Transcript Bahan HTK 2 - Satria Prayoga Blog

HUKUM PERBURUHAN
(ARBEIDSRECHT)
By
Satria Prayoga, SH, MH.
SILABUS HUKUM PERBURUHAN:
PENGANTAR
RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN
SUMBER HUKUM PERBURUHAN
ORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTAN
HUBUNGAN KERJA
PERJANJIAN KERJA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
KESEHATAN KERJA
KEAMANAN KERJA
JAMINAN SOSIAL
HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL
DAFTAR PUSTAKA:
Lalu Husni SH.M.Hum. Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial
Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo
Parsada, Jakarta 2004.
-----------------------------------. Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Penerbit PT.
Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2009.
FX. Djumlialdji SH.M.Hum. Perjanjian Kerja, Penerbit PT. Bayu, Bandung
2008.
Zaeni Asyhadie SH.M.Hum. Hukum Kerja, Penerbit PT. Rajawali, Jakarta
2008.
Undang-undang Pengadilan Hak Azasi Manusia, 2000 dan Undang-undang
HAM 1999, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001.
Depnaker RI, Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan
Hubungan Industrial, Penerbit Dewan Pimpinan Pusat Konfidrasi SPSI dan
Depnaker, 2004.
Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Beserta
penjelasannya, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2004.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mendapat kuliah Hukum Perburuhan,
mahasiswa meningkat kemampuan dan
pengetahuan bidang perburuhan, mengerti dan
memahami hak dan kewajiban, wewenang dan
tanggung jawab dalam hubungan kerja, sehingga
mahasiswa berkemampuan dan berpengalaman
dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuannya pada lapangan pekerjaan.
HUKUM PERBURUHAN
Adalah Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang
berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upah.
Beberapa hal penting:
1. Himpunan peraturan
2. Bekerja atau melakukan kerja pada orang lain
3. Dengan menerima upah
4. Soal-soal yang berkenaan
Tujuan Hukum Perburuhan:
Pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan
pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan
melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak
terbatas dari pihak majikan.
Peraturan perundang-undangan
Tujuannya: Menciptakan kedudukan buruh yg layak bagi
kemanusian, baik yuridis dan ekonomis maupun
sosiologis.
Dilaksanakan dgn 4 jalan:
1. Diadakan ketentuan-ketentuan yg sifatnya mengatur,
yaitu memberi aturan mengenai berbagai soal yg akan
berlaku bila kedua belah pihak, buruh dan majikan, tidak
mengadakan aturan sendiri.
2. Ketentuan-ketentuan yg bersifat memaksa, apabila no. 1
ada penyimpangan.
3. Perlindungan yg sifatnya antara mengatur dan memaksa,
yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis atau peraturan
perusahaan.
4. Perlindungan bagi pihak buruh yg lemah ekonominya
dalam bentuk kekuasaan pengadilan.
ASAS HK PERBURUHAN
ASAS KETERPADUAN MELALUI
KOORDINASI FUNGSIONAL LINTAS
SEKTORAL PUSAT DAN DAERAH
PEKERJA/BURUH---PENGUSAHA---PEMERINTAH
SIFAT HK PERBURUHAN


PERDATA (PRIVAT)
PUBLIK
RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN
1. MASA PERBUDAKAN
- Budak tidak mempunyai hak apapun
- Yang dimiliki adl kewajiban melakukan pekerjaan
- Fasilitas bukan suatu keharusan, tapi kebaikan
- Tidak ada aturan perburuhan
- Hapus tahun1860
2. MASA PEKERJAAN RODI
- Dibagi 3 golongan:
a. Rodi Guvernemen
b. Rodi Pembesar/pribadi
c. Rodi Desa
- Awalnya pembagian kerja (gotongroyong)
- Lebih berat dari perbudakan
- Hapus tahun 1880
t
3. MASA POENALE SANKSI
- Koeli Ordonantie
- Ancaman Pidana didalam
hubungan perdata
- Berpihak kepada pengusaha
- Bertentangan dengan asas hukum
- Hapus tahun 1942
PENEGAKAN HUKUM:
KEPASTIAN HUKUM
KEADILAN
KEMANFAATAN
SUMBER HUKUM
PERBURUHAN:
1. UNDANG-UNDANG
2. PERATURAN LAIN
3. KEBIASAAN
4. PUTUSAN
5. PERJANJIAN
6. TRAKTAT
UNDANG-UNDANG:
- UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan
- UU No.12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan
Kerja di Perusahaan Swasta
- UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan
Kerja
- UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
- UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
Peraturan Lain:
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Keputusan Menteri
Faktor pentingnya KEBIASAAN:
1. Pembentukan UU Perburuhan tidak dapat
mengikuti perkembangan soal-soal
perburuhan.
