Transcript 2 Prespektif CBFM Sebagai Penerima Manfaat

Prespektif CBFM Sebagai Salah Satu
Skema Utama Penerima Manfaat
Pendanaan Karbon Untuk Penurunan
Kemiskinan Dan Resolosi Konflik
Oleh
Direktur Bina Perhutanan Sosial
PEMAHAMAN HIRARKI PENGUASAAN
ATAS TANAH (UUPA)
1. Hak Bangsa Indonesia Atas
Tanah
2. Hak Menguasai Negara atas
Tanah
3. Hak
Ulayat
Hukum Adat
Masyarakat
4. Hak
Perseorangan
atas
Tanah (hak hak atas tanah,
wakaf, hak milik dsb)
1. Bangsa Indonesia sbg
pemegang hak tertinggi
atas
tanah
yang
penguasaanya dilakukan
oleh Negara
2. Hak lain sesuai dengan
kepentingan negara
KESALAHAN DALAM PEMAHAMAN MENJADI SALAH SATU
SUMBER KONFLIK DALAM PEMANFAATAN HUTAN
KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM SISTEM
PENGUASAAN ATAS TANAH (UUPA)
1. Hak Ulayat diakui negara
dengan beberapa persyaratan
2. Hak Ulayat mempunyai
dua usur utama :
• unsur
kepunyaan/hak
menggunakan
• unsur kewenangan
1. Pada
dasarnya
semua
warga ulayat mempunyai
kedua unsur hak ulayat
2. Karena
tidak
mungkin
setiap
warga
ulayat
melakukan
pengurusan
ulayat, maka dilimpahkan
kepada Ketua Adat
3. Tidak ada hak perorangan
Persyaratan Hukum Adat :
1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional/negara
2. Tidak bertentangan dengan UUPA
3. Tidak bertentangan dengan Undang - Undang
KRITERIA HAK ULAYAT YANG DIAKUI
NEGARA (UUPA)
1.
Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh
tatanan hukum adatnya
2.
Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan
hidup warga adat untuk keperluan hidupnya sehari-hari
3.
Terdapat Tatanan Hukum Adat yang berlaku dan ditaati oleh
warga adat
Meskipun pemegang hak tertinggi adalah Negara dan Hak
lain dilakukan sesuai dengan kepentingan negara, namun
dalam pelaksanaanya harus ada harmonisasi antara
kepentingan negara dan adat
SKEMA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK MASYARAKAT
(CBFM)
HKm
Hutan Desa (Nagari)
P. 37/MENHUT-II/2007
P.49/MENHUT-II/2008
Dasar CBFM :
Memberi Kesempatan kepada Masyarakat
Setempat untuk mengelola Sumberdaya
Hutan
TUJUAN HKm dan HUTAN DESA SEBAGAI CBFM
Pengembangan Industri Kecil
Perkayuan (pro-growth)
Menciptakan Lapangan Kerja
Meningkatan pendapatan
masyarakat (pro-poor)
Mempercepat rehabilitasi Hutan dan
Lahan kritis (pro-green economy)
(pro jobs)
POSISI HKm dan HUTAN DESA DALAM
PENURUNAN EMISI
Sasaran
Penurunan
Emisi
Aspek Pengelolaan HKm
dan Hutan Desa :
1. Kelola kawasan
Mewujudkan Peningkatan penyerapan
emisi, melalui :
1. Mempertahankan dan meningkatkan
tutupan lahan
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Memerlukan Prakondisi :
1. Kepastian Areal/Kawasan
2. Kelola Kelembagaan
(pemangku)
2. Kepastian Pemangku Kawasan
sebagai penerima manfaat
3. Kelola usaha (Rencana
kerja pengelolaan hutan
lestari )
3. Kepastian Rencana Pengelolaan
Kawasan secara Lestari
ISUE NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN
HKm dan HUTAN DESA
1. Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat
2. Pembagian akses kawasan yang tidak adil
3. Tuntutan Redistribusi Lahan yang tidak
proporsional
4. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
hutan.
Ada 19.410 desa disekitar hutan dengan
penduduk 48,8 juta jiwa
5. Eskalasi konflik lahan (tenurial) cenderung
meningkat
URGENSI HKm dan HUTAN DESA
1. Memberi kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitar hutan dengan
membuka akses pemanfaatan kawasan hutan (keadilan pemanfaatan
kawasan)
2. Sebagai alternatif penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan
(konflik tenurial)
3. Berkaitan langsung dengan persoalan upaya pengentasan kemiskinan
masyarakat disekitar hutan
4. Sebagai media untuk mengembangkan peran para pihak dalam
penguatan kelembagaan masyarakat
5. Dapat menjadi pembangkit peningkatan perekonomian masyarakat
disekitar hutan
Arah HKm dan Hutan Desa
Sebagai skim yang adil, terpercaya dan efektif untuk alternatif pengentasan kemiskinan
masyarakat sekitar hutan dan solusi konflik lahan dalam kawasan hutan menuju
pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera
TATANGAN HKm dan HUTAN DESA
1. Target Program cukup besar (2 juta Ha HKm dan 0,5 juta
Ha HD)
2. Tuntutan sosial untuk antisipasi solusi konflik lahan
3. Heterogenitas pemahaman HKm dan Hutan Desa
4. Masih ada perilaku birokrasi yang kurang kondusif
5. Keterbatasan Anggaran
6. Keterpaduan peraturan perundangan belum terwujud
7. Posisi tawar petani HKm dan Hutan Desa yang rendah
EVALUASI DAMPAK HKm dan HUTAN DESA
1. Mampu mengkomodasi kearifan lokal dalam
pelestarian hutan (Pro Green Economy),
2. Mampu membentuk satuan pengamanan hutan
berbasis lokal,
3. Mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga
dan penyerapan tenaga kerja (Pro Poor, Pro
Growth dan Pro Job) - Penelitian LIPI, 2010
4. Menjadi media penyuluhan yang efektif dalam
pelestarian hutan.
Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa Untuk
Peningkatkan Penyerapan Emisi
HKm di Lombok Barat
HKm Lombok Utara
Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa
......... lanjutan
HKM di Kab. Gunung Kidul
HKm di Kabupaten
Way Kanan
Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa
......... lanjutan
Hutan Desa Kab. Bungo
Hutan Desa di Kab. Bantaeng