Transcript (PNBP-PKH) adalah - Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan

DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
PP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Depertemen Kehutanan.
PP No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP Yang Terutang
PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP Yang Terutang
PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
KEPPRES No. 41 tahun 2001 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan
Hutan
Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
Permenhut No 4/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Reklamasi
Permenhut No. 63 tahun 2011 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di Sekitar DAS
Permenhut Nop. 56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Areal Terganggu dan Areal Reklamasi Untuk
Perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
Permenkeu No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Yang Berasal dari
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.
Permenhut No. 18/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Penggunaan Kawasan Hutan.
LATAR BELAKANG
• Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat ekologi,
sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.
• Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan,
manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi dari kawasan hutan
tersebut, maka pemerintah memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakan kawasan hutan khususnya kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung.
• Izin tersebut diberikan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
sebagai mana dimaksud pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (dengan pengaturan yang ketat dalam rangka
perlindungan terhadap lingkungan hidup).
3
Lanjutan latar belakang…..
- Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
diberikan pada kawasan hutannya masih > 30% dan yang < 30%.
- Untuk Provinsi yang kawasan hutannya < 30% (Lampung, Jawa, Bali):
untuk pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem, maka nilai manfaat
yang hilang akibat IPPKH harus digantikan oleh penanaman diluar IPPKH dan
lahan kompensasi (ratio 1:2) untuk ditunjuk dan dijadikan kawasan hutan.
Walaupun sangat sulit mencari lahan kompensasi, tetap harus dilakukan demi
ekosistem dan menjaga pelestarian atau keseimbangan lingkungan.
- Untuk Provinsi yang Kawasan hutannya > 30%: karena hutan dan
ekosistem masih memungkinkan untuk digunakan, dan mencari lahan
kompensasi sangat sulit diperoleh, maka diperlukan suatu nilai pengganti
terhadap lahan kompensasi. Pengganti lahan kompensasi tsb adalah berupa
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
-Jadi PNBP-PKH
adalah Pengganti Lahan Kompensasi.
4
PNBP-PKH sebagai Pengganti Lahan Kompensasi
• PNBP-PKH sebagai pengganti lahan kompensasi, bukan
sebagai PNBP Pemanfaatan SDA, sehingga tidak termasuk
dalam kelompok PNBP pasal 2 ayat (1) UU 20 thn 1997 ttg
PNBP, sehingga sesuai dgn pasal 2 ayat (2) dan (3) diperlukan
Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri, dengan alasan tsb PP
PNBP-PKH tdk bisa digabung dgn PP PNBP Kementerian
Kehutanan lainnya yang merupakan pemanfaatan SDA.
• PNBP-PKH TIDAK DAPAT dibagi hasilkan ke daerah, karena
PNBP yg dapat dibagi hasilkan ke Pemda berdasarkan pasal
11, UU No. 33 thn 2004 tentang perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, adalah PNBP yg
diperoleh karena pemanfaatan SDA.
• Pengaturan dana bagi hasil pertambangan umum telah diatur
dalam PP No. 5 thn 2005.
5
PNBP-PKH sebagai pengganti kompensasi lahan,
tidak dapat dibagi-hasilkan ke Daerah
• Berdasarkan UU No. 33 thn 2004, yang pelaksanaannya diatur dalam PP no. 55 thn 2005 ttg
Dana Perimbangan, pengaturan dana Bagi Hasil yg berasal dari pemanfaatan SDA
pertambangan umum, bahwa DAERAH TELAH MENDAPAT DANA BAGI HASIL dari sbb:
No.
1.
2.
3.
4.
Penerimaan
Pusat
Prov
Kab/ Kota
penghasil
Kab/ kota
sekitar
Total
IUP Kab/Kota Penghasil:
- Iuran Tetap
- Iuran Produksi
20%
20%
16%
16%
64%
32%
32%
100%
100%
IUP Provinsi sebagai daerah penghasil:
- Iuran Tetap
- Iuran Produksi
20%
20%
80%
26%
-
54%
100%
100%
Kontrak Karya :
- Iuran Tetap
- Iuran Produksi
20%
20%
16%
16%
64%
32%
32%
100%
100%
20%
16%
64%
-
100%
20%
100%
16%
-
32%
-
32%
-
100%
100%
PKP2B:
- Iuran Tetap
- Dana hasil produksi batubara (13,5%)
1) Royaltyi (3-7%)
2) Penjualan hsl tambang 13,5% (3-7%)
6
PNBP-PKH
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
(PNBP-PKH) adalah :
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh
persen).