2. Peraturan yang lama (Jaman Hindia
Belanda) tidak sesuai lagi dengan rasa
keadilan masyarakat.
Peraturan : Mengatur yang seharusnya
berlaku.
Putusan : Menetapkan yang sebenarnya
berlaku
ORANG DAN BADAN YG BERSANGKUTAN:
1. BURUH DAN MAJIKAN
2. ORGANISASI BURUH
3. ORGANISASI MAJIKAN
4. PENGUASA
5. PENGAWAS
PEKERJA: sangat luas, dgn/tanpa hubungan kerja.
KARYAWAN: orang yg melakukan karya (pekerjaan)
TENAGA KERJA: semua orang yg mampu bekerja, baik sudah/belum punya
pekerjaan.
PENGUSAHA: orang yg menjalankan usaha (entreprenaur)
Tujuan Organisasi Buruh: alat yg utama bagi buruh melindungi dan
memperjuangkan kedudukan yg baik.
PENGUASA = NEGARA
Diminta atau tidak mengambil bagian dalam mengatur mengenai hubungan
kerja, demi keadilan, kesejahteraan dan ketertiban.
HUBUNGAN KERJA
Hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.
Perjanjian Kerja adalah
Perjanjian antara buruh/pekerja dengan pengusaha atau
pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.
Perjanjian kerja: (Pasal 51 (1) UU 13/2003)
- Tertulis
- Lisan
Semua biaya yg timbul menjadi kewajiban majikan/pengusaha.
PERJANJIAN
Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua
orang atau lebih yg memberi kekuatan hak pada satu
pihak dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi.
Ada 4 Hal:
• Hubungan Hukum.
• Bidang Hukum Kekayaan
• Adanya Hak (kreditur)
• Adanya kewajiban (debitur)
Obyek Perjanjian adalah “Prestasi”, dapat berupa;
1. Memberikan sesuatu,
2. Melakukan sesuatu,
3. Tidak melakukan sesuatu.
Syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer):
1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Sesuatu hal tertantu
4. Sebab yang halal
1 & 2 = syarat subyektif, apabila tdk dipenuhi dapat dibatalkan
3 & 4 = syarat obyektif, apabila tdk dipenuhi batal demi hukum
Perjanjian sebagai undang-undang bagi yg membuatnya (pasal
1338 KUHPer)
= Asas Kebebasan Berkontrak
UNDANG-UNDANG
UU karena pernyataan para pihak
1. Perbuatan menurut hukum
2. Perbuatan melawan hukum
b. Hanya UU saja ( kewajiban ortu ke anak, kewajiban memelihara
ortu, dsb)
Syarat Perjanjian Kerja = syarat perjanjian
pada umumnya
(Pasal 52 (1) = Pasal 1320 KUHPer)
1.
2.
3.
4.
Kesepakatan kedua belah pihak
Kecakapan para pihak
Pekerjaan yang diperjanjikan
Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan
perundang-undangan.
