Transcript Sistem Informasi SDM Kesehatan dan Tantangannya

Sistem Informasi SDM Kesehatan
dan Tantangannya
Disampikan oleh;
Kepala Bagian Program dan Informasi -Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Pada PERTEMUAN PENGELOLAAN DATA SDM KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Bandung, 30 September 2014
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI ERA JKN
KURATIFREHABILITATIF
Akses masyarakat
terhadap yankes yang
berkualitas telah mulai
mantap
1. IBU
HAMIL
Screening
bayi baru
2. BAYI
lahir
Imunisasi,
vit A, PMT
PROMOTIF - PREVENTIF
3. BALITA
7. LANSIA
6. USIA
PRODUKTI
F
Kesja
VISI
5. REMAJA
Kespro
UKS
4. USIA
SEKOLAH
2
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UU NO 17 TH 2007
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MELALUI
PENINGKATAN :
1.Upaya Kesehatan
2.Pembiayaan Kesehatan
3.Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai
oleh peningkatn pengawasan
5.Pemberdyaan Masyarakat
6.Manajemen Kesehatan
3
Sumber daya manusia kesehatan adalah nakes
(termasuk
nakes
strategis)
dan
tenaga
pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan
bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya
kesehatan dan manajemen kesehatan
PERPRES NO 72 TH 2012, BUTIR 270
Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah
seseorang yang bekerja secara aktif di bidang
kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal
kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya
kesehatan.
KEPMENKES NO 922/MENKES/SK/X/2008
AGENDA REFORMASI PPSDMK
1.
Peningkatan kualitas ketersediaan data SDM Kesehatan yang komprehensif
(Sistem Informasi SDM Kesehatan)
2.
Penguatan dan harmonisasi regulasi terkait SDM kesehatan
3.
Pengembangan metode perencanaan SDM Kesehatan
4.
Peningkatan produksi SDM Kesehatan
5.
Pengembangan kurikulum pendidikan SDM kesehatan
6.
Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pendidikan,
pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan (CPD), termasuk Dokter
Layanan Primer
7.
Pemenuhan tenaga dan pemberian insentif bagi SDM kesehatan
8.
Pengembangan pola karier SDM kesehatan
9.
Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi, registrasi,
dan lisensi.
10. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas program dan sektor terkait PPSDM
kesehatan
PROSES PENYUSUNAN RESNTRA KEMENKES
TAHUN 2015-2019
Rncangan : PETA STRATEGI PENCAPAIAN VISI 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN
T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN
MASYARAKAT
AKI, AKB, % STUNTING, % RMH TANGGA PHBS,
KEMANDIRIAN OBAT
ARAH
KEBIJAKAN &
STRATEGI
KEMENKES:
•Penguatan
primary
health care
(UKP dan
UKM)
•Continum of
care thru life
cycle
•Intervensi
berbasis
health risk
T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLINDUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI
BIDANG KESEHATAN
% PASIEN YG PUAS, CAKUPAN JKN-KIS, % UNMET NEED
SASARAN
STRATEGIS/PROGRAM
PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN
ARAH
KEBIJAKAN &
STRATEGI
NASIONAL
(RPJMN 20152019)
VISI KEMENKES 2019
Masy Sehat Yg Mandiri
& Berkeadilan
MISI KEMENKES
2015-2019
Meningkatnya
Kesehatan masyarakat
(1)
Meningkatnya
Pengendalian PM &
Karantina Kes (2)
Meningkatnya Kemandirian,
Akses & Mutu Sediaan Farmasi
(Obat, Vaksin, Biosimilar) &
Alkes (5)
Meningkatnya Jumlah, Jenis,
Kualitas, dan Pemerataan
Tenaga Kesehatan (4)
Meningkatnya
Sinergitas Antar
K/L Pusat &
Daerah (6)
Meningkatnya Akses
& Mutu Faskes (3)
Meningkatnya Dayaguna
Kemitraan (DN & LN) (7)
Meningkatnya Integrasi
Perencanaan, Bimtek & Monev
Meningkatnya
Koordinasi &
Efektivitas
Litbangkes (9)
KERANGKA
REGULASI:
• Percepatan
Regulasi
• Penyempurnaan Sistem
JKN-KIS
