Transcript 07-formula dau_depkeu04

didiksusetyo
1
• Penjelasan Umum tentang Dana Alokasi Umum
• Landasan Kebijakan :
A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
B. DAU Tahun Anggaran 2006 –
• Variabel Perhitungan DAU :
A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
B. DAU Tahun Anggaran 2006 –
• Sumber Data Variabel DAU :
A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
B. DAU Tahun Anggaran 2006 –
didiksusetyo
2
• Formula Perhitungan DAU :
A. DAU Tahun Anggaran 2001 s.d. TA 2005
B. DAU Tahun Anggaran 2006 –
• Realisasi Penyaluran DAU dari TA 2001 s.d. TA 2005
didiksusetyo
3
Penjelasan Umum tentang
Dana Alokasi Umum (D A U)
• Merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan APBN, yang
pengalokasiannya didasarkan atas FORMULA dengan konsep
Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih
antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
• Sebagai instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataaan kemampuan keuangan antar-Daerah dimana
pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah.
• Sebagai equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan
kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
SDA yang diperoleh Daerah.
• Penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan secara berkala setiap
bulan sebesar 1/12 dari plafon DAU
didiksusetyo
4
Landasan Kebijakan ( D A U )
A. DAU TA 2001 – TA 2005
1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ;
♦ Plafon DAU sekurang-kurangnya 25% dari PDN Netto dalam
APBN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
didiksusetyo
5
Lanjutan…Landasan Kebijakan DAU
B. DAU TA 2006 –
1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
♦ Jumlah keseluruhan DAU sampai dengan tahun 2007
ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dari PDN Netto
dalam APBN
♦ mulai tahun 2003 ditetapkan sekurang-kurangnya 26%
dari PDN Netto yang ditetapkan dalam APBN
3. RPP Dana Perimbangan yang sampai ini masih dalam proses
penyelesaian.
didiksusetyo
6
Variabel perhitungan DAU
A. DAU TA 2001 S.D TA 2005………(UU No.25/1999)
Kebutuhan Fiskal dicerminkan dengan variabel :
• Jumlah penduduk ;
• Luas wilayah ;
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang mencerminkan keadaan geografis suatu
wilayah, dan
• Indeks Kemiskinan Relatif (IKR) yang mencerminkan tingkat pendapatan
masyarakat.
Kapasitas Fiskal dicerminkan dengan variabel penerimaan Daerah :
• potensi industri;
PAD, PDRB;
• potensi SDA;
Dana Bagi Hasil SDA;
• potensi SDM;
Dana Bagi Hasil Pajak
didiksusetyo
7
Lanjutan…Variabel Perhitungan DAU
B. DAU TA 2006 -
(UU No.33/2004)
Kebutuhan Fiskal dicerminkan dengan variabel :
• Jumlah penduduk ;
• Luas wilayah ;
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Invers, dan
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Invers.
Kapasitas Fiskal dicerminkan dengan variabel penerimaan Daerah :
• PAD (Pendapatan Asli Daerah);
• Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA)
didiksusetyo
8
Sumber Data Variabel DAU
A. DAU TA 2001 S.D TA 2005………(UU No.25/1999)
Data Kebutuhan Fiskal :
• Jumlah penduduk ;
- BPS
• luas wilayah ;
- Depdagri
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- BPS
• Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)
- BPS
terdiri dari 2 (dua) data yaitu : Jumlah Penduduk Miskin dan Poverty Gap Index
Data Kapasitas Fiskal :
• PAD
- APBD daerah yang bersangkutan
• PDRB
- BPS
• Dana Bagi Hasil SDA
- Departemen Teknis
• Dana Bagi Hasil Pajak
- Ditjen Pajak, Departemen Keuangan
didiksusetyo
9
Lanjutan…Sumber Data Variabel DAU
B. DAU TA 2006 -
(UU No.33/2004)
Data Kebutuhan Fiskal :
• Jumlah penduduk
- BPS
• luas wilayah
- DEPDAGRI
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- BPS
• PDRB perkapita
- BPS
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- BPS
Data Kapasitas Fiskal :
• PAD
: APBD masing-masing daerah
• Dana Bagi Hasil SDA
: Departemen Teknis
• Dana Bagi Hasil Pajak
: Ditjen Pajak, Departemen Keuangan
didiksusetyo
10
Formula Perhitungan DAU
A. Formula DAU TA 2001 – TA 2005
(UU No.25/1999)
DAU
= AM + Kesenjangan Fiskal (KF)
AM
= Lumpsum + α Gaji
KF
= Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)
Dimana :
DAU
: Dana Alokasi Umum ;
AM
: Alokasi Minimum ;
KF
: Kesenjangan Fiskal ;
α Gaji
: Proporsional berdasarkan kebutuhan Belanja Pegawai.