1 & 2 dilanggar dapat dibatalkan
3 & 4 dilanggar batal demi hukum
Perjanjian Kerja minimal memuat:
1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayaran
6. Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan
kewajiban buruh dan majikan.
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya
perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian
kerja
Catatan:
- Dibuat rangkap 2
- 5 & 6 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perusahaan, Peraturan Kerja Bersama dan UU
BENTUK DAN ISI PERJANJIAN
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
(Pasal 1338 (1) KUHPer)
Asal tidak bertentangan dengan;
Undang-undang
Ketertiban Umum
Kesusilaan
PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA
Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu
(PKWTT)
Kategori Pekerjaan PKWT:
Pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara sifatnya
Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak
lebih dari 3 tahun
Pekerjaan yg bersifat musiman
Pekerjaan yg berhubungan dgn produk
baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yg masih dlm percobaan atau
penjajagan
Jangka Waktu PKWT
PKWT dapat diperpanjang atau
diperbaharui
Diadakan paling lama 2 tahun dan hanya
boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka
waktu paling lama 1 tahun
Pembaharuan perjanjian bisa diadakan
setelah tenggang waktu 30 hari sejak
berakhirnya perjanjian semula untuk
jangka waktu paling lama 2 tahun
PERJAJIAN KERJA BERAKHIR
PEKERJA MENINGGAL DUNIA
BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU
PERJANJIAN KERJA
PUTUSAN PENGADILAN
KEJADIAN YG DITENTUKAN DLM
PERJANJIAN, PERATURAN
PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN
KERJA BERSAMA
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)
Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja dan
tata tertib perusahaan
Wajib bagi perusahaan yg punya pegawai min
10 orang
Disusun oleh majikan/pengusaha
Jangka waktu berlaku 2 tahun dan wajib
diperbaharui
Berlaku sejak disahkan Menteri atau pejabat yg
ditunjuk
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(PKB)
Perjanjian yg antara serikat pekerja atau
beberapa serikat pekerja dengan
pengusaha/serikat pengusaha yg memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua
belah pihak
satu perusahaan hanya satu PKB
masa berlaku 2 th dpt diperpanjang 1 th
PK tidak boleh bertentangan dengan PKB
PKB tidak boleh bertentangan dgn UU
berlaku sejak ditandatangani
UPAH: (UU No.13/2003)
Hak pekerja/buruh yg diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yg ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya
atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
atau akan dilakukan.
PENGHIDUPAN YANG LAYAK
Jumlah penerimaan atau pendapatan
pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga
mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan
keluarganya secara wajar (makanan, minuman,
sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,
rekreasi, jaminan hari tua).
PRINSIP PENGUPAHAN





Hak menerima upah timbul karena hubungan
kerja
Tidak boleh diskriminasi
NO WORK NO PAY
Komponen upah; upah pokok dan tunjangan
tetap
Tuntutan pembayaran upah daluwarsa dalam 2
tahun sejak timbulnya hak.
Upah berdasarkan nilainya:
* Upah nominal: jumlah yg berupa uang
* Upah riil: banyaknya barang yg dapat dibeli dgn
jumlah uang itu
Upah berdasarkan bentuknya:

Upah berupa uang

Upah berupa barang (termasuk pengobatan,
perumahan, pengangkutan dsb)
(Ps 12 PP 8/1981 Maks 25 %)
Upah minimum
Upah bulanan terendah yang terdiri dari
upah pokok termasuk tunjangan tetap
1.
2.
3.
4.
5.