Luas kawasan hutan lebih dari 30% adalah luas kawasan
hutan suatu propinsi yang berdasarkan surat keputusan
Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan
luasnya lebih dari 30% dari luas daratan.
Propinsi dengan luas kawasan hutan < 30% dari luas daratan
adalah :
◦ Seluruh Propinsi di Pulau Jawa
◦ Propinsi Lampung
◦ Propinsi Bali
7
PEMBAYARAN PNBP-PKH BERDASARKAN PADA BASELINE
(RENCANA PKH)
 PNBP Penggunaan kawasan hutan dikenakan kepada pemegang
IPPKH atau disebut WAJIB BAYAR dengan berdasarkan pada
baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas
penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2,
L3
 Baseline luas L1, luas L2, dan Luas L3 disusun oleh pemegang IPPKH sesuai
formulir PNBP-1 dan disampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan
Direktur Jenderal /instansi terkait selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh)
hari sejak terbitnya IPPKH
 Penyusunan baseline dan perkembangan obyek penggunaan kawasan hutan
mengacu pada design tambang (mine design) atau rencana kerja di
bidangnya dan atau; peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan
atau; rencana kerja anggaran biaya (RKAB) dan atau; Rencana kerja tahunan
teknis dan lingkungan (RKTTL) dan atau AMDAL atau UKL dan UPL dan atau;
survey lapangan
8
SUBYEK DAN OBYEK
PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
SUBYEK (pasal 2) :
• PNBP PKH dikenakan kepada pemegang IPPKH
dari Menteri dan perjanjian pinjam pakai yang
masih berlaku, selanjutnya disebut WAJIB BAYAR.
OBYEK (pasal 3) :
• L1, L2 dan L3
9
FORMULA PENGHITUNGAN
PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun
L1= adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana
penunjang yang bersifat permanen meliputi : Pabrik, Kolam Tailing, perumahan
karyawan, jalan, gudang, kantor, bengkel, stock pile, pelabuhan, washing plan,
bukaan tambang dan obyek pinjam pakai kawasan hutan lainnya (ha)
L2 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer
yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, meliputi : timbunan tanah pucuk ,
timbunan batuan penutup, timbunan bahan galian, kolam sedimen (ha)
L3 = adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen
yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi, meliputi bukaan tambang
vertikal, eks pit mining terakhir (ha)
10
Sumber: Permenhut P.56/Menhut-II/2008
DASAR PERHITUNGAN PNBP ADALAH BASELINE
• Baseline luas L1, luas L2 dan luas L3
– sesuai formulir PNBP-1 pada Lampiran 1
– selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya
izin PPKH
• Updating/pemutahiran Baseline dan perkembangan Obyek L1, L2
dan L3
– sesuai formulir PNBP-2 pada Lampiran 2
– Dibuat setiap akhir tahun
– Berdasar pada realisasi bukaan lahan, keberhasilan reklamasi
dan koreksi hasil verifikasi
– Menjadi dasar revisi baseline utk perhitungan PNBP tahun
berikutnya, tp tdk berlaku utk perhitungan PNBP tahun
sebelumnya
Sumber: PP No. 2 Tahun 2008
JENIS DAN TARIF PNBP
Jenis PNBP
1.
2.
3.
4.
Satuan
Tarif
a. hutan lindung *
Ha /tahun
Rp3.000.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp2.400.000,00
a. hutan lindung *
Ha /tahun
Rp2.250.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp1.800.000,00
a. hutan lindung
Ha /tahun
Rp2.250.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp1.800.000,00
a. hutan lindung
Ha /tahun
Rp1.500.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp1.200.000,00
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka
yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka
horizontal)
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka
yang bergerak secara vertikal
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawah
tanah
Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas
bumi,jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi,
stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi,
ketenagalistrikan,instalasi teknologi energi terbarukan,
instalasi air, dan jalan tol
* Hanya berlaku bagi perusahaan Tambang sesuai Keppres 41/2004
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN PNBP PKH
•
PNBP-PKH dihitung dan disetor secara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar
berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan (Form PNBP-1) pada masing-masing
kategori L1, L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar; PNBP dibayarkan di awal pada jatuh
tempo.
