Transcript PEMBERDAYAAN KKG DAN MGMP DALAM PROGRAM BERMUTU

PEMBERDAYAAN KKG DAN
MGMP
Disampaikan oleh :
Kepala Seksi evaluasi Bidang
FPK PPPPTK Matematika
1
Mengapa KKG dan MGMP
1. Kurangnya jumlah lembaga diklat guru.
Dengan penerapan angka kredit dalam
kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
serta sertifikasi pendidik, guru harus mengikuti
diklat dalam jumlah tertentu. Jumlah guru yang
harus mengikuti Diklat sangat besar ( 2,7 jt
guru dengan 1,8 jt belum S1/D4). Sementara
itu jumlah lembaga diklat relatif sedikit
sehingga kesempatan guru untuk mengikuti
diklat secara tatap muka relatif sangat kecil.
2
Mengapa KKG dan MGMP (Lanjutan)
2. Lokasi lembaga diklat yang tidak sesuai
dengan sebaran sekolah tempat guru
bertugas.
Guru tersebar ke seluruh wilayah termasuk di
daerah khusus dengan lokasi yang jauh dari
lembaga diklat. Jika guru harus mengikuti
diklat di kota menjadi tidak efektif dan tidak
efisien.
3
Mengapa KKG dan MGMP (Lanjutan)
3. Kurangnya relevansi diklat dengan
kebutuhan nyata di lapangan.
Penyelenggaraan sebagian diklat oleh
lembaga diklat kurang relevan dengan
kebutuhan dan kondisi di sekolah dan daerah
di mana sekolah berada. Hasilnya, diklat yang
diselenggarakan kurang menyentuh
permasalahan yang dihadapi sekolah.
4
Mengapa KKG dan MGMP (Lanjutan)
4. Pemanfaatan fasilitas yang ada.
Indonesia telah mengembangkan KKG
dan MGMP sebagai wahana
penyelenggara diklat bagi guru sejak lebih
dari satu dekade.
5
Perlunya Supervisi dan
Pemberdayaan KKG dan MGMP
• Tidak semua lokasi telah memiliki
KKG/MGMP
• Tidak semua KKG dan MGMP yang ada
aktif menyelenggarakan kegiatan secara
rutin.
• Tidak semua KKG dan MGMP yang ada
didukung oleh organisasi dan manajemen
yang baik.
6
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP (Lanjutan)
• Tidak semua kegiatan yang
diselenggarakan oleh KKG dan MGMP
berkualitas dalam arti didukung oleh:
– Perencanaan yang sesuai dengan
kebutuhan sekolah dan guru
– Pelaksanaan yang profesional.
– Ketersediaan sumberdaya yang cukup
(Pengajar, Sarpras, Biaya)
– Evaluasi dan sertifikasi yang baik
7
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP (Lanjutan)
• Tidak semua penyelenggaraan diklat di
KKG dan MGMP mempertimbangkan
dampak negatif terhadap kelancaran KBM
di sekolah peserta.
• Terdapat sejumlah sekolah dengan lokasi
yang sangat berjauhan sehingga
partisipasi guru dari sekolah tersebut
dalam kegiatan KKG/MGMP terkendala.
8
Perlunya Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP (Lanjutan)
• Dalam beberapa tahun terakhir telah
diselenggarakan program pemberian DBL
(Dana Bantuan Langsung) atau Block
Grant kepada KKG dan MGMP yang
sekalipun telah memperlihatkan hasil yang
memadai tetapi masih perlu peningkatan
diantaranya dalam hal akuntabilitas
kegiatan.
9
Tujuan Utama Program Supervisi
dan Pemberdayaan KKG dan MGMP
• Meningkatkan kualitas organisasi dan
manajemen KKG dan MGMP agar layak
menerima DBL dan mampu menyelenggarakan
kegiatan diklat guru (terutama model
BERMUTU) yang terakreditasi secara akuntabel.
Catatan:
Kriteria KKG dan MGMP yang layak dapat
dibaca dalam Pedoman Pemberian DBL bagi
KKG dan MGMP.
10
Kegiatan Supervisi dan
Pemberdayaan KKG dan MGMP
1. Pemetaan KKG dan MGMP yang
meliputi:
• Jumlah yang ada dan sebaran
• Kategorisasi (Terpencil dan Reguler)
• Keanggotaan; jumlah dan partisipasi
• Organisasi dan manajemen, termasuk
pengurus dan rekening Bank
11
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP (Lanjutan)
• Keaktifan dalam melaksanakan kegiatan
yang meliputi; perencanaan, frekuensi,
jenis, relevansi, dan kualitas
• Ketersediaan sarana dan prasarana
• Hubungan kerjasama dengan pihak terkait
seperti; Asosiasi Profesi, LPTK dan LPMP.
• Evaluasi dan sertifikasi termasuk
penerapan RPL
12
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP (Lanjutan)
2. Memfasilitasi pembentukan KKG dan
MGMP jika belum ada.
3. Pembenahan Organisasi dan
Manajemen
4. Mensosialisasikan program pemberian
DBL bagi KKG dan MGMP termasuk
persyaratannya.
13
Kegiatan Supervisi dan Pemberdayaan
KKG dan MGMP (Lanjutan)
4. Pembenahan akuntabilitas kegiatan
termasuk pendampingan dalam
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi
dan sertifikasi.
