Transcript kepala kantor wilayah kementerian agama

KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG TATA KEHIDUPAN
UMAT BERGAMA
Oleh:
DR. H. MOHSEN, MM
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
Disampaikan pada Pembekalan Muballigh Tim Dakwah Ramadhan 1433 H/2012 M
Kamis, 19 Juli 2012
VISI & MISI
KEMENAG SULTENG
Tahun 2010 - 2014
VISI :
“Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah
yang TAAT BERAGAMA, HARMONIS, CERDAS DAN DINAMIS ”
MISI :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih
dan berwibawa.
LIMA PRIORITAS PROGRAM KEMENAG SULTENG
1.
2.
3.
4.
5.
Peningkatan kualitas pemahaman dan
pengamalan agama di tengah masyarakat.
Berkembangnya kehidupan sosial yang harmonis,
rukun dan damai di kalangan umat beragama.
Peningkatkan kualitas pelayanan kehidupan umat
beragama.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah
haji.
Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi yang
dikelola pranata keagamaan, seperti zakat,
wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya.
Problem Krusial Keagamaan di Sulteng
Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif
di lingkungan Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah, maka dilakukan identifikasi
terhadap problem-problem keagamaan yang
krusial di Provinsi Sulawesi Tengah.
Problem keagamaan yang krusial adalah
persoalan-persoalan belum dapat dipecahkan
tentang sesuatu yang berhubungan dengan
agama, yang tampak dalam realita kehidupan.
Problem-problem ini akan di telaah berdasarkan 5 (lima)
bidang yang menjadi fokus pembangunan bidang Agama,
yaitu:
I. BIDANG KEHIDUPAN BERAGAMA
Sejumlah problem yang ditengarai dapat menghambat
upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama:
1. Terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan.
Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman
keagamaan yang sempit, eksklusif dan tidak toleran
di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu
keharmonisan kehidupan beragama dan pada
gilirannya dapat memberikan kontribusi negatif bagi
keberhasilan pembangunan Nasional.
2. Terlihat adanya kesenjangan antara kesalehan
individual dan kesalehan masyarakat. Selain itu,
maraknya berbagai kegiatan keagamaan juga
dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat
kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di
sisi lain, tingkat perilaku sosial yang
menyimpang masih tetap terjadi, antara lain
ditandai dengan masih tetap tingginya angka
kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan
asusila dan sebagainya.
3. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan
yang ada sudah cukup memadai, tetapi dilihat
dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga yang
tersedia dibandingkan tenaga yang dibutuhkan
masih jauh dari memadai.
4. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih
dikelola secara tradisional seperti pengelolaan
zakat dan pengembangan wakaf produktif.
5. Belum termutakhirkannya data base lembaga
sosial keagamaan
6. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengamalan
ajaran agama
7. Kurangnya tenaga pegawai syara’ yang memiliki
SDM yang memadai
II. BIDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Problem-problem yang dapat menghambat upaya peningkatan
kerukunan umat beragama, yaitu:
1. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini
lebih menekankan pada pendekatan struktural formal dari
pada peningkatan kultural yang berbasis kearifan lokal.
2. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai
program peningkatan kerukunan yang dikembangkan
cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh
lapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis
agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih
luas.
3. Masih terdapat pendirian rumah ibadah yang tidak
mengacu pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepada Daerah dalam Pemeliharaan KUB,
Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah
III. BIDANG RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH,
PENDIDIKAN
AGAMA
DAN
PENDIDIKAN
KEAGAMAAN
Permasalahan yang ditengarai dapat menghambat
adalah:
1. Mayoritas lembaga pendidikan di bawah binaan
Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sulawesi
Tengah berstatus swasta dengan daya dukung
sarana dan prasarana yang sangat terbatas.
2. Masih terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan
pemerintah
daerah
dalam
mendukung
penyelenggaraan pendidikan binaan Kementerian
Agama, seperti tertutupnya akses siswa madrasah
dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan
oleh dinas pendidikan di daerah.
IV. BIDANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Permasalahan yang dapat menghambat upaya
peningkatan kualitas penyelenggaraan haji:
1. Pola rekrutmen dan pelatihan petugas haji
belum sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan pelayanan
2. Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
belum sepenuhnya memperhatikan profil
jamaah yang beragam dari segi latar
belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa
dan budaya
V. BIDANG TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN
Sejumlah permasalahan yang menghambat upaya
penguatan tata kelola pemerintahan:
1. Banyaknya Satuan Kerja (satker) di lingkungan
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tengah
yang berjumlah 72, dapat menimbulkan kendala
koordinasi, pengawasan dan pembenahan sistem
pelayanan kepada masyarakat.
2. Kualitas sumber daya aparatur yang masih
terbatas baik jumlah maupun kuantitasnya.
3. Belum maksimalnya sistem manajemen informasi
yang dapat mendukung tugas-tugas organisasi.
PROBLEMATIKA UMAT ISLAM
Perspektif Kemiskinan
Sikap umat Islam dalam melihat persoalan kemiskinan beragam.
Mansour Fakih memetakannya ke dalam empat sudut pandang:
1. Perspektif tradisionalis
Kemiskinan umat adalah ketentuan dan rencana Tuhan (uji
keimanan)
2. Perspektif modernis
Kemiskinan terjadi karena ada yang salah dari sikap mental,
budaya atau teologi si miskin
3. Perspekfit revivalis
Kemiskinan terjadi karena semakin banyak umat Islam yang
justru memakai ideologi atau “isme” lain sebagai dasar pijakan
ketimbang menggunakan Al-Qur’an.
4. Perspektif transformatif
Kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur
ekonomi, politik dan kultur yang tidak adil.
Angka Kemiskinan di Indonesia
- Maret 2011 sebanyak 30,03 juta jiwa (12,49
persen dari jumlah penduduk Indonesia)
 Bagian terbesar dari orang miskin tersebut adalah
umat Islam.
 Setiap anak Indonesia lahir, secara otomatis
mewarisi hutang sekitar 11 juta rupiah per orang.
 Sesungguhnya Islam telah menawarkan berbagai
alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satunya melalui wakaf.
 Wakaf merupakan satu bentuk kebajikan yang
menggabungkan aspek kerohanian dan kebendaan.

