Transcript Pengelolaan Data dan Informasi Pemilu

PENGELOLAAN DATA DAN
DOKUMEN INFORMASI
PEMILU
PROBLEMATIKA
PELAKSANAAN
BERDASARKAN
PEMILUKADA DI INDONESIA
UU NO 14 TAHUN 2008
Amirudin,
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP
UU 43/2009
(Kearsipan)
UU Sektoral
PP dan
peraturan
lainnya
UU 25/2009
(Pelayanan
Publik)
UU KIP
PERKI No
1/2010
(Standar
Layanan
Informasi)
PP 61/2010
ttg Masa
Retensi dan
Ganti Rugi
PERKI No
2/2010
(Prosedur PSI)
Catatan:
UU KIP ditetapkan 30
April 2008, dilaksanakan
30 April 2010.
Mempersyaratkan 2 PP
(masa retensi dan ganti
rugi), juklak dan juknis,
serta prosedur
penyelesaian sengketa
informasi. Semuanya
sdh ada, tinggal
dilaksanakan.
Perubahan Mendasar
SEBELUM UU KIP
SESUDAH UU KIP
PRINSIP DASAR
•
•
Seluruh Informasi publik tertutup selain yang
diperbolehkan untuk terbuka
o
Seluruh informasi terbuka selain yang
dikecualikan
o
Badan publik menerapkan positive list
Badan publik menerapkan negative list
•
Penolakan cukup dengan alasan rahasia negara
•
Penolakan berdasarkan pengujian atas
konsekuensi bahaya yang timbul
•
Jangka waktu kerahasiaan bersifat permanen
•
Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen
KEPASTIAN LAYANAN
Tidak ada batasan waktu untuk merespon dan
melayani permohonan informasi
•
Ada batasan waktu untuk merespon dan
melayani permohonan informasi
•
Sikap proaktif hanya berdasarkan inisiatif badan
publik, tidak ada kewajiban minimum.
•
Diatur jenis informasi yang harus diumumkan
berkala, serta merta dan tersedia setiap saat,
selain berdasarkan permintaan.
SANKSI
•
Sanksi hanya untuk aparat yang membocorkan
dan pihak yang dinilai telah menyalahgunakan
informasi
•
Sanksi juga diterapkan kepada pihak yang
menghambat memberikan informasi yang tidak
dikecualikan berdasarkan undang-undang
(informasi terbuka)
PERUBAHAN MENDASAR
•
Apa urgensinya UU KIP
dalam pengelolaan data dan
informasi Pemilu ?