Penetapan upah minimum
PerMenaker No. PER-01/MEN/1999
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan
perusahaan
Kondisi pasar kerja
Tingkat perkembangan perekonomian dan
pendapatan perkapita
DAFTAR ISI KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN
DENGAN 3.000 KALORI PER HARI
BULAN :
DAERAH :
MUTU JENIS
KONSUMS
I
SEBULAN
SATUAN
Kw. Sedang
12.99 kg
1kg
a. Daging
Kw. Sedang
0.75 kg
1kg
b. Ikan Segar
idem
1.20 kg
1kg
c. Telur Ayam
idem
1.00 kg
1kg
3
Kacang-kacangan
idem
1.50 kg
1kg
4
Gula
idem
1.50 kg
1kg
5
Minyak goreng
idem
1.80 kg
1kg
6
Sayuran
idem
7.20 kg
1kg
N
O
KEPERLUAN
I
MAKANAN & MINUMAN
1
Beras
2
Sumber Protein
HARGA
Rp
NILAI
SEBULAN (Rp)
7
Buah-buahan
psg/pepaya
7.50 kg
1kg
8
Sumber Karbohidrat
6.00 kg
1kg
9
The
Kw. Sedang
0.30 kg
1kg
10
Kopi
idem
0.50 kg
1kg
11
Bumbu-bumbuan 15% dari nilai Kel. I
II
PERUMAHAN & FASILITAS
12
Sewa Rumah
Tipe 21
13
Dipan/Tempat ttidur
No.3/polos
1/36
14
Kasur dan Bantal
Kain Strip
1/24
1/2
15
Seprei dan sarung bantal
Katun
2/12
16
Meja dan Kursi
1meja/4kmr
1/36
17
Piring makan
Kw. Sedang
4/24
1lusin
18
Gelas minum
idem
4/24
1lusin
19
Sendok dan Garpu
idem
1/24
1lusin
20
Ceret Aluminum
idem
1/24
1buah
21
Wajan Alumunium
idem
1/24
1buah
22
Panci email
idem
2/12
I buah
23
Kompor minyak tanah
idem
1/24
24
Minyak tanah
Eceran
25
Ember plastik
Kw. Sedang
1/12
1buah
26
Tikar plastik
Kw. Sedang
1/24
1 buah
27
Listrik
450 watt
28
Bohlam 3 @ 25 watt
Philips
6/12
1buah
29
Air
1800 liter
30
Sabun cuci
ekonomi
10 liter
1.50 kg
1buah
1 liter
1kg
III
SANDANG
31
Celana panjang/rok
Tretek/ktn
3/12
1buah
32
Kemeja tangan pendek/blus
tetoron
3/12
1buah
33
Kaos Oblong/BH
Kw. Sedang
3/12
1buah
34
Celana dalam
idem
4/12
1buah
35
Sarung/kain panjang
idem
1/12
1buah
36
Sepatu
idem
2/12
1psg
37
Sandal jepit
Karet
2/12
1psg
38
Handuk Mandi
Kw. Sedang
2/12
1buah
IV
ANEKA KEBUTUHAN
39
Transport
40
Sarana Kesehatan
umum
1buah
a. Pasta Gigi
Ciptadent
2 buah
1buah
b. Sabun Mandi
Lifeboy
2 buah
1buah
c. Sikat Gigi
Manful
2/12
1buah
41
Pangkas rambut
1 kali
1 bulan
42
Pendidikan/Pelatihan/Kursus/
Koran/bacaan
1 kali
1 bulan
43
Rekreasi: Radio & Hiburan
1 kali
1 bulan
UPAH LEMBUR
Upah yang diberikan oleh pengusaha
sebagai imbalan kepada pekerja/buruh
karena telah melakukan pekerjaan atas
permintaan pengusaha yang melebihi dari
jam dan hari kerja atau istirahat mingguan
dan hari besar.
