Transcript Optimalisasi Pengelolaan Data SDMK

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Disajikan Pada Pertemuan Pengelolaan Data SDM Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Hery Hermawanto, SKM.MKes..
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BANDUNG, 30 SEPTEMBER 2014
UNDANGUNDANG NO
14 TAHUN
2008 TENTANG
KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK
 UNDANG-UNDANG NO 36
TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN
 PERATURAN PRESIDEN NO 72
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
KESEHATAN NASIONAL
 PERATURAN PEMERINTAH NO 46
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
INFORMASI KESEHATAN
Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012
TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL)
118. SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna
menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan
dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber
daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi
pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya
manusia kesehatan, termasuk peningkatan
4
kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu
sumber daya manusia kesehatan.
Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2012
TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL)
285. Penyelenggaraan subsistem sumber daya manusia
kesehatan terdiri dari :
a. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan
b. Pengadaan sumber daya manusia kesehatan
c. Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan
d. Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya
manusia kesehatan
288. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan dilakukan
dengan mendasarkan pada fakta (berbasis bukti) melalui
peningkatan sistem informasi sumber daya manusia
kesehatan
Admin
MODEL SI SDMK
SET BPPSDMK
PUSRENGUN
PUSDIKLAT
NAKES
SI PUSTANSERDIK
Admin
Admin
SI PUSDIKLAT
NAKES
Admin
PUSDIKLAT
APARATUR
SI PUSDIKLAT
APARATUR
APLIKASI
SI SDMK
Admin
DINKES
KAB/KOTA
PUSTANSERDIK
BANK DATA SDMK
(DATA WAREHOUSE)
SI PUSRENGUN
Admin
DINKES
PROVINSI
Admin
STAKEHOLDER
(LINPROG-LINSEK)
PUBLIK
PUSDATIN
BANK DATA
SISTEM INFORMASI
KESEHATAN
SISDMK
STRUKTUR INPUT DATA
PUSAT
SUBBAG
DATIN
PUSDATIN
DINKES PROVINSI
PROVINSI
DINKES KABUPATEN
KABUPATEN
SARANA PELAYANAN KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (SWASTA)
INSTRUMEN PEMETAAN SDM
KESEHATAN (AGREGAT)
NO
TABEL
1.
Tabel 1. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan dan
UPT di Provinsi/Kabupaten/Kota
2..
3.
4.
Tabel 2. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Puskesmas
Tabel 3. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Rumah Sakit
Tabel 4. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Sarana Kesehatan
Lainnya
Tabel 5. Rekapitulasi SDM Kesehatan Yang Melanjutkan
Pendidikan
Tabel 6. Pelatihan Yang Diselenggarakan di Wilayah
Tabel 7. Rekapitulasi SDM Kesehatan Asing Yang Bekerja di
Indonesia
Tabel 8. Rekapitulasi Tenaga Kesehatan Yang Telah Disertifikasi
oleh MTKI/MTKP/KFN
5.
6.
7.
8.
