Transcript 1. Slide Paparan DJPK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD
disampaikan dalam:
Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013
2014
Alur Belanja APBN ke Daerah
Pemerintah Pusat
Daerah
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
PENDAPATAN
Melalui
Angg K/L
Belanja
Pemerintah
Pusat
Dana Vertikal
di Daerah
Mendanai
kewenangan 6
Urusan
Dana Dekonsentrasi
Dana Tgs Pembantuan
Mendanai
kewenangan
di luar 6 Urusan
PNPM
Melalui
Angg
Non K/L
APBN
Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
BELANJA
Hibah
Transfer
Ke Daerah
2
PEMBIAYAAN
Mendanai
kewenangan
Daerah
(Desentralisasi)
•
•
Dana Perimbangan
Dana Otsus dan
Penyesuaian
Pinjaman
Belanja APBN-P 2013
Total Belanja = Rp1.726,20 T
(Triliun Rupiah)
Sumber : APBN-P2013
Dana ke Daerah = 693.07 (61,54%)
Melalui Angg.K/L dan APP
(Program Nasional)
•PNPM
•Jamkes
9.8(0.57%)
6.7(0.39%)
Melalui APP (Subsidi)
• BBM
• Listrik
• Pangan
• Pupuk
• Benih
199.9(1.58%)
100(5.79%)
21.5(1.24%)
17.9(1.03%)
1.5(0.08%)
Melalui Angg. Transfer ke Daerah
(Masuk APBD)
•DBH
•DAU
•DAK
•OTSUS
• Penyesuaian
Melalui Angg. K/L
102.7(5.94%) • Dana Dekon
311.1(18.02%) • Dana TP
31.7(1.83%) • Dana Vertikal
13.4(0.77%)
70.4(4.07%)
8(0.47%)
18.6(1.08%)
182.1(0.55%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan
Total
16.5(0.96%)
Total
340.8(19.74%)
Total
529.4(30.67%)
Total
208.7(12.09%)
3
PERKEMBANGAN APBN TA 2011-2014
A. PENDAPATAN NEGARA
I. Penerimaan Dalam Negeri
1.Penerimaan Perpajakan
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak
II. Penerimaan Hibah
B. BELANJA NEGARA
I. Belanja Pemerintah Pusat
1.Belanja K/L
2.Belanja non K/L
I. Transfer ke Daerah
1.Dana Perimbangan
2.Dana Otsus dan Penyesuaian
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/(DEFISIT)
E. PEMBIAYAAN
2011
2012
2013
APBNP
2014
1.210,6
1.205,3
873,9
331,5
5,3
1.295,0
883,7
417,6
466,1
411,3
347,2
64,1
8,9
(84,4)
130,9
1.338,1
1.332,3
980,5
351,8
5,8
1.491,4
1.010,6
489,4
521,1
480,6
411,3
69,4
(52,8)
(153,3)
175,2
1.502,0
1.497,5
1.148,4
349,2
4,5
1.726,2
1.196,8
622,0
574,8
529,4
445,5
83,8
(111,7)
(224,2)
224,2
1.667,1
1.665,8
1.280,4
385,4
1,4
1.842,5
1.249,9
637,8
612,1
592,6
487,9
104,6
(54,1)
(175,4)
4
175,4
Tren Transfer Ke Daerah Tahun 2008 - 2014
(Rp Triliun)
600
500
400
300
200
100
0
2008
DAU
2009
DAK
Komponen Transfer
DAU
DAK
DBH
Dana Otsus dan DIY
Dana Penyesuaian
Total
2010
DBH
2008
180
20,8
78,4
7,5
6,2
292,4
2011
2012
Dana Otsus dan DIY
2009
186
24,7
76,1
9,5
11,8
308,5
2010
204
21
92,2
9,1
18,9
344,8
2013
2014
Dana Penyesuaian
2011
226
24,8
96,9
10,4
53,7
411,3
2012
274
25,9
112
11,9
57,4
480,5
2013
311
31,7
103
13,4
70,4
529,3
2014
341
33
114
16,7
87,9
592,5
5
Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014
dalam miliar rupiah
Komponen
Pagu
I. Dana Perimbangan
A. Dana Bagi Hasil
1. Pajak
2. Sumber Daya Alam
B. Dana Alokasi Umum
C. Dana Alokasi Khusus
II. Dana Otsus dan Penyesuaian
A. Dana Otonomi Khusus
1. Otsus
2. Tambahan Otsus Infras. (Papua & Papua Barat)
487.930,94
113.711,62
51.787,15
61.924,47
341.219,32
33.000,00
104.621,30
16.148,77
13.648,77
2.500,00