KERANGKA
PENDANAA
N:
• Peningkatan
Pendanaan
Preventif &
Promotif
• Peningkatan
Efektivitas
Pembiayaan
Kesehatan
(8)
Meningkatnya tata
kelola kepemrintahan
yang baik dan bersih
Meningkatnya Kompetensi & Kinerja
Aparatur Kemenkes
(10)
(11)
Meningkatnya
Sistem Informasi
Kes. Terintegrasi (12)
KERANGKA
KELEMBAGAAN:
Peningkatan
Efektivitas
Organisasi
DUKUNGAN
SUMBERDAYA
PROSES
OUTPUT
OUTCOME
Rancangan:
PETA STRATEGI
2015-2019
VISI BADAN PPSDM-K 2019
Penggerak terwujudnya ketersediaan
SDMK sesuai kebutuhan Bangkes
LING-STRA
Meningkatnya jumlah, jenis
& pemerataan SDMK
Meningkatnya mutu SDMK
IPOLEKSOSBUDHANKAM
Tersedianya :
• Rencana kebutuhan SDMK
• Rencana pendayagunaan SDMK
• Rencana Pengembangan SDMK
• Terdistribusi &
meratanya SDMK
• Dimanfaatkannya
SDMK
• Berkembangnya
karir SDMK
• Meningkatnya mutu SDMK
• Meningkatnya
mutu lulusan
nakes
• Terbinanya Poltekkes Kemenkes
• Semua nakes memiliki STR
• Meningkatnya
kinerja SDMK
• Meningkatnya
dsisiplin SDMK
Kerangka
regulasi a.l.:
•Kesehatan
•JSN/BPJS
•RUU Nakes
•SKN
Arah
Perencanaan
SDMK
Tersedianya
sumberdaya
biaya
Pendayagunaan SDMK
Dik & Diklat
SDMK
Tersedianya
sumberdaya
biaya
Binawas
SDMK
Tersedianya
sumberdaya
biaya
kebijakan:
•RPJPN
•RPJPK
•RPJMN
•RENSTRA Kemenkes
KELEMBAGAAN
KEMENKES
USULAN IKP BADAN PPSDM KESEHATAN
RENSTRA KEMENKES 2015-2019
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Program
5. Meningkatnya
Jumlah, Jenis,
Kualitas, dan
Pemerataan Tenaga
Kesehatan
Persentase Puskesmas
yang memiliki /dilayani
dokter
Persentase RSU
Kab/Kota yang
memiliki/dilayani 4
dokter spesialis dasar
Jumlah SDMK yang
ditingkatkan
kompetensinya
Status
Awal
Target
2015
Target
2016
Target
2017
Target
2018
Target
2019
PIC
(Es. 1)
90.7
Per 31
Des
2013
91.7
93.7
95.9
98.3
99.7
PPSDM
?
?
?
?
?
?
PPSDM
132.299
(2010 –
2013)
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000 PPSDM
PERMASALAHAN SDM KESEHATAN
Jumlah
Jenis
BELUM
Distribusi
Mutu
TERPENUHI
7. Sumber Daya Manusia Kesehatan
•
•
•
Jumlah masih kurang, dari 9.599 Puskesmas:
• 938 puskesmas tanpa dokter
• 2.898 puskesmas tanpa tenaga gizi
• 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes
Jenis
Status
13,7
Target 2019
45
Dokter Gigi
4,3
13
Perawat
89,9
180
Bidan
49,9
120
Dokter Umum
Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan
tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes
Mutu belum memadaiPublikasi Renstra Draft 1.pptx
Nakes per 100.000 penduduk
Jumlah (%)
Ners
D3
D3
Keperawatan Kebidanan
dr
drg
Rata2
48.0
43.0
41.1
Tertinggi
77.8
73.3
72.2
Terendah
13.3
10.0
7.8
Skor
44.0
kelulusan
37.5
40.1
62.0
53.8
Lulus
67.5
53.5
71.3
76.0
63.0
65.8
11
JUMLAH SDM KESEHATAN DI INDONESIA
MENURUT JENISNYA
Tahun 2010- 2013
NO
JENIS
KETENAGAAN
2
Dokter
Spesialis
Dokter Umum
3
Dokter gigi
4
Perawat
5
1
2010
8.403
2011
16.574
2012
2013
27.333
38,866
4.4%
25.333
33.172
37.364
42,265
4.7%
8.731
10.575
11.826
13,092
1.5%
169.797
230.280
235.496
295,508
33.1%
Bidan
96.551
120.924
126.276
136,606
15.3%
6
Farmasi
18.022
25.439
31.223
46,336
5.2%
7
Nakes Lainnya
64.908
99.631
97.904
125,349
14.1%
8
Non Nakes
JUMLAH
109.307
124.694
139.812
193,875
21.7%
501.052
661.289
707.234
891,897
100.0%
JUMLAH PUSKESMAS
YANG TIDAK ADA nakes
Keadaan s/d : 1 Januari 2014
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
JENIS nakes
Dokter Umum
Dokter Gigi
Perawat
Perawat Gigi
Bidan
Asisten Apoteker
Sarjana Farmasi/ Apoteker
nakes Masyarakat
Sanitarian
Gizi
Analis Kesehatan
JUMLAH PUSKESMAS YANG
TIDAK ADA nakes
JUMLAH
938
4.121
255
3.337
364
4.265
7.621
2.778
2.958
2.898
5.274
%
9,8%
42,9%
2,7%
34,8%
3,8%
44,4%
79,4%
28,9%
30,8%
30,2%
54,9%
Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis nakesnya.
Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari 9.599 Puskesmas.
KETERSEDIAAN, KEBUTUHAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014
INDONESIA
NO
TENAGA KESEHATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
JUMLAH RS
KEADAAN
KEBUTUHAN
KEKURANGAN
STANDAR KELEBIHAN
3.341
2.301
878
3.371
3.071
757
3.296
2.054
841
3.289
1.762
980
2.358
594
1.041
689
392
413
1.602
1.827
430
341
849
100
382
1.332
93
358
713
117
466
1.818
56
340
1.785
33
1.311
295
708
510
559
192
92
351
41
12.670
10.213
1.518
3.072
1.980
734
1.634
195
1.339
189.849
14.119
132.611
33.503
3.898
24.701
4.042
11.587
798
DR SP ANAK
4.764
DR SP OBGYN
5.685
DR SP PENYAKIT DALAM
4.509
DR SP BEDAH
4.071
DR SP RADIOLOGI
1.911
DR SP REHAB MEDIK
668
DR SP ANASTESI
2.999
DR SP JANTUNG PD
1.090
DR SP SYARAF
1.621
DR SP PARU
954
DR SP MATA
2.228
DR SP THT
2.092
DR SP PATOLOGI KLINIK
898
2.228
DR SP KESEHATAN JIWA
877
DR SP PATOLOGI ANATOMI
402
DR UMUM
21.365
DR GIGI
4.318
DR GIGI SP
490
PERAWAT
71.358
BIDAN
12.699
APOTEKER
14.831
TENAGA KETEKNISIAN
22
4.393
16.809
FARMASI
23 TENAGA GIZI
2.822
4.055
24 SANITARIAN
1.770
3.034
25 KESMAS
2.069
2.972
26 ANALIS KESEHATAN
5.288
2.818
Sumber: ‐ Data Keadaan Tenaga Kesehatan: Sekretariat Badan PPSDMK, per 1 Januari 2014
‐ Standar Tenaga: Permenkes 340/2010 tentang Klasifikasi RS
1.292
13.708
1.735
983
1.552
4.501
2.968
2.247
2.455
2.031
GAMBAR RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK
GAMBAR RASIO DOKTER SPESIALIS PER 100.000 PENDUDUK
146.542
Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia
yang belum memenuhi kualifikasi setara
D3 (Ahli Madya)
Data per 31 desember tahun 2012
14000
12793
12000
11586
11319
10396
10063
10000
8777
8000
7084
6127
6000
2240
2019
2019
2512
2414
2000
781
653
1244
MALUKU
SULTRA
SULSEL
SULTENG
SULUT
KALTIM
KALSEL
KALTENG
KALBAR
NTT
NTB
BALI
BANTEN
JATIM
DIY
JATENG
JABAR
DKI JKT
KEPRI
BABEL
LAMPUNG
BENGKULU
SUMSEL
JAMBI
RIAU
SUMBAR
SUMUT
ACEH
983
0
2605
2272
SULBAR
2411
3664
3173
PAPUA…
2830
2243
3144
2869
MALUT
3680
2131
4103
GRNTLO
4000
4755
4776
4041
PAPUA
4835
116.216
Tenaga Kebidanan
& Keperawatan Nasional
yang belum Ahli Madya
Threat:
Reduksi ketersediaan tenaga kesehatan
di DTPK
PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN
Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
NO
JENIS
KETENAGAAN
TOTAL
JUMLAH
PUSKESMAS
%
JUMLAH
%
RUMAH SAKIT
JUMLAH
%
1 Dokter Spesialis
38,866
4.4%
144
0.04%
42,356
12.4%
2 Dokter Umum
42,265
4.7%
17,531
5.26%
21,335
6.2%
3 Dokter gigi
13,092
1.5%
6,794
2.04%
4,312
1.3%
4 Perawat
295,508
33.1%
104,330
31.31%
71,846
21.0%
5 Bidan
136,606
15.3%
101,681
30.52%
12,355
3.6%
46,336
5.2%
9,768
2.93%
19,175
5.6%
7 Nakes Lainnya
125,349
14.1%
58,431
17.54%
22,111
6.5%
8 Non Nakes
193,875
21.7%
34,523
10.36%
148,082
43.4%
JUMLAH
891,897
100.0%
333,202
100.00%
341,572
100.0%
6 Farmasi
Data KKI, yang sudah registrasi:
1. Dokter Umum :
