Transcript - Yoseph Kaburuan, MBA.

Perekonomian Indonesia
Pokok Bahasan 2
1
Tujuan Pembelajaran 2






Menjelaskan Pengertian, Sifat-Sifat, Fungsi, dan Tujuan Sistem Ekonomi.
Menjelaskan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis, dan Sistem Ekonomi Campuran.
Menjelaskan Variasi Sistem Ekonomi di Indonesia
Menjelaskan Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem
Ekonomi Nasional di Indonesia.
Menjelaskan Pengertian, dan Karakteristik-Karakteristik Sistem Ekonomi Pancasila.
Menjelaskan Pelaksanaan Sistem Ekonomi di Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Kini.
2
Makna Sistem Ekonomi
•
•
Sekumpulan Komponen dan lembaga-lembaga Ekonomi yang Saling Berhubungan,
Berinteraksi, Menunjang, dan Mempengaruhi satu sama lain (Grossman, 1967).
Suatu sistem yang mengatur dan menjalin
hubungan Ekonomi antar manusia dengan
seperangkat Lembaga-lembaga dalam suatu tatanan kehidupan suatu Masyarakat/
Negara tertentu (Dumairy, 1995 : 30).
3
Sifat-Sifat Sistem Ekonomi



Terkait dengan Falsafah, Pandangan Hidup,
dan Pola Kehidupan suatu Masyarakat.
Terdapat sejumlah faktor penentu (determinan) atau faktor-faktor yang mempengaruhi
Kinerja suatu Sistem Ekonomi.
Terkait erat dengan Sistem Sosial, dan Politik yang berlangsung di dalam suatu Kehidupan Masyarakat (Dumairy, 1997: 30).
4
Fungsi & Tujuan Sistem Ekonomi
•
Tujuan Sistem Ekonomi :

Fungsi Sistem Ekonomi :
Economic Growth, Economic Stability,
Economic Freedom, Efficiency, Equaty
and Equality, Employment.
*
*
*
*
Mengalokasikan SD yang langka.
Memproduksi Output dan Jasa.
Mendistribusi Output dan Jasa.
Menjamin Kesejahtertaan Masyarakat
5
Arti Sistem Ekonomi Kapitalis

Suatu SE dimana seluruh kegiatan Ekonomi
mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi
diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme
pasar, dan peranan faktor kapital dengan insentif material berdasarkan prestasi kerja,
serta pengambilan keputusan secara desentralisasi pada Pemilik faktor-faktor Produksi
(Swasta), menurut Prinsip persaingan bebas
(Laissez faire) dalam menuju Efisiensi Ekonomi (Dumairy, 1996 : 32).
6
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis
♠ Pengakuan Pemilikan Individual atas SD Ekonomi.
♠ Kebebasan setiap orang dalam Bisnis dan Memilih
(SD, Produk, Pekerjaan, Kontrak, dan Kedaulatan).
♠ Peranan Modal sangat vital.
♠ Kegiatan Ekonomi digerakkan oleh Motivasi Individual (Kepentingan Diri Sendiri) dan Profit Motive.
♠ Persaingan yang Bebas melalui Mekanisme Pasar.
♠ Peranan Terbatas Pemerintah dalam Perekonomian (Dumairy, 1996 : 31; Sanusi, 2000 : 31).
7
Kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis

Menumbuhkan inisiatif dan Kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
•
Setiap individu bebas memiliki sumbersumber Produksi.
•
Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakan ekonomi didasarkan Motif Laba.
•
Barang yang dihasilkan bermutu tinggi.
•
Munculnya persaingan untuk maju.
8
Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis




Sulit melakukan pemerataan pendapatan.
Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh
oleh para pemilik modal.
Munculnya monopoli yang dapat merugikan kepntingan masyarakat.
Sering terjadi gejolak dalam Perekonomian karena kesalahan alokasi sumberdaya
sumberdaya oleh individu.
9
Arti Sistem Ekonomi Sosialis

Suatu Sistem Ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian, pemerintah menentukan
kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, fakfaktor produksi dimiliki oleh negara, dengan menekankan pada kebersamaan Masyarakat dalam menjalankan dan memajukan Perekonomian, dengan Insentif Material dan Moral, serta Imbalan yang diterima Individual berdasarkan Kebutuhannya, (Usman, 1988 : 1.4 ; Dumairy,
1997: 31 – 32; Subandi, 2005 : 7)
10
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis






SD Ekonomi (Input) dimiliki oleh Negara.
Hak milik perorangan tak diakui sepenuhnya
Mekanisne Pasar / Harga dikendalikan melalui Sistem Perencanaan Terpusat.
Peran aktif Pemerintah dalam Perekonomian
Motivasi Kerja atau Usaha setiap Individual
unttk memenuhi Kepentingan Bersama.
Kebebasan Individual dalam Berusaha dan
Memilih terbatas (Dumairy, 1997: 31 – 32).
11
Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis

Pemerintah lebih mudah mengendalikan
Inflasi, Pengangguran, dan Masalah-Masalah Ekonomi lainnya.

