Transcript BUMN & BUMD - MUNAWAR KHOLIL, SH, M.Hum.

BUMN & BUMD
Oleh:
Munawar Kholil
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
1
Sejarah Pengaturan BUMN
(Tiga tahap perkemb BUMN)
1.
a.
b.
c.
Perusahaan Negara Sebelum Th 1960
Perusahaan Neg. IBW (Indonesische Bedrijven Wet) Staatsblad Th 1927
No. 419 diubah & ditambah dg UU No. 12 Th 1955. Contoh: Jawatan
Pegadaian, Perc. Negara.
Perusahaan Negara ICW (Indonesische Comptabiliteit Wet – Undang2
Perbendaharaan Negara) Staatsblad Th 1864 No. 106. Contoh: Pabrik
Farmasi (Depkes), PLN (DPU), Damri (Dephub).
Perusahaan berdasarkan UU tertentu
1) UU Darurat No. 5 Th 1952 ttg Badan Industri Negara (BIN) yang
berusha di bidang Perindustrian, Perdagangan & Perkebunan.
2) Perusahaan asing yang dinasionalisasi
3) Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan KUHD-PT
4) Usaha Negara dg Modal pemerintah dalam bentuk Yayasan.
Misal: Yayasan Urusan Badan Makam, Yayasan Motor, Yayasan
Prapanca (Depatemen Penerangan).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
2
Lanjutan ….
2. Perusahaan Negara Menurut UU No. 19/Prp/1960
Dasar Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan UUD 1945 Pasal
33, Pem. Perlu menyeragamkan bentuk2 usaha negara,
maka lahirlah Perpu No. 19 Th 1960 lalu dijadikan UU
No. 19/Prp/1960. Perusahaan Negara berdsr UU ini
adalah semua perusahaan dlm bentuk apapun yg
modalnya utk seluruhnya mrpkan kekayaan negara RI,
kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan UU. Sifat
dari PN mrpkan kesatuan produksi perusahaan yg
memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umum
dan memupuk keuntungan, baik dibidang industri,
pertambangan, perdagangan dg tujuan membangun
ekonomi nasional.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
3
Lanjutan …
3. Perusahaan Negara menurut UU Nomor 9 Th 1969/Perpu Nomor
1 Th 1969 / Inpres RI nomor 17 Tahun 1967 ttg Pengarahan dan
Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha
Negara, yaitu:
a. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan);
b. Perusahaan Negara Perum (Perum);
c. Perusahaan Negara Persero (Persero).
Dasar hukum lain tentang mekanisme pembinaan & pengawasan
Perushaan Negara, yaitu: PP No. 3 Th 1983, diperbaharui dg PP
No. 12 Th 1998 ttg Perusahaan Perseroan (PERSERO), PP No. 13
Th 1998 ttg Perusahaan Umum (PERUM), dan PP No. 6 Th 2000
ttg Perusahaan Jawatan (PERJAN).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
4
Tujuan Perusahaan Negara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memberi sumbangan perkembangan perekonomian negara pd
umumnya dan penerimaan negara pd khususnya;
Mengadakan pemupukan keuntungan pendapatan;
Menyelenggarakan pelayanan umum yang berupa barang dan
jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup org banyak;
Memberi bimbingan kpd sektor swasta atau golongan ekonomi
lemah;
Menjadi perintis kegiatan usaha yg tdk dapat dilaksanakan oleh
swasta dan koperasi;
Turut serta aktif dalam melaksanakan dan menunjang
pelaksanaan kebijakan program pemerintah.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
5
BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASAR UU NO. 19 TH 2003
• BUMN adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
• Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th
2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
6
MODAL BUMN
• Modal BUMN merupakan dan berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
• Peyertaan modal negara dalam rangka
pendirian atau penyertaan BUMN
bersumber dari:
a. APBN;
b. Kapitalisasi Cadangan;
c. Sumber lainnya.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
7
Lanjutan …
• Penyertaan modal negara dlm rangka pendirian
•
BUMN atau perseroan terbatas dananya berasal
dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3)
UU BUMN).
Setiap perubahan penyertaan modal negara,
berupa penambahan maupun pengurangan,
termasuk perubahan struktur kepemilikan
negara atas saham Persero atau PT ditetapkan
dg PP. pengecualian bagi penambahan
penyertaan modal negara yg berasal dari
kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
8
Direksi BUMN Wajib Menerapkan
Good Corporate Governance (GCG)
1.
2.
3.
4.
Transparansi
Kemandirian
Akuntabilitas
Kewajaran
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
9
Prinsip GCG
• Transparansi, yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi
materiil dan relevan mengenai perusahaan;
• Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat;
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
10
• Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif;
• Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
• Kewajaran (fairnes), yaitu keadilan dan
kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Bacelius Ruru, 2001; Keputusan Menteri BUMN
No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
11
Lain-lain
• Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PP
• Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yg
•
•
berbentuk Persero.
Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar UU
BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi
skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan sering
disalahgunakan oleh para direksi yang bermental
birokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbg
BUMN.
UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan
BUMN selaku operator usaha dengan lembaga
pemerintah sbg Regulator.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
12
Perbedaan PERSERO & PERUM
• Pengaturan
Persero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th
2003.
Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003
• Pendirian:
Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri
kepada Presiden dg pertimbangan Menteri
teknis dan Menteri Keuangan
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
13
Lanjutan …
• Maksud & Tujuan:
Persero: a) Menyediakan barang dan/atau jasa
yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b)
mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
perusahaan.
Perum: Menyelenggarakan usaha yang
bertujuan utk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang atau jasa yg berkualitas dg
harga yg terjangkau oleh masy berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
14
Lanjutan…
• ORGAN:
Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.
Perum: Menteri, Direksi dan Dewan
Pengawas.
• Sifat Usaha:
Persero: Profit Oriented
Perum: Public Service dan Profit Oriented
seimbang.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
15
Lanjutan …
• Modal:
Persero: Seluruh saham atau 51 persen
dimiliki oleh Pemerintah RI
Perum: Seluruh modal dimiliki oleh negara
dan tidak terbagi atas saham.
• Kewenagan Tertinggi:
Persero: a) RUPS b) Menteri
Perum: Dewan Pengawas
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
16
PRIVATISASI BUMN
• Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 th
•
1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual
sahamnya di Pasar Modal.
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik
sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain
dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bg negara
dan masyarakat, serta memperluas pemilikan
saham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UU
BUMN No. 19 Th 2003).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
17
ALASAN PRIVATISASI BUMN
• Alasan Efisiensi
• Alasan Fiskal
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
18
Bentuk-Bentuk Privatisasi BUMN
Pada Umumnya
1. The Sale of an Existing State Owned
Enterprise;
2. Use of Private Financing and
Management rather than Public for New
Infrastructure Development;
3. Outsourcing (Contracting Out to Privat
Vendor).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
19
Bentuk Privatisasi BUMN di
Indonesia
• Berdasar Inpres No. 5 Th 1988 yang
dijabrkan dg SK Menkeu No. 740 dan 741
Tahun 1989, yg menekankan tentang
perlunya kinerja BUMN yang lebik baik
(restrukturisasi, Pelaksanaan kerjasama
operasi atau Joint Venture, penggabungan
usaha/Merger, penawaran saham kpd
masy/swasta dan penempatan langsung).
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
20
Tujuan Privatisasi BUMN pada
Umumnya
1.
2.
3.
4.
Tujuan
Tujuan
Tujuan
Tujuan
Keuangan
jasa-jasa & Organisasi
Ekonomi
Politik
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
21
Maksud Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th 2003
1. Memperluas kepemilikan masy atas Persero;
2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas perusahaan;
3. Menciptakan struktur keuangan & menejemen
4.
5.
6.
keuangan yg baik/kuat;
Menciptakan struktur industri yg sehat & kompetitif;
Menciptakan Persero yg berdaya saing & berorientasi
global;
Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan
kapasitas pasar.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
22
Tujuan Privatisasi berdasar
Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th 2003
Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pemilikan saham
persero.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
23
Konsekuensi Privatisasi BUMN
• Konsekuensi terbaik adalah dapat
menciptakan persaingan, efisiensi dan
kekayaan serta keberhasilan;
• Konsekuensi terburuk adalah
terdapatnya pergeseran monopoli milik
negara yang tidak sensitif dg monopoli
swasta yang lebih sensitif thd lingkungan.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
24
Persero yg Tidak Dapat diPrivatisasi
(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)
1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan per2.
3.
4.
UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.
Persero yg bergerak disektor usaha yg
berkaitan dg pertahanan & keamanan negara.
Persero yg bergerak disektor tertentu yg oleh
pemerintah diberikan tugas khusus utk
melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg
kepentingan masy.
Persero yg bergerak di bidang usaha sumber
daya alam yg secara tegas berdasarkan perUU
dilarang utk diprivatisasi.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
25
Pelaksanaan Privatisasi
• Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg
unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).
• Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Persero
harus seijin Menteri sbg pemegang saham.
• Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg
dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh
Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi Restrukturisasi
dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19
Th 2003).
• Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
26
Teknik atau Cara Privatisasi
1. Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO)
2. Penemopatan langsung (Direct Placement), yaitu
3.
4.
penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg
cara negosiasi, umumnya melalui tender.
Privat Placement, yaitu penjualan langsung se satu
investor secara borongan.
Management Buy-Out (MBO) atau bila karyawan turut
berpartisipasi disebut Management and/or Employee
Buy-Out (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas
oleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpin
oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
27
Pro & Kontra Privatisasi BUMN?
Diskusi Kasus Privatisasi BUMN Indonesia?
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
28
Pengaturan BUMD
• UU No. 5 Th 1962 tentang Perusahaan Daerah.
• UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda Jo. UU No. 8 Th
•
2005 ttg Penetapan Perpu No. 3 Th 2005 ttg
Perub UU No. 32 Th 2004 ttg Pemda, terakhir
dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008.
Bentuk-bentuk BUMD:
1. Perusahaan Daerah
2. Perseroan Terbatas (Persero Daerah)
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
29
Matur Numun
Selesai – alhamdulillah
Wassalam
m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06
30