Pemilu langsung sesungguhnya lahir (pasca reformasi) dalam
konteks keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
berpola Community-Based Governance (CBG) dari yang semula
berpola State-Centered Governance;
Tata kelola pemerintahan CBG memerlukan ketersediaan
informasi yang sempurna; agar pemerintahan dapat berjalan
sempurna, ada kesungguhan, bukan sekadar ”teatrikal”;
Pemerintahan CBG yang baik harus tercermin pula dari sistem
pemilunya. Dan sistem pemilu yang sekarang ini adalah pilihan
untuk mewujudkan CBG yang baik;
Dalam CBG memerlukan Pemilu yang berkualitas yang
membutuhkan syarat ketersediaan informasi yang berkualitas
pula.
Kata Abraham Lincolin: ”Let the people know the fact the
country will be safe”.
Ciri Pemerintahan CBG
PERUBAHAN POLA
PEMERINTAHAN
CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
Equality
Community
Based
Government
• Kesamaan
vertikal
• Kesamaan
horisontal
Acountability
• Pengambilan
Keputusan
• Pelaksanaan
public policy
Responsive
• Kebutuhan,
• Kepentingan
lokal
REGULASI
NB: Pemerintahan CBG menuntut ada care and share, public
money menjadi aset milik bersama, bukan milik BP saja
Pemerintahan CBG hanya
cocok dibangun dengan
Pemilukada Polyarchy
KONTESTAN
PENUNJUKAN
PERWAKILAN
POLYARCHY
PEMILIH
Apa filosofinya pemilukada polyarchy?
 Agar ada pelibatan peran serta masyarakat
sebanyak-banyaknya dalam penyelengaraan
pemerintahan, dimulai dari memilih kepala
daerahnya;
 Calon kepala daerah yang dipilih banyak,
pilihan menjadi makin terbuka;
 Kelak diharapkan, ada implikasi terhadap proses
public policy di pemda yang equal, ada local
accountability, dan memiliki sense of local
response.
Situasi yang ingin dicapai UU KIP
dalam pemilu/pemilukada
Pilkada Tertutup
Pilkada Terbuka
PRINSIP KETERBUKAAN
YG SPORTIF
1.
2.
3.
4.
5.
Informasi
Tertutup
6.
MALE
Akses yg murah, cepat,
utuh, dan akurat
Proaktif
Ada Keseimbangan Hak &
Kewajiban antara BP dan
Pemohon
Penyelesaian sengketa yg
cepat kompeten,
independen
Sanksi bagi penghambat
Pengcualian bersifat ketat,
terbatas, dan tidak mutlak
PEMILU TERTUTUP VS TERBUKA
Negara
(RN)
Negara
(RN)
Parpol
Warga
(RPp)
(RP)
RUANG
DEMOKRASI
(Informasi
Publik)
PARPOL
Warga
(RPp)
(RP)
Catatan:
1.
2.
3.
Pemilu Tertutup (Otoritarianisme) memerlukan perlindungan terhadap negara, parpol,
dan pribadi sama-sama kuat. Informasi rahasia diperlukan sebanyak-banyaknya.
Pemilu Terbuka (Polyarchy/demokrasi) memerlukan ketersediaan informasi yang
sempurna/bulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia parpol (RPp), dan rahasia pribadi
(RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar;
UU KIP ingin mendudukan informasi publik menjadi lebih otentik dan melebar dalam
Pemilu Polyarchy untuk mewujudkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam
pemilu.
Bagaimana menerapkan
Ketentuan KIP dalam
pengelolaan Pemilu ?
Apa yg harus disiapkan Badan Publik
1. Peraturan Pimpinan BP tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan KPU [SPO Layanan Info Publik);
2. Keputusan Pimpinan BP tentang Organisasi dan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan KPU;
3. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar
Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan
KPU;
4. Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya
Perolehan Informasi Publik;
5. SOP Melayani Informasi; SOP Menangani
Keberatan dan Sengketa Informasi;
6. Menyediakan anggaran.
Prinsip Layanannya
1. CMA = Cepat, Murah, Akurat.
2. Bisa sentralisasi dan/atau desentralisasi menurut
tingkatan kompleksitas badan publiknya;
Cara BANK memberikan layanan jasa perbankan
dapat dicontoh bagaimana Badan Publik
memberikan layanan jasa informasi;
Infrastruktur yang Diperlukan
PUBLIC INFORMATION SERVICE CENTER
(PUSAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK)
1. Meja (Desk) Informasi, lengkap dengan form2nya
(form permohonan informasi, form pengajuan
keberatan, buku register permohonan informasi,
buku register pengajuan keberatan pemohon
informasi)
2. Petugas Informasi yang cukup
3. Papan Pengumuman
4. Website
Klasifikasi informasi
Posisi Dokumen yg dicita-citakan UU KIP
Dokumen Informasi
Dikecualikan
Dokumen Informasi
Terbuka
Catatan: Secara ringkas Informasi Publik adalah dokumen informasi yang
berkenaan dengan penyelanggara negara dan penyelenggaraan negara; dan/atau
penyelenggara badan publik dan penyelenggaraan badan publik lainnya, dan
informasi lain yang berkaitan dg KEPENTINGAN PUBLIK
INFORMASI
PUBLIK
DIKECUALIKAN
Pasal 9
UU KIP
DIUMUMKAN
SERTA MERTA
Pasal 10
UU KIP
TERSEDIA
SETIAP SAAT
Pasal 11
UU KIP
BERDASARKAN
PERMINTAAN
Pasal 22
UU KIP
RAHASIA
NEGARA
Pasal 6 ayat
(3) huruf a
UU KIP
RAHASIA
PRBADI
Pasal 6 ayat
(3) huruf b
UU KIP
RAHASIA BISNIS
Pasal 6 ayat
(3) huruf c
UU KIP
KLASIFIKASI INFORMASI
PUBLIK MENURUT UU 14
TAHUN 2008
TERBUKA
DIUMUMKAN
BERKALA
Kategori Informasi Publik
A. Informasi
berkala
B. Informasi
C. Informasi
D. Informasi
yang wajib disediakan dan diumumkan secara
yang wajib diumumkan secara serta merta
yang wajib tersedia setiap saat
yang dikecualikan
A. Kategori-1
 Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan
publik;
 Informasi mengenai laporan keuangan;
 Informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan
Cakupan & Kedalamanya diatur dalam PERKI
No 1/2010 menjadi 10 jenis informasi
B. Kategori-2
Informasi yang kalau tidak diberikan dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.
Jenisnya
1. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum
a. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam,
hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian
antariksa atau benda-benda angkasa;
b. Keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan;
c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang
berpotensi menular;
e. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
f. Rencana gangguan terhadap utilitas publik;
2. Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja
untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurangkurangnya meliputi
a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum
maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian
kerja dari Badan Publik
c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
e. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
C. Kategori-3
1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam UndangUndang ini.
C. Kategori-3
1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran
tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam UndangUndang ini.
Cakupan & Kedalamanya diatur dalam PERKI
No 1/2010 menjadi 17 jenis informasi
D. Kategori-4