98.966
2. Dokter Gigi
:
25.435
3. Dokter Spesialis:
25.970
4. Dokter Gigi Sp :
2.337
Data MTKI, yang sudah registrasi:
1. Perawat
:
218.775
2. Bidan
:
227.200
3. Nakes lainnya :
114.838
PERMASALAHAN DATA SDM KESEHATAN
DI JAWA BARAT
Keadaan: sampai dengan tanggal 1 Januari 2014
NO
JENIS
KETENAGAAN
TOTAL
JUMLAH
PUSKESMAS
%
JUMLAH
%
RUMAH SAKIT
JUMLAH
%
1 Dokter Spesialis
38,866
4.4%
144
0.04%
42,356
12.4%
2 Dokter Umum
42,265
4.7%
17,531
5.26%
21,335
6.2%
3 Dokter gigi
13,092
1.5%
6,794
2.04%
4,312
1.3%
4 Perawat
295,508
33.1%
104,330
31.31%
71,846
21.0%
5 Bidan
136,606
15.3%
101,681
30.52%
12,355
3.6%
46,336
5.2%
9,768
2.93%
19,175
5.6%
7 Nakes Lainnya
125,349
14.1%
58,431
17.54%
22,111
6.5%
8 Non Nakes
193,875
21.7%
34,523
10.36%
148,082
43.4%
JUMLAH
891,897
100.0%
333,202
100.00%
341,572
100.0%
6 Farmasi
Data KKI, yang sudah registrasi:
1. Dokter Umum :
98.966
2. Dokter Gigi
:
25.435
3. Dokter Spesialis:
25.970
4. Dokter Gigi Sp :
2.337
Data MTKI, yang sudah registrasi:
1. Perawat
:
218.775
2. Bidan
:
227.200
3. Nakes lainnya :
114.838
Sistem Informasi SDMK
• Visi dan Misi SISDMK
• SI SDMK dalam
Kementerian Kesehatan
• Tujuan Pengembangan SI
SDMK
• Tantangan SISDMK
• Perkembangan SISDMK
21
UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN
•
• BAB XIV
INFORMASI KESEHATAN
• Pasal 168
(1) Untuk menyelengarakan upaya kesehatan yang efektif dan
efisien diperlukan informasi kesehatan
(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 126
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5542
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
(Perpres No 72/2012)
Manajemen
Kesehatan
SDM K
Farmasi, Alkes dan
Makanan
Litbang
•Derajat
Kesehatan
•Perlindungan
finansial
• Responsiveness
Upaya
Kesehatan
yankes
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembiayaan
Kesehatan
(termasuk JKN)
24
24
SDM KESEHATAN
SEBAGAI SUB SKN
Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan
upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan, yang meliputi:
1. Upaya perencanaan;
2. Pengadaan,
3. pendayagunaan, serta
4. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia
kesehatan
UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA.
25
A.PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Penyusunan
dengan:
rencana
kebutuhan
SDM Kesehatan dilakukan
1. Memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatan yang diutamakan,
baik dalam upaya kesehatan primer maupun upaya kesehatan
sekunder serta tersier, (Pasal 286).
2. Meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasinya dilakukan dengan:
a. Meningkatkan dan memantapkan keterkaitannya dengan unsur
lainnya dalam manajemen PPSDM Kesehatan
b. Memperhatikan
tujuan
pembangunan
kesehatan dan
kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan, (Pasal
287).
3. Berdasarkan fakta (berbasis bukti)  melalui peningkatan SI
SDM Kesehatan, (Pasal 288).
B. PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. Standar pendidikan nakes mengacu kepada standar kompetensi dan
standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 289).
2. Standar pelatihan SDM Kesehatan mengacu kepada standar kompetensi
dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika profesi, (Pasal 290).
3. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat
menetapkan standar kompetensi dan standar pendidikan yang berlaku
secara nasional, (Pasal 291)
4. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan
dan pembukaan program pendidikan nakes yang dibutuhkan dalam
pembangunan kesehatan, (Pasal 292).
5. Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan
ditekankan untuk menghasilkan lulusan nakes yang bermutu dan dapat
bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan antara
kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri, dan
kemampuan pengadaan nakes dengan yang sudah ada, (Pasal 293).
6. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk
badan regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai
peraturan persyaratan, menentukan kompetensi umum, prosedur
penetapan kompetensi khusus nakes , serta menentukan sertifikasi
institusi pendidikan dan pelatihan profesi, (Pasal 294).
7. Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia
internasional, sehingga registrasi nakes lulusan dalam negeri dapat
diakui di dunia internasional, (Pasal 295).
8. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/fasilitas
pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung
penyelenggaraan pendidikan nakes, (Pasal 296).
9. Penyelenggaraan pendidikan nakes harus responsif gender yang
berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered),
(Pasal 297).
C. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1. Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan
upaya penempatan nakes yang ditujukan untuk mencapai pemerataan
yang berkeadilan dalam pembangunan kesehatan, (Pasal 298).
2. Dalam rangka penempatan nakes untuk kepentingan pelayanan publik
dan pemerataan, Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan berbagai
pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material
kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di
daerah yang tidak diminati, seperti: daerah terpencil, daerah sangat
terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar
dan terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik, (Pasal 299).
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta melakukan rekrutmen
dan penempatan nakes dan tenaga pendukung kesehatan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
dan/atau menjalankan tugas serta fungsi institusinya, (Pasal 300).
C. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
4. Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknisnya
(UPT) dan masyarakat melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga
penunjang (tenaga masyarakat) yang diperlukan untuk mendukung
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sesuai dengan
kebutuhan pembangunan kesehatan, (Pasal 301).
5. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan
menerapkan pola karir nakes yang dilakukan secara transparan,
terbuka, dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan
jabatan fungsional, (Pasal 302).
6. Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersama organisasi profesi dan
swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme nakes, (Pasal
303).
D. PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.
Pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan diberbagai tingkatan dan/atau organisasi
memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemda serta
dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan tersebut, (Pasal 309).
2.
Pembinaan dan pengawasan praktik profesi bagi nakes dliakukan melalui
uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik/izin kerja
bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat, (Pasal 310).
3.
Sertifikasi tenaga
pendidikan yang
diberikan setelah
atau lembaga uji
mengikutsertakan
4.
Registrasi nakes dilakukan oleh lembaga/instansipemerintah yang berwenang
untuk itu sebagai bentuk pengesahan kompetensi tenaga kesehatan dan
sebagai dasar pemberian kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh
wilayah Indonesia, (Pasal 312).
kesehatan dalam bentuk ijazah diberikan oleh institusi
terakreditasi dan dalam bentuk sertifikat kompetensi
melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
organisasi profesi terkait, (Pasal 311).
D. PENGAWASAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5.
Pemberian izin praktik/izin kerja bagi nakes dilakukan oleh instansi yang
menyelenggarakan urusan pemda kabupaten/kota di bidang kesehatan
setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait sebagai
bentuk pemberian kewenangan melakukan praktik profesi pada tempat
tertentu dalam rangka memperoleh penghasilan secara mandiri dari
profesinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, (Pasal 313).
6.
Pengawasan SDM Kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh nakes maupun tenaga
pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang kesehatan.
Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi yang
bersangkutan. Pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran
tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka dalam rangka
melindungi masyarakat, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal
315).
INFORMASI SDM KESEHATAN
(PASAL 8 AYAT 1 HURUF D)
Paling sedikit memuat Informasi
1. Jenis, Jumlah, Kompetensi, Kewenangan dan
pemerataan SDM Kesehatan
2. Sumber daya untuk Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
3. Penyelenggaraan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
VISI SI SDMK
“Terwujudnya Sistem Informasi SDM
Kesehatan dalam menyediakan data dan
informasi SDMK yang lengkap, akurat dan
tepat waktu guna mendukung PPSDM
Kesehatan baik di pusat maupun di daerah
dalam mewujudkan masyarakat sehat yang
mandiri dan berkeadilan”
Misi SI SDMK
Menguatkan pelaksanaan SI SDMK melalui penetapan data dan informasi, meningkatkan
kemampuan sumber data dan meningkatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis
data dan informasi sumber daya manusia kesehatan.