•
Jatuh Tempo Penyetoran:
a. Tahun Pertama: Paling lambat 90 hari sejak terbitnya SK IPPKH dari
Menteri Kehutanan;
b. Tahun Kedua dan seterusnya: Setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari
Menteri Kehutanan
•
Baseline merupakan rencana PKH, Jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan
bukan menunggu realisasi PKH. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana yang
telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar , harus segera dilunasi
dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika Penggunaan kawasan hutan kurang dari rencana yg
telah dibayarkan, maka tidak ada klaim kelebihan pembayaran.
•
Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3, PNBP PKH disetor oleh wajib bayar
dengan menggunakan Formulir PNBP-4 yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas
Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP :
421441
13
Penagihan, Pemungutan dan Penyetoran
kepada Wajib Bayar
menagih
Wajib Bayar
KEMENHUT
IPPKH dicabut
Surat Tagihan Pertama
1 bulan
1 bulan
Surat Tagihan Kedua
1 bulan
Surat Peringatan Ketiga
1 bulan
Surat Peringatan Kedua
1 bulan
Surat Tagihan Ketiga
Surat Peringatan Pertama
1 bulan
Surat Penyerahan Tagihan
kepada Instansi yang
mengurus Piutang Negara
REKLAMASI DAN REVEGETASI utk perhitungan PNBP
•
Upaya maksimal untuk mencapai kondisi
awal menuju ekosistem hutan.
•
Untuk bidang pertambangan, reklamasi
dilakukan sesuai dengan rencana
reklamasi yang tertuang dalam rencana
kerja tahunan teknis dan lingkungan
15
PENILAIAN KEBERHASILAN REVEGETASI DALAM
RANGKA REKLAMASI utk perhitungan PNBP
Dilakukan pada Tahun Ke-3 sesudah Penanaman, dengan ketentuan :
–
–
–
Persentase keberhasilan minimal 80 % dari jumlah tanaman
hutan yang ditanam dengan jarak tanam 4 x 4 meter atau
lebih rapat;
Persentase tanaman sehat minimal 80 %;
Penilaian dengan cara sensus
Dilakukan Oleh :
•
untuk bidang pertambangan, dikoordinir oleh BPKH, dengan
mengikutsertakan unsur-unsur BP DAS, BP2HP, Dept ESDM)/Dinas
provinsi yang membidangi pertambangan dan dituangkan
dalam berita acara;
•
untuk bidang di luar pertambangan oleh BPKH, dengan
mengikutsertakan BP DAS dan BP2HP serta dituangkan dalam
berita acara
•
Dalam hal pada baseline, L1 dan L2 yang menurut pemegang
izin PPKH tidak dimungkinkan dilakukan reklamasi dan revegetasi,
maka lokasi tersebut dilakukan verifikasi
16
PENILAIAN KEPATUHAN PEMBAYARAN DANA PNBP PKH
Verifikasi dilakukan terhadap :
– Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, L3
– Kebenaran atas jumlah pembayaran dana PNBP PKH
– Ketepatan waktu pembayaran dana PNBP PKH
Dikoordinasikan oleh BPKH dengan beranggotakan :
– Untuk bidang pertambangan: BP DAS, BP2HP dan Departemen
ESDM/ Dinas provinsi yang membidangi pertambangan;
– Untuk bidang di luar pertambangan: BP DAS dan BP2HP
• Dituangkan dalam Berita Acara
• Dilakukan secara uji petik
• Hasil dari verifikasi untuk rekomendasi :
– Dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku;
– Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
• Biaya operasional verifikasi dibebankan kepada PNBP PKH
17
SANKSI ADMINISTRASI
1. Keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan
denda administrasi 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan
untuk maksimal 24 bulan. (Pasal 3 Ayat 6 Permenkeu No. 91 Tahun 2009);
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan penyetoran PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan, wajib bayar wajib menyetor kekurangan
dimaksud secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda
administrasi sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan, dari jumlah
kekurangan tersebut. (Pasal 5 Ayat 4 Permenkeu No. 91 Tahun 2009);
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan akan dicabut oleh pemberi izin sebagai
sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin apabila menyalahi ketentuan
yang tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Termasuk
Pembayaran PNBP-PKH). (Pasal 44 Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011);
setelah melalui peringatan sampai 3 kali dengan selang 1 bulan
18
CARA MENGHITUNG
DENDA PNBP-PKH
Perhitungan denda PNBP yang Terutang :
Denda = Po x {(1+r)n-1}
Po = Pokok PNBP Terutang
r = prosentase besaran denda
n = bulan keterlambatan
Contoh:
Berapa denda atas PNBP Terutang sejumlah Rp 100.000.000,00 pada bulan ke-23?