Informasi yang bersifat rahasia, yang tidak
dapat begitu saja diumumkan atau diberikan
kepada pemohon dengan alasan tertentu
sebagaimana diatur dalam UU KIP.
Tata cara pengecualiannya diatur dengan
melihat tatacaranya dalam PERKI No 1/2010
pasal 16 – 18.
Cara Mengecualikan
Informasi Publik
Tata cara






Bisa aktif vs pasif (menunggu permintaan informasi)
Pengecualian dilakukan atas dasar UJI KONSEKUENSI
BAHAYA (harm consequential test), dan
PERTIMBANGAN KEPENTINGAN yang lebih besar
Siapa yang melakukan ? PPID
PPID wajib melakukan uji konsekuensi bahaya hanya
berdasarkan ALASAN pasal 17 UU KIP sebelum
menyatakan suatu informasi dikecualikan;
Khusus uji konsekuensi bahaya dengan alasan pasal
17 huruf j harus menyebutkan ketentuan yg secara
jelas menyatakan informasi dikecualikan;
Alasan pengecualian harus dinyatakan secara
tertulis.
Lanjutan
 PPID wajib menghitamkan atau
mengaburkan informasi yang dikecualikan
dalam suatu dokumen informasi;
 PPID dalam menhitamkan/mengaburkan
informasi, wajib memberikan alasan pada
masing-masing yang
dihitamkan/dikaburkan;
 Dalam menguji konsekuensi, PPID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian
selain pasal 17 UU KIP
Dokumen IP
PENGECUALIAN
Informasi
dikecualikan?
Y
Konsekuensi apa
yang akan
ditimbulkan?
Mengkaji
Pertimbangan
 Informasi yang dimohon:
…………………………
…………………………
…………………………
 Alasan penolakan (konsekuensi)
o Pasal 17 (a-i) UU KIP
………………………..
………………………..
o Undang-undang lain (j)
………………………..
………………………..
PERTIMBANGAN
 Masyarakat tetap dapat berpartisipasi secara efektif dalam
pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
 Masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai
kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta
upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
 Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adil terhadap
masyarakat;
 Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat
penyalahgunaan wewenang;
 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh
publik
 Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.
… LANJUTAN
Alurnya
Alasan Pengecualian Menurut Pasal 17
a. Menghambat Penegakan hukum
c. Pertahanan & keamanan
Dokumen
d. Mengungkap kekayaan alam
RN
e. Ketahanan ekonomi nasional
f. Kepentingan hub internasional
Ditutup Karena
Membayahayakan
i.Surat dan memo antar/di badan publik
b. RB
g.h. RP
Hak kekayaan intelektuall
Rahasia dagang/Persaianang usaha
j. Rahasia Menurut UU Lain
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Kategori
Ringkasan
Isi Informasi
Pejabat/
Unit/Satker
yg Menguasai
Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi
Waktu &
Tempat
Pembuatan
Informasi
Format Informasi
yang
Tersedia
Umum
Khusus
Catatan:
Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap unit memilikinya
(Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll
Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi
-
Dasar/Alasan Pengecualian &
Masa Retensi
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
No
Nama
Dokumen
1.
Kepgub …
2.
DIPA
3.
RKA-L
4.
Dst
Ringkasan
Isi
Informasi
Pejabat/ Penanggung Waktu &
Unit yg
jawab
Tempat
Menguasai Pembuatan/ Pembuatan
Penerbitan
Informasi
Informasi
Format
Informasi
yang
Tersedia
Jangka
Waktu
Penyimpan
Rahasia Pribadi




