalah hukum dan administrasi (law and administration approach) Hubungan antara pusat dan daerah, jika mengacu pada pendekatan administrasi dan hukum maka beberapa kajiannya diantaranya adalah hubungan kewenangan, keuangan,kepegawaian,kontrol, kelembagaan, perencanaan pembangunan, dll. Desntralisasi