Transcript Mohamad Hidayat - National Sharia Board of MUI

PERKEMBANGAN
INSTITUSI KEUANGAN SYARIAH
DI INDONESIA
Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta
14 Mei 2014
by : Mohamad Hidayat
(National Sharia Board of MUI)
mhd/dps/lppi/2014
1
Transformasi Praktek Bisnis Abad ini
Transformasi
Praktek bisnis kotor
Tidak jujur
 Tidak adil
 Tidak transparan
 Menipu
Menghalalkan segala cara
Praktek bisnis ber-etika


Jujur
 Adil (fair)
 Transparan (disclosure)
Kepedulian : Corporate Social
Responsibility Program
Good Corporate Governance
(GCG)



Implikasi
Menghancurkan reputasi
 Mengurangi daya saing
 Risiko  bankrut
Implikasi

Meningkatkan reputasi
 Meningkatkan daya saing
 Manfaat  perusahaan
sustainable karena sulit
ditiru

2
Arah Bisnis abad XXI : Berbasis Spiritual
Transformasi praktek bisnis dan marketing
Intellectual approach
• Mengandalkan
kecerdasan otak
• Keinginan customer
(faktor emotional)
tidak mampu
ditangkap dengan
intellectual
approach
Emotional approach
Spiritual approach
• Keinginan &
kebutuhan customer
dapat diketahui
• Faktor Ketuhanan diikut
sertakan dalam praktek
bisnis
• Bersifat manipulatif
• Keinginan customer
untuk berinteraksi
secara aman dan Halal
terpenuhi  pebisnis
jujur, adil & dapat
dipercaya
3
INSTITUTIONS







SHARIA BANKING
SHARIA INSURANCE\RE INSURANCE
MULTI FINANCE
SHARIA FUND
ISLAMIC MULTI LEVEL MARKETING
PAWNSHOP
CAPITAL MARKET
◦ SHARIA`S BOND
◦ SHARIA`S STOCK/SHARE
◦ SUKUK (SBSN)
◦ MUTUAL FUND
 HOTEL
 KJK/UJK
 CASH WAQF, Etc.
4
mhd/dps/lppi/2014
WHY SHARIA`S ECONOMIC ?
• ECONOMIC REASON
(alasan Ekonomi)
• POLITICAL - SOCIAL
REASON (alasan
Politis-Sosial)
• SHARIA REASON
(Alasan Hukum Agama)
• ETHIC REASON
(alasan moral)
AL-QUR’AN
AS-SUNNAH
AQIDAH
SHARIAH
AHLAQ
0
IBADAH
MUAMALAH
POLITIC
ECONOMIC
SOCIAL
THE SUBTANCE
Q.S.: AL-MAIDAH
Verse 88
1
THE ACTIVITIES
AL-BAQARAH VERSE 201
GOOD IN THIS WORLD
AND GOOD IN THE
HEREAFTER
AL QUR’AN SURAH
Ar Rum Verse 39
Ali Imran Verse 130
An Nisaa Verse 161
Al-Baqarah Verses 275,
276, 278, 279
AL QUR’AN SURAH :
Al Baqarah Verse 183
Al A’Raaf Verrse 31
Al Israa Verse 26-27
2
CONSUMPTION
PATTERN
10
9
8
7
3
SAVING
PATTERN
DISTRIBUTION
PATTERN
6
AL QUR’AN SURAH :
An-Nisaa Verse 29
Al Baqarah Verse 275
Al Muzzammil Verse 20
Shaad Verse 24
Al Hasyir Verse 7
4
INVESTMENT
PATTERN
mhd2014
5
PRODUCTION
PATTERN
6
Sharia Financial System
Islamic
Financial
Market
Surplus
Sector
Direct
Financial
Market
Islamic
Money
Market
Indirect
Financial
Market
Takaful
Commercial
Banks
Islamic
Capital
Market
Islamic
Bond
Market
Deficit
Sector
Unit
Trusts
Islamic
Equity
Finance
Companies
Merchant
Banks
Market
mhd2014
7
RESIKO
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Risiko likuiditas
Risiko operasional
Risiko pasar
Risiko investasi
Risiko pembiayaan
Risiko hukum
Risiko Syariah
Risiko reputasi
Risiko strategis
Risiko kepatuhan
9/ 14/ 2003
mhd/dps/lppi/2014
HP Network Storage Services
page 2
8
Syariah VS Konvensional
BANK SYARIAH Vs BANK KONVENSIONAL
KONVENSIONAL
Peraturan Per UU
Landasan Hukum
Pengawasan Perseroan Dewan Komisaris
Funding – Landing :
Rp
Bunga
Return
Accrual Basis
Laporan Keuangan
DPK – End User
Disharmoni
•
Prinsip Transaksi
Uang sbg komoditi
• Pinjaman Uang
mhd/dps/lppi/2014
SYARIAH
• Sumber hukum Syariah : AlQuran
Sunnah, Fatwa DSN
• Peraturan Per UU
- Dewan Pengawas Syariah
- Dewan Komisaris
Funding : Bagi hasil, Bonus
Financing : Margin, Bagi hasil,
Biaya, Sewa, Fee
Cash Basis, Accrual
Harmoni
• Uang sbg alat bayar
• Bagi hasil, Jual beli,
Sewa, fee
9
Skema Operasi Bank Syariah
Jual Beli
Giro
(Titipan/Wadi’ah)
Tabungan
(Wadi’ah/Mudharabah)
Bank
Syariah
Bagi Hasil
Sewa
Deposito
(Mudharabah)
Investasi Khusus
(Mudharabah)
Investasi
mhd/dps/lppi/2014
10
Skema Operasi
BANK SYARIAH
GIRO
(Titipan/Wadiah)
BONUS
TABUNGAN
(Wadiah/Mudharabah)
KEUNTUNGAN
JUAL BELI
Margin
Bagi hasil
Fee
BAGI HASIL
BANK SYARIAH
DEPOSITO
(Mudaharabah)
Investasi Khusus
(Mudharabah)
KEUNTUNGAN
SEWA
KEUNTUNGAN
mhd/dps/lppi/2014
INVESTASI
11
SIAPA YANG BERKOMPETENSI MEMBUAT PERNYATAAN HUKUM SYARIAH
ATAS PRAKTEK PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA ?
mhd/dps/lppi/2014
12
Pengertian Umum & Kedudukan DPS
Dalam Perbankan Syariah

DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah
dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya
bertindak secara independen.

DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank.

Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri dari
2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum
Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan
sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1
(satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua.
mhd/dps/lppi/2014
13
CONTOH STRUKTUR ORGANISASI BANK
SYARIAH X
mhd/dps/lppi/2014
14
PERATURAN PER UU YANG MENGATUR DPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas
(pasal 109)
UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
PBI 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatannya
berdasarkan prinsip Syariah
PBI no. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank
Umum Konvensional
PBI 11/3/2009 tgl 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah
PBI 11/10/2009 tgl 19 maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah
PBI 11/33/2009 tgl 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG BUS & UUS
SE BI no 12/13/DPBS 20010 tentang Pelaksanaan CCG Bank Syariah
PBI 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum
PBI 13/23/2011 tentang managemen resiko bagi BUS & UUS
Keputusan DSN MUI no 2 tahun 2002 tentang Pedoman Dasar dan
Pedoman Rumah Tangga DSN MUI
Keputusan DSN MUI no 3 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuanagn
Syariah (LKS)
mhd/dps/lppi/2014
15
UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas
(pasal 109)
Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris,
wajib memiliki Dewan Pengawas syariah (1)
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat
oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2)
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi
serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan
prinsip syariah (3)
mhd/dps/lppi/2014
16
UU no 21 thn 2008 tentang Perbankan Syariah
(pasal 32)
Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan
bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (1)
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2)
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta
mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh Peraturan Bank Indonesia (4)
mhd/dps/lppi/2014
17
“ DEWAN PENGAWAS SYARIAH ADALAH
DEWAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN,
YANG DIBENTUK OLEH DEWAN SYARIAH
NASIONAL DAN DITEMPATKAN PADA BANK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, DENGAN
TUGAS YANG DIATUR OLEH DEWAN SYARIAH
NASIONAL “.
SK DIR. Bank Indonesia 32/34/kep/Dir 1999 pasal 1 (j)
mhd/dps/lppi/2014
18
FATWA-FATWA DSN MUI
Tahun 2000 s/d Maret 2014
19
Katagori Fatwa
Perbankan
59 Fatwa
Pasar
Modal
10 Fatlwa
IKNB
12 Fatwa
Bisnis & Jasa
8 Fatwa
Terima Kasih
21