B. Dana Keistimewaan DIY
C. Dana Penyesuaian
Jumlah
523,88
87.948,65
592.552,24
6
…lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014
dalam miliar rupiah
Komponen
Pagu
I. Dana Bagi Hasil
A. DBH Pajak
1. PBB
- PPh Ps. 25 dan
Ps.29 WPOPDN
2. PPh
- PPh Ps.21
3. CHT
B. DBH Sumber Daya Alam
1. Migas
113.711,62
51.787,15
23.859,19
25.713,96
2.214,00
61.924,47
38.849,20
2. Pertambangan Umum
19.835,84
2.572,33
200,00
467,10
3. Kehutanan
4 Perikanan
5 Panas Bumi
7
Skema DBH Pajak
DBH PAJAK
Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)
Pusat (10%)
Insentif Kab/Kota (3,5%)
PBB
Provinsi (16,2%)
Daerah (90%)
Kab/Kota (64,8%)
Biaya Pungut (9%)
- PPh Ps. 25 dan
Ps.29
WPOPDN,
- PPh Ps.21
Cukai Hasil
Tembakau
Pusat (80%)
Provinsi (8%)
Daerah (20%)
Kab/Kota (12%)
Pusat (98%)
Provinsi (30%)
Daerah (2%)
Kab/Kota Penghasil (40%)
Kab/Kota Pemerataan (30%)
…lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014
dalam miliar rupiah
Komponen
A. Dana Otononomi Khusus
1. Dana Otonomi Khusus
1. Dana Otsus Aceh
2. Dana Otsus Papua
3. Dana Otsus Papua Barat
2. Dana Tambahan Infrastruktur
1. Papua
2. Papua Barat
B. Dana Keistimewaan DIY
C. Dana Penyesuaian
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
2 Tunjangan Profesi Guru PNSD
3
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4
Dana Insentif Daerah (DID)
5
Dana P2D2
Total Dana Penyesuaian
Pagu
16.148,77
13.648,77
6.824,39
4.777,07
2.047,32
2.500,00
2.000,00
500,00
523,88
87.948,65
1.853,60
60.540,70
24.074,70
1.387,80
91,85
104.621,30
9
Deskripsi APBD
TREN PENDAPATAN DAERAH TA 2008-2013
683.30
700.00
577.05
Triliun Rupiah
600.00
479.10
500.00
400.00
• Pendapatan daerah
setiap tahunnya
semakin meningkat;
• Pendapatan terbesar
berasal dari dana
transfer;
• PAD merupakan
komponen terkecil
dari pendapatan.
381.47
403.04
347.12
300.00
2008
100%
2009
2010
2011
2012
2013
3.83
4.66
5.81
5.08
5.63
5.56
80.61
78.89
76.36
76.05
74.83
73.90
Persentase
75%
50%
Lainnya
Transfer
PAD
25%
15.55
16.45
17.83
18.87
19.54
20.54
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
11
PROPORSI PENDAPATAN PROVINSI DAN KAB./KOTA
TA 2008-2013
100%
4.97
5.72
7.27
6.44
6.75
6.74
0.29
1.51
1.51
55.94
54.17
52.23
43.77
44.32
46.26
2008
2009
2010
0.96
2.78
2.68
51.09
50.63
50.07
46.12
46.69
2011
2012
2013
90%
80%
Persentase
70%
48.97
60%
50%
88.57
87.19
84.58
85.00
84.15
83.40
40%
30%
20%
10%
0%
6.45
7.08
8.15
8.55
9.09
9.87
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kab/Kota
Prov
PAD
Transfer
Lainnya
• Rasio pendapatan terbesar untuk kab./kota bersumber dari dana transfer;
• Komposisi PAD untuk kab./kota meningkat setiap tahunnya, berkisar 6-10%;
• Rasio pendapatan provinsi dari dana tranfer secara umum semakin menurun, dan cukup
12
berimbang dibandingkan dengan PAD;
PROPORSI PAD PROVINSI DAN KAB./KOTA
TA 2008-2013
105%
95%
Persentase
85%
75%
65%
55%
84.48
84.71
83.61
84.23
85.54
85.25
2008
2009
2010
2011
2012
2013
27.76
28.54
27.14
6.85
6.81
6.21
21.75
18.13
17.13
43.64
46.52
49.52
2011
2012
2013
45%
35%
25%
Jenis Pajak Provinsi:
• PKB, penyumbang terbesar;
• BBN-KB;
• PBB-KB;
• Pajak Air Permukaan;
• Pajak Rokok.