14
Pihak Yang Terlibat
Pemberdayaan KKG/MGMP Dalam Skema
Program BERMUTU
Langsung:
• Ditjen PMPTK; Dit. Bindiklat, Dit. Prodik, dan Dit.
Tendik
• Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
• LPMP
• P4TK
• KKKS
• KKPS
15
Pihak Yang Terlibat
Pemberdayaan KKG/MGMP Dalam Skema
Program BERMUTU(Lanjutan)
Tidak Langsung:
• Ditjen Dikti
• Balitbang Diknas
• Pustekom
• LPTK termasuk UT
• Disdik Provinsi
• Asosiasi profesi
16
Kegiatan Diklat Utama KKG dan
MGMP Dalam Skema Program
BERMUTU
Diklat Model BERMUTU yang
menerapkan RPL (Recognition of Prior
Learning) yang dibiayai melalui program
DBL.
17
Manfaat Diklat KKG dan MGMP Dalam
Skema Program BERMUTU.
• Terkait dengan Pembenahan KBM di
sekolah
• Menghasilkan PHBS atau RPL untuk
pendidikan S1/D4
• Menghasilkan Angka Kredit CPD
(Continuous Professional Development)
• Menghasilkan Portofolio Sertifikasi
Pendidik
18
Syarat Pengajuan DBL
Secara Garis Besar
• KKG dan MGMP yang bersangkutan memenuhi
kriteria organisasi dan manajemen.
• KKG dan MGMP mengajukan Proposal kegiatan
kepada Ditjen PMPTK melalui LPMP.
• Proposal yang diajukan dinilai oleh Tim Penilai
memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Catatan: (Pedoman lengkap sedang difinalisasi)
19
Diantara Ciri Rancangan Diklat
BERMUTU.
Merupakan kombinasi dari berbagai model diklat
yang telah pernah diterapkan di Indonesia
seperti:
•
•
•
•
•
•
•
CBSA
CLC
PAKEM
KBK
PTK
Lesson Study
Dll
20
Koordinasi Kegiatan
• Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Disdik
Kabupaten/Kota.
• Tingkat provinsi oleh LPMP bekerjasama
dengan Disdik Provinsi dan LPTK.
• Tingkat Regional oleh P4TK
• Tingkat Nasional oleh Ditjen PMPTK
selaku PCU.
21
Peran Disdik Kab/Kota
• Mengirimkan peserta dalam kegiatan TOT
Nasional
• Menyelenggarakan TOT Daerah di Disdik
Kab/Kota
• Membantu penyediaan Pelatih
Bersertifikat bagi Kab/Kota lainnya
• Menyelenggarakan supervisi
pemberdayaan KKG dan MGMP sesuai
dengan rancangan Program BERMUTU.
22
Peran KKKS dan KKPS
• Kedua kelompok kerja berperan dalam
mensupervisi kegiatan yang
diselenggarakan oleh KKG dan MGMP.
23
Peran Konsultan Daerah
• Melakukan pendampingan dalam kegiatan
supervisi dan pemberdayaan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
• Melakukan pendampingan dalam
penyusunan proposal oleh KKG dan
MGMP.
• Terlibat dalam kegiatan Monitoring dan
Evaluasi termasuk Rapid Assessment.
24
Diantara Peran LPMP
Dalam Pemberdayaan KKG dan MGMP
• Leading Sector Dalam;
–
–
–
–
Penghimpunan dan penilaian proposal
Penilaian PTK terbaik tingkat provinsi
Penyelenggaran M&E di provinsinya.
Penyelenggaraan TOT tingkat provinsi.
(Dalam kegiatan ini disarankan untuk bekerjasama dengan
Disdik Propinsi)
• Penyalur DBL
• Pusat data KKG dan MGMP di provinsinya.
25
Diantara Peran P4TK
• MenyelenggarakanTOT bagi WI dan
instrukturnya
• Mendampingi LPMP dan Disdik Kab/Kota
dalam penyelenggaraan pelatihan petugas
di LPMP dan Disdik Kab/Kota di regional
nya
26
Diantara Peran P4TK (Lanjutan)
• Mendampingi LPMP dan Disdik Kab/Kota
dalam pelaksanaan supervisi
pemberdayaan KKG dan MGMP di
Kab/Kota di regionalnya.
• Menyediakan SDM untuk pengembangan
sistem supervisi pemberdayaan KKG dan
MGMP yang diselenggarakan oleh PCU.
27
Kemajuan Penyiapan RPL
• Telah diselengarakannya sejumlah pertemuan intensif
antara Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti, BAN-PT dengan Forum
Dekan FKIP, dan Konsorsium LPTK serta forum Rektor
LPTK untuk membahas PHBS
• Diterbitkannya Permendiknas No: Tahun 2008 tentang
penyelenggaraan diklat yang memperoleh PHBS di KKG,
MGMP, P4TK, dan LPMP bekerjasama dengan LPTK.
Ketentuan ini berlaku khusus bagi guru dalam jabatan.
• Telah mendekati rampungnya naskah akademik dan
pedoman penyelemnggaraan PHBS.
28
Catatan:
29
Terima kasih !
30