Jawab :
Denda = Po x {(1+r)n-1}
= Rp 100.000.000,00 x {(1+2%)23-1}
= Rp 57.689.926,42
SANKSI PIDANA & DENDA
1.
Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Wajib
Bayar yang karena kealpaannya:
a. Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau:
b. Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang;
2.
Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Wajib
Bayar yang terbukti dengan sengaja:
a. Tidak membayar, tidak menyetor dan/atau tidak melaporkan jumlah PNBP yang Terutang;
b. Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau:
c. Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang;
20
TARGET DAN REALISASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
NO
TAHUN
Jumlah
WB
1.
2009
130
Rp 196.000.000.000
Rp 169.797.334.864
2.
2010
182
Rp 100.000.000.000
Rp 175.859.245.949
3.
2011
245
Rp 175.016.696.000
Rp 432.525.429.818
4.
2012
281
Rp 227.293.588.500
Rp 97.477.472.481
TARGET (Rp)
s/d Juli’12
(s/d Juli 2012)
5.
2013
Rp 295.168.492.500
6.
2014
Rp 383.080.372.500
7.
2015
Rp. 497.017.908.270
TOTAL
REALISASI (Rp)
Rp 1.873.577.057.770
Rp 875.684.679.452
21
PERMASALAHAN PENERIMAAN PNBP-PKH DARI SISI WAJIB BAYAR
1. Kesadaran terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran PNBP-PKH oleh wajib bayar belum optimal.
Wajib Bayar hanya 30% yang membayar tepat pada waktunya;
2. Pengisian SSBP dan baseline oleh Wajib Bayar Tidak berdasarkan pada acuan yang telah ditetapkan,
sehingga sering terjadi rencana dengan realisasi tidak sesuai, dan mengakibatkan kekurangan atau
kelebihan bayar.
3. Pemahaman terhadap kewajiban pembayaran serta penyampaian dokumen terkait PNBP-PKH masih
sangat minim. Cara pengisian format PNBP-PKH serta pembuatan peta rencana, peta realisasi dan
peta citra resolusi sangat tinggi masih dianggap beban kewajiban yang sangat berat untuk dilakukan.
4. Banyaknya Wajib Bayar yang tidak mempunyai divisi/bagian atau personal khusus yang menangani
PNBP-PKH, sehingga setiap penggantian personal di perusahaan akan memberi dampak hilangnya
kontak atau pembayaran PNBP-PKH akan terabaikan.
5. Banyaknya Pemegang IIPKH yang hanya memberikan kepercayaan pada contact person atau
seseorang yang dari awal mengurus IPPKH untuk menangani PNBP-PKH. Sementara disisi lain Contact
person tersebut memegang atau mengurus IPPKH banyak perusahaan.
6. Contact person atau konsultan yang ditunjuk untuk mengurus PNBP-PKH hanya berkedudukan di
Jakarta, tidak mempunyai hubungan langsung dengan site di lokasi tambang, sehingga koordinasi
pengurusan PNBP-PKH menjadi terabaikan dan member dampak salah perhitungan atau telat
pembayaran.
7. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Bayar berupa 2% per bulan, dianggap terlalu kecil.
Belum ada ketegasan terhadap sanksi pidana.