Menguatkan pengelolaan SI SDMK melalui pengembangan regulasi, perencanaan kebijakan dan
program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan
dan pengawasan.
Mengembangkan sumber daya SI SDMK melalui pengembangan sumber daya
manusia pengelola sistem informasi, pembiayaan, IPTEK dan sarana prasarana.
Mengembangkan dan meningkatkan SI SDMK melalui pengembangan metode, pengembangan
indikator dan penelitian.
Meningkatkan produk dan diseminasi informasi sumber daya manusia kesehatan sesuai
perkembangan kebutuhan baik di pusat maupun daerah.
35
SI SDMK DI KEMENTERIAN KESEHATAN
Admin
MODEL SI SDMK
SET BPPSDMK
PUSRENGUN
PUSDIKLAT
NAKES
SI PUSTANSERDIK
Admin
Admin
SI PUSDIKLAT
NAKES
Admin
PUSDIKLAT
APARATUR
SI PUSDIKLAT
APARATUR
APLIKASI
SI SDMK
Admin
DINKES
KAB/KOTA
PUSTANSERDIK
BANK DATA SDMK
(DATA WAREHOUSE)
SI PUSRENGUN
Admin
DINKES
PROVINSI
Admin
STAKEHOLDER
(LINPROG-LINSEK)
PUBLIK
PUSDATIN
BANK DATA
SISTEM INFORMASI
KESEHATAN
Pengembangan SI SDMK
1. Telah dikembangkan dan digunakan Kodifikasi
SDMK dalam pemetaan SDM Kesehatandi seluruh
wilayah Indonesia
2. Telah dikembangkan Bank Data SDMK dan telah
terintegrasi dengan Bank Data Sistem Informasi
Kesehatan
3. Produk SI SDMK telah dimuat di website BPPSDMK
dan dapat diakses melalui
www.bppsdmk.depkes.go.id
Tantangan Pengembangan SI SDMK
DUALISME PROFESI
(PNS DAN SWASTA)
NAKES
NON NAKES
TANTANGAN DALAM
PENCATATAN
(UPDATE,
KODEFIKASI)
JENIS NAKES YANG
TERUS
BERKEMBANG
NON SISTEM
UNIT PENGELOLA
DATA SDMK
TURN OVER
1. KODIFIKASI
STANDARD
(TERMASU
K RUMPUN
PENDIDIKA
N DAN
PROFESI
NAKES)
2. DATA
INDIVIDUA
L (JUMLAH
SANGAT
BESAR?)
3. INTEGRASI
DATA
DENGAN
LINTAS
PROGRAM
DAN
LINTAS
SEKTOR
4. ADANYA
UNIT
PENGELOL
A DATA DI
DINAMIKA
PERUBAHAN STATUS
NAKES YANG CEPAT
DESENTRALISASI
STAKE HOLDER
(PENGGUNA DAN
PEMASOK
INFORMASI)
BERAGAM
REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI SELURUH FASYANKES
PROVINSI JAWA BARAT
Medis
No.
