PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG ASN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TTG KP PNS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 TTG JAFUNG PNS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TTG NAKES KEPUTUSAN PRESIDEN FUNGSIONAL PNS NOMOR 87 TAHUN 1999 TTG RUMPUN JABATAN PERATURAN MENPAN MASING-MASING JABFUNGKES PERATURAN BERSAMA MENKES & KA BKN MASING-MASING JABFUNGKES (JUKLAK) PERATURAN MENKES MASING-MASING JABFUNGKES (JUKNIS) PERMENKES NOMOR 510/MENKES/PER/VII/2009 TTG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPKES 10. KEPMENKES NOMOR 153/MENKES/SK/III/2006 TTG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

2

Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional

JABATAN FUNGSIONAL Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PNS



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNIT KERJA



PENINGKATAN KARIER PNS



PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS

Setiap pejabat fungsional wajib mencatat dan menginventarisir hasil kerja masing-masing dan apabila dari hasil inventarisasi kegiatan tersebut telah memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat maka pejabat fungsional yang bersangkutan secara hirarki mengajukan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat ybw

PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.

PENGAJUAN ANGKA KREDITl: 1. Sekurang-kurangnya 1 tahun dari jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan 2. Sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK GOLONGAN ANGKA KREDIT III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 150 200 300 400 550 700 850 1050 JENJANG JABATAN Pertama UPT/Setditjen Bina Upaya Kesehatan (Dinkes Prop/Kab/Kota) Muda Madya Utama PBAK JENJANG AHLI Setditjen Bina Upaya Kesehatan Dirjen Bina Upaya Kesehatan PEJABAT YANG MENETAPKAN SK Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian (Sesuai dengan Peraturan Daerah Masing-Masing) Kepala Biro Kepegawaian (Sesuai dengan Peraturan Daerah Masing-Masing) Menteri Kesehatan (petikan : Karopeg) ( Sesuai dengan Peraturan Daerah Masing-Masing) Presiden

MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT PBAK Atasan Langsung PFK Pejabat Pengusul Tembusan Pihak Terkait 10 Set Tim Penilai TIM PENILAI Tim Teknis

11

Pejabat fungsional yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya

UNSUR KEGIATAN

A. UNSUR UTAMA 1.

Pendidikan 2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan/Medik Spesialistik 3. Pengabdian Masyarakat 4. Pelayanan Pendidikan Dokter dan/atau Dokter Spesialistik di RS 5.

Pendidikan Milik Pemerintah Kegiatan Penelitian B. UNSUR PENUNJANG 1.

Kegiatan Mengajar/Melatih 2. Kegiatan Mengikuti Pertemuan Ilmiah 3. Kegiatan Menjadi Anggota Organisasi Profesi 4. Kegiatan Menjadi Anggota Tim Penilai Jafung Kesehatan 5. Kegiatan Memperoleh Penghargaan 6. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya

PENUGASAN

Apabila suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional yang sesuai dengan jenjang dari pimpinan unit kerja ybs jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis Apabila suatu unit kerja dalam situasi kegawatdaruratan tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokok maka pejabat fungsional dapat melakukan pekerjaan dua tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya .

1.

Satu tingkat di bawah 2.

Satu tingkat di atas 3.

Dua tingkat di atas 100 % 80 % 60 %

NO 1 2 3.

JUMLAH PENULIS 2 3 4 PENULIS UTAMA 60 % 50 % 40 % PENULIS PEMBANTU 40 % 25 % 20 %

16  Unsur Utama minimal 80 %  Unsur Penunjang maksimal 20 %  unsur pengembangan profesi untuk jabatan fungsional tingkat Madya dan Utama diwajibkan mengumpulkan angka sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kredit

Pembebasan Sementara 1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS 3. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan 4. Cuti diluar tanggungan negara 5. Tugas belajar lebih dari enam bulan

17

18 1.

Jabfung Penyelia Penata Tk. I – III/d 2.

Jabfung Madya, Pembina Utama Muda – IV/c 3.

Jabfung Utama Pembina Utama – IV/e 10 AK Tiap Tahun 20 AK Tiap Tahun 25 AK Tiap Tahun

PENDUKUNG USULAN PAK

           Surat Pengantar dari pimpinan instansi/unit kerja DUPAK Laporan Harian Dan Bulanan Bukti fisik yang mendukung hasil kegiatan SPMK Foto copy SK KP terakhir Foto copy SK Jabatan terakhir Foto copy SK PAK terakhir Foto copy Karpeg Foto copy ijazah terakhir DP3 terakhir

1.

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN UNIT PEMBINA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

        

Dokter Dokter Gigi Perawat Bidan Pranata Labkes Perawat Gigi Perekam Medis Fisioterapis Ortotis Prostetis

         

Teknisi Elektromedis Radiografer Okupasi Terapis Terapis Wicara Ref.Optisien

Teknisi Gigi Teknisi Transfusi Darah Fisikawan Medis Psikolog Klinis Dokter Pendidik Klinis 2.

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan



Sanitarian,



Epidemiolog Kesehatan



Entomolog Kesehatan

20

3. Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak



Nutrisionis



Pembimbing Kesehatan Kerja 4. Direktorat Jenderal Bina Farmasi Dan Alat Kesehatan



Apoteker



Ass Apoteker 5. Biro Hukum Dan Organisasi



Administrasi Kesehatan 6. Pusat Promosi Kesehatan



Penyuluh Kesehatan Masyarakat