Information privacy
Bodily privacy
Privacy of communication
Territorial privacy
UU KIP hanya mengatur rahasia informasi
pribadi (information privacy)
Rahasia Informasi Pribadi






Akta otentik dan wasiat
Riwayat dan kondisi anggota keluarga
Riwayat, kondisi & perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seorang;
Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang,
Hasil-hasil evaluasi sehubungan dg kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan
seseorang, dan/atau
Catatan yg menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan non formal.
Jika Ada Sengketa
BADAN
PUBLIK


PEMOHON
BADAN PUBLIK = Negara dan Non Negara
PEMOHON = Perseorangan, Kelompok Orang, Badan Publik, Badan Hukum
lainnya. Pemohon sebagai PENGGUNA atau BUKAN PENGGUNA
Komisi
Informasi
substansi
prosedur
Ajudikasi
Mediasi
tidak
sepakat
Putusan Ajudikasi
Komisi Informasi:
• Menutup sebagian
atau keseluruhan
informasi, atau
• Membuka sebagian
atau keseluruhan
informasi
?
Putusan Mediasi
Komisi Informasi:
• Kersepakatan yang
bersifat FINAL dan
MENGIKAT
KOMISI INFORMASI
adalah lembaga mandiri
yang berfungsi
menjalankan UndangUndang Keterbukaan
Informasi Publik dan
peraturan
pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk
teknis standar layanan
informasi publik dan
menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui
mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.
PERKI NO 2 TAHUN 2010
TENTANG PROSEDUR
PENYELEAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
PROSEDUR PENYELESAIANNYA
I
Penyelesaian Melalui Mediasi
Mediasi adalah penyelesaian
sengketa informasi publik antara
para pihak melalui bantuan
mediator komisi informasi.
Mediasi tidak diperkenankan
untuk informasi yang
dikecualikan.
Penyelesaian Melalui Ajudikasi
Ajudikasi adalah proses
penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak yang
diputus oleh komisi informasi.
Dua Jenis Ajudikasi:
 Ajudikasi prosedur:
memutus sengketa
informasi terbuka yang
gagal diselesaikan
melalui mediasi.
 Ajudikasi substansi:
menguji alasan
penolakan karena
informasi termasuk
informasi yang
dikecualikan.

•
•
Sengaja menggunakan
informasi secara melawan
hukum dipidana 1 tahun penjara
dan/atau denda maksimal 5 juta;
(Pasal 51)
Sengaja tidak menyediakan
informasi yang harus diumumkan
berka-la, tersedia setiap saat, dan
serta merta yang mengakibatkan
kerugian orang lain dipidana 1
tahun kurungan dan/atau denda
maksimal 5 juta; (Pasal 52)


Sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak,
menghilangkan dokumen yang
dilindungi negara dan/atau
terkait dengan kepentingan
umum dipidana 2 tahun
penjara dan/atau denda
maksimal 10 juta; (Pasal 53)
Sengaja dan tanpa hak
mengakses/memperoleh/mem
berikan informasi yang
dikecualikan dipidana 2 th
penjara dan denda maksimal
10 juta serta 3 tahun penjara
dan denda maksimal 20 juta
untuk kerahasiaan pertahanan
dan keamanan dan ketahanan
ekonomi nasional; (Pasal 54)
Sengaja membuat informasi
yang tidak benar atau
menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian orang
lain dipidana 1 tahun penjara
dan/atau denda maksimal 5
juta; (Pasal 55)
Delik pidana dalam UU KIP
adalah delik aduan.
SANKSI
DALAM
UU KIP
SANKSI

Sumber:
UU No. 14 tahun
2008 tentang
Keterbukaan
inforasi Publik
terimakasih
wassalamu’alaikum wr. wb.
KIP
Alamat Kantor KI Pusat
Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat
Telp (Sementara): 021-58900158,
Faks: 021-58900159
Website: www.komisiinformasi.go.id