Nama Kabupaten
1BOGOR
2SUKABUMI
3CIANJUR
4BANDUNG
5GARUT
6TASIKMALAYA
7CIAMIS
8KUNINGAN
9CIREBON
10MAJALENGKA
11SUMEDANG
12INDRAMAYU
13SUBANG
14PURWAKARTA
15KARAWANG
16BEKASI
17BANDUNG BARAT
18KOTA BOGOR
19KOTA SUKABUMI
20KOTA BANDUNG
21KOTA CIREBON
22KOTA BEKASI
23KOTA DEPOK
24KOTA CIMAHI
KOTA
25 TASIKMALAYA
26KOTA BANJAR
TOTAL
Dokter
Spesialis
368
98
33
63
42
3
39
81
184
33
32
60
37
71
296
377
61
311
47
1.451
191
513
324
173
Keperawatan
Dokter
Umum
446
155
111
153
100
77
101
114
222
87
62
112
103
104
216
283
95
245
81
574
140
329
218
146
Dokter
gigi
148
46
28
52
22
23
18
26
61
16
22
27
35
34
72
128
36
102
35
401
46
185
113
43
141
38
113
41
37
10
5.067
4.428
1.766
Farmasi
Nakes
Lainnya
Non
Nakes
Jumlah
Perawat
Bidan
1.850
729
809
1.078
1.245
482
718
624
1.733
749
721
961
1.016
960
2.066
1.653
484
1.230
636
5.131
924
1.496
838
951
1.043
351
618
549
637
604
604
551
766
492
427
615
510
359
810
744
421
242
137
887
276
350
304
137
238
92
60
141
104
64
65
80
237
33
119
82
67
94
254
207
56
167
85
666
172
297
208
138
623
283
200
253
231
199
315
165
471
258
201
220
262
234
482
398
235
322
210
1.819
221
486
340
210
1.389
658
534
737
893
207
430
542
1.130
500
662
564
548
750
1.501
1.073
389
836
527
5.076
814
1.123
829
941
6.105
2.412
2.393
3.026
3.274
1.659
2.290
2.183
4.804
2.168
2.246
2.641
2.578
2.606
5.697
4.863
1.777
3.455
1.758
16.005
2.784
4.779
3.174
2.739
928
393
396
126
158
38
344
158
614
342
2.731
1.146
3.922
9.140
30.405
12.956
23.609
91.293
REKAPITULASI SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS
PROVINSI JAWA BARAT
kode
Kab/Kota
kab/kota
3201
Kab. Bogor
Jml Puskesmas
dr.
Spesialis
dr. Umum
dr. gigi
Perawat
Perawat Gigi
Bidan
Kefarmasian
JUMLAH
101
-
201
79
500
52
674
25
1.531
3202
Kab. Sukabumi
58
-
68
25
253
30
281
17
674
3203
Kab. Cianjur
45
-
59
23
350
33
572
22
1.059
3204
Kab. Bandung
62
-
91
40
285
88
477
38
1.019
3205
Kab. Garut
65
-
66
17
658
-
521
36
1.298
3206
Kab. Tasikmalaya
40
-
67
22
373
74
581
26
1.143
3207
Kab. Ciamis
52
-
76
14
416
62
547
26
1.141
3208
Kab. Kuningan
37
-
46
12
208
21
453
15
755
3209
Kab. Cirebon
57
-
87
34
653
59
613
33
1.479
3210
Kab. Majalengka
32
-
49
12
343
44
440
4
892
3211
Kab. Sumedang
32
-
35
19
233
30
386
35
738
3212
Kab. Indramayu
49
-
62
20
572
21
540
22
1.237
3213
Kab. Subang
40
-
57
19
515
105
422
14
1.132
3214
Kab. Purwakarta
20
-
48
21
386
38
274
24
791
3215
Kab. Karawang
50
-
81
39
497
282
584
27
1.510
3216
Kab. Bekasi
39
-
90
36
680
29
522
33
1.390
3217
Kab. Bandung Barat
31
-
47
22
155
-
370
20
614
3271
Kota Bogor
24
4
99
45
125
23
133
30
459
3272
Kota Sukabumi
15
-
31
25
108
18
70
19
271
3273
Kota Bandung
73
3
150
90
342
71
340
10
1.006
3274
Kota Cirebon
22
-
58
25
130
26
142
29
410
3275
Kota Bekasi
31
1
148
88
197
39
212
35
720
3276
Kota Depok
32
-
77
41
111
27
115
13
384
3277
Kota Cimahi
13
1
39
15
56
16
56
25
208
3278
Kota Tasikmalaya
20
-
33
16
151
43
218
20
481
3279
Kota Banjar
10
-
16
4
94
14
78
3
209
1.050
9
1.881
803
8.391
1.245
9.621
601
22.551
JUMLAH
DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMK
PROVINSI JAWA BARAT
No
Nama Kabupaten
