Transcript tinjauan atas formula perhitungan dana alokasi

TINJAUAN ATAS FORMULA
PERHITUNGAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU)
1.
2.
AHMAD KHOIRI
KUNCAHYO W
B200110081
B200110136
POKOK-POKOK PEMBAHASAN
1. SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSFER DAERAH KE PUSAT
2. ALASAN PERLUNYA TRANSFER KEUANGAN PUSAT KE
DAERAH
3. KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE DAERAH
4. FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM
5. KESIMPULAN
SEJARAH PERKEMBANGAN TRANSFER
DAERAH KE PUSAT
 Pada tahun 1945-1956,telah dilaksanakan subsidi dengan mengadopsi
sistem sluit post
 Sementara itu, dengan diundang undangkanya UU No. 32 tahun 1956,
diberlakukan pola transfer lain, yakni melalui ganjaran,subsidi dan
sumbangan.
 Memasuki PELITA 1, diberlakukan subsidi daerah otonom (SDO) dan
bantuan INPRES.
 Memasuki masa reformasi, SDO dan INPRES berganti nomenklatur
menjadi dana rutin daerah (DRD) dan dana pembangunan
daerah(DPD).
 Mulai tahun anggaran 2001,kedua jenis transfer (DRD dan
DPD),digantikan jenis transfer baru,yakni dana alokasi umum (DAU)
dan dana alokasi kusus (DAK).
ALASAN PERLUNYA TRANSFER
KEUANGAN PUSAT KE DAERAH
1. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal
imbalance).
2. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (horizontal
fiscal imbalance).
3. Adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan
minimum suatu daerah.
4. Untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau
melimpahnya efek pelayanan publik (inter-jurisdictional spill-over
effects).
KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE
DAERAH
 Otonomi
Intinya adalah bahwa pemerintahan daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam
menentukan prioritas-prioritas mereka.
 Penerimaan yang memadai (revenue adequacy)
Pemerintah daerah seharusnya memiliki pendapatan yang cukup untuk menjalankan kewajibanya.
 Keadilan
Besarnya dana transfer pusat kedaerah seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal
daerah dan sebaliknya.
 Transparan dan stabil
Formulasi tranfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat.
 Sederhana (simplicity)
Alokasi dana kepada pemerintahdaerah semestinya didasarkan pada faktor-faktor objektif dimana
unit-unit individual tidak memiliki kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya.
 Insentif
Desain transfer ini harus sedemikian hingga memberikan insentif bagi daerah dengan manajemen
fiskal yang baik,begitu pula sebaliknya.
FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI
UMUM
Pengertian Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamm rangka
pelaksanaan desentralisasi.
Jumlah DAU
Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang
ditetapkan dalam APBN.
Data perhitungan DAU
Data yang digunakan dalam perhitungan DAU diperoleh dari lembaga Statistik pemerintah
dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dipertanggungjawabkan.
Variabel Data Dasar perhitungan DAU
1. Data kebutuhan fiskal(KbF) terdiri atas:
a.
b.
c.
d.
e.
Jumlah penduduk
Luas wilayah
Indeks kemahalan kontruksi
Produk domestik regional bruto per kapita,dan
Indeks pembangunan manusia
2. Data kapasitas fiskal (KpF) terdiri atas:
1. Pendapatan asli daerah
2. Dana bagi hasil
3. Formula DAU
Formula dalam perhitungan DAU adalah sebagai berikut,
DAU = AD + CF
Dimana:
DAU : dana alokasi umum
AD : alokasi dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai sipil daerah
CF :celah fiskal yang merupakan selisih dari kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas fiskal
(KpF)
FORMULA
Kebutuhan fiskal (KbF)
Rumus;
KbF = TBR (a1 IP+a2 IW+a3 IKK+a3 IPM=a5IPDRB)
Keterangan:
TBR :total belanja rata-rata APBD
IP
:indeks jumlah penduduk
IW :indeks luas wilayah
IKK :indeks kemahalan kontruksi
IPM :indeks pembangunan manusia
IPDRB/cap
:indeks PDRB perkapita
a1-a5
; Bobot indeks
Kapasitas fiskal (KpF)
KpF = PAD+DBH SDA+DBH Pajak
Keterangan:
PAD :pendapatan asli daerah
DBH SDA:bagi hasil sumber daya alam
DBH Pajak:bagi hasil pajak
PERHITUNGAN DAU
Perhitungan DAU
DAU Provinsi i = Bobot provinsi i x DAU Provinsi
Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total selah
fiskal seluruh provinsi.
Bobot provinsi
i =
CF Provinsi
i
Σ CF Provinsi
Dimana:
CF provinsi i
Σ CF Provinsi
= celah fiskal suatu daerah provinsi i
=total celah fiskal seluruh provinsi
DAU kab/kota i = Bobot kab/kota i x DAU kab/kota
Bobot kab/kota
i =
CF kab/kota
i
Σ CF kab/kota
Dimana:
CF kab/kotai i
Σ CF kab/kota
= celah fiskal suatu daerah kab/kota i
=total celah fiskal seluruh kab/kota
HASIL PERHITUNGAN DAU
a. Daerah memiliki celah fiskal sama dengan(nol), menerima DAU sebagai alokasi dasar.
b. Daerah memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar,
menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
c. Daerah yang memeiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar
dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.
DAU DAERAH PEMEKARAN
DAU untuk daerah pemekaran dialokasikan setelah undang-undang pemekaran daerah yang
bersangkutan dipisahkan.
PENETAPAN DAN PENYALURAN DAU
Alokasi DAU ditetapkan dengan peraturan presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan
dengan peraturan menteri keuangan.DAU disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari
rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.
BEBERAPA MASALAH DENGAN FORMULA PERHITUNGAN
DAU
a. Total celah fiskal yang ada mungkin akan sangat besar sedemikian sehingga sulit
dipenuhi oleh pusat
b. Belanja aktual (realisasi) belum tentu mencerminkan kebutuhan dari daerah yang
bersangkutan
KESIMPULAN
1. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamm
rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto
yang ditetapkan dalam APBN
3. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
4. Peran strategis distribusi DAU terletak pada kemampuanya untuk menciptakan
pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing
masing daerah ternyata belum secara utuh menjalankan dan merealisasikan amanat UU
No. 33 tahun 2004 yaitu DAU sebagai alat pemerataan.
5. Tujuan umum transfer dana pemerintah:
a. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal
b. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal
c. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan
manfaat(biaya)kepada daerah yang menerima limpahan manfaat(yang menimbulkan
biaya) tersebut.