Lebih khusus lagi pewakaf memperoleh
pahala secara terus menerus, selama
wakaf itu memberi manfaat. Tegasnya
sekali berwakaf berjuta kali manfaat
didapat.
 Salah satu bentuk wakaf adalah wakaf
tunai, yaitu wakaf dalam bentuk uang
termasuk surat-surat berharga. Selanjutnya
uang tersebut diinvestasikan, dan hasil
investasinya dipergunakan sesuai tujuan
wakaf.

WAKAF TUNAI SEBAGAI
SUMBER DANA RAKSASA


Secara tradisional masyarakat hanya mengenal
wakaf berupa benda yang tidak bergerak, dan lazim
dipergunakan untuk tanah pekuburan, mesjid dan
madrasah. Sedangkan wakaf tunai belum
tersosialisasi dengan baik ketengah-tengah
masyarakat
Padahal wakaf tunai dapat membuka peluang yang
lebih besar untuk bersadaqah jariah dan
mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus,
setiap orang dapat mengamalkannya tanpa
menunggu kaya terlebih dahulu.
Apabila wakaf tunai tersosialisasi dengan
baik, alangkah besar potensi dana yang
akan terkumpul.
 Andaikan saja sebanyak 20 juta orang
mau melaksanakan ibadah wakaf sebesar
Rp.50 ribu setiap bulan, maka dalam
waktu 1 tahun akan terkumpul dana abadi
sebesar Rp.12 trilun.
 Dapat dikemukakan bahwa wakaf tunai ini
memiliki potensi untuk dijadikan sebagai
sumber dana abadi umat Islam.

Melihat potensi raksasa ini, mestinya umat
Islam sudah mulai melakukan langkahlangkah untuk menggali potensi wakaf
tunai tersebut.
 Dengan tergalinya potensi wakaf tunai,
akan dapat membangun ekonomi umat
Islam.