Prov
Persentase
100%
75%
50%
25%
23.55
26.71
8.91
8.22
34.27
31.07
32.30
7.70
26.93
33.27
33.99
33.06
2008
2009
2010
Kab/Kota
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan
Lainnya
Jenis Pajak Kab./Kota:
Hotel; Restoran; Hiburan;
Reklame; Penerangan Jalan;
Mineral Bukan Logam dan
Batuan; Parkir; Air Tanah;
Sarang Burung Walet; PBB-P2;
dan BPHTB.
13
TREN BELANJA DAERAH TA 2008-2013
800.00
737.68
Triliun Rupiah
700.00
617.46
600.00
514.47
500.00
429.33
443.57
2009
2010
390.15
400.00
300.00
2008
2011
2012
2013
• Belanja daerah setiap
tahunnya semakin
meningkat;
• Belanja terbesar
disediakan untuk
pegawai;
• Tren belanja modal
masih belum
mencapai 30%.
100%
12.90
12.79
39.91
42.00
15.06
13.13
15.57
15.84
44.77
44.53
42.33
40.24
Persentase
75%
Lainnya
Pegawai
50%
Modal
28.62
26.67
21.68
22.09
22.27
23.83
18.57
18.53
18.49
20.26
19.83
20.09
2008
2009
2010
2011
2012
2013
25%
Barang dan jasa
0%
14
PROPORSI BELANJA PROVINSI DAN KAB./KOTA
TA 2008-2013
100%
8.34
8.27
90%
11.11
7.10
8.15
7.05
26.84
26.66
26.62
28.18
80%
Persentase
70%
44.37
47.30
51.07
60%
51.10
50.93
26.31
40%
30%
27.40
21.14
37.53
20.41
18.33
18.28
20.25
49.13
25.73
26.37
24.67
50%
29.91
37.16
22.54
23.84
25.28
24.68
24.44
23.25
20.70
20%
10%
17.02
16.69
18.21
18.13
18.54
22.18
23.17
23.75
26.45
17.39
24.14
23.89
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
Kab/Kota
Barang dan jasa
•
•
•
•
Prov
Modal
Pegawai
Lainnya
Rasio belanja kab./kota terbesar adalah belanja pegawai yang berkisar 44-51%;
Rasio belanja modal kab./kota maupun provinsi masih belum mencapai 30%;
Rasio belanja barang dan jasa kab./kota berkisar 17-19%, sedangkan provinsi 22-27%.
15
Rasio belanja lainnya untuk provinsi semakin meningkat setiap tahunnya.
SUMMARY
• Penerimaan APBN terbesar berasal dari
penerimaan perpajakan;
• Sebesar 31,7% belanja APBN merupakan transfer
ke daerah;
• Tingkat ketergantungan APBD terhadap APBN
tinggi diatas 50%;
• Belanja APBD untuk Provinsi tertinggi adalah
Belanja Lainnya (Hibah, Bansos, dll);
• Belanja APBD untuk Kab./Kota tertinggi terletak
pada Belanja Pegawai.
16
PMK 64/PMK.05/2013
Dengan fungsi pajak yang menjadi penopang utama
APBN dan APBD, khusus untuk mengamankan
penerimaan pajak pusat, telah ditetapkan PMK
Nomor 64/PMK. 05/2013 tentang Mekanisme
Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan
Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
17
Penggunaan IKD dalam Mendukung Tugas DJP
PMK 16/PMK.03/2013
DJPK
Data APBD
PMK
64/PMK.
05/2013
Pasal 13
Ayat 2
DJP
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak atas Belanja Daerah
18
Mengapa Informasi perlu?
Sebagai dasar/bahan analisis
pengambilan kebijakan
Transparansi publik
19
Peranan Data:
a. Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengendalian
fiskal IKD
nasional;
b. Sebagai
bahan penyajian IKD secara nasional;
disampaikan
kepada:
c. Sebagai
bahan perumusan kebijakan keuangan daerah:
dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian
defisit anggaran, penghitungan kapasitas fiskal daerah;
d. Sebagai bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi:
dana desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan,
pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.
20
“Mengingat
bahwa
Pajak
merupakan
penyumbang terbesar dalam Penerimaan
Dalam Negeri, dan sebagian besar atas
penerimaan tersebut merupakan Belanja
Transfer ke daerah (DAU, DAK, dll), maka
diharapkan peran pemerintah daerah untuk
mendukung / men-support data yang
diperlukan Pemerintah Pusat”.
21
TERIMA KASIH
DIREKTORAT EPIKD
GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8
JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT
TELEPON: 021-3452590, FAKSIMILI: 021-3505103
www.djpk.depkeu.go.id
22