Kriteria pekerja staf
yg tidak berhak lembur




Menduduki jabatan struktural di organisasi
perusahaan
Memiliki tanggung jawab, kewajiban dan
wewenang terhadap kebijakan perusahaan
Mendapat upah yg lebih tinggi dari
pekerja lain
Mendapat fasilitas lebih dari pekerja lain
SISTEM PEMBERIAN UPAH






Sistem
Sistem
Sistem
Sistem
Sistem
Sistem
upah jangka waktu
upah potongan
upah permufakatan
skala upah berubah
upah indeks
pembagian keuntungan
KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN UPAH


Denda 5 % per hari keterlambatan, untuk
hari keempat sampai kedelapan
1 % perhari keterlambatan, untuk hari
kesembilan dan seterusnya maksimal 50
% upah
Teori upah:
Teori upah hukum alam
Teori upah hukum besi
Teori persediaan upah
Teori upah etika
Teori upah sosial
KEAMANAN KERJA
Mengatur dan memelihara ruang, alat dan
perkakas, ditempat melakukan pekerjaan,
sehingga buruh/pekerja terlindungi dari
bahaya yang mengancam keselamatan,
kehormatan dan dan harta bendanya. (Pasal
1602 w KUHPer)
Tujuan pengaturan keamanan kerja adl
mempertinggi produktifitas kerja buruh/pekerja
dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat
Keamanan kerja ===== kewajiban majikan
Sanksi
mengganti kerugian yang
menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaan
UU no.13 th 2003 pasal 86 diatur mengenai hak buruh
untuk memperoleh perlindungan atas:
1.
Keselamatan dan kesehatan kerja
2.
Moral dan kesusilaan
3.
Perlakuan yg sesuai dgn harkat dan martabat
manusia dan nilai-nilai agama
KESEHATAN KERJA
Tujuannya:
1. Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi tenaga
buruh oleh majikan;
2. Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi kemanusiaan;
3. Buruh dpt melakukan pekerjaan yg membahayakan
jiwanya.
Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja
Tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
Larangan mempekerjakan anak;
1. Usia anak adl kurang dari 16 tahun.
2. Dapat dikecualikan anak berumur 13 - 15
th, mllk pekerjaan ringan, tdk
mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental dan sosial, syarat:
atas ijin orang tua, maks 3 jam sehari,
lingkungan kerja hrs dipisahkan dgn
pekerja dewasa, dapat upah sesuai dgn
ketentuan.
Perlindungan buruh perempuan;
► Dilarang
mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan dibawah 18 th antara pukul
23.00 – 07.00
► Pekerja/buruh yg sedang hamil pada pukul
23.00-07.00
► Pengusaha hrs menyediakan angkutan
antar jemput
► Pengusaha hrs menjaga kesusilaan dan
keamanan tempat kerja
Pekerja/buruh perempuan selain
berhak waktu istirahat yg sama dgn
► Cuti
hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan
setelah melahirkan.
► Cuti haid, hari I dan II haiid.
► Waktu menyusui pada jam kerja.
Waktu Kerja
1.
2.
7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6
hari kerja dalam 1 minggu; atau
8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5
hari kerja dalam 1 minggu.
Lebih dari waktu kerja syaratnya
1.
2.
Ada persetujuan pekerja/buruh ybs; dan
Paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14
jam dalam 1 minggu.
Waktu Istirahat:
1.
2.
3.
4.
Istirahat antara jam kerja, min 0,5 jam setelah
bekerja 4 jam terus-menerus dan tidak termasuk
waktu kerja.
Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dlm
1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1
minggu.
Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja
setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan
secara terus-menerus.
Istiirahat panjang min 2 bulan pada tahun ke-7
dan ke-8bagi pekerja/buruh yg telah bekerja 6
tahun terus-menerus. (hanya untuk perusahaan
tertentu).
JAMINAN SOSIAL
Memberikan pembayaran atas upah pada
waktu-waktu buruh/pekerja di luar
kesalahannya, tidak melakukan pekerjaan.
Prinsip hubungan kerja:
NO WORK NO PAY
Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan upah.
Pengusaha tidak wajib membayar upah kecuali:









Buruh sakit shg tdk dpt bekerja.
Buruh wanita sakit pada hari I dan II masa haidnya
shg tdk dpt melakukan pekerjaan.