WAKAF TUNAI UNTUK
PENINGKATAN EKONOMI UMAT


Apabila potensi dana abadi umat dalam bentuk
wakaf tunai dapat digali, akan dapat
menggerakkan roda perekonomian umat Islam.
Murat Cizakca mengemukakan jika amalan
wakaf tunai diamalkan pada masa sekarang,
sepatutnya mampu memainkan peranan dan
dapat membantu tujuan makro ekonomi modern,
yaitu menurunkan perbelanjaan negara, lalu
menurunkan defisit belanja negara dan
seterusnya mengurangi ketergantungan negara
kepada instrumen hutang sebagai pembiayaan
proyek pembangunan.
Besarnya potensi wakaf tunai ini terbukti
dengan fakta. Islamic Relief di Inggris
berhasil memobilisasi dana wakaf setiap
tahun tidak kurang dari 30 juta
poundsterling. Dana ini dikelola secara
profesional dan amanah, hasilnya
disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang
yang berada di berbagai negara.
 Di Bosnia Islamic Relief berhasil membuka
lapangan kerja baru bagi lebih dari 7000
orang melalui income Generation Waqf

Di Malaysia, wakaf tunai ini juga sudah
mendapat perhatian. Beberapa Majlis
Agama Islam Negeri dan Syarikat Swasta
sudah mulai menggarapnya.
 Bahkan Johor Corporation Berhad (JCorp)
melalui 3 anak perusahaannya telah
mewakafkan saham miliknya dengan nilai
aset sebesar Rm200 juta di bawah
kelolaan Waqaf Annur Berhad. Dividen
yang diperoleh dari saham ini digunakan
antara lain dalam bentuk investasi, serta
diberikan kepada Majlis Agama Islam
untuk kegiatan amal kebajikan.



Selanjutnya bagaimana kita di Indonesia, khususnya
di Sulawesi Tengah ?.
Kalau umat Islam mampu menggali potensi wakaf
tunai, akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Dana wakaf yang terkumpul dapat
digunakan untuk:
1. Dana pengelolaan dan pemanfaatan harta
wakaf (tanah dan bangunan), misalnya untuk
membangun hotel, swalayan, pasar dan lainlain yang bersifat produktif.
2. Diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi
produktif, seperti membeli saham, membantu
pengusaha kecil dalam bentuk bantuan
langsung atau bergulir.
3. Membuka lahan pertanian baru, memberdayakan petani kecil di pedesaan, dll.
4. Setidaknya ditempatkan di Lembaga
Keuangan Syariah (seperti Bank Syariah,
Koperasi Syariah, BMT dll). Selain membantu
permodalan LKS juga memperoleh bagi hasil.
Bagi hasil ini selanjutnya dimanfaatkan untuk
kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.
.



Pemanfaatan dana wakaf secara produktif
dengan tegas digambarkan dalam hadis yang
menceritakan Umar memperoleh sebidang tanah
di Khaibar, lalu ia bertanya kepada Rasulullah
apa perintah Rasul kepadanya mengenai tanah
itu. Rasul menjawab, jika mau tahan pokoknya
dan sedekahkan hasilnya.
Umar Bin Khattab menggambarkan bahwa
sesungguhnya sejak awal Rasulullah memberi
arahan yang tegas bahwa wakaf itu digunakan
untuk kepentingan yang bersifat produktif.
Dalam hadis ttg sebidang tanah Umar di Khaibar,
tidak tergambar sama sekali kalau wakaf itu
digunakan untuk pendirian mesjid, pengadaan
tanah pekuburan atau madrasah.
LANGKAH SELANJUTNYA
Setelah melihat potensi wakaf tunai
tersebut apa yang mesti kita lakukan?
 Sebaiknya ada yang mensponsori
pembentukan badan dtingkat provinsi
yang akan melakukan langkah proaktif
untuk memobilisasi wakaf tunai ini.
 Keuntungan yang diperoleh, selain
sebagai sumber dana abadi, juga dapat
membuka kesempatan kerja.

PENUTUP (Wakaf Tunai)
Melihat potensi raksasa wakaf tunai,
sepantasnyalah umat Islam melakukan
upaya serius untuk menggali sumber dana
umat yang terpendam tersebut.
 Apabila potensi wakaf tunai ini dapat digali
dan dikelola secara profesional dan
amanah, dapat membantu
memberdayakan ekonomi umat Islam di
Indonesia, khususnya di Sulteng.
 Amin Ya Allah.

SEKIAN
Semoga ada manfaatnya