Transcript entrepreneurship - Universitas Ciputra

KEBIJAKAN ENTREPRENEURSHIP
INDONESIA
LOGO
Gek Sintha Mas Jasmin Wika, S.E., M.Sc.
Contents
Pengertian Entrepreneurship
Manfaat Entrepreneurship
Kebijakan Entrepreneurship di Beberapa Negara
Kondisi UMKM di Indonesia
Kebijakan Entrepreneurship di Indonesia
[Image Info] www.wizdata.co.kr
- Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
I. Pengertian Entrepreneurship
Konsep Entrepeneurship: 1700an. Pada abad ke 20,
Joseph Schumpeter (1883-1950): “destruksi kreatif”
Entrepreneurship mengacu pada kemampuan individu
untuk merubah ide menjadi tindakan (European
Commission (2006a) dalam Redford (2012)
Unsur penting untuk menstimulasi pertumuhan ekonomi
dan menciptakan peluang kerja (US. Department
State/Bereau of International Information Program)
II. Manfaat Entrepreneurship
Mengkombinasikan insentif institusional, penciptaan
organisasi dan kewirausahaan
Robert
Solow
Douglas
North
Pertumbuhan
Ekonomi
Joseph
Schumpeter
● Berdasarkan Summary Result of The Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) 2006 “Regardless of the level of development and
firm size, enterpreneurial behaviour remains a crucial engine of
innovation and growth for the economy and for individual companies
since, by definition, it implies attention and wilingness to take
advantage of unexploited opportunities.” (U.S. Department of
State/Bureau of International Information Programs, 2013)
● OECD (1997) dalam Redford (2012): Mendukung entrepreneurship
merupakan cara yang efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah
dalam memfasilitasi pertumbuhan UMKM sehingga
entrepreneurship itu sendiri mampu menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, mengurangi
pengangguran dan kemiskinan.
Necessity
Opportunity
IV. Kebijakan Entrepreneurship
Beberapa Negara
Jerman
Korea Selatan
Amerika Serikat
Amerika Serikat
● The Small Business Innovation Research (SBIR) Tahun 1980an
- Respon terhadap hilangnya kemampuan Amerika untuk
berkompetisi dalam pasar global.
- Pengalokasian sebesar 4% dari APBN untuk mendanai
perusahaan kecil yang inovatif
SBIR berdampak positif pada semakin berkembangnya industri
bioteknologi (Gilbert et al, 2004)
Jerman
● Klaim terhadap tingginya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi
yang stagnan tahun 1990an akibat dari kurangnya aktifitas
wirausaha.
● Respon: stimulasi pendirian usaha baru, terutama pada industri
high-end.
● Pembentukan lima regional Exist di Jerman, yang mendorong
pendirian usaha baru yang berasal dari perguruan tinggi dan
laboratorium penelitian pemerintah
● Tujuan: (i) menciptakan budaya entrepreneurial, (ii) komersialisasi
ilmu pengetahuan dan (iii) meningkatkan jumlah berdirinya usahausaha baru dan UKM
Korea Selatan
● Sebelum 1970an: kebijakan yang memihak pada golongan
konglomerat (chaebol)
● 1980an: kebijakan yang mempromosikan usaha kecil
● 1990an: kebijakan yang mempromosikan high-technology
entrepreneurship.
● Jenis Kebijakan: (i) pendanaan kredit, (ii) program pelatihan
entrepreneurship dan pengembangan teknologi (iii) bantuan berupa
tax break: pengurangan pajak penghasilan, pengurangan rate pajak.
(iv) pengembangan pusat dan institusi penelitian teknis.
IV. Kondisi UMKM di Indonesia
UMKM di Indonesia
> 99 % perusahaan di Indonesia di semua sektor merupakan UMKM
Mempekerjakan lebih dari 99 juta penduduk
57% GDP Indonesia berasal dari UMKM
Jumlah entrepeneur hanya sebesar 0.24% dari seluruh populasi
Karakteristik UMKM Indonesia
Tingkat pendidikan
Jumlah
(persen)
Tanpa pendidikan
Formal
4.40%
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
16.70%
16.60%
42%
5%
14%
1%
0.30%
Sumber: USAID Report 2012
● Jenis Kelamin: 77% laki-laki
dan 23% perempuan
● Usia: pimpinan rata-rata 42
tahun
● Pimpinan: 65% pemilik usaha
itu sendiri
● The Asia Foundation (2009):
rata-rata jumlah pekerja 27
orang
Total Early Stage Entrepreneur Activity
GEM Annual Report 2012: Dalam
perekonomian dengan GDP per
kapita rendah, tingkat Total
Entrrepreneurship Activity (TEA)
cenderung tinggi dan sebaliknya
GDP per kapita yang relatif tinggi
memiliki TEA cenderung rendah
namun memiliki proporsi yang lebih
tinggi dalam peluang dan motivasi
usaha
Sumber: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012
VI. Kebijakan Entrepreneurship di Indonesia
● Naskah Kesepakatan Bersama
Lima Kementerian:
1. Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Kelautan dan
Perikanan
4. Kemenetrian Koperasi dan
UMKM
5. Kementerian Pemuda dan
Olahraga
● Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi bekerja sama:
Universitas Ciputra, Asian
Productivity Organization
(APO), ILO, Kadin, Apindo,
PJI, Iwapi, Hipmi, dan Rhenald
Kasali
Belanja Kementerian Koperasi dan UKM
Sumber: Nota Keuangan 2013
PROGRAM
PEMERINTAH
Kementerian Koperasi dan UKM
•Program Wirausaha
(Spirit GKN)
•Sentra/Klaster UKM
•One Village One
Product (OVOP)
Kementerian perindustrian
•Program Penumbuhan
Wirausaha Baru
Kementerian Pendidikan
•Program Mahasiswa Wirausaha
Pertumbuhan UMKM Indonesia
Sumber: USAID Report 2012
KEBIJAKAN PEMERINTAH
LOGO
See u Next Week