Buruh menikah, menikahkan, menghitankan,
nmembaptiskan anaknya, istri melahirkan atau
keguguran, suami/istri/anak atau menantu/orang
tua/mertua/anggota dlm 1 rumah meninggal dunia.
Buruh menjalankan kewajiban negara.
Buruh menjalankan ibadah agamanya.
Pengusaha tidak mempekerjakan.
Buruh melaksanakan hak istirahat.
Buruh melaksanakan kegiatan serikat pekerja.
Buruh malaksanakan tugas pendidikan perusahaan.
Jika pekerja sakit terus menerus
sampai 12 bulan:
100% dari upah untuk 3 bulan pertama
 75 % dari upah untuk 3 bulan kedua
 50 % dari upah untuk 3 bulan ketiga
 25 % dari upah untuk 3 bulan keempat

Pengusaha wajib menyediakan
fasilitas kesejahteraan seperti;







Fasilitas kesehatan
Fasilitas ibadah
Fasilitas olahraga
Pelayanan keluarga berencana
Tempat penitipan anak
Perumahan
Fasilitas rekreasi
Buruh dapat menumbuhkan usaha-usaha
produktif di perusahaan seperti koperasi
karyawan.
Usaha produktif adl kegiatan yang bersifat
ekonomis yang menghasilkan pendapatan
di luar upah.
PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA
Pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yg mengakibatkan berakhirnya
hak dan kewajiban antara buruh dan
majikan
Ada 4 jenis PHK:
 PHK oleh majikan/pengusaha
 PHK oleh buruh/pekerja
 PHK putus demi hukum
 PHK oleh lembaga peradilan
PHK dilarang: (UU 13/2003)
Sakit tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut
Memenuhi kewajiban negara
Menjalankan ibadah agamanya
Buruh menikah
Buruh hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui
Buruh punya pertalian saudara atau perkawinan
kecuali telah diatur dlm PK, PP atau PKB
7. Buruh menjadi anggota atau pengurus SP
8. Buruh melaporkan majikan ke polisi krn tindak
kejahatannya
9. Perbedaan SARA
10.Buruh sakit karena kecelakaan kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Majikan dapat melakukan PHK setelah
ijin Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Ijin tidak diperlukan bila:
• Dalam masa percobaan
• Mengundurkan diri
• Mencapai usia pensiun
• Meninggal dunia
PHK karena kesalahan berat:
Penipuan, pencurian, pengelapan milik perusahaan
Keterangan palsu
Mabuk, narkoba di lingkungan perusahaan
Perbuatan asusila atau perjudian di perusahaan
Menyerang, menganiaya, mengancam atau
mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha
6. Membujuk berbuat langgar UU
7. Ceroboh atau sengaja merusak milik perusahaan
8. Ceroboh atau sengaja sehingga teman atau pengusaha
dalam keadaan bahaya
9. Membocorkan rahasia perusahaan
10. Melakukan perbuatan pidana yg diancam penjara 5
tahun
1.
2.
3.
4.
5.