Pasar barang dalam negeri berjalan lancar

Pemerintah dapat turut campur dalam hal
pembentukan harga barang / jasa.

Relatif mudah dalam melakukan distribusi
pendapatan nasional.

Jarang terjadi krisis ekonomi.
12
Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis







Mematikan inisiatif individu untuk maju.
Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih
sumberdaya-sumberdaya ekonomi.
Birokrasi Pemerintahan yang panjang dan
berbelit-belit.
Sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Produksi barang dan jasa kurang berkualitas.
Kegiatan Perekonomian dengan biaya ekonomi tinggi
13
Arti Sistem Ekonomi Campuran



Arti Sistem Ekonomi Campuran  SE yang mengandung
unsur-unsur Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, dimapemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi dalam kadar
yang berbeda-beda (Gunadi, 1984 : 37; Sanusi, 2000 : 57)
Kecondongan pada Sistem Kapitalis  kadar kebebasan
Individual relatif besar dalam Kegiatan Ekonomi, peranan
Pemerintah terbatas dalam kegiatan Ekonomi.
Kecondongan pada Sistem Sosialis  campur tangan
Pemerintah dalam kegiatan ekonomi relatif besar dan kebebasan individual terbatas pada Kegiatan Ekonomi.
14
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran





Gabungan dari Sistem Ekonomi pasar dan terpusat
Barang modal dan sumber daya ekonomi yang vital
dikuasai oleh Pemerintah.
Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan
membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal,
moneter, dan mengawasi kegiatan swasta.
Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.
Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari Sistem Ekonomi pasar (Kapitalis) dan komando (Sosialis) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
15
Variasi Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Campuran  Mekanisme Pasar dengan Persaingan Terkendali dan Perencanaan (Dumairy, 1997 : 35).

Sistem Ekonomi Pancasila  kegiatan perekonomian berdasarkan NilaiNilai Pancasila (GBHN 1998 ; Mubyarto, 1999 ; Usman, 1988 : 1.3).

Sistem Demokrasi Ekonomi  Perekonomian Indonesia disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas Kekeluargaan (Penjelasan UUD 1945)

Sistem Ekonomi Koperasi  Koperasi sebagai Soko guru Perekonomian
indonesia (Mohammad Hatta, Soeharto, Pidato Kenegaraan).

Sistem Ekonomi Kerakyatan  kegiatan perekonomian berdasarkan musyawarah / mufakat, dari rakyat untuk rakyat (Rachbini, 1999).
16
Pelaku Ekonomi dalam SEI




Usaha Pemerintah  BUMN / BUMD (Persero, Perjan, Perum), dengan Fungsi Public Purpose, Public
Ownership, dan Public Control).
Usaha Swasta  BUMS (Subandi, 2005 : 20 – 21).
Usaha Koperasi  Soko Guru Perekonomian Indonesia, sebagai wadah kegiatan Pekonomian Rakyat
yang menjiwai Pelaku Ekonomi masyarakat untuk
penguatan dan Basis Usaha.
Bentuk Usaha  Usaha Bersama (PT, CV, Firma) 
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, asas Kekeluargaan.
17
Arti Sistem Ekonomi Pancasila


Suatu SE yang Berorientasi pada Pancasila,
yakni Sila I, II, III, IV, V (Kuncoro, 2009 : 22)
Suatu SE yang memadukan Ideologi-Konstitusional (Pancasila dan UUD 1945) bangsa Indonesia dengan SE Campuran (SE Pasar terkendali), yang diwujudkan lewat Demokrasi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mewujudkan tercapainya
Masyarakat yang Adil dan Makmur (Subandi, 2005 : 14).
18
Alasan Sistem Ekonomi Pancasila



Pembangunan Ekonomi  Pembangunan Sistem Ekonomi yang sesuai bagi Bangsa Indonesia  Pembangunan Masyarakat dan Manusia Indonesia seutuhnya
untuk mewujudkan masyarakat yang Adil dan
makmur (Mubyarto, 1988: 44).
Konsensus Nasional  SE Nasional, yang bukan SE
Liberal-Kapitalistis dan bukan SE Sosialisme-Etatisme
Pancasila  Ideologi Negara Indonesia  Landasan
Filosofis SE Nasional yang Kuat dan tangguh, dan sebagai pengamalan Pancasila dalam Pembangunan
Nasional bidang Ekonomi (Mubyarto, 1988 : 45)
19
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila



Roda Perekonomian  Digerakkan oleh
Insentif Ekonomi, Sosial, dan Moral.
Kedudukan Koperasi  Soko Guru Perekonomian, sebagai Usaha Bersama, dan
Wadah kegiatan Perekonomian Rakyat.
Prioritas Kebijakan Ekonomi Nasional :
Pengembangan Perekonomian Nasional
yang Kuat dan Tangguh  Nasionalisme
selalu menjiwai setiap Kebijakan Ekonomi Nasional (Mubyarto, 1988 : 45).
20
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila


Peranan Usaha Negara dan Swasta  tumbuh berdampingan dengan Perimbangan, tanpa Dominasi
berlebihan satu dengan yang lain untuk mencegah
timbulnya Sistem Etatisme (Usaha Negara), dan
Sistem Free Fight Liberalism (Usaha Swasta).
Hubungan Kerja antar Lembaga Ekonomi :
Berdasarkan Asas Kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia (bukan didasarkan dominasi Modal dan Buruh) (Emil Salim, 1987).
21
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila



Masyarakat berperan Sentral  Unsur Ekonomi
swasta, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah penilikan anggota Masyarakat.
Negara menguasai Bumi, Air, dan Kekayaan Alam
untuk kemakmuran Masyarakat  Pelaksanaan
Hak Menguasai tidak mengarah ke Etatisme.
Tidak Bebas Nilai  Sistem nilai mempengaruhi
perilaku Pelaku Ekonomi, yang bertolak dari Ideologi Pancasila (Subandi, 2005 : 14 - 15).
22
Pandangan Tentang Bentuk SEI

Pandangan Normatif dan Positif :
* Free Market Socialism  Pasal 33 Ayat 2 dan
Ayat 3 UUD 1945 (condong ke Kiri).
* Kapitalisme Liberal  semakin kuatnya lapisan
Pengusaha, Konglomerasi, dan Konsentrasi kekuatan Ekonomi (condong ke Kanan).
* Segi Kepemilikan dan Sifat Pembentukan Harga
 SE dengan Peranan Negara dominan, Peranan Swasta Nasional dan Asing tidak kecil, Harga Pasar mencerminkan inefisiensi (harga dalam negeri > harga global (Sjahrir, 1987: 162-164).
23
Pandangan Tentang Bentuk SEI

Paham ‘Bukan Isme’ :
* Paham Serba Bukan  Bukan (Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme), Tidak ada (Monopoli, Oligopoli, persaingan bebas yang saling mematikan, dsb.) (Frans Seda).
* Bukan Free-fight liberalism maupun Etatism (GBHN, 1998).
* SEI bukan Kapitalisme maupun Sosialisme (Tengah)
* Sistem Ekonomi Pasar dengan unsur Perencanaan
Berada dalam Keseimbangan (di tengah) di antara
Kapitalisme dan Sosialisme (Emil Salim, 1979).
* Bukan berada di antara Kapitalisme dan Sosialisme, melainkan di luarnya (Mubyarto, 1980: 74).
24
SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme

Menurut Pemilikan SD Ekonomi :
Pengakuan atas Pemilikan oleh Individual, kecuali
terhadap SD yang menguasai hajat hidup Rakyat
atau Orang Banyak dikuasai oleh Negara.
 Bukan Kapitalisme, bukan Sosialisme,
meskipun terdapat kadar Kapitalisme
atau Kadar Sosialisme (Dumairy, 1997 : 33).
25
SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme

Menurut Kebebasan Berusaha, Bersaing dan
Berprestasi dalam Kegiatan Ekonomi :
Kebebasan Individual dalam Berusaha, Bersaing, dan Berprestasi dalam kegiatan Ekonomi tidak dikekang, dengan pengaturan Pemerintah secara Terencana & Terkendali.
 Bukan Kapitalisme dan bukan Sosialisme,
meskipun terdapat Kadar Kapitalisme, maupun Kadar Sosialisme (Dumairy, 1997 : 33).
26
SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme

Menurut Pengendalian Ekonomi Nasional :
Tidak sepenuhnya menyandarkan Perekonomian pada Mekanisme Pasar, tetapi Pemerintah juga berperan sebagai Aktor (lewat BUMN), stabilisator, dan dinamisator (lewat Instansi teknis/Departemen terkait)
Bukan Kapitalisme dan bukan Sosialisme, meski
ada kadar kapitalisme/sosialisme (Dumairy,1997:34)
27
SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme
•
Menurut Perilaku, Norma, dan Etika Masyarakat :
Rasionalitas Masyarakat dalam Berekonomi 
Tercapainya Kondisi Optimalisasi (Keserasian
pencurahan Upaya dan SD dengan Hasil yang
diperoleh), dengan rasa Kebersamaan dan Kesetiakawanan, bukan Maksimalisasi.
 Bukan Kapitalisme, dan bukan Sosialisme,
meskipun terdapat Kadar Kapitalisme maupun
kadar Sosialisme (Dumairy, 1997: 34).
28
SEI : Kadar Kapitalisme & Sosialisme

Pendekatan Faktual-Struktural :
* Peran Pemerintah dalam Struktur ekonomi :
Peran Government Expenditure (G) terhadap PDB
semakin  (9% dari PDB (1973 - 1997).
 Kadar Sosialisme-nya rendah (Dumairy, 1997: 34)
* Peran Pemerintah secara Sektoral :
Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur Sektor
Produksi dan kegiatan Bisnis (Harga dan Tataniaga) secara menyeluruh, dan berperan sebagai Pelaku Ekonomi dalam Perekonomian.
 Kadar Sosialisme-nya sedang (Dumairy, 1997).
29
SEI : Kadar Kapitalisme & Sosialisme
•
Pendekatan Sejarah (Kronologis Historis) :
Menolak Pengelolaan Perekonomian Nasional yang
* Terlalu berat ke Kapitalisme (SE Liberal)  Era Kemerdekaan (1945 - 1950) & Kedaulatan (1950-1959)
* Sangat Bias ke Sosialisme (SE Terpimpin
dan Etatisme) pada Era Orla (1959 - 1965).
* Tarik-ulur di antara Kapitalisme dan Sosialisme pada Era Orba (1966 – 1998) (Dumairy, 1997 : 35).
* Era Pasca Orba (Transisi, Reformasi – Kini) cenderung ke Kapitalisme yang tinggi (Subandi, 2005 : 9)
30
SEI : Kadar Kapitalisme & Sosialisme
•
•
•
•
Pendekatan Yuridis-Konstitusional :
Landasan Konstitusional  Pasal 33, 34, 27, dan 23
UUD 1945 (Usman, 1988 : 1.8 ; Dumairy, 1997: 35).
Prinsip Demokrasi Ekonomi  Perekonomian berlandaskan Demokrasi Ekonomi, sebagai Usaha Bersama
berdasar asas kekeluargaan  ada kadar Kapitalisme
Prinsip Kemerataan Sosial  Kemakmuran Masyarakat diutamakan, Cabang Produksi Penting bagi Orang
banyak dikuasai Negara  terdapat kadar Sosialisme
31
SEI : Gagasan vs Realita


Era Kolonial Belanda  SE Feodal / SE Liberal.
Era Kolonial Jepang (1942 - 1945)  SE Perang.

Era Kemerdekaan (1945 – 1950)  SE Demokrasi
(UUD 1945), realitanya mengarah ke SE Liberal.

Era Kedaulatan (1950 - 1959)  SE Liberal.


Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1960) :
SE Terpimpin (Emil Salim, 1987).
Era Orla (1960 - 1965)  SE Komando / Etatisme.
32
SEI : Gagasan vs Realita

Era Orba (1966 - 1998) :
SE Demokrasi Ekonomi  “tarik-ulur” di antara Kadar Sosialisme (Tinggi) dan kadar Kapitalisme (Tinggi).
•
Era Transisi (1998 – 1999) :
SE Pancasila (GBHN 1998)  mengarah ke Kadar
Kapitalisme (Tinggi).
•
Era Reformasi (1999 - Sekarang) :
SE Demokrasi Ekonomi  mengarah ke kadar Kapitalisme Liberal (Tinggi).
33
TUGAS 2

•
Mengapa Sistem Ekonomi Campuran lebih
banyak dianut oleh Negara Dunia Ketiga ?
Apakah ada Negara Maju yang juga menerapkan Sistem Ekonomi Campuran ini ? Berikan penjelasan disertai contohnya !
Sistem Ekonomi Campuran dengan Persaingan Terkendali merupakan Sistem Ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian Indonesia. Apakah anda setuju
dengan Pandangan ini ? Berikan Alasan anda (cocok / tidak cocok) secukupnya !
34