JUDUL
INPUT
PENGELOLA DATA
SET BPPSDMK
PENDAMPINGAN/
VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN
DATA NASIONAL
PENGELOLA DATA
DINKES PROV
PENDAMPINGAN/
VERIFIKASI
PEMUTAKHIRAN
DATA PROVINSI
PENGELOLA DATA
DINKES KAB/KOTA
PENDAMPINGAN/
VERIFIKASI
PELAPORAN/
REGISTRASI
PENGELOLA DATA
DI FASYANKES
PUSDATIN & UNIT
UTAMA LAINNYA
PROSES
PROSES KOMPILASI DATA
SDMK YANG TERKAIT
PEMUTAKHIRAN
BANK DATA SDMK
OUTPUT
PENYAJIAN GAMBARAN
KEADAAN SDMK
PENYAJIAN PETA RASIO
SDMK & PENDUDUK
PENGOLAHAN DATA
SDMK DENGAN DATA
PENDUDUK
PENGOLAHAN DATA
SDMK DENGAN STANDAR
SDMK FASYANKES
PENYAJIAN GAMBARAN
KEBUTUHAN
BERDASARKAN STANDAR
FASYANKES
TUNTUTAN & KEBUTUHAN
DAPAT MENGGAMBARKAN:
LULUSAN DOKTER/DOKTER GIGI/NAKES
DOKTER/
DOKTER
GIGI/NAKES
YG BEKERJA
DI FASYANKES
PEMERINTAH
DOKTER/
DOKTER GIGI
/NAKES YG
BEKERJA DI
FASYANKES
SWASTA/
MASYARAKAT
DAPAT DIPILAH PER FASYANKES,
PER KAB/KOTA, PER PROVINSI
DOKTER/DOKTER GIGI
/NAKES YG :
 BEKERJA TIDAK DI
FASYANKES
 BEKERJA TIDAK SESUAI
PROFESI
 TIDAK BEKERJA
TAHAPAN PENGEMBANGAN SI SDMK
2013 -2014
EXISTING
SI SDMK
Replikasi SI SDMK
secara nasional
AIPHSS - AUSAID
6. Monitoring &
Evaluasi Implementasi
SI SDMK
5. Workshop Tindak
Lanjut Implementasi
SI SDMK
1. Peningkatan
Kemampuan Pengelola
Datin SDMK
2. Peningkatan
Kemampuan Pengelola
Datin SDMK
4. Pelaksanaan
Implementasi SI
SDMK
[email protected]
[email protected]
SUMBER DAYA PENDUKUNG
JARINGAN KOMPUTER SETIAP LANTAI (8
LANTAI)
WEBSITE : www.bppsdmk.kemkes.go.id
SDM PENGELOLA: 1 orang MKes., 2
orang MKom. 2 orang SKom, 2 orang
DIII Kom., DAN 1 orang STAF
ADMINISTRASI
SUMBER DAYA ANGGARAN
MASALAH & HAMBATAN
ASPEK REGULASI
REGULASI PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI SDMK MASIH KURANG
REGULASI YANG TELAH ADA BELUM
DIOPTIMALKAN PENGGUNAANNYA
ASPEK SUMBER DAYA
SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA DI
DAERAH (KURANG & ROTASI)
 SUMBER DAYA ANGGARAN : BERBEDABEDA SETIAP PROVINSI
MASALAH & HAMBATAN
ASPEK SISTEM
BELUM TERINTEGRASINYA KOMPONEN
PPSDMK BAIK DI PUSAT MAUPUN DI
DAERAH
PERLU DUKUNGAN
PUSDATIN
JARINGAN INTERNET
INTERGRASI SISTEM INFORMASI
DENGAN ESELON 1 DAN ESELON 2 LAIN
LINTAS PROGRAM & LINTAS SEKTOR
PENGELOLAAN WEBSITE YANG AMAN
PENGEMBANGAN REGULASI
PENGELOLAAN DATA & INFORMASI
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif, kuratif
maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Pasal 1, UU No. 36 Th 2009
Puskesmas
Rumah Sakit
Dinas Kesehatan
Apotik
Klinik
Rumah Bersalin
Laboratorium Kesehatan
Instalasi Farmasi
Balai Pengobatan
Praktek Bersama
Praktek Mandiri
dll
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
PERMENKES NO 1144/MENKES/PER/VIII/2010
Pasal 756
Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan
pengembangan dan
pemberdayaan sumber
daya manusia
kesehatan.
Pasal 760
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 759, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran;
• pengelolaan data dan informasi;
• penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan
hubungan masyarakat;
• pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan
perlengkapan;
• pelaksanaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional:
• pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan
• pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
BAGIAN PROGRAM & INFORMASI
Pasal 765
a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyusunan rencana, program,
dan anggaran.
b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data dan informasi pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan program.