Hak buruh apabila terkena
PHK:
1. Uang pesangon; dan atau
2. Uang penghargaan masa kerja
3. Uang penggantian hak yg seharusnya
diterima
Perhitungan pesangon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Masa kerja
< 1 th, 1 bulan upah
Masa kerja 1 th tapi < 2 th, 2 bulan upah
2 th tapi < 3 th, 3 bulan upah
3 th tapi < 4 th, 4 bulan upah
4 th tapi < 5 th, 5 bulan upah
5 th tapi < 6 th, 6 bulan upah
6 th tapi < 7 th, 7 bulan upah
7 th tapi < 8 th, 8 bulan upah
8 th atau lebih, 9 bulan upah
Perhitungan uang penghargaan
masa kerja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Masa kerja 3 th tapi < 6 th, 2 bulan upah
Masa kerja 6 th tapi < 9 th, 3 bulan upah
Masa kerja 9 th tapi < 12 th, 4 bulan upah
Masa kerja 12 th tapi < 15 th, 5 bulan upah
Masa kerja 15 th tapi < 18 th, 6 bulan upah
Masa kerja 18 th tapi < 21 th, 7 bulan upah
Masa kerja 21 th tapi < 24 th, 8 bulan upah
Masa kerja 24 th atau lebih, 10 bulan upah
Uang penggantian hak yg
seharusnya diterima meliputi:
1. Cuti tahunan yg belum diambil dan belum
gugur
2. Biaya atau ongkos pulang untuk
pekerja/buruh dan keluarga ketempat
dimana pekerja/buruh diiterima bekerja
3. Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang
pesangon dan atau uang penghargaan
masa kerja
Komponen upah yg digunakan
sebagai dasar perhitungan:
 Upah pokok
 Segala macam bentuk tunjangan yg
bersifat tetap yg diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya.Contoh:
–
–
–
–
Tunjangan anak
Tunjangan istri
Tunjangan beras
Tunjangan pendidikan, dll
Kalau upah buruh harian, maka
penghasilan sebulan adl 30x sehari
Kalau upah buruh borongan, maka upah
sehari adalah rata-rata perhari selama 12
bulan terakhir, tapi minimun UMP/K.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:
Perbedaan pendapat yg mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja atau
serikat pekerja, perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan
antar serikat pekerja hanya dalam satu
perusahaan
Perselisihan Perburuhan:
1. Perselisihan Hak (Rechtsgeschil)
2. Perselisihan Kepentingan (Belangengeschil)
Perselisihan Hak:
Perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi
prestasi (dlm hubungan kerja), atau menyalahi ketentuan.
Perselisihan Hak antara:
Majikan vs Buruh
Lembaga Penyelesaiannya:
• Pengadilan Negeri – Lingkup Perdata
• LPPHI – Lingkup Pidana
Perselisihan Kepentingan:
Adanya perbedaan pendapat tentang syarat-syarat kerja dan/atau
keadaan perburuhan.
Perselisihan Kepentingan antara:
Majikan vs Serikat Buruh
Lembaga Penyelesaiannya:
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)
Maksud perselisihan kepentingan diserahkan kepada LPPHI ADL:
Para pihak dgn “kekuatannya” masing-masing duduk bersama
menyelesaikan segala perselisihan yg timbul dengan musyawarah
dan mufakat.
Kekuatan yg dimaksud adl:
1. Pemogokan (STRIKE)
2. Perlambatan Pekerjaan (SLOW DOWN)
3. Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)
Mogok Kerja
Adl tindakan pekerja/buruh yg diirencanakan dan dilaksanakan
secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk
menhentikan atau memperlambat pekerjaan.
Syarat mogok kerja:
- Dilakukan scr sah, min 7 hari sebelum mogok memberitahukan
pada pengusaha dan instansi terkait.
- Tertib, tidak melanggar hukum.
- Damai, menghormati hak pekerja yg tidak ikut mogok; tidak
mengganggu jalannya produksi perusahaan; tidak mengganggu
kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang
lain.
- Sebagai akibat gagalnya perundingan.
Mogok kerja yg dilakukan scr sah, tertib dan damai, pengusaha dilarang:
1. Mengganti pekerja/buruh yg mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar
perusahaan, atau
2. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan
mogok kerja.
Perlambatan Kerja
Adl mogok kerja dalam bentuk menahan atau memperlambat hasil produksi atau hasil
kerja.
Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)
Adl tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk
menjalankan pekerjaan.
Syarat LOCK OUT:
- Dilaksanakan stelah gagalnya perundingan.
- Bukan merupakan tindakan balasan.
- Dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku.
- Tidak boleh untuk perusahaan yg melayani kepentingan umum dan/atau
membahayakan keselamatan jiwa manusia.
TERIMA KASIH …….
PERTANYAAN ?