didiksusetyo
11
KEBUTUHAN FISKAL (KbF)
KbF = TPR (α1IP + α2IW + α3IKR + α4IKK)
Keterangan :
TPR
: Total Pengeluaran Rata-rata dalam APBD;
IP
: Indeks Jumlah Penduduk;
IW
: Indeks Wilayah Relatif;
IKR
: Indeks Kemiskinan Relatif;
IKK
: Indeks Kemahalan Konstruksi;
α
: Bobot Indeks.
Catatan :
Bobot α1, α2, α3, dan α4, ditentukan dengan mempergunakan
pertimbangan proporsional dan uji statistik sederhana
didiksusetyo
12
KAPASITAS FISKAL (KpF)
KpF = PAD^ (PBB + BPHTB + PPh + SDA)
Keterangan :
PAD ^
: Pendapatan Asli Daerah Estimasi
PBB
: Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB
: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PPh
: Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21
SDA
: Sumber Daya Alam
• Catatan : Nilai estimasi PAD menggunakan model ekonometrik
sederhana dengan formula :
PADt^ = √0 + √1 PDRB(t-1)
didiksusetyo
jasa
13
Lanjutan…Formula Perhitungan DAU
B. Formula DAU TA 2006 - …dst (UU No.33/2004)
DAU = AD + Celah Fiskal (CF)
AD
= Alokasi Dasar
CF
= Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)
Dimana :
DAU
: Dana Alokasi Umum ;
AD
: Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS Daerah ;
CF
: Celah Fiskal ;
didiksusetyo
14
KEBUTUHAN FISKAL (KbF)
KbF = TBD (α1IP + α2IW + α3IKK + α4IPMˉ¹....
….+ α5PDRB/capˉ¹ )
Keterangan :
TBD
: Total Belanja Daerah Rata-rata dalam APBD;
IP
: Indeks Jumlah Penduduk;
IW
: Indeks Luas Wilayah;
IPMˉ¹
: Invers Indeks Pembangunan Manusia;
PDRB/capˉ¹ : Invers Produk Domestik Regional Bruto perkapita;
α
: Bobot Indeks.
Catatan :
Bobot α1, α2, α3, dan α4, ditentukan dengan mempergunakan
pertimbangan proporsional dan uji statistik sederhana
didiksusetyo
15
KAPASITAS FISKAL (KpF)
KpF = PAD + (PBB + BPHTB + PPh + SDA)
Keterangan :
PAD
: Pendapatan Asli Daerah
PBB
: Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB
: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PPh
: Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21
SDA
: Sumber Daya Alam
didiksusetyo
16
DAU PROVINSI
• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung
berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan
dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi
DAU DPropi =
Bobot DPropi x DAU Prop
• Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal
daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah
provinsi
Bobot DPropi =
Celah Fiskal DPropi
Total Celah Fiskal Seluruh Daerah Prop
didiksusetyo
17
DAU KABUPATEN/KOTA
• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kab/kota dihitung
berdasarkan perkalian bobot daerah kab/kota yang bersangkutan
dengan jumlah DAU seluruh daerah kab/kota
DAU DKab/Kotai =
Bobot DKab/Kotai x DAU Kab/Kota
• Bobot daerah kab/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal
daerah kab/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
daerah kab/kota
Bobot DKab/Kotai =
Celah Fiskal DKab/Kotai
Total Celah Fiskal Seluruh Daerah Kab/Kota
didiksusetyo
18
ALOKASI DAU
Contoh : 1
• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal = 0 (kapasitas fiskal sama dengan
kebutuhan fiskal) menerima DAU sebesar Alokasi Dasar
Contoh :
Kebutuhan Fiskal
= Rp 100 miliar
Kapasitas Fiskal
= Rp 100 miliar
Alokasi Dasar
= Rp 50 miliar
Celah Fiskal
= Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
= Rp 100 miliar – Rp 100 miliar
= Rp 0
DAU
= Alokasi Dasar
Total DAU
= Rp 50 miliar
didiksusetyo
19
ALOKASI DAU
Contoh : 2
• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan lebih kecil dari Alokasi
Dasar, akan menerima DAU sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan
dengan nilai celah fiskal
Contoh :
Kebutuhan Fiskal
= Rp 100 miliar
Kapasitas Fiskal
= Rp 125 miliar
Alokasi Dasar
= Rp 50 miliar
Celah Fiskal
= Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
= Rp 100 miliar – Rp 125 miliar
= Rp -25 miliar (negatif)
DAU
= Alokasi Dasar + Celah Fiskal
Total DAU
= 50 miliar + (- 25 miliar)
didiksusetyo
= Rp 25 miliar
20
ALOKASI DAU
Contoh : 3
• Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilainya sama atau
lebih besar dari Alokasi Dasar, tidak menerima DAU
Contoh :
Kebutuhan Fiskal
= Rp 100 miliar
Kapasitas Fiskal
= Rp 175 miliar
Alokasi Dasar
= Rp 50 miliar
Celah Fiskal
= Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
= Rp 100 miliar – Rp 175 miliar
= Rp -75 miliar (negatif)
DAU
= Alokasi Dasar + Celah Fiskal
Total DAU
= 50 miliar + (-75 miliar)
= Rp -25 miliar, disesuaikan menjadi Rp 0
didiksusetyo
21
PERBANDINGAN
Perhitungan DAU TA 2001-2005
Uraian
Komponen DAU
FP/AM
Cvariasi ;
Indeks Will
Komposisi FP/AM
dan KF
DAU TA 2001
DAU TA 2002
DAU TA 2003
DAU TA 2004
DAU TA 2005
FP + KF
AM + KF
AM + KF
AM + KF
AM + KF
DRD + DPD TA
2000
Lumpsum + α Gaji
Lumpsum + α Gaji
Lumpsum + α Gaji
Lumpsum + α Gaji
0,49 ; 0,63
0,45 ; 0,62
0,44 ; 0,61
0,48 ; 0,63
0,47 ; 0,63
20 % KF
80% FP
Propinsi
 20 % Lumpsum
 30 % α Gaji
 50 % KF
 75 % BHSDA
 100 % PAD Est
Propinsi
 10 % Lumpsum
 30 % α Gaji
 60 % KF
 75 % BHSDA
 50 % PAD Est
Propinsi
 5 % Lumpsum
 30 % α Gaji
 65 % KF
 100 % BHSDA
 50 % PAD Est
Propinsi
 5 % Lumpsum
 30 % α Gaji
 65 % KF
 100 % BHSDA
 50 % PAD Est
Kab/Kota
 10 % Lumpsum
 50 % α Gaji
 40 % KF
 75 % BHSDA
 100 % PAD Est
Kab/Kota
 5 % Lumpsum
 45 % α Gaji
 50 % KF
 75 % BHSDA
 50 % PAD Est
Kab/Kota
 5 % Lumpsum
 40 % α Gaji
 55 % KF
 100 % BHSDA
 50 % PAD Est
Kab/Kota
 5 % Lumpsum
 40 % α Gaji
 55 % KF
 100 % BHSDA
 50 % PAD Est
didiksusetyo
22
Pengaruh Penambahan Daerah Terhadap Rata-Rata Penerimaan DAU
Kabupaten / Kota
Jml Kab/Kota
Penerimaan
%
Kenaikan
Jml
Daerah
Rata-Rata
Penerimaan
DAU
Kenaikan
(Penurunan)
Rata-Rata
-
336
-
162,10
-
62.202,69
14,21
348
3,57
178,74
16,65
76.978,00
69.280,20
11,38
370
6,32
187,24
8,50
2004
82.130,94
73.917,85
6,69
410
10,81
180,29
(6,96)
2005
88.765,60
79.889,04
8,08
434
5,85
184,08
3,79
Tahun
DAU
Nasional
DAU Kab/Kota
(90% DAU
nasional)
%
Kenaikan
DAU
2001
60.516,70
54.465,03
2002
69.114,10
2003
didiksusetyo
23