Kode Puskesmas
Nama Puskesmas
Keterangan
1Kab. Bogor
P3201271202
KIARA PANDAK
BLM ADA DOKTER
2Kab. Sukabumi
P3202030202
BUNIWANGI
BLM ADA DOKTER
3Kab. Sukabumi
P3202110201
PELABUHAN RATU
BLM ADA DOKTER
4Kab. Sukabumi
P3202173201
SUKALARANG
BLM ADA DOKTER
5Kab. Sukabumi
P3202201202
CIBOLANGKIDUL
BLM ADA DOKTER
6Kab. Sukabumi
P3202211201
CICANTAYAN
BLM ADA DOKTER
7Kab. Sukabumi
P3202220202
GIRIJAYA
BLM ADA DOKTER
8Kab. Cianjur
P3203050203
GIRIJAYA
BLM ADA DOKTER
9Kab. Cianjur
P3203100202
SINDANGKERTA
BLM ADA DOKTER
10Kab. Cianjur
P3203220202
SUKANAGALIH
BLM ADA DOKTER
11Kab. Bandung
P3204010201
CIWIDEY
BLM ADA DOKTER
12Kab. Bandung
P3204020201
PASIR JAMBU
BLM ADA DOKTER
13Kab. Bandung
P3204040101
PANGALENGAN DTP
BLM ADA DOKTER
14Kab. Bandung
P3204191201
KUTAWARINGIN
BLM ADA DOKTER
15Kab. Bandung
P3204270201
DAYEUH KOLOT
BLM ADA DOKTER
16Kab. Bandung
P3204290203
CIBIRU HILIR
BLM ADA DOKTER
17Kab. Garut
P3205010101
CISEWU DTP
BLM ADA DOKTER
18Kab. Garut
P3205020201
TALEGONG
BLM ADA DOKTER
19Kab. Garut
P3205031201
MEKARMUKTI
BLM ADA DOKTER
20Kab. Garut
P3205050101
SINDANGRATU DTP
BLM ADA DOKTER
21Kab. Garut
P3205080202
MAROKO
BLM ADA DOKTER
22Kab. Garut
P3205151201
SUKAHURIP
BLM ADA DOKTER
23Kab. Garut
P3205160202
PAKUWON
BLM ADA DOKTER
24Kab. Garut
P3205181202
KERSAMENAK
BLM ADA DOKTER
25Kab. Garut
P3205200203
CEMPAKA
BLM ADA DOKTER
26Kab. Garut
P3205240202
LEMBANG
BLM ADA DOKTER
27Kab. Garut
P3205261201
SUKAMERANG
BLM ADA DOKTER
DAFTAR PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA SDMK
PROVINSI JAWA BARAT
No
Nama Kabupaten
28Kab. Garut
29Kab. Tasikmalaya
30Kab. Ciamis
31Kab. Kuningan
32Kab. Cirebon
33Kab. Cirebon
34Kab. Cirebon
35Kab. Cirebon
36Kab. Majalengka
37Kab. Sumedang
38Kab. Sumedang
39Kab. Sumedang
40Kab. Indramayu
41Kab. Indramayu
42Kab. Karawang
43Kab. Karawang
44Kab. Karawang
45Kab. Bekasi
46Kab. Bandung Barat
47Kab. Bandung Barat
48Kab. Bandung Barat
49Kota Bandung
50Kota Bandung
51Kota Bandung
52Kota Bandung
53Kota Bandung
54Kota Bandung
55Kota Bandung
56Kota Bandung
57Kota Cirebon
58Kota Depok
59Kota Depok
Kode Puskesmas
P3205280202
P3206161201
P3207020101
P3208170101
P3209080202
P3209120203
P3209151201
P3209121202
P3210010202
P3211060202
P3211161201
P3211170202
P3212090202
P3212150202
P3215072203
P3215130202
P3215160202
P3216090202
P3217120202
P3217130202
P3217150202
P3273020201
P3273030201
P3273050204
P3273110203
P3273142203
P3273170202
P3273210203
P3273220201
P3274030204
P3276010204
P3276010206
Nama Puskesmas
KADUNGORA
GUNUNGTANJUNG
CIJULANG
CILIMUS
SIDAMULYA
SENDANG
PANGKALAN
SINDANG JAWA
MARGAJAYA
SITU
CISARUA
TANJUNG KERTA
KEDUNGWUNGU
PLUMBON
CIKAMPEK UTARA
LEMAH DUHUR
SUNGAI BUNTU
BABELAN II
CIKOLE
PASIRLANGU
CIRATA
SUKAHAJI
SUKA PARKIR
ASTANA ANYAR
CIPADUNG
GIRIMANDE
BALAI KOTA
JATIHANDAP
CIKUTRA LAMA
PULASAREN
KEDAUNG
BOJONGSARI
Keterangan
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
N/A
N/A
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
N/A
N/A
N/A
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
BLM ADA DOKTER
N/A
N/A
Burung Irian, Burung Cendrawasih
Sekian dan Terimakasih