8. Keterlambatan pembayaran PNBP-PKH belum menjadi sanksi dicabutnya IPPKH
PERMASALAHAN PENERIMAAN PNBP-PKH DARI SISI PENGELOLA PNBP-PKH
1. Berbagai persepsi dan penafsiran terhadap aturan perudang-undangan yang berlaku harus segera
melakukan pembenahan dan pelayanan terhadap pengenaan, penagihan dan pemungutan PNBP-PKH
terhadap Wajib Bayar. Kondisi ini membuat pengelolaan PNBP-PKH belum berjalan optimal.
2. Dalam pengelolaan PNBP-PKH, khususnya terkait dengan pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP,
belum semua personal pengelola PNBP-PKH (pusat dan BPKH) memahami perturan terkait PNBP-PKH,
mekanisme verifikasi, perpetaan, dan pengukuran di lapangan untuk verifikasi ketepatan luas areal
terganggu.
3. Anggaran yang tersedia untuk verifikasi PNBP-PKH belum maksimal, padahal peraturan mewajibkan
bahwa seluruh wajib bayar harus diverifikasi setiap tahun tanggal jatuh tempo, baik PNBP yang
terbayarkan maupun PNBP Terutang. Indikator Kinerja Utama Ditjen Planologi Kehutanan untuk tahun
2011 adalah 80% Wajib bayar harus tertib Bayar, berarti anggaran yang harus tersedia untuk kegiatan
verifikasi adalah 80% dari jumlah Wajib Bayar di wilayah masing2.
4. Untuk verifikasi pembayaran PNBP-PKH, dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode desk analysis dan
metode pengukuran di lapangan. Metode pengukuran di lapangan dilakukan jika diperlukan dan dapat
dilakukan secara uji petik terhadap Wajib Bayar.
5. Untuk metode desk analysis diperlukan data lengkap yang terkait dengan PNBP-PKH, khususnya
penyediaan peta citra resolusi sangat tinggi. Namun sebagian besar Wajib Bayar belum atau tidak
menyampaikan peta citra resolusi sangat tinggi, keadaan ini menyulitkan petugas untuk melakukan
verifikasi PNBP-PKH, keadaan ini pun akan memaksa untuk melakukan pengukuran di lapangan,
sementara jumlah anggaran dan SDM sangat terbatas.
SOLUSI PERMASALAHAN DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP-PKH
1. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu penekanan dalam SK IPPKH bahwa agar baseline benar-benar disusun berdasarkan acuan yang
telah ditetapkan.
3. Perlu dilakukan workshop atau inhouse training secara bertahap terhadap Wajib Bayar.
4. Pengadaan Citra Resolusi Sangat Tinggi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen
Planologi Kehutanan.
5. Agar pembayaran PNBP-PKH dapat terlaksana dan tercatat dengan baik di tingkat Wajib Bayar, maka
Ditjen Planologi Kehutanan perlu menyurat atau menghimbau agar setiap perusahaan membentuk
divisi/bagian khusus untuk menangani PNBP-PKH, tidak menunjuk orang/contact person yang
freelance.
6. Bagi Wajib Bayar yang melalaikan pembayaran pembayaran PNBP-PKH dikenakan sanksi atau ancaman
dicabut IPPKH-nya.
7. Jumlah SDM yang belum memadai dapat diatasi dengan penambahan SDM yang memiliki kompetensi
yang diperlukan, misalnya yang ahli dalam perpetaan, GIS, dan teknologi informasi. Atau dilakukan
training terhadap SDM yang sudah ada terkait dengan keahlian yang dibutuhkan dalam pengelolaan
PNBP-PKH.
8. Untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi di tingkat BPKH atau pusat, perlu dibuat petunjuk teknis yang
dapat menjadi acuan, dan personal yang terlibat diberi inhouse training terkait pelaksanaan verifikasi.
9. Untuk mencapai target yang telah ditetap sebagai IKU, maka diperlukan penyediaan anggaran untuk
kegiatan verifikasi minimal 80% dari jumlah Wajib Bayar di masing-masing BPKH.
10. Untuk pelaksanaan verifikasi yang lebih akuntable, maka penyediaan peta citra resolusi sangat tinggi
perlu diadakan sendiri oleh Ditjen Planologi Kehutanan
11. Diperlukan penerbitan buku panduan sebagai pedoman pengelolaan PNBP-PKH
25